REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah menurunkan harga gas bumi untuk industri yang dipasok dari gas alam cair (LNG) menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya saing industri sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah kenaikan biaya pasokan energi.

Pemerintah merumuskan kebijakan tersebut setelah menerima berbagai masukan dari pelaku industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam hampir 10 hari terakhir. Pembahasan juga dilakukan bersama pimpinan DPR dan para pemangku kepentingan guna mencari solusi atas tingginya harga gas bagi industri.

"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan gas industri saat ini dipenuhi melalui tiga skema, yakni Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG. Harga HGBT tetap dipertahankan sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU untuk bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk bahan bakar, sedangkan harga gas pipa non-HGBT di Jawa Barat tetap berada di kisaran 9,6 dolar AS per MMBTU.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari asosiasi, pelanggan, maupun serikat pekerja terkait kondisi gas yang mahal.
Dia menjelaskan, saat ini kebutuhan gas bumi untuk pelanggan industri PGN dipenuhi oleh PGN melalui portofolio gas pipa dan gas dari regasifikasi LNG. Menurutnya, yang paling penting, PGN memastikan bahwa pasokan gas bagi seluruh pelanggan pada Juni 2026 tersedia, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG.
Merujuk pernyataan serikat buruh, Fajriyah menjelaskan bahwa US$8 per MMBtu adalah harga gas pipa, sedangkan US$22 per MMBtu adalah harga gas hasil regasifikasi LNG.
"Perlu dipahami bahwa mekanisme harga LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan gas pipa, karena mencakup harga pembelian LNG dari produsen LNG, biaya transportasi, penyimpanan hingga regasifikasi. Sehingga secara umum lebih tinggi dari harga gas pipa," jelas Fajriyah kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Selain itu, dia juga menyebut kenaikan harga LNG juga menjadi lebih tinggi lagi karena dalam beberapa bulan terakhir, dinamika geopolitik global telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Ini termasuk lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) dari sekitar US$64 per barel pada Januari menjadi sekitar US$117 per barel pada April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya perolehan LNG yang dikeluarkan PGN untuk produsen LNG. Dari total keseluruhan gas yang dikelola PGN, penyesuaian ini hanya berlaku pada sekitar 21% porsi pasokan berbasis LNG dengan dampak terbesar di wilayah Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima HGBT, tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," imbuh Fajriyah.
Dia juga berharap, penyesuaian ini bersifat sementara karena mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global secara dinamis. Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, pihaknya berharap harga gas berbasis LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku.
Fajriyah mengatakan, penyesuaian harga LNG PGN disusun secara terukur agar harga di dalam negeri tetap berada pada tingkat yang wajar dan suportif bagi industri. Dia menekankan bahwa jika melihat peta harga gas di regional Asia Tenggara, harga penyesuaian LNG domestik relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual gas di negara tetangga.
Pada prinsipnya, kata dia, PGN memahami tantangan yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, selain menjaga keandalan pasokan, PGN akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mendiskusikan berbagai solusi yang memungkinkan.
Hal itu termasuk optimalisasi penggunaan gas pipa serta skema fleksibilitas komersial, mencakup pengaturan penggunaan aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana pemakaian gas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, kepentingan pelanggan, dan ketahanan energi nasional," ucap Fajriyah.

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, pelaksanaan hot tap, yang merupakan tonggak sejarah yang paling penting dari proyek WNTS-Pemping, telah berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Sebagai informasi, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter tanpa menimbulkan kebocoran.

Rakhmad turut menjelaskan gas bumi Natuna yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam.

“Capaian ini juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional," ujar Rakhmad.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pekan depan akan dimulai untuk comissioning gas, yakni proses pengujian dan verifikasi awal pada sistem perpipaan gas.

“Saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning, agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata dia.

Hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatera dan Batam, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MegaWatt (MW) dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari untuk periode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak, sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Menurutnya, pipa WNTS-Pemping juga akan memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional karena mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital di kota itu.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan ‘hot tap’ proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), kembali menghadirkan program Bedah Dapur GasKita 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang memilih menggunakan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan melalui program ini, pelanggan baru GasKita berkesempatan memperoleh renovasi dapur yang lebih modern, nyaman, dan fungsional.

Program Bedah Dapur GasKita 2026 ditujukan bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran layanan GasKita selama periode program berlangsung hingga 31 Juli 2026.

