Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap peran adik mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto dalam kasus suap Rp4,8 miliar.

Jaksa menjelaskan Edi diduga terlibat dalam pemberian suap kepada kakaknya. Misalnya, uang senilai Rp675 juta dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

"Secara bertahap kepada Edi Sugandi yang merupakan adik terdakwa Hery Susanto," ujar Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Selain dari Laode, Edi juga membantu menerima uang Rp 1,2 miliar dari Agung Winarno. Alhasil, total aliran dana suap yang mengalir melewati Edi untuk Hery Susanto mencapai Rp1,8 miliar.

"Dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp 1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000," imbuhnya.

Selain uang Rp1,8 miliar, Hery diduga menerima suap dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Tjia Peng alias Peng Rp200 juta, satu unit rumah di Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar dari Agung Winarno.

Adapun, Agung Winarno juga turut memberikan uang Rp525 juta dan Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal. Total akumulasi nilai suap yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar

Jaksa menjelaskan peran Hery dalam perkara ini diduga telah menguntungkan sejumlah korporasi melalui pembuatan lapor hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Jaksa menilai, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar terkait kasus tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan Hery menerima uang suap dan rumah itu lantaran diduga menyalahgunakan wewenang jabatannya terkait pembuatan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta, Kamis (25/6/2026.

Jaksa menjelaskan setidaknya ada sejumlah korporasi yang diduga diuntungkan Hery Susanto. Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675.000.000 dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200.000.000 dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2.200.000.000 di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1.200.000.000 dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525.000.000 dari Agung Winarno.

6. Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

JPU menyatakan perbuatan Hery yelah melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Selain itu, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

TANGERANG SELATAN - Kondisi kawasan konservasi Situ Rompong kian memprihatinkan. Situ yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu luasnya terus menyusut ekstrem dari awalnya 12,56 hektare kini tinggal sekitar 1,7 hektare.

Total luas awal 12,56 hektare itu terdiri dari 6,01 hektare luasan air serta 6,5 hektare berupa sempadan. Kawasan tersebut tercatat sebagai aset negara sebagaimana disebut dalam Peta Rempoa tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Namun kini di sekelilingnya, Situ Rompong kian dihimpit banyak bangunan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong berupaya agar fungsi Situ dikembalikan sebagaimana awalnya. Berbagai langkah telah tempuh, termasuk terakhir menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Terbaru, mereka yang tergabung dalam Aliansi Warga Situ Rompong Bersatu untuk menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Dalam tuntutannya, warga meminta Kejaksaan melakukan pengusutan atas dugaan maladminsitrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi atas alih fungsi lahan di kawasan Situ Rompong. Warga menilai, terdapat kejanggalan dalam penerbitan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area itu hingga berujung sengketa yang menyebabkan 4 warga menjadi tersangka penyerobotan lahan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata kuasa hukum warga, Bambang Pujo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Mereka juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengecek kembali keabsahan SHGB yang terlanjur sudah diterbitkan pada tahun 2023 silam hingga memicu polemik.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung mengatakan, pihaknya menjamin bahwa semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Asalkan semua pelaporan ditempuh sebagaimana ketentuannya.

"Jangan khawatir, karena sampai dengan saat ini ada 40 aduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangsel, dan semuanya diselesaikan dengan baik dan benar. Tidak ada yang tebang pilih, saya pastikan," tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangsel, Seto Apriyadi menyatakan akan segera membentuk tim bersama di mana di dalamnya melibatkan warga sekitar, pemerintah provinsi hingga kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik kawasan konservasi untuk menangani persoalan ini.

"Kita di sini sepakat pak, saya mau buat tim. Saya tidak mau gegabah terhadap case ini, bapak-bapak nanti akan saya ajak dalam tim kami," sebut Seto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangkap Ketua Ombudsman, Hery Susanto pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Bundar, Hery memakai kaos biru dan dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan. Nampak dia diborgol dan digiring ke mobil tahanan pada pukul 11.19 WIB.

Belum diketahui detail kasus yang membuat pimpinan Ombudsman itu ditangkap. Namun demikian, Kejagung bakal segera melakukan konferensi pers terkait perkara yang menjerat Hery.

"Nanti ya," ujar Anang di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Hery Susanto baru saja terpilih sebagai Ketua Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031. Ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026. Dalam posisi tersebut, Hery menggantikan Mokhammad Najih yang memimpin Ombudsman RI pada periode sebelumnya.

Sebelum menjadi pucuk pimpinan, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Adapun, pria kelahiran Cirebon pada 9 April 1975 ini memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Selama bertugas di Ombudsman RI, dia fokus pada pengawasan sektor kemaritiman, investasi, dan energi. Kemudian, dia juga aktif mendorong upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan 2025 bertema '25 Tahun Ombudsman RI Mengawasi Pelayanan Publik' yang digelar di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jumat (20/2/2026). Menurutnya, laporan tahunan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret kemajuan pengawasan pelayanan publik selama seperempat abad perjalanan Ombudsman RI.

Yusril juga mengaitkan peran Ombudsman RI dengan agenda prioritas nasional, termasuk proses Indonesia sebagai anggota OECD yang menekankan pentingnya pencegahan dan penyelesaian maladministrasi dalam pelayanan publik. “Dalam konteks Indonesia, mandat ini secara konstitusional dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencegah dan menyelesaikan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Yusril.

Ia menambahkan, Ombudsman RI menjadi bagian integral dari upaya bangsa dalam memenuhi standar tata kelola global. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril memandang peran Ombudsman sangat strategis dalam sektor-sektor di bawah koordinasinya.

