Dua pejabat eselon I yang menjabat direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dicopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kedua pejabat yang dicopot Purbaya adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan kedua posisi tersebut sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Detik, Rabu (22/4).

Purbaya mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk kedua pejabat senior Kemenkeu tersebut. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Selain kedua jabatan tersebut, kursi eselon I Kemenkeu juga kosong untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan Masyita Crystallin

Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Saat ini, Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik untuk mengisi tiga jabatan strategis tersebut sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," ujar Sang Bendahara Negara.

Luky Alfirman adalah sarjana teknik industri ITB. Ia juga menempuh pendidikan S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado.

Luky mempunyai karir panjang di Kemenkeu yang dimulainya sejak 1 Maret 1995. Ia pernah menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain itu, ia juga pernah menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada 23 Mei 2025, Lucy dilantik sebagai Dirjen Anggaran.

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University pada 2005. Di tahun 2014, serta gelar Ph.D dari University of Kansas.

Febrio menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Ia bergabung dengan Kemenkeu pada 3 April 2020 saat dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di masa kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ikut berkomentar mengenai dinamika negosiasi tarif dagang internasional yang berujung pada kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Ia menegaskan, selama proses pembahasan, Indonesia berupaya menolak klausul-klausul yang berpotensi merugikan kepentingan nasional, termasuk ketentuan yang kerap disebut sebagai poison clauses atau klausul beracun.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam situasi perdagangan global saat ini, banyak negara menghadapi keterbatasan pilihan dalam menentukan strategi negosiasi perdagangan.

"Setiap negara pada akhirnya tidak punya banyak pilihan selain bernegosiasi secara bilateral," kata Sri Mulyani dalam podcast Oxford Policy Pod, dikutip Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, selama ini perdagangan global berjalan berdasarkan aturan yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Meskipun sistem tersebut belum sepenuhnya sempurna, kerangka aturan itu telah menjadi dasar bersama bagi banyak negara dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional.

Namun, Sri Mulyani menilai kebijakan tarif yang diterapkan AS secara sepihak telah mengubah dinamika tersebut.

Kondisi ini membuat banyak negara berada pada posisi sulit, yakni antara tetap mengandalkan mekanisme multilateral melalui WTO atau memilih jalur negosiasi bilateral secara langsung dengan AS.

Bagi Indonesia, ia mengatakan terdapat sejumlah hambatan perdagangan yang menjadi perhatian dalam pembahasan dengan AS.

Meski demikian, berbagai isu tersebut pada dasarnya sejalan dengan agenda reformasi pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi di dalam negeri.

Menurut Sri Mulyani, upaya mengatasi hambatan perdagangan tersebut penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, baik dalam menarik investasi maupun memperkuat basis industri domestik.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh AS.

Sementara itu, Indonesia masih mengimpor berbagai produk dari AS, seperti daging, kedelai, produk hortikultura, serta minyak dan gas.

Sektor penerbangan juga menjadi bagian dari pembahasan dalam negosiasi perdagangan kedua negara.

"Semua ini menjadi area yang bisa dimanfaatkan dalam negosiasi bukan semata-mata melihat tarif sebagai alat tekanan, melainkan sebagai cara memperkuat hubungan yang saling menguntungkan," ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, disiplin dalam pengelolaan fiskal menjadi semakin penting.

Hal ini terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global, termasuk yang dipicu oleh kebijakan tarif dagang resiprokal Presiden AS, Donald Trump.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus level 6 persen.

Optimisme tersebut, menurut Purbaya, didorong oleh perubahan arah kebijakan ekonomi yang kini dinilainya lebih tepat dibandingkan periode sebelumnya.

"Karena sekarang menterinya lebih baik dari sebelumnya," ujar Purbaya dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Pernyataan tersebut merujuk pada perbandingan pendekatan kebijakan ekonomi saat ini dengan periode sebelumnya ketika jabatan menteri keuangan dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya menilai pendekatan kebijakan fiskal dan pengelolaan ekonomi kini lebih mampu mendorong pertumbuhan secara seimbang.

Sang Bendahara Negara menjelaskan selama sekitar 20 tahun terakhir, mesin pertumbuhan ekonomi nasional tidak bekerja optimal karena berjalan timpang.

Pada satu dekade awal, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang sektor swasta, sementara peran pemerintah dinilai minim. Sebaliknya, pada periode berikutnya pemerintah gencar membangun infrastruktur, namun sektor swasta justru tidak bergerak seiring.

"Selama 20 tahun, mesin pertumbuhan kita pincang. Sepuluh tahun pertama hanya sektor swasta yang jalan, sementara pemerintah hampir tidak melakukan apa-apa," ujar Purbaya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi sulit melampaui level 5 persen secara berkelanjutan.