"Seluruh pelanggan baru yang telah memenuhi persyaratan akan secara otomatis berhak mengikuti proses pengundian untuk mendapatkan hadiah renovasi dapur dari PGN," jelasnya.

Pengundian pemenang akan dilakukan setelah periode program berakhir dan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi PGN.

Seluruh proses pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Melalui program Bedah Dapur GasKita 2026, PGN berharap untuk dapat memberikan manfaat bagi para pemenang serta dapat menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan dapur yang lebih nyaman, aman, dan modern dengan memanfaatkan gas bumi," sebut Fajriyah.

Ia menjelaskan, program itu merupakan bagian dari komitmen PGN untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkenalkan manfaat penggunaan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program Bedah Dapur GasKita 2026, PGN ingin menunjukkan bahwa penggunaan gas bumi melalui GasKita tidak hanya menghadirkan efisiensi energi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas hunian dan kenyamanan keluarga.

Dapur sebagai pusat aktivitas rumah tangga diharapkan dapat menjadi ruang yang lebih tertata, aman, dan mendukung aktivitas memasak sehari-hari.

Produk GasKita merupakan layanan gas bumi untuk rumah tangga yang menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari pasokan energi yang tersedia selama 24 jam, penggunaan yang praktis tanpa perlu mengganti tabung, hingga sistem pembayaran yang transparan sesuai pemakaian.

Selain itu, pelanggan baru juga mendapatkan bonus pemasangan pipa instalasi hingga 15 meter sesuai ketentuan yang berlaku.

Fajriyah mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan layanan GasKita sebelum 31 Juli 2026 agar dapat menikmati berbagai manfaat gas bumi sekaligus berkesempatan mengikuti program Undian Bedah Dapur GasKita 2026.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan pendaftaran GasKita dapat diperoleh melalui layanan pelanggan PGN, Pertamina Call Center di nomor 135, maupun kanal digital resmi PGN.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk target 10.000 tetap kita kejar selesai tahun ini, tapi saat ini fokus menyelesaikan yang 4.045 dulu, kemudian dilanjutkan

Batam (ANTARA) - Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat sebanyak 3.757 pelanggan jaringan gas rumah tangga (jargas) sudah dapat memanfaatkan aliran gas atau di ‘gas-in’ per akhir Maret 2026.

Area Head PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target penyambungan 4.045 sambungan rumah (SR) yang saat ini masih terus dikejar penyelesaiannya.

“Per Maret kemarin sudah 3.757 pelanggan yang gas in. Kami masih menyelesaikan target 4.045 terlebih dahulu sebelum melanjutkan target berikutnya,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Senin.

Ia menjelaskan PGN Batam menargetkan total 10.000 sambungan rumah dapat terealisasi pada 2026.

“Untuk target 10.000 tetap kita kejar selesai tahun ini, tapi saat ini fokus menyelesaikan yang 4.045 dulu, kemudian dilanjutkan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, PGN Batam juga melakukan canvassing atau penjaringan minat pelanggan sekaligus verifikasi ulang data.

“Canvassing ini untuk memastikan data pelanggan valid dan memastikan mereka masih berminat untuk tersambung jaringan gas,” kata Wendi.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 8.595 calon pelanggan telah mendaftar, dengan 3.057 di antaranya telah tervalidasi.

PGN Batam melakukan pengembangan jaringan di tiga kecamatan di kota itu, yakni Sagulung, Batam Kota dan Batu Aji.

“Sekarang tantangannya lokasi sudah terpencar-pencar karena tinggal beberapa titik saja,” ujarnya.

Beberapa perumahan yang yang sedang dilakukan sambungan gas antara lain Taman Carina, Rosinton, Cemara Asri, Taman Anugerah, Taman Teratai 3, Masyeba, Sierra, Graha Nusa Batam, Mitra Centre, Suka Maju, Villa Muka Kuning, Legenda Malaka, Hang Tuah Kasturi, Oma, Villa Hang Lekir dan KDA.

PGN Batam menargetkan seluruh program jargas tahun ini dapat rampung tepat waktu guna mendukung kebutuhan energi rumah tangga yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin melihat secara langsung bahwa pasokan dan distribusi energi di Tarakan dan sekitarnya dalam kondisi aman dan tidak ada gangguan,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dapat menjalani Lebaran 2026 dengan nyaman, karena didukung jaringan gas bumi (jargas) untuk keperluan memasak yang andal.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan, sebanyak 34.145 sambungan rumah tangga (SR) di Kota Tarakan kini menikmati hadirnya layanan gas bumi melalui pipa.

