Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat dijadwalkan kembali beroperasi mulai 17 September 2026 berdasarkan kesiapan yang disampaikan Angkasa Pura.

"Informasi dari Angkasa Pura untuk Bandara Husein Sastranegara Bandung itu, mereka (Angkasa Pura) sudah siapkan untuk tanggal 17 September beroperasi," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura (InJourney Airports) telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bandara tersebut untuk memastikan kesiapan operasional sebelum dibuka kembali.

Hasil peninjauan menunjukkan Bandara Husein saat ini masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga diperlukan sejumlah penyesuaian sebelum kembali melayani pesawat jet.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional pesawat jet.

Selain itu, kondisi landasan pacu juga akan diperbaiki melalui pelapisan ulang perkerasan karena selama beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan untuk operasional pesawat jet.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan penyempurnaan berbagai sistem pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi, pemeriksaan sinar-X (X-ray), serta sistem pencahayaan agar seluruh fasilitas memenuhi standar keselamatan.

Di sisi operasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan pesawat jet.

Lukman menambahkan pemerintah saat ini mulai memetakan pembagian rute dan menunggu usulan dari maskapai penerbangan mengenai tujuan yang akan dilayani sebelum menetapkan rencana operasional sesuai kebutuhan pasar.

"Kita lagi lakukan pembagian rute dan kita akan melihat permintaan dari airline itu mau ke mana aja sih rutenya. Kalau sudah ada permintaan baru kita bisa membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada," kata Lukman.

Di sisi lain PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/).

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

"Saat ini, Indonesia memiliki 257 bandar udara yang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta.

Lukman mengungkapkan rencana tersebut telah tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga total Rencana Induk Bandar Udara Nasional mencakup 296 bandar udara.

"Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Menurut Lukman, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan jaringan bandar udara yang andal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sektor pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Ia menjelaskan pembangunan bandar udara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.

Pembangunan bandar udara di berbagai karakteristik wilayah berhasil mengatasi tantangan geografis melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi, sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur kebandarudaraan.

"Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," jelas Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menekankan keberhasilan pembangunan bandar udara tidak terlepas dari peran para ahli di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian bandar udara.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi kebandarudaraan nasional.

Lukman mendorong agar IABI terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para ahli bandar udara Indonesia, termasuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dia juga berharap IABI menjadi rumah besar bagi para ahli bandar udara Indonesia, melahirkan SDM yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

"Serta mampu berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, tetapi juga pada berbagai proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global," kata Lukman.

Melalui penyelenggaraan Munas IABI Tahun 2026, Kemenhub berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator bandar udara, industri, dan organisasi profesi semakin erat dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pakar kebandarudaraan dan penerbangan.

Alvin mengatakan pihaknya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi tidak hanya mengenai pengembangan bandar udara, tetapi juga berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini.

"Kami berharap dari forum ini lahir berbagai gagasan dan solusi yang dapat berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem penerbangan Indonesia," ujar Alvin Lie.

Munas IABI Tahun 2026 juga menjadi momentum peralihan kepengurusan organisasi dari Ketua Umum IABI periode 2016–2026 Moh. Iksan Tatang kepada M. Pramintohadi Soekarno sebagai Ketua Umum IABI untuk masa bakti 2026–2029.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun standardisasi kosa isyarat keagamaan bagi kelompok disabilitas sensorik rungu wicara (tuli) di Indonesia. Program afirmatif yang dinamakan Kosa Isyarat Keislaman Indonesia (Kosmin) ini diluncurkan untuk memetakan serta menyatukan bahasa isyarat istilah-istilah keislaman yang selama ini belum memiliki standar baku.

Peluncuran tersebut dikemas dalam acara Kick-Off Kosmin yang digelar bertepatan peringatan Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1448 Hijriah, di Masjid Istiqlal, Jakarta. Langkah ini diambil sebagai kado inklusif untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Abu Rokhmad melaporkan penyusunan Kosmin dilatarbelakangi oleh banyak istilah keagamaan, baik di ranah teologi maupun fikih ibadah, yang selama ini membingungkan sahabat Tuli karena belum ada kesepakatan terkait kosa isyarat yang digunakan.