Karena itu, kebijakan ekonomi saat ini diarahkan untuk menggerakkan kembali dua mesin pertumbuhan sekaligus, yakni peran aktif pemerintah dan sektor swasta.

"Sekarang kami berusaha menggerakkan dua-duanya, pemerintah dan swasta. Dengan kombinasi itu, pertumbuhan di atas 6 persen menjadi lebih mudah dicapai," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menanggapi kekhawatiran investor terkait independensi Bank Indonesia (BI) menyusul penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Thomas diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan penunjukan tersebut tidak mengganggu independensi bank sentral.

Ia menilai Thomas memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai serta menekankan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral tidak berarti intervensi.

"Bank sentral tetap independen. Kebijakan moneter dan fiskal dijalankan terpisah, tapi tetap ada koordinasi. Itu praktik yang juga dilakukan di banyak negara," kata Purbaya.

Tak lama usai dilantik menjadi Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat gebrakan baru, yakni mengguyur dana pemerintah Rp200 triliun ke lima bank BUMN atau Himbara pada tahun lalu.

Duit negara itu merupakan saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembayaran Anggaran (SILPA), yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI). Aksi memindahkan dana 'nganggur' ini diharapkan bisa meningkatkan kredit untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lesu.

"Pemerintah biasanya taruh di Bank Indonesia (BI). Kalau ditaruh di BI, perbankan enggak bisa akses. Kita mau pindah sebagian ke sana (perbankan), supaya kalau kita enggak bisa belanja pun, perbankan bisa akses dan ekonomi bisa jalan terus," jelasnya usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yang diteken oleh Purbaya pada 12 September 2025.

Dalam beleid, ada lima bank BUMN yang menerima dana negara Rp200 triliun dalam bentuk deposito, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank dilarang menggunakan uang itu untuk membeli surat berharga negara (SBN).

Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyerapan dana itu tercatat mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen. Secara rinci, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menyerap 100 persen atau Rp55 triliun. BNI menyerap Rp37,4 triliun atau sekitar 68 persen dari alokasi Rp55 triliun. Sementara BTN menyerap Rp10,3 triliun atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI menyerap Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun.

Pada 10 November 2025, Purbaya kembali menambah penempatan uang pemerintah ke perbankan sebesar Rp76 triliun. Bank Mandiri mendapatkan Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, lalu Bank DKI Rp1 triliun.

Ia berharap pemindahan uang negara ke perbankan bisa menggerakkan peredaran uang di masyarakat yang ujungnya menggenjot perekonomian rakyat. Menurutnya, selama ini sistem keuangan Tanah Air kering.

"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," ujarnya.

Namun, benarkah aksi Purbaya tersebut berhasil membuat ekonomi RI berputar?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kebijakan pemindahan dana mengendap dianggap berhasil mendorong ekonomi berputar apabila benar-benar dapat meningkatkan penyaluran likuiditas ke kredit dan belanja sektor riil.

"Baru layak disebut 'membuat ekonomi bergerak cepat' jika ia meningkatkan kecepatan transmisi likuiditas ke kredit dan belanja riil, bukan sekadar memindahkan posisi kas di neraca pemerintah dan perbankan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/1).

Syafruddin menjelaskan ada beberapa ukuran untuk menguji klaim berhasil itu. Pertama, percepatan pertumbuhan kredit produktif dan penurunan suku bunga kredit efektif relatif ke suku bunga kebijakan. Kedua, penguatan indikator permintaan domestik, seperti penjualan ritel dan konsumsi.

Ketiga, perbaikan aktivitas sektor riil yang tercermin dari PMI manufaktur, produksi, dan investasi. Keempat, stabilitas harga dan nilai tukar yang tidak memburuk ketika likuiditas bertambah.

Menurutnya, tanpa perbaikan indikator sektor riil, kebijakan pemindahan dana ngendap berisiko hanya menimbulkan sensasi likuiditas, terutama ketika rupiah masih bergerak di kisaran Rp16.700-16.800 per dolar AS, serta yield SUN 10 tahun bertahan di atas 6,3 persen.

"Literatur juga menegaskan efek likuiditas ke output bergantung pada mekanisme transmisi dan ekspektasi. Injeksi likuiditas yang tidak mengubah perilaku penyaluran kredit sering berakhir sebagai penumpukan aset likuid," katanya.

Syafruddin mengatakan apabila bank terlihat lambat menyalurkan dana, masalahnya bukan karena tidak punya dana, tetapi terkait fungsi risiko dan permintaan kredit.

"Bank akan menahan ekspansi ketika kualitas debitur melemah, permintaan investasi tidak kuat, atau insentif imbal hasil lebih menarik di aset aman," terang Syafruddin.