"Kami ingin melihat secara langsung bahwa pasokan dan distribusi energi di Tarakan dan sekitarnya dalam kondisi aman dan tidak ada gangguan," ujarnya saat meninjau layanan jargas bagi konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil di Kota Tarakan, Kaltara, Jumat (27/3/2026).

Kota Tarakan, lanjutnya, menjadi kawasan percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan penggunaan energi rendah emisi.

Jargas di Tarakan dibangun secara bertahap sejak 2010 hingga 2020 dengan menggunakan dana APBN.

Suplai gas berasal dari PT Medco E&P Tarakan sebesar 0,3 billion british thermal unit per day (BBTUD) dan Pertamina EP Bunyu juga sebesar 0,3 BBTUD.

Alokasi gas untuk program jargas di Kota Tarakan tersebut telah terserap optimal.

"Kota Tarakan istimewa, dekat dengan sumber gas bumi. Sesuai Astacita Presiden Republik Indonesia adalah kemandirian energi nasional, terutama di Tarakan dengan suplai gas bumi yang berasal dari Medco E&P Tarakan dan Pertamina EP Bunyu untuk pemanfaatan penuh jargas," imbuhnya.

Wahyudi melanjutkan, penggunaan jargas akan menurunkan beban subsidi gas LPG 3 kilogram (kg), yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor.

Energi yang dihasilkan secara mandiri di wilayah Tarakan dan harga yang lebih murah juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat, sehingga membantu meningkatkan perekonomian daerah.

"Pemerintah berharap pemanfaatan energi yang diproduksi di Tarakan, dapat optimal dimanfaatkan oleh masyarakat secara penuh. Tentunya, ini juga kerja keras dari pemerintah daerah, Pertamina, dan PT PGN, sehingga asas manfaat kepada masyarakat dapat memberikan harga (jargas), yang lebih kompetitif dan turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah, terang Wahyudi, memastikan wilayah yang berada di titik terluar dan perbatasan dapat menikmati energi dengan harga yang terjangkau.

Tarakan dalam waktu dekat dapat menerapkan 100 persen penggunaan jargas bagi masyarakat.

"Kami turut memastikan daerah-daerah yang posisinya sangat jauh ini, penting untuk dipastikan kemandirian energi. Untuk wilayah Tarakan, sudah aman semua. Pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat di Tarakan dan penyiapan energi sudah sangat baik," ujarnya.

Salah satu konsumen rumah tangga di Desa Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat, Sabiran (32), mengakui keunggulan jargas yang terus mengalir setiap waktu dengan harga lebih murah.

"Hadirnya jargas di Tarakan ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di momen Ramadhan dan Idul Fitri. Saat memasak, tidak perlu takut kehabisan gas karena aliran gas selama 24 jam. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah telah membantu dan melancarkan aliran gas," ucap pengguna jargas sejak 2010 itu.

Sementara, pelanggan kecil, Elisabeth, pemilik Warung Teras Tarakan, mengungkapkan selama ini tidak mengalami gangguan menggunakan layanan jargas.

"Sebagai warung pertama menggunakan jargas di Tarakan, sama sekali tidak ada keluhan dalam memasak. Harganya pun lebih murah (dibandingkan menggunakan LPG)," terangnya.

General Manager PGN Sales Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto mengatakan PGN berkomitmen terus menyalurkan jargas kepada masyarakat Tarakan.

"Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengoperasian kompor pada jargas agar tetap aman dan kami juga memiliki tim penanggulangan yang siap siaga 24 jam apabila terdapat kendala apapun dari pelanggan," katanya.

Sementara, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kota Tarakan Ajat Jatnika menyampaikan masyarakat Tarakan telah merasakan langsung manfaat hemat pemakaian jargas.

"Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas suplai yang mencukupi dan dapat kita manfaatkan dengan baik. Harapannya, tahun depan Tarakan genap 100 persen dapat menggunakan jargas," terangnya.

Pada kunjungannya, Wahyudi juga menyambangi Medco E&P Tarakan untuk memastikan pasokan gas bumi dari hulu mengalir secara aman hingga ke masyarakat.

