Mau tidak mau-mau kita melakukan eksplorasi, kita punya sekitar 120 potensi sumur yang sekarang sudah melakukan tender eksplorasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa saat ini pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak mentah atau lifting dalam negeri, agar dapat mengurangi impor.

"Ada tiga pendekatan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan lifting minyak," kata Bahlil, saat memberi sambutan pada acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026, di Jakarta, Kamis.

Bahlil mengatakan bahwa lifting atau produksi minyak mentah di Indonesia pernah mengalami kejayaan pada tahun 1996-1997 dengan produksi mencapai 1,6 juta barel lebih per hari.

Sementara kebutuhan hanya 500 ribu barel per hari, sehingga Indonesia pernah melakukan ekspor minyak mentah mencapai 1,1 juta barel per hari.

Akan tetapi, kata Bahlil lagi, kondisi itu kini berbalik, dengan lifting minyak mentah pada 2025 yaitu 605 ribu-610 ribu barel per hari , sedangkan kebutuhan mencapai 1,6 juta barel per hari.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak mentah, maka kata Bahlil, saat ini Indonesia harus mengimpor minyak 1,1 juta barel per hari, semua itu dikarenakan sumur minyak yang ada sudah tua dan produktivitasnya menurun.

"Total sumur kita yang berfungsi, yang dikuasai oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), kurang lebih sekitar 39.000 sampai 40.000 sumur. Dan idle well (sumur mati suri) kurang lebih sekitar 16.000-17.000 sumur. Jadi itu yang ada di kita kurang lebih sekitar 18.000 sampai 19.000 produktif," ujar Bahlil.

Dengan kondisi tersebut, maka Kementerian ESDM berupaya meningkatkan lifting minyak dengan beberapa cara, seperti penggunaan teknologi kemudian Plan of Development (PoD) yang sudah mangkrak akan dihidupkan kembali.

Selanjutnya, Bahlil menambahkan, dalam rangka meningkatkan produksi, maka eksplorasi juga dilakukan kembali, agar cadangan minyak mentah dapat bertambah.

"Mau tidak mau-mau kita melakukan eksplorasi, kita punya sekitar 120 potensi sumur yang sekarang sudah melakukan tender eksplorasi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar terkait kasus tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan Hery menerima uang suap dan rumah itu lantaran diduga menyalahgunakan wewenang jabatannya terkait pembuatan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta, Kamis (25/6/2026.

Jaksa menjelaskan setidaknya ada sejumlah korporasi yang diduga diuntungkan Hery Susanto. Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675.000.000 dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200.000.000 dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2.200.000.000 di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1.200.000.000 dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525.000.000 dari Agung Winarno.

6. Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

JPU menyatakan perbuatan Hery yelah melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Selain itu, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuata

Mamuju (ANTARA) - Di tengah perlombaan global menguasai teknologi masa depan, logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjelma menjadi komoditas strategis yang nilainya melampaui sekadar bahan tambang.

LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.

Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.

Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.

Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.

Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.

Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.

“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.

Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.

Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.

Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.

“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.

Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.

Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.

Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.

“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.

Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.

Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.

“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.

“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.

Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.

Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SUMATRA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dengan tema “One Purpose, One Energy: Strengthening Energy Independence” di Jakarta pada Kamis (4/6). Rapat ini menjadi momentum bagi PHR guna menegaskan komitmen dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan kinerja operasional, penguatan tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Sepanjang tahun 2025, PHR berhasil meraih berbagai prestasi penting yang memperkuat perannya sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional. PHR mencatatkan rata-rata produksi minyak sebesar 151,55 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 33,48 juta standar kubik feet per hari (MMSCFD). Total setara migas mencapai 157,33 ribu barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD).
Perusahaan juga tetap menjalankan program pengembangan lapangan yang agresif melalui pengeboran 1 sumur eksplorasi, 505 sumur eksploitasi, dan 319 sumur Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL). Atas berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, PHR berhasil membukukan capaian KPI Audited sebesar 106,69 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi operasi dan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhamad Arifin, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang menunjukkan ketangguhan perusahaan dalam menjaga kinerja dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Berbagai pencapaian yang diraih PHR sepanjang tahun 2025 merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus bukti kemampuan perusahaan menjalankan peran strategis sebagai salah satu kontributor utama produksi migas nasional,” ungkapnya.
Untuk mendukung ketahanan energi nasional, PHR terus memperkuat operasional melalui penerapan teknologi, digitalisasi, serta penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang dijalankan secara terintegrasi guna memastikan pasokan energi domestik tetap andal, aman, stabil, dan berkelanjutan.