Ia menyampaikan tingginya premi risiko global, yang tercermin dari yield US Treasury 10 tahun di sekitar 4,2 persen, mendorong perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

"Jadi, bank bisa kesulitan karena pipeline debitur berkualitas terbatas, dan bisa 'enggan' ketika risk-adjusted return kredit kalah menarik dibanding penempatan lain," katanya.

Menurut Syafruddin, penyaluran kredit dinilai baru akan meningkat ketika perbankan merasa risiko menurun dan ekspansi didukung modal serta profitabilitas yang memadai, bukan semata karena bertambahnya likuiditas.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan pemindahan dana mengendap ke perbankan oleh Purbaya tidak salah, tetapi belum cukup ampuh. Ia menganalogikan langkah yang Purbaya seperti membuka keran air.

"Airnya sudah mengalir, tapi selangnya belum diarahkan ke kebun yang tepat. Jadi bukan disetop, tapi disempurnakan," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/1).

[Gambas:Photo CNN]

Ia menilai apabila kebijakan langsung dihentikan, justru akan berisiko mengembalikan kondisi sebelumnya, yakni dana pemerintah kembali mengendap dan perputaran ekonomi melemah. Pemindahan dana SAL sebagai langkah taktis yang diperlukan untuk mencegah likuiditas pemerintah yang mengalami 'mati suri'.

"Memindahkan SAL memang langkah taktis yang benar untuk mencegah likuiditas mati suri," katanya.

Namun, Ronny menegaskan apabila kebijakan tersebut berdiri sendiri efeknya akan terbatas sehingga dibutuhkan policy mix atau gabungan kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyebut dari sisi moneter tercermin dari kredit yang produktif sedangkan dari sisi fiskal tercermin dari seberapa produktif belanja pemerintah.

"Harus ada policy mix dengan percepatan belanja pemerintah yang betul-betul produktif, insentif risiko, misalnya penjaminan kredit sektor prioritas, dan kepastian arah kebijakan fiskal ke depan," katanya.

Dengan demikian, apabila tidak diiringi policy mix, ia menilai bank tetap akan defensif, ekonomi berputar pelan, dan publik menyimpulkan kebijakannya gagal, meski belum dilengkapi ekosistem pendukung yang kuat.

Eattle: Yayasan Gates terus memperkuat struktur kepemimpinan globalnya dengan menunjuk sejumlah figur kunci ke dalam dewan pengurus dan tim eksekutif.

Langkah ini dilakukan seiring upaya yayasan meningkatkan dampak program kesehatan dan pembangunan, sekaligus memperkuat peran kantor regional di Afrika dan India.

Salah satu penunjukan penting adalah bergabungnya mantan menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, sebagai anggota dewan pengurus Yayasan Gates yang dibentuk pada 2022. Pengumuman tersebut disampaikan di Seattle, Amerika Serikat, pada 12 Januari 2026.

Pengalaman Sri Mulyani bisa mencapai tujuan Yayasan Gates

Sebagai ekonom yang diakui secara global, Sri Mulyani dikenal atas perannya memimpin reformasi besar di berbagai lembaga keuangan internasional. Ia juga merupakan salah satu menteri keuangan perempuan pertama dan terlama di Indonesia, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Kepala Operasional Bank Dunia.

Pengalaman panjang Sri Mulyani dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan dinilai akan memperkaya perspektif tata kelola serta memperkuat misi yayasan.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata CEO dan anggota dewan pengurus Yayasan Gates, Mark Suzman dikutp dari laman resmi Gates Foundation, Selasa, 13 Januari 2026.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kita terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi komunitas di seluruh dunia," imbuhnya.

Apa tugas Sri Mulyani di Yayasan Gates?

Sri Mulyani bergabung dengan dewan pengurus disaat lembaga tersebut mencetak sejarah penting. Tahun lalu.

Ketua yayasan Bill Gates membuat komitmen bersejarah untuk menghabiskan dana abadi yayasan selama dua dekade mendatang dan fokus pada tiga tujuan yakni mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah, memastikan bahwa generasi berikutnya tumbuh tanpa menderita penyakit menular yang mematikan, dan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menempatkan mereka pada jalan menuju kemakmuran.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin dalam kehidupan mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan dewan Yayasan Gates untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” kata Sri Mulyani.

“Kolaborasi saya dengan yayasan ini dimulai hampir satu dekade lalu, melalui pekerjaan yang mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat memperluas peluang dan memajukan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola yang baik ke dalam upaya-upaya penting ini untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan taraf hidup,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani akan bertugas bersama anggota dewan lainnya, Ashish Dhawan, Dr. Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J. Tierney, Suzman, dan Gates. Baroness Nemat (Minouche) Shafik saat ini sedang cuti karena menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala penasihat ekonomi untuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.