"Kami berikan apresiasi kepada Medco atas perjuangannya untuk reliability supply dari produksi gas yang kontinu kepada masyarakat pengguna jargas di Tarakan," tuturnya.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, dan Senior Manager Field Relations and Security Onshore Medco E & P Tarakan Herman Fauzi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai rampungnya pabrik LNG terintegrasi LPG dan kondensat sebagai tambahan penting infrastruktur gas nasional. Namun, manfaatnya harus tercermin pada penguatan daya saing industri.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan ukuran keberhasilan proyek tidak berhenti pada kapasitas produksi. Dampaknya terhadap harga dan kepastian pasokan bagi manufaktur menjadi faktor penentu.

“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, melainkan dari sejauh mana LNG domestik benar-benar memperkuat daya saing industri nasional," kata Yustinus kepada Bisnis, Sabtu (28/2/2026).

Pihaknya mencatat kebutuhan gas industri di Jawa dan Sumatera terus meningkat. Tambahan LNG dinilai bisa menutup celah pasokan saat produksi hulu turun akibat naturaldecline atau gangguan teknis.

Meski begitu, persoalan utama industri bukan semata volume. Harga dan kepastian suplai dinilai lebih krusial dalam menjaga efisiensi produksi.

"LNG yang diregasifikasi dan dialirkan ke pabrik dengan harga melampaui tingkat keekonomian justru menekan struktur biaya dan menggerus daya saing," tuturnya.

Untuk itu, FIPGB mendukung pembatasan harga LNG domestik agar tidak melampaui US$9 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih dalam batas keekonomian industri. Pihaknya juga menilai gas hasil regasifikasi yang dialirkan ke pabrik seharusnya berada di kisaran yang sama, termasuk bila digunakan sebagai pengganti skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Forum Industri Pengguna Gas Bumi sangat mendukung pandangan Menteri Keuangan agar harga LNG tidak melebihi US$9/MMBTU. Harga gas pipa hasil regasifikasi dari LNG juga sewajarnya dan pasti bisa maksimal US$9/MMBTU at plant gate, termasuk ketika digunakan sebagai substitusi pasokan bagi industri penerima kebijakan HGBT US$7/MMBTU," tegasnya.

FIPGB mengusulkan substitusi LNG regasifikasi hanya menjadi opsi terakhir jika pasokan hulu berkurang. Porsinya pun dibatasi. Volume penggantiannya disarankan tidak melebihi 15% dari alokasi dalam Kepmen ESDM 76.K/2026 pada Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Batas ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas biaya energi.

"Dalam skala luas, kondisi ini menekan pertumbuhan manufaktur, kontributor utama PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta memperlambat ekonomi nasional, yang berujung pada penurunan utilitas serta penurunan penyerapan tenaga kerja, dan menggentarkan investor," terangnya.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menyatakan pabrik LNG terintegrasi yang dikelola PT Sumber Aneka Gas segera beroperasi komersial. Fasilitas ini memproduksi LNG 10 BBtud, LPG 30 metrik ton per hari, serta kondensat sekitar 500 barel per hari.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut proyek tersebut sebagai pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan yang terbesar di wilayah itu.

“PT Sumber Aneka Gas berhasil membangun pabrik OLNG, LPG, dan kondensat yang terintegrasi. Ini menjadi pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan OLNG terbesar di Jawa,” ujarnya.

Adapun, bahan baku pabrik berasal dari Lapangan Sumber milik Pertamina EP di Jawa Timur yang ditemukan sekitar 10 tahun lalu. Proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung peningkatan lifting migas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mempercepat pengerjaan proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas) pada tahun ini. Namun, pengamat menilai proyek-proyek itu belum memberi sinyal positif bagi sektor hulu migas nasional.

Adapun, salah satu proyek migas raksasa yang digenjot tahun ini adalah Proyek LNG Abadi, Blok Masela. Inpex Corporation (Inpex) disebut bakal melakukan groundbreaking proyek tersebut dalam waktu dekat.

Proyek Abadi Masela ditaksir sanggup memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang.

Di samping itu, proyek tersebut juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).

Selain itu, SKK Migas juga menargetkan persetujuan pengembangan atau plan of development (PoD) Lapangan Tangkulo-1 di Wilayah Kerja (WK) South Andaman rampung pada Juni 2026.

Lapangan tersebut memiliki potensi sekitar 1 triliun kaki kubik (Tcf) gas. Sementara itu, total potensi gas di Blok South Andaman diperkirakan mencapai 11 Tcf.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, berjalannya sejumlah proyek migas raksas itu belum cukup untuk menggerakan sinyal positif. Dia berpendapat, Masela sudah cukup lama sekali prosesnya dan terkesan lamban.