Jajaran direksi, komisaris, dan perwakilan pemegang saham melakukan sesi foto bersama sesaat setelah melaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2025 di Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.

Sepanjang tahun 2025, implementasi strategi tersebut tercermin dalam berbagai pencapaian operasional dan inovasi perusahaan, mulai dari peningkatan produksi migas, penambahan sumur baru, penemuan sumber daya hidrokarbon, hingga pengembangan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan produktivitas lapangan migas mature. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PHR dalam menjaga tingkat produksi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia.
Kinerja operasional yang solid turut menghasilkan pencapaian keuangan yang positif. Pada tahun 2025, PHR membukukan pendapatan usaha sebesar USD 3,24 miliar, meningkat dibandingkan USD 3,05 miliar pada tahun sebelumnya.
Laba bersih tahun berjalan yang mencapai USD 898,72 juta, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham sekaligus mendukung kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian nasional.
Total aset perusahaan tercatat sebesar USD 5,94 miliar dengan total ekuitas mencapai USD 3,44 miliar. Turut menjadi perhatian, di bidang keselamatan PHR menorehkan capaian 69.267.011 jam kerja selamat sepanjang tahun 2025.
Pencapaian ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh wilayah operasi. Sejalan dengan itu, PHR juga terus memperkuat praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang dibuktikan melalui perolehan tiga penghargaan PROPER Hijau untuk wilayah operasi Bekasap Rokan, Duri Steam Flood, dan Minas Siak.
Komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui pelaksanaan program Community Involvement and Development (CID). Dengan realisasi anggaran sebesar USD 1,69 juta untuk 23 program, PHR menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelestarian gajah Sumatra, pencegahan stunting , pengembangan pendidikan vokasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Pada aspek tata kelola, PHR terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pada Asesmen Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun buku 2025, dimana PHR mencatatkan skor 80,791 (predikat baik). Skor ini mengalami peningkatan dari asesmen BPKP sebelumnya.
“Pertumbuhan pendapatan dan laba, keberhasilan program pengeboran, capaian keselamatan kerja, penguatan tata kelola, hingga berbagai program keberlanjutan menjadi fondasi penting bagi PHR,” tambahnya.
Berbagai capaian tersebut didukung oleh tata kelola perusahaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal ini tercermin dari hasil audit independen yang menyatakan laporan keuangan PHR disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Atas kinerja tersebut, laporan keuangan PHR kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young.
Melalui berbagai pencapaian operasional, keuangan, keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola sepanjang tahun 2025, PHR semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen migas utama nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, HOUSTON -- Optimisme terhadap peluang investasi hulu migas Indonesia semakin menguat di panggung global. Dalam forum “Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership” di Houston, Amerika Serikat (AS), 5 Mei 2026 dalam rangkaian Offshore Technology Conference (OTC), Indonesia menegaskan, momentum investasi energi saat ini berada pada titik yang sangat strategis, tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi penyedia teknologi energi dunia.

Duta Besar Republik Indonesia untuk AS, Indroyono Susilo menegaskan, pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.

Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan memaparkan, Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 belum tersentuh.

“Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor,” ujarnya.

Narasi peluang tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menegaskan, Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.