Yayasan ini juga mengumumkan pembentukan Divisi Kantor Afrika dan India (AIO) yang baru, yang akan dipimpin oleh Ankur Vora sebagai presiden AIO di samping perannya saat ini sebagai kepala strategi.

Divisi baru ini menyatukan kantor-kantor negara yayasan di seluruh Afrika dan India untuk memperkuat suara regional dan negara dalam strategi, penetapan prioritas, dan pelaksanaan.

(ANN)

KOMPAS.com – Langkah Sri Mulyani Indrawati setelah tak lagi menjabat Menteri Keuangan tampaknya semakin bersinar. Mantan bendahara negara itu kini “laris manis” di panggung global, mulai dari dunia akademik hingga filantropi internasional.

Belum lama meninggalkan jabatannya sebagai Menkeu, Sri Mulyani sudah mengantongi dua peran prestisius sekaligus.

Ia akan mengajar di Universitas Oxford dan ditunjuk sebagai anggota dewan pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi global milik Bill Gates.

Mengajar di Oxford mulai 2026

Sri Mulyani akan bergabung sebagai dosen di Blavatnik School of Government, Oxford University, selama satu tahun mulai 2026.

Ia terpilih sebagai bagian dari program World Leaders Fellowship, sebuah program beasiswa yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman dan pemikiran kebijakan publik.

Pengumuman tersebut disampaikan Blavatnik School of Government melalui situs resminya pada 5 Desember 2025.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.

Ia menegaskan ingin berbagi pengalaman sekaligus terus belajar, sembari mendukung generasi pembuat kebijakan masa depan agar mampu memimpin dengan integritas dan kompetensi di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Dekan pendiri Blavatnik School of Government, Ngaire Woods, menyambut antusias kehadiran Sri Mulyani. Menurutnya, pengalaman panjang Sri Mulyani di bidang kebijakan ekonomi global akan menjadi nilai tambah besar bagi mahasiswa yang datang dari lebih dari 60 negara.

“Saya senang mereka akan mendapat kesempatan untuk belajar darinya,” kata Ngaire.

Masuk dewan pengurus Gates Foundation

Tak hanya di dunia akademik, Sri Mulyani juga dipercaya masuk ke lingkaran filantropi global.

Ia resmi ditunjuk sebagai anggota Governing Board Gates Foundation, yayasan yang didirikan Bill Gates dan dikenal aktif dalam isu kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dunia.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyebut pengalaman Sri Mulyani di bidang ekonomi dan pembangunan menjadi alasan utama penunjukkan tersebut.

“Sri Mulyani membawa pengalaman yang sangat mendalam dalam membentuk hasil pembangunan ekonomi yang lebih adil,” ujar Suzman.

Ia menilai kepemimpinan Sri Mulyani akan membantu memastikan sumber daya yayasan digunakan secara optimal untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat global.

Sri Mulyani sendiri menyebut penunjukkan ini datang di momen krusial. Dalam 20 tahun ke depan, Gates Foundation berkomitmen menghabiskan dana abadinya untuk tiga fokus utama, yaitu mengakhiri kematian ibu dan bayi yang sebenarnya bisa dicegah, memberantas penyakit menular mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan.

“Saya merasa terhormat bisa bergabung dengan dewan Gates Foundation untuk berkontribusi di momen penting yang penuh tantangan sekaligus peluang ini,” kata Sri Mulyani.

Jejak panjang di panggung global

Sri Mulyani bukan nama baru di kancah internasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer Bank Dunia, serta dikenal sebagai Menteri Keuangan pertama Indonesia yang menjabat di tiga era pemerintahan berbeda.

Kariernya sebagai Menkeu dimulai pada 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo, hingga kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya lengser pada September 2025.

Tak heran, selepas meninggalkan kursi Menkeu, Sri Mulyani justru kebanjiran tawaran peran strategis di tingkat global.

Dari ruang kelas Oxford hingga meja pengambilan keputusan di yayasan Bill Gates, kiprah Sri Mulyani tampaknya masih akan terus berlanjut, kali ini, dengan pengaruh yang tak kalah luas.

Sumber: Kompas.com (Melvina Tionardus/Mahar Prastiwi, Wahyunanda Kusuma Pertiwi)

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan filantropi milik konglomerat Amerika Serikat (AS) Bill Gates, atau Gates Foundation, menunjuk mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu anggota dewan pengurus (governing board).

Jabatan ini menjadi yang kedua bagi Sri Mulyani usai tak lagi menjabat sebagai menteri keuangan pada September 2025.Sebelumnya, Menkeu sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditunjuk sebagai salah satu fellow di Oxford University, Inggris.