"Bahkan kami juga belum mendengar GSA [Gas Sales Agreement] yang firmed dari proyek tersebut yang memuat tiga hal pokok, harga, volume dan time delivery. Saat ini baru sampai HoA [Head of Agreement]," ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Selain itu, Lapangan Tengkulo juga belum bisa optimal menggenjot sektor hulu migas. Sebab, baru ada satu sumur discovery.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menuturkan, potensi Tcf perlu tambahan deliniasi wells untuk memetakan besaran resources dan boundary reservoir.

"Artinya status resources di Tengkuno masih perlu tahapan lanjut untuk meminimize ketidakpastian reserves. Sulit investasi besar kalau resourcesnya dan GSA-nya masih tidak pasti," jelas Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga menilai bahwa kedua blok tersebut juga belum bisa secara langsung mengejar target lifting minyak 1 juta barel per hari (bph) pada 2029. Sebab, kedua lapangan hanya memproduksi gas.

"Kedua lapangan tersebut adalah gas, hanya ada sedikit kondensat, hanya membantu menambah produksi lifting nasional, dan memperkecil decline production nasional," jelasnya.

Hadi berpendapat, untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barel, harus ada 3 PoD besar sekelas Banyu Urip, dan itu harus didukung eksplorasi yang masif. Kendati, dia menilai realisasi produksinya baru bakal terlihat pada 2035-2040.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai peluang produk tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menembus pasar Eropa melalui perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemenuhan standar industri hijau.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menjelaskan, ketentuan keberlanjutan yang melekat dalam IEU-CEPA membuat industri TPT tidak lagi leluasa menggunakan sumber energi berbasis fosil, sementara alternatif energi yang tersedia belum sepenuhnya siap menopang kebutuhan produksi.

“IEU-CEPA itu enggak boleh pakai batu bara. Kita juga lagi bingung, kalau gasnya enggak ada berarti apa? Entah kehilangan order untuk Eropa atau kita beli gas pakai tangki,” kata Jemmy di Kantor Pusat API Jakarta, dikutip Selasa (23/12/2025).

Namun, distribusi gas menggunakan tangki dinilai tidak efektif karena akan membuat biaya meningkat akibat angkutan logistik, sementara infrastruktur pipa gas saat ini belum mampu menjangkau sentra produksi.

Selain persoalan gas, penggunaan biomassa dari cangkang sawit yang selama ini menjadi opsi energi terbarukan juga menghadapi penolakan dari pasar global, khususnya pemilik merek internasional, karena isu lingkungan yang melekat pada komoditas tersebut.

“Cangkang sawit untuk biomassa enggak boleh. Padahal cangkang sawit itu biomassa, tapi karena cangkang sawit dianggap produk dari deforestasi oleh para brand, jadi dilarang lagi kita pakai,” jelasnya.

Jemmy menambahkan, industri TPT sejatinya ingin beralih dari batu bara ke gas pipa sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau. Namun, keterbatasan infrastruktur energi membuat proses transisi tersebut tersendat dan memperbesar risiko kehilangan pasar ekspor.

“Kita mau pakai gas pipa, tapi belum sampai ke sentra industri. Sementara kita sekarang harus menuju ke industri hijau. Jadi, sebetulnya masalah di industri TPT itu kompleks sekali,” terangnya.

Di sisi lain, Pembina API Maniwanen Marimutu menyoroti posisi industri TPT yang tidak termasuk kategori industri strategis yang mendapatkan jatah gas murah (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT) sebesar US$6,5 per MMBTU. Kondisi ini membuat biaya energi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha tekstil.

“Sebetulnya, tidak semua pabrik kita mendapat suplai gas karena tidak ada pipelinenya. Jadi ini juga merupakan biaya, yang kadang-kadang banyak pihak tidak mengetahui,” terangnya.

API mencatat struktur biaya industri TPT saat ini sudah cukup berat. Sekitar 50%–55% biaya produksi terserap untuk bahan baku, sementara sekitar 25% dialokasikan untuk tenaga kerja. Kondisi ini membuat ruang untuk menanggung biaya energi yang lebih mahal menjadi semakin sempit.

Dengan berbagai kendala tersebut, API menilai tanpa dukungan kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur energi bersih, manfaat IEU-CEPA berisiko tidak optimal bagi industri TPT nasional, bahkan dapat membuat produk tekstil Indonesia tersingkir dari pasar Eropa yang semakin ketat menerapkan standar keberlanjutan.