JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional

Tangerang (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting memberikan nilai tambah bagi produk sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

"Halal value memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," ujar Haikal usai menyerahkan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaan PT Gajah Tunggal di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung Kota Tangerang, Banten, Senin.

Ia menuturkan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas peluang pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka," katanya.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyampaikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memfasilitasi penerbitan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaannya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia industri dan pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses sertifikasi halal.

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

"Kami ingin UMKM Kota Tangerang terus berkembang dan naik kelas. Kami akan terus menghadirkan berbagai kemudahan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas produk, legalitas usaha, maupun akses pasar," lanjutnya.

Maryono berharap, kepemilikan sertifikat halal dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, menjaga standar produksi, berinovasi, dan memanfaatkan peluang pemasaran digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Semoga semakin banyak UMKM Kota Tangerang yang mampu menembus pasar modern, memperluas jaringan usahanya, bahkan membawa produk lokal ke pasar global. Dengan kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah, dunia industri, dan pelaku usaha, saya optimistis UMKM akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang inklusif dan berkelanjutan," kata Maryono.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Selain mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program tersebut juga diharapkan berkontribusi menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Selain menjadi pemasok kebutuhan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi sebagai penyalur komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung ketika harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.

Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Belanja tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan serta menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong peningkatan produksi jagung nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengejar target swasembada pangan. Salah satu upaya tersebut tercermin dari panen raya jagung di Kabupaten Gorontalo yang menghasilkan sekitar 210 ton dari lahan seluas 30 hektare.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan produktivitas jagung di wilayah tersebut mencapai 5—7 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan rata-rata sejumlah daerah yang masih berada di kisaran 5 ton per hektare.

"Harga jagung sesuai acuan Rp5.500 per kilogram, tetapi di sini sudah mencapai Rp6.000 per kilogram. Produksinya juga besar, lebih dari 6 ton per hektare," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tingginya produktivitas tersebut didukung oleh ketersediaan pupuk yang memadai serta harga pupuk yang lebih terjangkau, sehingga membantu meningkatkan hasil panen petani.

Panen raya tersebut merupakan hasil pembinaan UD Damai Sejahtera bersama Kelompok Tani Sipatana Hijau. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan potensi Gorontalo sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional.

Ke depan, pemerintah menargetkan perluasan areal panen di wilayah binaan tersebut menjadi lebih dari 1.000 hektare pada Juli 2026. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Gorontalo terhadap produksi jagung nasional sekaligus memperkuat pasokan bahan baku pangan dan pakan ternak.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara petani, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta memperkuat hilirisasi jagung sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan nasional.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkorban demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Zulhas juga memastikan, Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.

Alven juga mengingatkan, keberadaan mitra telah memberikan kontribusi besar bagi negara. "Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Sementara itu, perwakilan PBNU, M Nurkhoiron dan Ai Rahmawati mengungkapkan bahwa PBNU telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang hingga kini belum dapat beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.

Sedangkan Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak langsung terhadap kesejahteraan relawan karena hilangnya sumber pendapatan.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Keprihatinan serupa disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra semakin terbatas, padahal para mitra telah berkontribusi aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.

Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta belum tersedianya standar operasional maupun petunjuk teknis yang jelas terkait suspend atau penghentian operasional SPPG.

"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.

Adapun HMD GEMAS yang diwakili Yanuar meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan aktif dengan para mitra. Menurut dia, pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar para mitra merasa dirangkul sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksana Program MBG.

Presidium Mitra MBG menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung kesuksesan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran yang tetap berpihak kepada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.

Presidium juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi para mitra akan mendapat perhatian sehingga roda operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan sebagian besar persoalan sampah nasional dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan melalui percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta penguatan kebiasaan masyarakat memilah sampah dari sumbernya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan transformasi pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy, sementara masyarakat perlu mengambil peran melalui pemilahan sampah sejak dari rumah.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi Pembina Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang dihadiri sekitar 15.000 peserta dari unsur pemerintah, komunitas, relawan lingkungan, dan masyarakat.

Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai telah menjadi salah satu penggerak pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar dalam pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas waste to energy. Namun itu saja tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa menjadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulkifli, dikutip Senin (22/6/2026).

Menurut dia, kombinasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 70% hingga 80% masalah sampah nasional dapat ditangani pada 2029.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini terus mendorong percepatan pembangunan PSEL di sejumlah wilayah prioritas sesuai mandat Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Pemerintah mencatat terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan tersebut menyasar kawasan perkotaan atau aglomerasi dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, tiga proyek PSEL akan memasuki tahap groundbreaking. Sementara itu, 12 lokasi lainnya masih dalam proses melalui Danantara untuk memasuki tahap pemilihan mitra dengan target mulai beroperasi pada 2028.