Pada Senin (12/1/2026), Gates Foundation mengumumkan penunjukan Sri Mulyani yang disebut sebagai salah satu menteri terlama menjabat di pemerintahan, serta mantan direktur pelaksana Bank Dunia.

Perempuan yang mengawali kariernya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Makro Universitas Indonesia (LPEM UI) itu dinilai merupakan ekonom yang dihormati dan telah memimpin sejumlah reformasi di berbagai institusi keuangan, serta mengutamakan kebijakan-kebijakan yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Gates Foundation pun berharap agar pengalaman Sri Mulyani di kebijakan ekonomi dan pembangunan bisa membawa perspektif berharga pada misi yayasan.

"Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil—keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata CEO sekaligus anggota dewan pengurus Gates Foundation, Mark Suzman, dikutip dari situs resmi, Selasa (13/1/2026).

Mark berharap agar kepemimpinan Sri Mulyani bisa membantu memastikan sumber daya Gates Foundation terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia.

Adapun mantan Menkeu di tiga periode presiden Indonesia itu bergabung usai Bill Gates berkomitmen untuk menghabiskan dana abadi yayasan selama dua dekade mendatang.

Dana abadi itu akan difokuskan kepada tiga tujuan: mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah, memastikan bahwa generasi berikutnya tumbuh tanpa menderita penyakit menular yang mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menempatkan mereka pada jalan menuju kemakmuran.

Sri Mulyani pun menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat untuk bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation. Dia berharap bisa berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang tersebut.

"Kolaborasi saya dengan yayasan ini dimulai hampir satu dekade lalu, melalui pekerjaan yang mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat memperluas peluang dan memajukan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola yang baik ke dalam upaya-upaya penting ini untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan taraf hidup," terangnya.

Gates Foundation menyebut Sri Mulyani akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Baroness Nemat (Minouche) Shafik, karena sedang cuti guna menjadi kepala penasihat ekonomi untuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.

Sri Mulyani nantinya akan bertugas bersama dengan anggota dewan lainnya, Ashish Dhawan, Dr. Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J. Tierney, Suzman, dan Gates.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dalam dewan pengurus Gates Foundation. Penunjukan tersebut terjadi saat lembaga filantropi global itu berkomitmen menghabiskan seluruh dana abadi dalam 20 tahun ke depan, hingga 2045.

Pengumuman tersebut disampaikan Gates Foundation dari Seattle, Amerika Serikat, Senin (12/1/2026). Dewan pengurus Gates Foundation dibentuk sejak 2022 untuk mengarahkan kebijakan strategis serta penggunaan dana yayasan.

CEO Gates Foundation Mark Suzman menilai pengalaman Sri Mulyani sangat penting bagi misi jangka panjang lembaga tersebut. “Sri Mulyani memiliki pengalaman mendalam dalam membangun hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Suzman, dikutip dari laman resmi Gates Foundation, Selasa (13/1/2026).

Menurut Suzman, kepemimpinan Sri Mulyani akan memastikan dana yayasan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Kepemimpinannya akan memastikan sumber daya yayasan digunakan untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai negara,” ungkapnya.

Penunjukan Sri Mulyani bertepatan dengan keputusan besar Ketua Gates Foundation Bill Gates. Tahun lalu, Gates menyatakan komitmennya untuk menghabiskan seluruh dana yayasan dalam dua dekade ke depan.

Dana tersebut akan difokuskan pada tiga agenda utama, yakni mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah, melindungi generasi muda dari penyakit menular mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan menuju kesejahteraan.

Sri Mulyani menyebut keputusannya bergabung sebagai bagian dari fase krusial bagi yayasan tersebut. “Dengan waktu 20 tahun untuk memberi dampak terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat bergabung dengan dewan Gates Foundation,” ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan akan membawa pengalamannya di bidang keuangan global dan kebijakan ekonomi. “Saya sangat termotivasi membawa pengalaman di keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola untuk upaya penting ini,” ucapnya.

Selain menunjuk Sri Mulyani, Gates Foundation juga membentuk divisi baru Africa and India Offices untuk memperkuat peran negara dan kawasan dalam pengambilan keputusan strategis. Langkah ini menegaskan fokus yayasan pada Afrika dan India sebagai wilayah utama pencapaian misi hingga 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) yang selama bertahun-tahun melekat pada nama Sri Mulyani Indrawati resmi berakhir pada awal September 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya.

Pernyataan pemerintah menekankan bahwa pergantian itu bukan didasari pengunduran diri maupun pencopotan dalam pengertian personal, melainkan bagian dari hak prerogatif presiden.

“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Bagi pasar, perubahan figur di pos fiskal strategis tersebut sempat memantik kegelisahan.