“Indonesia adalah frontier energy opportunity yang belum sepenuhnya tergarap dan saat ini momentum terbaik bagi investor untuk masuk. Kami tidak hanya bicara potensi, tetapi juga eksekusi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Pertamina konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, dengan delapan di antaranya berhasil menemukan cadangan baru, tingkat keberhasilan yang mencerminkan kualitas data dan pendekatan teknologi yang digunakan.

“Dengan dukungan survei seismik 2.931 km (2D) dan 855 km² (3D), kami memastikan setiap langkah eksplorasi berbasis data yang kuat, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bagi investor,” lanjutnya.

Selain itu, peluang investasi tidak hanya berada pada eksplorasi baru, juga pada peningkatan produksi dari aset eksisting. Implementasi teknologi seperti Chemical EOR, Thermal EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis seperti Blok Rokan.

“Ini peluang low risk, high value bagi investor. Aset eksisting kami masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi,” ujarnya.

Pertamina juga secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari Amerika Serikat, untuk berperan dalam peningkatan produksi migas Indonesia.

“Kami membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya bagi technology providers. Indonesia butuh solusi teknologi mutakhir, baik untuk eksplorasi, peningkatan perolehan minyak, hingga pengelolaan reservoir kompleks. Ini peluang besar untuk tumbuh bersama,” katanya.

Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatera dan Jawa, serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan dan berpotensi menjadi regional hub.

Potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24 GW, terbesar di dunia, menjadi daya tarik besar dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas.

Dengan kombinasi potensi sumber daya yang besar, kebijakan yang semakin progresif, serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas tidak hanya menjanjikan, tetapi juga siap direalisasikan saat ini bersama mitra teknologi terbaik dunia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

BANTEN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI) Gede Pramona didampingi Pengurus IAFMI lainnya telah melakukan Factory Visit ke fasilitas produksi pipa Indonesia Seamless Tube (IST) - PT Artas Energi Petrogas di kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon.

Kunjungan itu untuk mendukung perkembangan industri penunjang Migas Nasional khususnya Manufaktur Pipa Seamless yang memiliki komitment tinggi terhadap pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Diketahui, industri migas Indonesia berada di titik kritis. Ketergantungan pada impor pipa dan peralatan strategis, keterbatasan teknologi, serta lemahnya basis industri domestik dinilai menghambat Indonesia untuk naik kelas di rantai nilai global.

Dalam kegiatan tersebut, Chairman Komunitas Migas Indonesia (KMI) S Herry Putranto ikut hadir untuk memberikan support dan membuka ruang diskusi bersama IAFMI membangun strategi meningkatkan daya saing pipa seamless produksi dalam negeri yang saat ini memiliki kemampuan TKDN 46% agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dari diskusi terbatas di Cilegon ini, disuarakan urgensi transformasi dari resource extraction menuju industrial capability sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas.

Lihat video: Nasib UU Migas, Sampai Kapan Menunggu Regulasi?



“Indonesia tidak bisa terus menjadi pasar bagi industri global. Kita harus menjadi produsen, pemilik teknologi, dan pengendali rantai pasok. Jika tidak sekarang, kita akan terus tertinggal,” kata Chief Commercial Officer PT Artas Energi Petrogas Hendrik Kawilarang Luntungan dikutip Minggu (3/5/2026).

PT Artas Energi Petrogas saat ini telah membuktikan kapabilitas tersebut. Sebagai satu-satunya produsen seamless tube di Indonesia, IST telah berkontribusi menyumbang devisa negara hingga Rp 15 Triliun melalui substitusi impor dan ekspor ke pasar Asia–Timur Tengah.

