#30 tag 24jam
Letjen Robi Herbawan Ditunjuk sebagai Kepala Bais TNI
Letjen Robi Herbawan ditunjuk sebagai Kabais TNI baru, menggantikan Letjen Yudi Abrimantyo, untuk memperkuat tugas intelijen strategis TNI. [269] url asal
#letjen-robi-herbawan #kabais-tni #kepala-badan-intelijen-strategis #kementerian-pertahanan #tni-mutasi-pejabat #intelijen-strategis #pertahanan-negara #regenerasi-tni #penguatan-organisasi-tni #letjen
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/05/26 12:05
v/214134/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan mengonfirmasi Letjen TNI Robi Herbawan telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan Robi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI.
"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI," ujar Rico saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).
Dia menjelaskan penunjukan Robi sebagai Kabais TNI merupakan bagian dari proses regenerasi sekaligus penguatan organisasi di lingkungan TNI.
Menurut Rico, mutasi pejabat tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas intelijen strategis dalam mendukung pertahanan negara.
"Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara," pungkasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Mabes TNI sebelumnya mengumumkan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI dari Letjen TNI Yudi Abrimantyo pada Rabu (26/3/2026).
Pergantian tersebut terjadi setelah mencuat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang diduga dilakukan anggota Denma Bais TNI pada pertengahan Maret lalu.
Selain penunjukan Robi sebagai Kabais TNI, mutasi perwira tinggi TNI juga mencakup sejumlah posisi strategis lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Letjen TNI Mohammad Fadjar dipindahkan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun, sementara jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) diisi Letjen TNI Tandyo Budi Revita.
Robi Herbawan sendiri diketahui memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen dan teritorial. Sebelum bertugas di Kemhan, dia pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya serta mengemban sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI AD.
Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Febrio dan Luky Hengkang
Menkeu copot dua dirjen Kemenkeu. Posisi diisi pelaksana harian. Nama pejabat definitif akan diajukan ke Presiden awal Mei. [399] url asal
#menkeu #pejabat-kemenkeu #mutasi-pejabat #purbaya
(Kompas.com - Money) 22/04/26 15:12
v/199347/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.
"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.
“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.
Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.
"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.
Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.
Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.
Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.
Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.
Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.
Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.
Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.
Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.
Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Febrio hingga Luky Hengkang
Menkeu copot dua dirjen Kemenkeu. Posisi diisi pelaksana harian. Nama pejabat definitif akan diajukan ke Presiden awal Mei. [399] url asal
#menkeu #pejabat-kemenkeu #mutasi-pejabat #purbaya
(Kompas.com - Money) 22/04/26 15:12
v/199231/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.
"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.
“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.
Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.
"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.
Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.
Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.
Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.
Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.
Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.
Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.
Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.
Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.
Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Purbaya Copot Dua Dirjen, Kemenkeu Kini Miliki Tiga Kursi Kosong
Pengisian jabatan strategis akan dilaporkan langsung pada Presiden dalam waktu dekat. [269] url asal
#kementerian-keuangan #purbaya-yudhi-sadewa #dirjen-kemenkeu #mutasi-pejabat #febrio-kacaribu #luky-alfirman #kebijakan-pemerintah #eselon-i
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4/2026) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.
Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.
“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.
Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.
Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.
Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).
Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.
Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.
“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.
Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Jaksa Agung Burhanuddin Tunjuk 14 Kajati Baru, Ada Jabar hingga Sumut
Jaksa Agung Burhanuddin rotasi 14 Kajati, termasuk di Jabar dan Sumut, efektif 13 April 2026, sesuai Keputusan Jaksa Agung No.488/2026. [302] url asal
#jaksa-agung #burhanuddin #kajati-baru #mutasi-pejabat #rotasi-kejaksaan #kejaksaan-tinggi #keputusan-jaksa-agung #kapuspenkum-kejagung #jampidsus #kajati-jawa-timur #kajati-jawa-barat #kajati-sumut
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/04/26 00:17
v/190239/
Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi 14 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi alias Kajati di lingkungan Kejaksaan RI.