Reuters melaporkan indeks harga saham gabungan (IHSG) turun setelah kabar pergantian itu, sementara pelaku pasar menilai Sri Mulyani selama ini dipandang sebagai “penjaga” disiplin fiskal.

Namun, di luar dinamika domestik, fase setelah tidak lagi menjabat menteri justru menandai babak baru.

Sri Mulyani kembali masuk dalam kancah kepemimpinan global, melalui dunia akademik di Oxford University dan tata kelola filantropi internasional di Gates Foundation.

Pamit dari Kemenkeu: pesan untuk institusi dan permintaan privasi

Serah terima jabatan Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya dilakukan pada 9 September 2025.

Dalam momen perpisahan dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani menyampaikan pesan yang berulang kali ia tekankan sepanjang kariernya di pemerintahan, yakni pentingnya menjaga keuangan negara sebagai pilar stabilitas dan instrumen keadilan sosial.

“Untuk jajaran Kementerian Keuangan, Saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa,” ujar Sri Mulyani dalam acara sertijab.

Ia juga menambahkan pesan kerja yang menekankan amanah dan integritas.

“Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi,” ucapnya.

Perpisahan itu juga memuat permintaan yang sangat personal, yakni agar ruang privatnya dihormati setelah tak lagi memegang jabatan publik. Sri Mulyani menyampaikan permintaan agar publik menghormati privasinya.

Pergantian Sri Mulyani terjadi di tengah situasi sosial-politik yang memanas saat itu. Gelombang protes dan kerusuhan, serta insiden penjarahan rumah Sri Mulyani menjadi bagian dari latar pergantian Menkeu tersebut.

Oxford: Sri Mulyani kembali ke ruang kelas dan mentoring pemimpin dunia

Sekitar tiga bulan setelah tidak lagi menjabat menteri, kabar berikutnya datang dari Oxford. Blavatnik School of Government, Oxford University, Inggris pada 5 Desember 2025 mengumumkan Sri Mulyani akan bergabung sebagai World Leaders Fellow untuk tahun 2026.

Dalam pengumuman resmi disebutkan, program World Leaders Fellowship dijelaskan sebagai fellowship bagi pemimpin global yang sedang bertransisi dari memimpin negara mereka menuju tahap berikutnya dalam perjalanan kepemimpinan publik.

Dalam perannya, Sri Mulyani akan terlibat dalam mentoring mahasiswa dan alumni, mengundang para pemimpin global dalam forum diskusi, serta mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Sri Mulyani mengaitkan langkahnya ke Oxford sebagai ruang untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Oxford University, sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia," ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya, dikutip dari laman resmi Blavatnik School of Government.

"Saya berharap dapat berkontribusi secara bijaksana kepada komunitas ini, berbagi pengalaman saya sambil terus belajar, dan mendukung generasi pembuat kebijakan berikutnya saat mereka bersiap untuk memimpin dengan integritas, kompetensi, dan martabat dalam lingkungan yang semakin kompleks," imbuh Sri Mulyani.

Dekan pendiri Blavatnik School, Ngaire Woods, menyambut penunjukan tersebut dan menekankan lingkungan sekolah yang multinasional.

“Kami sangat senang Sri Mulyani bergabung dengan Blavatnik School untuk berbagi pengalamannya yang kaya tentang pembuatan kebijakan ekonomi global. Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara,” kata Woods.

Pernyataan Oxford itu juga menegaskan kembali rekam jejak Sri Mulyani sebelum kembali ke Indonesia.

Sri Mulyani pernah menjadi Managing Director dan Chief Operating Officer di World Bank, bertanggung jawab atas operasi Bank Dunia secara global.

Gates Foundation: Sri Mulyani dan tata kelola filantropi global

Babak berikutnya datang pada Januari 2026. Gates Foundation mengumumkan penunjukan Sri Mulyani sebagai anggota governing board (dewan pengurus) yayasan tersebut.

Dalam siaran pers, Senin (12/1/2026), Gates Foundation menempatkan Sri Mulyani sebagai figur ekonom yang dihormati secara global. Lembaga itu juga menyoroti pengalamannya memimpin reformasi serta kebijakan yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyebut keahlian Sri Mulyani relevan dengan misi jangka panjang lemabaga filantropi itu.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Suzman.

Dalam siaran pers itu, Sri Mulyani juga memberikan alasan ia menerima peran tersebut, termasuk rujukan pada rencana Gates Foundation untuk menggunakan dana endowment dalam dua dekade.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin, saya merasa terhormat bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung kesinambungan relasinya dengan Gates Foundation yang menurutnya sudah dimulai hampir satu dekade sebelumnya.

“Kolaborasi saya dengan yayasan ini dimulai hampir satu dekade lalu. Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola yang baik,” lanjutnya.