Produk IST telah digunakan di proyek-proyek KKKS dengan standar API 5CT & API 5L, menjadi bukti bahwa industri dalam negeri mampu bersaing secara kualitas global. Oleh karena itu, IAFMI didukung oleh KMI mendorong Transformasi agar dapat memberikan dampak langsung terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan signifikan impor peralatan migas

2. ⁠Efisiensi dan optimalisasi cost recovery

3. ⁠Peningkatan TKDN berbasis kualitas, bukan sekadar angka

4. ⁠Lahirnya national champions industri migas

5. ⁠Penguatan posisi Indonesia sebagai basis industri migas di Asia Tenggara

Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti tingginya ketergantungan impor komponen kritikal, lemahnya penguasaan teknologi dan Research Development/ R&D, regulasi yang belum kompetitif, kesenjangan kualitas SDM, serta brand industri nasional yang belum kuat di pasar global.

“PT Artas Energi memiliki sumber daya dan pasar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun industri sendiri, dengan regulasi yang berpihak kepada kepentingan industri nasional serta investasi teknologi yang serius ditambah kesiapan SDM yang siap bersaing di kancah global,” kata S Herry Putranto selaku Chairman Komunitas Migas Indonesia.

Factory Visit yang diinisiasi oleh IAFMI dan didukung oleh KMI ini menjadi seruan terbuka kepada pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi, memperkuat kedaulatan rantai pasok, serta mendorong pembangunan ekosistem industri migas yang mandiri dan berdaya saing.

Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 Megawatt (MW) di Sumatera Selatan, dapat beroperasi secara penuh (commercial operation date/COD) pada 2032.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani menyatakan, penyelesaian proyek PLTP tersebut akan menggenapkan total kapasitas PGE Area Lumut Balai mencapai 220 MW, termasuk dengan penambahan PLTP Lumut Balai Unit 3 di tahun 2030.

“Melalui pengembangan proyek PLTP Lumut Balai Unit 4, PGE tidak hanya berfokus pada penambahan potensi kapasitas terpasang, tetapi mencerminkan komitmen perseroan dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi bersih sekaligus meningkatkan keandalan portofolio panas bumi nasional,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, rangkaian pengembangan proyek tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur, pengeboran sumur eksplorasi, uji produksi, hingga penerbitan Notice of Resource Confirmation (NORC), dengan target penyelesaian pada Oktober 2027.

Sebagai tahap awal, BUMN yang juga merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut akan melaksanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi dengan estimasi investasi sebesar 32,21 juta dolar AS.

“Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emissions,” kata Ahmad Yani.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi menyampaikan bahwa lokasi pengeboran berada di area yang sangat prospektif secara geologi, yakni terletak di sekitar zona upflow utama dengan karakteristik permeabilitas tinggi.

Ia mengatakan, hasil studi geosains serta simulasi reservoir terbaru pun menunjukkan bahwa cadangan eksisting mampu mendukung pengembangan tambahan kapasitas 55 MW pada PLTP Lumut Balai Unit 4.

“Dengan dukungan data teknis tersebut, pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 4 ke depan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih terukur,” ujar Edwil Suzandi.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menyatakan, proyek tersebut juga akan berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan wilayah kerja panas bumi secara keseluruhan.

Ia mengungkapkan, WKP Lumut Balai memiliki area sumber daya panas bumi yang luas, berkisar antara 22 hingga 66 kilometer persegi.

“Proyek PLTP Lumut Balai Unit 4 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cadangan terbukti sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan WKP Lumut Balai. Eksplorasi ini berperan penting dalam mendorong realisasi target pengembangan 1 Gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi ekspansi PGE,” imbuh Andi Joko Nugroho.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menggelontorkan biaya eksplorasi tambang emas USD1,03 juta atau setara Rp16,57 miliar hingga Maret 2026.

Kegiatan eksplorasi tersebut dijalankan oleh entitas anak, PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Blok Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Selatan.

Dalam laporan aktivitas eksplorasi, Jumat (10/4/2026) kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah area prospektif, yakni Upper Tobayagan, Main Ridge, North Villa, Durian, dan Jalina Tapagale.

Aktivitas eksplorasi meliputi pengeboran sela, survei geofisika lanjutan, serta pemetaan geologi. Selain itu, Perseroan juga melakukan analisis spektral SWIR dan XRF terhadap sampel batuan yang diperoleh dari program pemetaan geologi dan pengeboran.