Kebijakan rotasi dan mutasi ini telah tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.488/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.
Adapun, dokumen mutasi dan rotasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna.
"Benar," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Dalam dokumen tersebut, terdapat nama-nama yang cukup dikenal sebagai pejabat Jampidsus terdahulu. Misalnya, mantan Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar telah ditunjuk sebagai Kajati Jawa Timur.
Selanjutnya, eks Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung, Sutikno telah diangkat sebagai Kajati Jawa Barat menggantikan Hermon Dekristo yang menjadi Sesjampidmil.
Kemudian, Dirtut Riono Budisantoso telah digeser posisinya menjadi Kajati Bangka Belitung. Jabatan yang ditinggalkan Riono, kini dijabat Ardito Muwardi.
Selain itu, nama lainnya yang dirotasi jabatannya adalah Kajati Sumut Harli Siregar telah ditunjuk menjadi Inspektur III pada Jamwas Kejagung RI. Adapun, Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, kini menjadi Sesjampidsus.
Berikut ini 14 Kajati baru yang ditunjuk pada Senin (13/4/2026):
1. Abdul Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
3. Sila Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
5. Sugeng Riyanta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
6. I Dewa Gede Wirajana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
7. Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
8. Dedie Tri Hariyadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
9. Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
10. Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
11. Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
12. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
13. Setiawan Budi Cahyono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
14. Saiful Bahri Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Purbaya Segera Rombak Besar-besaran Pejabat Pajak dan Bea Cukai!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak besar-besaran pejabat DJP dan Bea Cukai untuk meningkatkan efisiensi dan integritas dalam 1-2 bulan ke depan. [363] url asal
#mutasi-pejabat #purbaya-yudhi-sadewa #kementerian-keuangan #direktorat-jenderal-pajak #bea-cukai #perombakan-struktur #inefisiensi-kinerja #tanggung-jawab-berjenjang #kasus-hukum-pajak #integritas-peg
(Bisnis.Com - Ekonomi) 22/01/26 12:54
v/110567/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal merombak besar-besaran struktur pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dalam waktu dekat.
Sinyal perombakan tersebut disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026). Dia menegaskan bahwa pelantikan hari ini hanyalah permulaan dari gelombang mutasi yang lebih besar.
"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi," ungkap Purbaya di hadapan jajarannya.
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa langkah strategis ini tidak semata-mata didasari oleh temuan indikasi penyelewengan. Lebih dari itu, perombakan ditujukan untuk membenahi inefisiensi kinerja di tubuh otoritas fiskal.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya sejumlah target dan pekerjaan rumah yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pejabat petahana.
Dalam rencana perombakan tersebut, Purbaya juga menekankan penerapan prinsip tanggung jawab berjenjang. Dia mengaku tidak segan untuk mencopot pejabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) apabila terbukti gagal mengawasi integritas bawahannya.
Purbaya menyoroti sejumlah kasus hukum yang menjerat pegawai pajak di level bawah hingga kementerian. Baginya, atasan yang membiarkan penyimpangan, baik terlibat atau abai, harus ikut menanggung konsekuensi.
"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus," kata Purbaya.
Ancaman sanksi yang disiapkan bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan pun terbilang berat, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil (3T) hingga pemberhentian tidak hormat.
Pantau Rekening Pegawai Pajak
Di sisi lain, Purbaya mengaku telah memantau profil risiko para pegawainya, termasuk memeriksa kewajaran saldo tabungan mereka selama beberapa tahun terakhir.
Kendati data perbankan menunjukkan angka yang wajar, Purbaya mengingatkan jajarannya agar tidak merasa aman. Dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki akses data dari berbagai sumber untuk melacak aset yang disembunyikan.
"Saya rasa orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," ujarnya.
Langkah bersih-bersih ini, lanjut Purbaya, krusial untuk menjaga kepercayaan publik di tengah target penerimaan negara yang menantang pada APBN 2026. Dia meminta seluruh pegawai bekerja lurus tanpa takut intervensi pihak luar, karena Presiden telah memberikan dukungan penuh.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)