Dalam struktur board yang diumumkan, Sri Mulyani disebut akan bekerja bersama nama-nama seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, dan Thomas J Tierney.

Dua panggung, satu benang merah: kebijakan publik dan tata kelola

Jika Oxford University memberi Sri Mulyani ruang untuk kembali ke kerja-kerja reflektif dan mentoring pemimpin masa depan, Gates Foundation menempatkannya pada sisi tata kelola lembaga filantropi global yang punya agenda pembangunan lintas negara.

Dua peran itu tetap berada dalam orbit yang sama, yakni kebijakan publik, reformasi institusi, dan desain intervensi pembangunan.

Oxford menggambarkan mandat fellowshipnya sebagai aktivitas yang berpusat pada pembelajaran antarpemimpin dan eksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan.

Sementara itu, Gates Foundation menekankan kebutuhan perspektif kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam arah strategis filantropi, terutama ketika yayasan tengah menyiapkan horizon “spend down” endowment hingga 2045.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menutup tahun 2025 dengan keikhlasan.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam unggahan terbaru di Instagram resminya @smindrawati, Rabu (31/12). Unggahan itu berisi potret dirinya yang tengah berada di luar negeri.

"Tahun 2025 telah di ujung. Sebentar lagi kita tinggalkan dengan segala cerita. Ditutup dengan keikhlasan," tulisnya.

Di awal tahun, wanita yang akrab disapa Ani ini akan memulai dengan langkah baru dan berharap bisa berjalan dengan baik.

"Besok memasuki lembaran baru dengan perspektif lain. Semoga semuanya membaik. Terus melangkah ke depan, belajar untuk pandai memaknai. Selamat tahun baru 2026, Wish you all the best and happiness," tutupnya.

Sri Mulyani resmi meninggalkan posisinya sebagai menteri keuangan pada September lalu. Ia digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Mulai 2026, ia akan menjadi pengajar atau dosen di Universitas Oxford sebagai World Leaders Fellow.

Dalam program tersebut, Sri Mulyani akan terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan mahasiswa dan alumni, berbagi pengalaman kepemimpinan publik, serta berpartisipasi dalam forum-forum dialog global mengenai tantangan pemerintahan modern.

[Gambas:Instagram]

Program fellowship ini diperuntukkan bagi para pemimpin dunia yang memasuki fase baru pengabdian publik setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan.

Sri Mulyani menyatakan bergabungnya ia dengan Universitas Oxford sebagai mentor menjadi kesempatan penting untuk berbagi pengalaman sekaligus terus belajar.

"Merupakan kehormatan bagi saya bisa bergabung sebagai World Leaders Fellow di Blavatnik School, University of Oxford. Saya berharap dapat berbagi pengalaman, terus belajar, serta mendukung generasi baru pembuat kebijakan agar mampu memimpin dengan integritas, kompetensi, dan martabat di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks," ujar Sri Mulyani, sebagaimana dikutip dari laman resmi Blavatnik School.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2025 menjadi periode penting bagi perekonomian Indonesia.

Sepanjang satu tahun terakhir, berbagai dinamika terjadi, mulai dari kondisi makroekonomi.

Ada yang pergi, ada pula yang datang.

APBN berjalan di tengah tekanan penerimaan dan belanja, sementara kursi Menteri Keuangan mengalami pergantian penting.

Dari akhir masa jabatan Sri Mulyani Indrawati hingga munculnya Purbaya Yudhi Sadewa dengan gaya yang berbeda, dinamika fiskal sepanjang tahun ini penuh warna.

Akhir Era Sri Mulyani

Sepekan usai terjadi demonstrasi dan kerusuhan Agustus, Presiden Prabowo Subianto mendadak mengganti pucuk kepemimpinan Kementerian Keuangan, yaitu Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025.

Sri Mulyani Indrawati mengakhiri masa jabatannya setelah hampir 14 tahun menjadi wajah kebijakan fiskal Indonesia dalam tiga periode pemerintahan berbeda.

Kepergiannya terjadi di tengah APBN 2025 yang sejak awal menghadapi tantangan berat, mulai dari target pajak ambisius hingga tekanan belanja yang tinggi.

Meskipun demikian, Sri Mulyani meninggalkan fondasi disiplin fiskal yang relatif terjaga, dengan defisit tetap dalam batas aman dan kredibilitas APBN yang diakui pasar.

Sepanjang paruh awal 2025, pemerintah masih mengandalkan kerangka fiskal yang dirancang di era Sri Mulyani, termasuk kehati-hatian dalam pembiayaan dan koordinasi erat dengan Bank Indonesia.

Namun, tekanan ekonomi domestik dan global membuat APBN bergerak dinamis dan memicu kebutuhan penyesuaian kebijakan.