Seluruh aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi area baru sekaligus membuka peluang penambahan sumber daya mineral.

Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan mencakup pemetaan geologi permukaan secara detail yang dilengkapi dengan analisis geokimia terhadap seluruh sampel lapangan.

Perseroan juga mengandalkan survei geofisika dengan metode geolistrik IPDD-Dipole-Dipole untuk mengukur resistivitas dan chargeability, guna menafsirkan kondisi geologi bawah permukaan dan meningkatkan akurasi target pengeboran.

Hingga akhir kuartal I-2026, JRBM telah menyelesaikan 41 lubang pengeboran, sementara 4 lubang lainnya masih dalam proses. Total kedalaman pengeboran tercatat mencapai 6.422,70 meter.

Memasuki kuartal kedua, perseroan berencana melanjutkan pengeboran sela di area Main Ridge dan sekitarnya. Selain itu, pengambilan data pendukung seperti analisis spektral SWIR, XRF, serta magnetik suseptibilitas juga akan diteruskan.

PSAB juga akan melanjutkan studi komprehensif guna mengidentifikasi kesinambungan tubuh mineralisasi pada zona yang lebih dalam di area Main Ridge Pit dan sekitarnya. Kegiatan survei geofisika tambahan akan dilakukan di area Upper Tobayagan.

Di sisi infrastruktur, perseroan berencana meningkatkan fasilitas coreshed untuk memperluas kapasitas penyimpanan batuan inti hasil pengeboran, serta menjalankan program skeletonize sebagai prioritas berikutnya.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) mencatatkan realisasi belanja eksplorasi tambang batu bara sebesar USD15,6 ribu atau setara Rp265,69 juta (kurs Rp17.000 per USD) pada kuartal I-2026.

Kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan oleh anak usaha MCOL di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai USD206,3 juta.

Dalam keterbukaan informasi, Kamis (9/4/2026) sepanjang periode Januari-Maret 2026, aktivitas eksplorasi masih difokuskan pada pengeboran infill. Perseroan menyebutkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam periode tersebut merupakan biaya operasional.

Pelaksanaan kegiatan pengeboran, termasuk geophysical logging, dilakukan di bawah pengawasan langsung PT Mandiri Intiperkasa melalui divisi geologi.

Dalam operasionalnya, digunakan mesin bor jenis Jacro 250, Jacro 350, dan Jacro 450 dengan kedalaman pengeboran maksimal hingga 350 meter. Sementara itu, pengujian kualitas batu bara dilakukan oleh PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

Selama kuartal I-2026, anak usaha MCOL telah merealisasikan pemboran sebanyak 54 titik dengan total kedalaman mencapai 647 meter untuk pengeboran lubang terbuka.

Adapun pada kuartal II-2026, perseroan merencanakan pemboran sebanyak 22 titik dan total kedalaman mencapai 5.484 meter.

(DESI ANGRIANI)

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyatakan bahwa perusahaan Jepang berminat untuk mengeksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) pada blok Andaman 1 di lepas pantai Pidie Jaya dan Bireuen, Aceh yang pernah dibor oleh Repsol.

"Blok bekasnya Repsol di WK (Wilayah Kerja) Andaman 1 yang berada di bawah 12 mil laut itu peminatnya dua perusahaan raksasa Jepang," kata Kepala BPMA, Nasri Djalal, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun dua perusahaan tersebut yakni Japan Petroleum Exploration (Japex) dan Japan Oil serta Gas and Metals National Corporation (Jogmec).

Nasri mengatakan, dua perusahaan Jepang tersebut telah menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi di Aceh, karena sejauh ini mereka sudah melaksanakan presentasi serta sedang mengurus seluruh proses administrasi di Kementerian ESDM.

"BPMA dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sudah setuju bahwa mereka akan mengelola itu. Saat ini hanya proses administrasi seperti penyerahan jaminan. Artinya 99 persen sudah final," ujarnya.

Sebenarnya, kata Nasri, sejauh ini pihaknya telah menerima tiga pengajuan resmi joint study (JS) untuk pengelolaan blok-blok migas terminasi di Aceh, yakni pada blok WK Andaman I (eks Repsol), WK South Block A (eks KRX), dan WK Lhokseumawe (eks Zaratex).

Selain perusahaan Jepang itu, peminat lainnya adalah PT Energi Hijau Biru yang bekerja sama dengan Barakah Petroleum Malaysia. Serta oleh PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh.

Nasri menyampaikan, untuk peminat blok terminasi di Aceh lainnya adalah perusahaan PT Energi Hijau Biru yang bekerja sama dengan Barakah Petroleum Malaysia, mereka ingin mengeksplorasi WK Lhokseumawe (eks Zaratex).

"Mereka juga sudah menyatakan berminat untuk mengelola blok itu. insya Allah pada minggu kedua April ini, kami memanggil mereka untuk menentukan sejauh mana keberminatannya. Nanti juga kita juga evaluasi kemampuan fisik, teknis dan lainnya," katanya.

Kemudian, lanjut dia, WK South Block A (SBA) eks KRX di Aceh Timur, diminati oleh BUMD Aceh yakni PT PEMA, mereka mendapatkan peluang ini berkat adanya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh.

Ia menjelaskan, pada blok ini terdapat banyak persoalan di awalnya. Di mana, ketika blok itu diterminasi pada 2023, langsung dilakukan open area oleh kementerian. Padahal sesuai PP 23 tersebut, semua blok terminasi di Aceh maupun blok yang habis masa berlaku harus ditawarkan terlebih dahulu ke BUMD.

Kemudian, setelah BPMA mengetahui hal ini, akhirnya dilakukan proses kembali agar dijalankan sesuai amanat PP 23 tersebut, termasuk adanya surat rekomendasi Gubernur Aceh. Artinya, harus ditawarkan ke BUMD Aceh terlebih dahulu sebelum dilaksanakan open area.

"Tiba-tiba di tahun 2025 masuk permintaan penawaran dari PT PEMA untuk mengelola WK south block A. Artinya, alhamdulillah BPMA dan seluruh tim berhasil mengembalikan blok itu sesuai amanat PP 23," ujarnya.

Karena adanya ketertarikan dari PT PEMA, sambung Nasri, BPMA juga segera mengundang mereka untuk membicarakan kelanjutannya.

"Jadi sekarang tinggal di PT PEMA, bagaimana mengelola blok yang sudah ditawarkan ini. Artinya dari segi regulator, kami sudah menjaga hak BUMD," ujarnya.

Nasri menegaskan, BPMA akan terus mendorong percepatan program eksplorasi dan pengembangan migas di wilayah Aceh, termasuk pembukaan sumur-sumur baru oleh Kontraktor Kontra Kerja Sama (KKKS) hingga sumur minyak rakyat.

“Kami berkomitmen menjalankan program pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional,” demikian Nasri Djalal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menegaskan komitmennya untuk memperluas strategi pengembangan sumber daya emas dengan menjajaki peluang eksplorasi di luar negeri, salah satunya di Arab Saudi.

Direktur Utama Antam Untung Budiharto menyampaikan bahwa perusahaan telah mendaftarkan diri dalam lelang blok prospek emas di negara Teluk tersebut.

“Antam saat ini sedang menjajaki peluang eksplorasi luar negeri yang kami lakukan saat ini di Arab Saudi,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa Antam sudah terlibat dalam penawaran untuk mendapatkan blok eksplorasi baru di Arab Saudi. Pendaftaran lelang sudah dilakukan, tetapi prosesnya tertunda akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Untung menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari strategi eksplorasi Antam yang dirancang untuk menyeimbangkan optimalisasi aset yang ada dengan pembukaan peluang pertumbuhan baru.

Selain menjajaki peluang eksplorasi di luar negeri, ia menyampaikan bahwa perusahaan juga menjalankan eksplorasi organik di area izin usaha pertambangan (IUP) eksisting, berpartisipasi dalam lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) emas yang dilakukan oleh pemerintah, serta menjalin kerja sama joint venture dengan Badan Geologi untuk mengidentifikasi prospek wilayah baru di dalam negeri.

Di luar sektor emas, Untung menyampaikan bahwa Antam juga tengah memperkuat bisnis bauksit melalui proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 2 yang digarap bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Proyek ini terintegrasi dengan rencana pembangunan smelter aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan struktur bisnis SGAR dirancang untuk memastikan kesinambungan rantai pasok domestik, di mana Antam akan memasok bijih bauksit dalam jangka panjang untuk diolah menjadi alumina, yang kemudian dilanjutkan ke tahap produksi aluminium di dalam negeri.

Ia menyebut sejumlah tahapan penting proyek telah dicapai, antara lain penyelesaian bankable feasibility study, penetapan final investment decision (FID), kajian integrasi proyek, serta persiapan tender dan pelaksanaan engineering, procurement, and construction (EPC).

Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada periode 2027–2028, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri aluminium nasional.

Secara kinerja keuangan, hingga September 2025 Antam membukukan laba bersih sebesar Rp6,6 triliun. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 197 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laporan keuangan audited full year 2025 saat ini masih dalam proses finalisasi oleh auditor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu di lapangan lepas pantai South Mahakam terus berproses,

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melakukan proses mengembangkan temuan sumur eksplorasi Manpatu yang terletak di lapangan lepas pantai Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu di lapangan lepas pantai South Mahakam terus berproses," ujar General Manager (GM) PT PHM Setyo Sapto Edi, Senin, ketika ditanya menyangkut produksi minyak dan gas bumi di Balikpapan.

Proyek Manpatu itu berada sekitar 35 kilometer dari pesisir Balikpapan, dengan kedalaman perairan mencapai 50 hingga 60 meter, lanjut dia, dengan fasilitas yang dibangun mampu menangani aliran gas hingga 80 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Saat ini proyek tersebut, memasuki tahap pemindahan kerangka anjungan (load out jacket) dari fasilitas pembuatan (fabrikasi) di PT Meindo Elang Indah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 26 Maret 2026.

Tahap itu menjadi langkah awal sebelum kerangka tersebut dikirim (sail away) dan dipasang di wilayah operasi Mahakam di Selat Makassar, jelas dia, yang masuk lingkup perairan Kota Balikpapan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian bagian atas anjungan (topside) dijadwalkan menyusul pada pertengahan April 2026, dan instalasi seluruh platform ditargetkan selesai pada awal kuartal III tahun ini, sekitar Juli hingga pertengahan Agustus 2026.

"Ada juga konstruksi bagian atas dengan total bobot sekitar 2.400 ton, serta juga dipasang pipa bawah laut sepanjang sekitar 2,5 kilometer dan mengebor 11 sumur pengembangan," katanya.

PT PHM anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengelola operasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Mahakam, warga Kalimantan Timur mengenalnya sebagai Total Indonesie, perusahaan Indonesia dengan modal dan teknologi dari Total, Prancis, sebelum 2017.

Proyek Manpatu PT PHM mencatatkan kemajuan penggunaan komponen lokal, menurut dia, untuk pertama kali di area Mahakam menggunakan pipa produksi buatan dalam negeri secara penuh, dari pipa bawah laut hingga sambungan pipa di anjungan.

PT PHM juga melaporkan lebih dari dua juta jam kerja tanpa insiden kehilangan waktu kerja (lost time incident/LTI) hingga Maret 2026.

Proyek Manpatu termasuk program atau sistem jalur cepat (fast track) karena dikerjakan dengan jadwal yang ketat sejak penemuan gas pada 2022, ditargetkan fasilitas Manpatu mulai produksi (onstream) pada kuartal I 2027, demikian Setyo Sapto Edi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026