"Istilah-istilah yang terkait dengan keislaman itu cukup banyak, tetapi belum ada standar yang menyatukan teman-teman tuli ketika mengungkapkan pikiran atau menyampaikan penjelasan. Konon, konsep mendasar tentang surga dan neraka saja belum ada kesepakatan isyarat bakunya. Termasuk istilah fikih harian seperti haid, nifas, istihadhah, hingga mimpi basah. Oleh karena itu, Kemenag hadir untuk memberikan capaian luar biasa berupa standardisasi ini," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Abu Rokhmad menjelaskan Kosmin merupakan kelanjutan dari program inklusi Kemenag. Kementerian Agama telah menuntaskan penyusunan Master Al-Qur'an Isyarat, lengkap beserta komponen tafsirnya. Tahun ini, Kemenag akan menyelesaikan standarisasi kosa isyarat keislaman agar literasi keagamaan bagi sahabt Tuli dapat paripurna.

Penyusunan Kosmin juga menjadi upaya Kemenag dalam memenuhi amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 14 regulasi ini mengatur lima hak keagamaan bagi penyandang disabilitas, yaitu hak untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan keyakinan, akses terhadap rumah ibadah, akses terhadap layanan Keagamaan, akses terhadap Kitab suci, dan akses untuk aktif dalam organisasi.

Lihat video: Bus Hidrolik Disediakan Untuk Jemaah Lansia dan Disabilitas di Tanah Suci



Melalui momentum Tahun Baru Hijriah ini, Kemenag juga mengajak generasi muda, khususnya Gen Z muslim, untuk mengisi hari-hari ke depan dengan aksi nyata yang positif dan inklusif demi memajukan Indonesia. Generasi muda diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi dan penggerak di masyarakat agar tidak ada lagi dinding pemisah bagi kelompok difabel dalam mengakses pendidikan agama.

"Kami mengajak, terutama bagi generasi muda, Gen Z, untuk mengisi hari ini hingga hari-hari ke depan di tahun baru ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Ini akan menjadi bekal bagi adik-adik semua untuk menapaki kehidupan yang akan datang, yang tantangannya jauh lebih luar biasa daripada masa muda kita dulu,” ajak Dirjen Bimas Islam.

“Saya titip dua pesan saja kepada anak-anakku yang nanti akan melanjutkan perjuangan memajukan Indonesia: pertama, selalu laksanakan salat; yang kedua, sempatkan untuk mengaji Al-Qur'an," tambahnya.

Acara kick-off ini ditutup dengan prosesi simbolik. Menteri Agama bersama jajaran pejabat Eselon I, staf khusus, dan seluruh peserta yang hadir di atas panggung melakukan tepuk tangan isyarat bersama komunitas Tuli muslim se-Indonesia. Gerakan ini menjadi simbol bahwa seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama berkomitmen melahirkan program-program yang adil, afirmatif, dan ramah disabilitas di masa depan.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejarah baru dalam transformasi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebanyak 15 perempuan dari unsur Penyuluh Agama Islam dilantik sebagai Kepala KUA.

Pelantikan 108 Kepala KUA se-Indonesia ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pelantikan tersebut menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan layanan keagamaan.

Menurut Abu, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi KUA dapat dijalankan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Abu Rokhmad menjelaskan, transformasi KUA tidak hanya menyangkut perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas pelayanan.

Karena itu, Kementerian Agama memberikan ruang yang sama bagi pejabat fungsional Penghulu maupun Penyuluh Agama Islam untuk berkontribusi memimpin KUA. Hal ini juga sejalan dengan visi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan KUA sebagai garda terdepan layanan keagamaan.

Lihat video: Sambut HUT ke-80 RI, Pasangan Pengantin Ikuti "Nikah Bareng" di KUA Bantul



“Dengan kesempatan yang sama bagi penghulu dan penyuluh agama Islam, diharapkan seluruh fungsi KUA dapat terlaksana maksimal dan seluruh jenis layanan KUA dapat disediakan secara proporsional,” ujarnya.

Menurut Abu, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan KUA menjadi bagian penting dari penguatan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Pengalaman panjang para penyuluh perempuan dalam mendampingi keluarga, majelis taklim, dan komunitas keagamaan dinilai menjadi modal berharga dalam mengembangkan layanan KUA yang lebih responsif.