Dalam bidang hukum, kata dia, Ombudsman memastikan proses penegakan dan peradilan berjalan sesuai asas kepastian hukum dan bebas dari maladministrasi. Pada isu HAM, lanjut dia, Ombudsman berkontribusi mencegah perlakuan tidak manusiawi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

Di bidang pemasyarakatan, Ombudsman menjadi mitra penting dalam mengawasi pemenuhan hak-hak dasar warga binaan serta mencegah praktik maladministrasi. “Di bidang imigrasi, Ombudsman menjamin layanan keimigrasian yang transparan, mudah diakses, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang," pesannya.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, penyampaian laporan tahunan ini harus dimaknai sebagai langkah bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia. “Saya percaya, dengan komitmen kolektif pemerintah, Ombudsman RI, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, kita mampu mewujudkan Indonesia yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih manusiawi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan Undang-Undang (UU) APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN 2026. Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan.

DPR dan pemerintah sendiri sudah menyepakati UU APBN 2026 sejak September 2025. Secara historis, UU APBN terbit sebelum tahun anggaran berjalan—begitu juga Perpres Perincian APBN itu.

Perpres Rincian APBN biasanya menjelaskan detail target penerimaan perpajakan mulai dari PPh, PPN, PBB, cukai, hingga bea masuk/keluar. Selain itu, ada penjelasan belanja negara mulai dari pagu anggaran rinci per kementerian/lembaga hingga program dan kegiatannya—termasuk detail transfer ke daerah.

Tak lupa dalam Perpres itu nantinya dijabarkan detail pembiayaan anggaran seperti target penerbitan surat utang pemerintah. Singkatnya, publik bisa memantau kinerja dan pengelola keuangan negara sepanjang tahun anggaran lewat Perpres Rincian APBN.

Belum bisa diaksesnya UU APBN dan Perpres Rincian APBN 2026 oleh publik hingga tahun anggaran berjalan ini pun menjadi catatan buruk pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, kalangan akademisi menilai keterlambatan itu berpotensi menimbulkan masalah serius terkait cacat hukum dan maladministrasi pengelolaan keuangan negara.

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, namun dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Cederai Transparansi

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Dia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan menyangkut integritas hukum pengelolaan uang negara dan kepercayaan publik.

Jika hal ini tidak segera dibenahi maka Beni khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam mengeksekusi anggaran menjadi tidak berdasar, rawan dipolitisasi, atau bahkan dapat dibatalkan begitu saja yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Pemerintah Terkesan Tertutup

Bisnis sudah mencoba menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait belum terbitnya UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026, namun belum menerima keterangan hingga berita ini terbit.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengklaim Perpres Perincian APBN 2026 sudah ada dengan nomor 118/2025. Apabila belum bisa diakses oleh publik, dia mengira Perpres tersebut sedang dalam proses penerbitan oleh Sekretariat Negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengaku kaget UU APBN 2026 belum juga terbit. Dia menyatakan akan mengkoordinasikannya.

"Nanti saya cek," ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12/2025).

Nyatanya, hingga 6 Januari 2026, UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026 belum terlampir di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA - Yayasan Daya Besar yang merupakan milik keluarga Jusuf Hamka dilaporkan ke Ombudsman RI. Yayasan tersebut dilaporkan karena diduga melakukan maladministrasi berupa persekongkolan mencairkan dana konsinyasi Proyek Polder Cilincing, Jakarta Utara.

Yayasan keluarga Jusuf Hamka dilaporkan ke Ombudsman oleh Nikodemus Jansen yang merupakan Ahli Waris dari David Wahyuna selaku pemilik tanah.

Selain Yayasan Daya Besar, Nikodemus juga melaporkan 2 pihak lainnya terkait dugaan persekongkolan. "Saya mau melaporkan mengenai dana konsinyasi yang telah diambil sepihak oleh Yayasan Daya Besar. Yayasan Daya Besar yang terkait dengan pembinanya Pak Jusuf Hamka," ujar Nikodemus di Kantor Ombudsman RI, Kamis (27/11/2025).

Dia keberatan atas dugaan tindakan Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Jakarta yang melalui surat per tanggal 23 September 2021 secara sepihak diduga meminta PN Jakarta Utara mencairkan dana konsinyasi ke Yayasan Daya Besar. Pencairan tersebut tanpa pemberitahuan kepada dirinya selaku ahli waris.

"Penetapan pun sudah ada dua nama, harusnya fairnya, adilnya kan mengundang saya atau gimana, ini nggak, langsung diambil begitu aja dari dinas sama pengadilan. Ini ada persekongkolan yang nggak benar yang saya lihat," ungkapnya.

Terkait Yayasan Daya Besar, Niko menyatakan pihak yang dimaksud diduga telah mengambil uang konsinyasi yang seharusnya diterima ahli waris. "Ya karena dia ngambil uang saya itu, (nilainya) hampir Rp28 miliar," ucapnya.

Dia berharap Ombudsman segera merespons aduannya. Dia ingin ada keadilan terkait dana konsinyasi tersebut. "Saya ngambil hak saya lah, untuk keadilannya. Itu kan uang saya, ibaratnya sudah dicuri juga. Kayak gitu, saya mau menuntut keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan harga dan maladministrasi pada lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Pihak KPK, kata Budi, telah memastikan bahwa proses pengadaan lahan sudah sesuai ketentuan dan prosedur sehingga legal secara formil.

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan untuk pelayanan publik. Dia menyebut KPK akan melakukan pendampingan jika dibutuhkan.

"Jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," ujar Budi.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," ungkap Pramono.

Sekadar informasi, pada pertengahan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak melalui proses seharusnya.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, BPK. KPK sempat menyelidiki kasus tersebut, namun pada akhirnya dibatalkan.