Pemerintah berharap pengembangan PSEL tidak hanya menjadi solusi pengurangan volume sampah, tetapi juga menciptakan sumber energi baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari limbah yang selama ini menjadi beban lingkungan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan sekitar 80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.

Ia menjelaskan pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Zulhas dalam Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/6), dikutip Antara.

Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste to Energy. Namun, itu tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas, sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, sebanyak tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara Indonesia, untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada tahun 2028.

ESQ Corp menilai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah membantu pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) secara nyata, serta meningkatkan kesejahteraan para pendamping proses produk halal (P3H) di seluruh Indonesia. Di sepanjang 2026. sebanyak lebih dari satu juta pelaku usaha menerima manfaat SEHATI.

Pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Jaminan Produk Halalendiri, pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian mengatakan, keberhasilan BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal nasional perlu dipertahankan melalui kepemimpinan yang kuat, budaya organisasi yang sehat, serta pengelolaan talenta yang tepat.

"Tentu keberhasilan tersebut harus dipertahankan dengan leadership yang sangat baik, corporate culture yang kuat, dan manajemen talenta yang presisi sehingga pencapaiannya terus meningkat dan menjadi salah satu faktor unggulan dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen," kata Ary di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jakarta pada Kamis (18/6).

Ia berharap, BPJPH terus menjaga semangat dan komitmen dalam menjalankan tugasnya serta memiliki visi besar untuk masa depan Indonesia.

"Ke depan, BPJPH harus terus semangat, sungguh-sungguh, dan memiliki misi yang kuat untuk menjadikan BPJPH sebagai lokomotif menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lebih lanjut, ia turut menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmen memperkuat ekosistem halal nasional melalui SEHATI.

"Saya mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo yang memberikan satu juta sertifikat halal gratis untuk pengusaha UMK. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kita juga patut bersyukur karena halal value chain telah memberikan kontribusi hingga 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Ini adalah capaian yang perlu kita apresiasi bersama," ujar Ary.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal kini telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, halal berfungsi sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen di tingkat nasional maupun global.

"Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional sangat besar 27 persen bagi PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Haikal.

Saat ini, berbagai negara maju telah memiliki perspektif positif terhadap industri halal. Amerika Serikat memandang halal sebagai simbol kesehatan, sementara Korea Selatan menilai halal sebagai standar kebersihan berlapis, China melihat halal sebagai peluang ekonomi, dan Inggris mengaitkannya dengan keberlanjutan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada target penerima di kelompok yang paling membutuhkan.

"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp 12 triliun," kata Qodari.

Dia mengatakan, terkait langkah inovasi lain dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG, pihaknya masih menunggu kajian komprehensif dari badan tersebut yang akan dilakukan selama periode libur sekolah.

Beberapa evaluasi yang akan dilakukan mencakup penghitungan insentif, jumlah SPPG, dan optimalisasi penerima manfaat bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. "Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.

Diketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), menyampaikan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA, terutama yang berasal dari kelompok mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target penerima MBG.

Dia menyampaikan setelah melakukan penyusunan ulang penerima manfaat, BGN akan fokus menata tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan jumlah SPPG kini telah melebihi target awal dari sekitar 21 ribu titik. Saat ini terdapat 27.877 titik, atau kelebihan sebanyak 6.877 titik.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menerima gelar Profesor Emeritus (Profesor Kehormatan) dari Silla University, Busan, Korea Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan ekosistem halal nasional hingga tingkat global serta kemajuan di bidang pendidikan.

Penganugerahan gelar kehormatan itu menjadi apresiasi atas kiprah Haikal dalam memperkuat ekosistem halal melalui berbagai inisiatif strategis, kerja sama internasional, hingga upaya mendorong lahirnya sumber daya manusia unggul di sektor halal.

Penghargaan dari Silla University dinilai mencerminkan semakin besarnya perhatian dunia terhadap pengembangan ekosistem halal yang dijalankan Indonesia.

Melalui BPJPH, Indonesia aktif membangun kolaborasi lintas negara, memperluas pemahaman mengenai jaminan produk halal, serta mendorong harmonisasi standar halal di tingkat global.

Haikal menegaskan bahwa konsep halal memiliki nilai universal yang dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun negara.

"Jadi, halal is for all. Halal itu untuk semua. Halal is rahmatal lil alamin. Halal itu Rahmat bagi semua uamt manusia," kata Haikal.

Dalam rangkaian agenda yang sama, Silla University juga menandatangani kerja sama dengan BIC Halal Korea untuk memperkuat pendidikan dan sertifikasi halal berstandar internasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka peluang riset bersama, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor halal.

Pengukuhan Haikal sebagai profesor kehormatan dinilai menjadi simbol semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri halal global.