Ia menambahkan, KUA saat ini tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan. KUA telah berkembang menjadi pusat layanan keagamaan yang mencakup pembinaan keluarga, bimbingan perkawinan, kemasjidan, zakat dan wakaf, hisab rukyat, hingga penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala KUA saat ini akan menjadi momentum bersejarah tentang era baru KUA sebagai pusat layanan keagamaan,” tegas Abu.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Muhammad Zain, mengatakan, pelantikan Kepala KUA dari unsur Penyuluh Agama Islam merupakan hasil proses panjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Menurut Muhammad Zain, pengangkatan Kepala KUA kali ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam memperluas ruang pengabdian ASN yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Kehadiran para penyuluh perempuan sebagai Kepala KUA diharapkan semakin memperkuat kualitas layanan publik berbasis kebutuhan umat.

“Biro SDM berkomitmen memastikan setiap proses pengangkatan jabatan berjalan sesuai prosedur dan mendukung kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Muhammad Zain.

Sebagai informasi, dari total 258 Kepala KUA yang dilantik terdapat 15 perempuan yang berasal dari jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bagian dari tonggak sejarah baru kepemimpinan KUA.

15 perempuan yang dilantik jadi Kepala KUA adalah:

1. Andi Ariani Hidayat - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

2. ⁠Uun Kurniasih - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu

3. ⁠Lilik Hanifah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

4. ⁠Siti Khotijah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

5. ⁠Thuchfatul Syafa'atun Muniro - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

6. ⁠Siti Mustaqilah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

7. Mufaroha - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

8. Sainiyah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

9. Eijiyah Ainun Bisari - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau

10. Siti Zahirah Said - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

11. Mustika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan

12. Sri Sartika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau

13. Siti Hajir - Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh

14. Rapika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

15. Pitriani - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di Masjid Salahuddin yang berlokasi di kompleks Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk melakukan ibadah solat Iduladha. Bendahara negara datang dengan setelan sederhana, yakni atasan baju kokoh cokelat dan celana hitam.

Saat turun dari mobilnya, Purbaya melemparkan senyum ke para awak media dan staf humas Kemenkeu yang menyambutnya. Dia datang bersama istri dan dua anaknya.

"Pak Purbaya kurban sapi?," tanya wartawan.

"Iya ada dua, satu di kampung," kata Purbaya seraya memastikan kurban satu sapi lagi di lingkungan DJP Kemenkeu.

Setelah berjabat tangan dengan sejumlah pejabat teras Kemenku, Purbaya bersama keluarga bergegas masuk ke masjid untuk segera melakukan solat.

Adapun sapi yang dikurbankan Purbaya berjenis simental cross atau ras sapi hasil kawin silang antara sapi Simental dengan jenis sapi lain dari lokal. Sapi milik Purbaya yang siap dikurbankan seberat 868 kilogram.

Dalam agenda solat di mesjid DJP ini, tampak hadir Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto. Keduanya kompak mengenakan atasan kokoh.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah masih membahas rencana impor 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) dari China sebagai bagian dari program substitusi LPG 3 kg.

Yuliot mengatakan pembahasan teknis impor tabung CNG tersebut saat ini masih dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.

Meski begitu, pemerintah tetap mengutamakan pemanfaatan gas bumi domestik melalui pembangunan jaringan gas (jargas) di dalam negeri.

"(Impor tabung CNG dari China) ini masih dibahas oleh Dirjen Migas, itu teknisnya kira-kira bagaimana," kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia menjelaskan pemerintah ingin pembangunan jaringan gas rumah tangga di dalam negeri dapat berjalan optimal, sehingga pasokan gas domestik bisa dimanfaatkan lebih besar sebagai pengganti LPG impor.

"Kita mengharapkan bagaimana jargas itu bisa dibangun di dalam negeri, kemudian gas yang ada di dalam negeri ini pipa transmisinya kita sudah bangun, jargas-nya kita bangun. Itu justru gas yang berasal dari dalam negeri bisa kita manfaatkan lebih maksimal untuk substitusi bagi LPG," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan rencana impor 100 ribu tabung CNG 3 kilogram dari China untuk tahap awal implementasi program konversi LPG ke CNG. Langkah tersebut dilakukan karena industri dalam negeri disebut belum mampu memproduksi tabung CNG dengan spesifikasi teknologi yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan impor dilakukan sebagai tahap awal pengembangan penggunaan CNG rumah tangga.

"Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar, kita belum," kata Laode beberapa waktu lalu.

Pemerintah menargetkan penggunaan tabung CNG bisa membantu menekan impor LPG yang selama ini masih tinggi. Nantinya, jika penggunaan CNG sudah berjalan masif, pemerintah berencana mendorong produsen tabung asal luar negeri membangun pabrik di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengujian terhadap tabung CNG yang akan digunakan. Laode mengatakan tabung yang dirancang merupakan tipe baru yang belum banyak digunakan di dunia untuk kapasitas setara LPG 3 kilogram.

Dari sisi keamanan, pemerintah mengklaim tabung CNG akan dirancang dengan standar keamanan tinggi, terutama pada bagian tabung dan katup (valve), agar aman digunakan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama yang menerima amplop selama 6 kali dari perusahaan Blueray Cargo.

Purbaya hanya menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait langkah yang akan diambil terhadap pejabat tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Purbaya pun kembali menekankan bahwa pencopotan terhadap Dirjen Bea Cukai akan dilakukan menyusul arahan Presiden sebelumnya.

“Ya kita ikutin perintahnya,” kata Purbaya.

Ketika kembali dicecar apakah pencopotan akan dilakukan pekan depan, Purbaya belum memberikan jawaban tegas.

“Ya kita lihat minggu depan ya,” ujarnya.

Purbaya juga belum mengonfirmasi apakah dirinya telah bertemu dengan sosok bernama Jaka yang disebut-sebut terkait proses pergantian tersebut.

“Aduh sentimen amat. Maunya cepet-cepet. Nanti kita lihat perkembangannya ya,” tandas Purbaya.

Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bakal memberhentikan Djaka Budhi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai bila terbukti menerima suap dalam kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field.

Untuk saat ini, dia menyatakan, tidak ikut campur dalam proses persidangan yang menyeret nama bawahannya itu. Namun, bila persidangan bisa membuktikan dugaan, dia akan mengambil tindakan tegas terhadap Dirjen Bea Cukai sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Presiden Prabowo sebelumnya meminta Menkeu Purbaya mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo menegaskan, pemerintah harus memberantas korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perekonomian.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.

Ia menilai pemerintah harus bekerja cepat dan tidak bersikap lamban dalam menjalankan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan praktik pungutan liar masih menjadi keluhan pengusaha dan dinilai menghambat pembangunan industri di Indonesia.

"Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta para menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan birokrasi di instansi masing-masing serta menindak pelanggaran secara tegas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan pemeriksaan terhadap eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief (HL), Rabu (20/5/2026). Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji .

"Dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan saksi saudara HL selaku Dirjen PHU Kementerian Agama," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Budi mengatakan bahwa Hilman telah memenuhi panggilan penyidik pada sore hari ini. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan ini masih berlangsung. "Saksi sudah hadir sore ini. Pemeriksaan masih berlangsung, kita sama-sama tunggu ya."

Hilman Latief pernah diperiksa KPK pada Kamis (18/9/2025). Hilman mengaku dicecar soal regulasi dalam penyelenggaraan haji.

Hilman datang ke KPK pada pukul 10.22 WIB. Dia menjalani pemeriksaan selama 11 jam lebih setelah terlihat meninggalkan KPK pukul 21.53 WIB. "Saya (diperiksa) pendalaman regulasi-regulasi. Regulasi-regulasi yang ada dalam proses haji," ujar Hilman.

Sebagai informasi, ada empat tersangka kasus kuota haji. Mereka adalah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya sudah ditahan.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). KPK belum menahan kedua tersangka tersebut.

JAKARTA - Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menekankan pentingnya mewujudkan pesantren yang aman bagi santri. Pesantren harus menjadi teladan moral dalam membangun pendidikan yang sehat dan setara.

