Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah berhasil mencegah relokasi besar-besaran produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto ke Vietnam.

Keduanya merupakan pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dan memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang yakni Grup Yazaki.

"Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Said mengatakan pemerintah bersama gerakan serikat buruh terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK, memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK, memperkuat perlindungan pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut dia, situasi ekonomi global, daya beli masyarakat yang lemah, harga gas industri akibat konflik geopolitik yang tinggi, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor industri.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata, tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam," kata Said.

"Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," sambungnya.

Said menyatakan pendekatan langsung ke perusahaan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir, dia akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang pada Senin (29/6) besok.

"Saya meyakini penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Karena itu saya memilih turun langsung ke perusahaan-perusahaan, berdialog dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi terhadap industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Teruntuk kasus di PT Pakerin di Mojokerto, Said mengungkapkan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Namun, kata dia, pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para pekerja tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai relatif lebih siap menghadapi guncangan perdagangan global dibandingkan negara-negara tetangganya, meski tetap dibayangi risiko perlambatan dari sisi eksternal dan domestik.

Permintaan domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan Indonesia, tetapi efek rambatan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat diperkirakan mulai menekan investasi.

Hal itu diungkapkan Tamara Mast Henderson, ekonom Bloomberg Intelligence, dalam riset BE Primer yang dirilis Senin (22/12/2025).

“Perekonomian Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara tetangganya untuk menghadapi guncangan perdagangan global, dengan permintaan domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan. Namun, Indonesia tidak akan sepenuhnya luput dari dampaknya,” tulis Henderson dalam riset tersebut.

Bloomberg Intelligence menilai relokasi kembali (re-shoring) produksi Amerika Serikat berpotensi meredam arus investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, kebijakan tarif AS juga diperkirakan menambah tekanan, meski dampaknya terhadap eksportir Indonesia telah berkurang.

Pemerintah Indonesia sebelumnya berhasil menegosiasikan penurunan tarif resiprokal AS menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Menurut Bloomberg Intelligence, langkah itu mengurangi tekanan langsung terhadap eksportir, tetapi menghadirkan risiko lain bagi perekonomian domestik.

“Penurunan tarif tersebut berarti dampak terhadap eksportir menjadi lebih kecil, tetapi praktik dumping dari produsen berbiaya rendah serta pembukaan pasar domestik bagi produk AS akan tetap menimbulkan biaya ekonomi,” lanjut Henderson.

Dari dalam negeri, Bloomberg Intelligence juga menyoroti meningkatnya hambatan investasi. Kekhawatiran pasar terhadap potensi ketidakdisiplinan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai melonjak tajam dan telah memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Pada saat yang sama, jelas Tamara, Bank Indonesia kini menjalankan skemaburden sharingbaru dengan pemerintah, sedangkan parlemen mengarah pada pelonggaran batas defisit anggaran.

Kombinasi kebijakan tersebut, menurut Bloomberg Intelligence, berpotensi meningkatkan kehati-hatian investor terhadap prospek makroekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan tarif Amerika Serikat menjadi aral baru bagi pasar tenaga kerja Indonesia pada 2026 di tengah upaya menekan tingkat pengangguran dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, tekanan eksternal tersebut muncul ketika struktur ketenagakerjaan domestik masih rapuh, sehingga berisiko menekan penciptaan lapangan kerja dan menahan laju ekonomi RI.