Pengakuan dari institusi akademik internasional tersebut menunjukkan bahwa peran Indonesia tidak hanya terbatas pada regulasi dan sertifikasi halal, tetapi juga mencakup pengembangan pendidikan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Standar halal modern kini bertumpu pada tiga pilar utama, Traceability (Ketertelusuran), Transparency (Transparansi), dan Trustability (Keterpercayaan). Ketiga prinsip ini memastikan kehalalan produk terjamin secara utuh dari hulu hingga hilir," pungkas Babe Haikal, sapaan karibnya.

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah menjamin harga gabah petani tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema penyerapan melalui koperasi untuk menjaga harga di tingkat petani.

"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500, nanti yang beli koperasi. Jadi tidak mungkin harga gabah di bawah Rp6.500," kata Zulhas saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan ketika koperasi yang dibentuk pemerintah telah berjalan optimal, petani dapat menjual gabahnya kepada koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau koperasi sudah jadi, setor ke koperasi dibayar Rp6.500. Kalau di luar lebih mahal, silakan jual ke luar," ujarnya.

Dia yang jugaKetua Umum PAN itu menegaskan pemerintah memberi jaminan terhadap harga gabah petani. Atas dasar itu, kata Zulhas, para petani tidak perlu khawatir harga hasil panennya jatuh di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan.

"Jadi pemerintah menggaransi, menjamin akan hal itu," janjinya.

Zulhas mengaku secara rutin turun ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk berkeliling Indonesia guna mengawasi sejumlah program pangan strategis.

"Saya memang setiap minggu, tiga hari, diperintah Bapak Presiden untuk keliling Indonesia memastikan gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ujarnya.

Selain memastikan harga gabah, Zulhas juga memantau distribusi pupuk subsidi agar tidak mengalami keterlambatan menjelang musim tanam.

Menurut dia, kondisi stok pupuk nasional saat ini dalam keadaan aman. Bahkan, produksi pupuk disebut melebihi kebutuhan sehingga pemerintah memiliki cadangan yang besar.

"Pupuk aman. Bahkan sekarang produksinya lebih. Stok kita ada lebih dari satu juta ton secara nasional," katanya.

Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton dialokasikan untuk sektor perikanan.

Petani di Provinsi Aceh senang lantaran distribusi pupuk bersubsidi lancar dan berpengaruh pada produktivitas pertanian di wilayah mereka. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas  saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Sabtu (13/6).

"Alhamdulillah petaninya senang, pupuk lancar, produksi kita naik," kata Zulhas dalam keterangan tertulis.Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian Aceh saat ini tidak terlepas dari langkah cepat dalam melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Berkat upaya tersebut, lahan pertanian kini kembali produktif dan mampu menghasilkan panen yang baik.Setelah rehabilitasi menurutnya ketersediaan pupuk yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pangan di Aceh. Karena itu, Presiden memberikan arahan khusus agar distribusi pupuk di lapangan tidak mengalami keterlambatan.

Ia juga mengajak para petani untuk memanfaatkan hasil perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah. Berbagai penyederhanaan kebijakan telah diterapkan sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat."Pergunakan momentum ini sebaik-baiknya untuk membuat petani kita lebih sejahtera," ujar Zuhas.Ia mengatakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan tersebut dimungkinkan karena meningkatnya efisiensi kinerja Pupuk Indonesia, yang bahkan tetap mampu melakukan pembangunan pabrik-pabrik baru tanpa menambah anggaran subsidi."Penurunan HET ini karena ada perubahan skema subsidi dari cost plus menjadi mark to market. Ini berkat dukungan dari Pupuk Indonesia," katanya.Dengan distribusi pupuk yang semakin lancar, harga yang lebih terjangkau, serta dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian, diharapkan produktivitas pertanian nasional terus meningkat dan kesejahteraan petani semakin terwujud.

Sementara itu Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Ninis K Adriani menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi lebih efisien. Hingga 11 Juni 2026, secara nasional Pupuk Indonesia telah menyalurkan 4.374.633 ton atau 44,4 persen dari total alokasi 2026. Rinciannya 1.984.755 ton Urea, 2.213.848 ton NPK, 35.637 ton NPK Kakao, 3.757 ton SP-36, 5.744 ton ZA dan 130.892 ton Organik.Khusus di Aceh Besar, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 9.361 ton atau 42% dari total alokasi 2026, yaitu 22.472 ton. Adapun rincian penyalurannya Urea 4.518 ton, NPK 4.772 ton, dan Organik 71 ton.Untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebesar 831.297 ton juta ton per 12 Juni 2026. Terdiri dari Urea 526.726 ton, NPK 231.452 ton, NPK Kakao 10.309 ton, SP-36 17.762 ton, ZA 3.096 ton dan Organik 41.953 ton Adapun stok pupuk subsidi di Aceh Besar saat ini sebanyak 9.361 ton, terdiri dari Urea 157 ton, NPK 609 ton, dan Organik 10 ton.