Hal itu dibahas dalam kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak Bebas dari Kekerasan Fisik dan Seksual di Hotel Luminor, Jakarta pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi nasional dalam memperkuat narasi publik, tata kelola kelembagaan, serta komitmen lintas pihak untuk mewujudkan pesantren yang aman, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i serta diikuti para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Termasuk Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), IKA Perempuan PMII, media keislaman serta berbagai entitas pesantren dan organisasi masyarakat sipil.

Hadir sebagai narasumber utama, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dan Mayadina Rohmi Musfiroh yang memberikan penguatan perspektif pengasuhan, perlindungan anak, dan strategi komunikasi publik berbasis nilai keislaman.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin Umar menegaskan, isu kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh ditutup-tutupi atas nama menjaga marwah lembaga. Menurut Nasaruddin, pesantren justru harus menjadi teladan moral dalam membangun relasi pendidikan yang sehat dan setara.

“Perlindungan anak adalah amanat agama sekaligus amanat konstitusi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Nasaruddin Umar menambahkan, strategi komunikasi pesantren ramah anak tidak cukup hanya berupa slogan dan kampanye simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan budaya kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, penguatan disiplin positif, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Pesantren memiliki tradisi luhur dalam membangun akhlak dan kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan bermartabat,” lanjutnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya ketegasan negara dalam memberikan sanksi terhadap lembaga yang terbukti melakukan pembiaran maupun keterlibatan dalam tindak kekerasan seksual.

“Kita tidak boleh lagi permisif. Pesantren yang terbukti terlibat, melindungi pelaku, atau melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual harus dicabut izin Tanda Daftar Keberadaan Pesantrennya secara tegas. Negara wajib hadir melindungi anak,” tegasnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum dan sanksi administratif harus berjalan beriringan dengan upaya edukasi dan pendampingan agar ekosistem pesantren semakin sehat dan akuntabel.

Dalam sesi pemaparan, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menekankan pentingnya membangun budaya pengasuhan yang memanusiakan anak dan menghapus legitimasi kekerasan atas nama kedisiplinan.

“Pesantren perlu memperkuat pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada kasih sayang, penghormatan martabat anak, dan pembentukan karakter tanpa kekerasan,” ujarnya.

Sementara Mayadina Rohmi Musfiroh menjelaskan pentingnya sistem perlindungan anak berbasis tata kelola kelembagaan, termasuk mekanisme pengaduan, pencegahan, dan penanganan yang berpihak kepada korban.

"Kegiatan ini menghasilkan penguatan komitmen bersama untuk membangun strategi komunikasi nasional tentang pesantren ramah anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari nilai keislaman, tata kelola pendidikan, dan tanggung jawab sosial bersama," paparnya.

Melalui forum ini, Kementerian Agama berharap terbentuk ekosistem komunikasi publik yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia mengingatkan para pejabat baru agar menjaga kepercayaan publik.

“Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang ke mana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya, Selasa (12/5/2026).

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak. Pencopotan dilakukan usai investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Baca Juga

Heboh! Penerima Beasiswa LPDP Bakal Dilatih TNI, Purbaya: Bukan untuk Perang!

Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut.  Ia menegaskan pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ungkap Purbaya dalam media briefing sebelumnya, Senin (4/5/2026).

Baca Juga

Copot 2 Pejabat gegara Data Pajak Tak Akurat, Purbaya Lantik Penggantinya Besok

Daftar pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Editor: Puti Aini Yasmin

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum pengadilan yang melibatkan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

Nama Djaka diketahui muncul dalam dakwaan terdakwa sekaligus pemilik Blueray Cargo John Field.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC seusai munculnya nama Dirjen Djaka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai masih berproses usai penyidik KPK menemukan sejumlah uang dalam penggeledahan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

Sehari kemudian, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).

Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK) sebagai tersangka.

Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP).

Selanjutnya, pada 27 Februari 2026 KPK mengungkapkan tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, antara lain setelah penyitaan uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Pada 6 Mei 2026, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa. Kemudian nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul dalam dakwaan untuk tiga terdakwa tersebut.

Dalam dakwaan itu, Djaka Budi bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, disebut bertemu dengan pengusaha-pengusaha kargo di salah satu hotel di Jakarta pada Juli 2025. Adapun salah satu pengusaha yang hadir adalah John Field.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026