Masuknya Purbaya

Nama Purbaya Yudhi Sadewa hadir membawa pendekatan yang berbeda.

Pria kelahiran Bogor pada 7 Juli 1964.

Ia menamatkan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar Teknik Elektro.

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University.

Karier profesionalnya cukup beragam.

Purbaya sempat bekerja di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), sebelum beralih ke dunia riset ekonomi.

Ia kemudian bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist (2000–2005).

Jabatannya terus berkembang, mulai dari Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), hingga anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Ia tampil dengan gaya komunikasi yang lebih lugas dan terbuka, bahkan kerap muncul dengan gaya koboinya dalam berkomunikasi.

Sikap ini langsung menarik perhatian pasar dan publik, sekaligus memunculkan perdebatan di kalangan ekonom.

Berbeda dari pendekatan yang sangat teknokratis, Purbaya lebih sering berbicara dengan bahasa pasar.

Ia menekankan bahwa defisit adalah bagian dari desain kebijakan dan APBN masih memiliki daya tahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, meskipun ruang fiskal terbatas.

Gebrakan Awal dan Respons Pasar

Sejak awal menjabat pada 8 September 2025 di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengambil sejumlah langkah yang dinilai tidak biasa, mulai menempatkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun di lima bank milik negara.

Langkah-langkah ini membuatnya cepat dikenal publik dan memunculkan label “Menkeu idola baru”.

Pasar merespons beragam.

Sebagian pelaku usaha menilai pendekatan Purbaya lebih realistis dan komunikatif, sementara sebagian lain menuntut konsistensi disiplin fiskal agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Di tengah respons tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2025 bukan hanya menandai pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan, tetapi juga perubahan gaya kebijakan fiskal.

Dalam waktu relatif singkat sejak dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan serangkaian langkah yang dinilai keluar dari pakem Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Apa saja gebrakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini?

Guyur Likuiditas Rp 200 Triliun ke Himbara

Salah satu langkah paling mengejutkan adalah keputusan Purbaya menempatkan dana negara hingga Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara.

Kebijakan ini dilakukan sejak awal masa jabatannya untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Langkah agresif tersebut dinilai tidak lazim karena dilakukan di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa penguatan likuiditas menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat.

Menahan Kenaikan Cukai Rokok

Gebrakan lain yang menuai sorotan adalah keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Kebijakan ini berlawanan dengan tren fiskal beberapa tahun terakhir yang menjadikan cukai sebagai sumber penerimaan utama.

Purbaya beralasan, industri tembakau telah mengalami tekanan bisnis dalam tiga tahun terakhir.

Menahan kenaikan cukai dinilai perlu untuk menjaga kelangsungan usaha, tenaga kerja, dan stabilitas sektor terkait, meski berisiko menekan penerimaan negara.

Purbaya menyebut bahwa aspek industri dan lapangan kerja menjadi pertimbangan penting. “Saya tidak mau industri (rokok) kita mati, terus dibiarkan yang ilegal hidup,” ujarnya ketika ditemui di Istana Negara.

Membereskan Coretax

Masalah sistem Coretax yang menghambat administrasi perpajakan ditangani Purbaya dengan cara tidak biasa.

Ia mendatangkan ahli dari luar Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem tersebut, dengan target penyelesaian hanya dalam waktu satu bulan.

Alih-alih bertahan dengan mekanisme internal birokrasi, Purbaya memilih mengakui persoalan dan mencari solusi cepat, meskipun langkah tersebut jarang dilakukan di lingkungan fiskal yang cenderung tertutup.

Menarik Anggaran K/L yang Tak Terserap

Purbaya juga menegaskan akan menarik anggaran kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap belanja.

Dana tersebut rencananya dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini menyentuh wilayah sensitif dalam politik anggaran.

APBN diperlakukan lebih fleksibel dan tidak dianggap sebagai dokumen yang kaku, sebuah pendekatan yang memicu diskusi tentang disiplin fiskal dan tata kelola belanja negara.

Membekukan Bea Cukai jika Gagal Berbenah

Salah satu gebrakan paling mengejutkan Purbaya Yudhi Sadewa selama menjabat Menteri Keuangan adalah mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Keputusan ini diambil di tengah sorotan terhadap kinerja pengawasan, maraknya rokok ilegal, serta kebocoran penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Langkah tersebut langsung memicu perbincangan luas karena belum pernah dilakukan secara terbuka oleh Menkeu sebelumnya.

Purbaya menilai diperlukan jeda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, hingga integritas aparatur DJBC.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghentikan praktik lama yang dinilai tidak efektif, sekaligus membuka ruang perombakan struktural agar fungsi pengamanan penerimaan negara bisa berjalan optimal.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Purbaya yang cenderung frontal dan tidak ragu menabrak pakem birokrasi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang