OTORITAS Jasa Keuangan mengungkap delapan pelanggaran yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan lembaganya menemukan indikasi pidana dalam kasus gagal bayar perusahaan pendanaan tersebut.

KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Komnas Pengendalian Tembakau, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Social Determinants of Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (SDH FKM UI) menolak rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun ini.

Koalisi menilai bahwa rencana penambahan lapisan pada struktur cukai rokok merupakan langkah mundur kebijakan fiskal dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. “Riset CISDI menghitung banyaknya lapisan cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan,” ujar Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih dalam siaran pers, dikutip Jumat, 16 Januari 2026.

Diah menjelaskan, penambahan lapisan cukai rokok menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan konsumsi rokok, terutama pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat prasejahtera. Karenanya, Diah menyebut, rencana pemerintah menambah lapisan cukai rokok justru bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Pakar ekonomi sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau Teguh Dartanto menambahkan, penambahan lapisan tarif bukan solusi rokok ilegal mau beralih ke pasar legal. “Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks,” ujar Teguh.

Teguh mengatakan permasalahan rokok ilegal disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan absennya sistem track and trace rokok ilegal. Menurutnya, bertambahnya struktur cukai juga dapat memicu persaingan tidak sehat. Alih-alih mendongkrak pendapatan negara, kata Teguh, penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau justru memotivasi industri untuk mempermainkan layer demi menghindari cukai yang tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau rokok pada tahun ini. “Kami akan memastikan satu layer baru mungkin, masih didiskusikan ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, dikutip dari Antara.

Purbaya mengatakan penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban mereka membayar pajak kepada negara.

JAKARTA, iNews.id - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) membukukan laba bersih sebesar Rp4,5 triliun hingga kuartal III 2025. Angka tersebut menurun 13,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Sampoerna melaporkan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun pada sembilan bulan pertama 2025, turun 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp88,5 triliun. 

Presiden Direktur HM Sampoerna, Ivan Cahyadi mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan semester I 2025, di mana laba bersih tercatat turun 36 persen year-on-year. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah dan rokok ilegal.

”Di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, Sampoerna tetap konsisten menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi demi memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap," ujar Ivan dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

"Kami juga terus memperkuat organisasi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, guna meningkatkan daya saing dan menjadi salah satu pusat talenta Philip Morris International (PMI),” tuturnya.

Hingga kuartal III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9 persen dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang. Capaian ini mencerminkan daya saing dan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ivan menuturkan, dukungan Pemerintah merupakan salah satu kunci dalam menjaga keberlangsungan industri legal di tengah tantangan dan dinamika saat ini. Perseroan pun mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif cukai yang sama di tahun ini dan tahun depan. 

"Kebijakan ini, disertai dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, memberikan ruang bagi industri hasil tembakau legal untuk tetap bertahan, menjaga penerimaan negara, dan mendukung perekonomian nasional,” ucapnya.

Selain itu, Sampoerna terus memperkuat kepemimpinannya melalui inovasi portofolio lintas segmen. A Mild, Magnum, dan Marlboro mengukuhkan Sampoerna sebagai pemimpin di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), sementara Dji Sam Soe dan Sampoerna Kretek menempatkan perusahaan pada posisi terdepan di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT). 

Sebagai bagian dari transformasi industri, Sampoerna juga terus mendorong inovasi di kategori produk bebas asap yang menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi konsumen dewasa melalui portofolio seperti IQOS, VEEV, ZYN, dan BONDS by IQOS. 

Inisiatif ini mencakup peluncuran produk tembakau yang dipanaskan dengan batang tembakau BLENDS, varian baru TEREA Riviera Pearl, serta perluasan distribusi BONDS ke berbagai kota besar di Indonesia. Berbagai upaya ini juga menjadikan Sampoerna pemimpin pasar di segmen produk bebas asap.
 
”Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa," katanya.

Editor: Aditya Pratama

KANTOR Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menyita belasan ribu botol minuman beralkohol ilegal dari berbagai merek, serta jutaan batang rokok ilegal. Hasil penindakan itu dimusnahkan secara simbolis Kanwil Bea Cukai Jakarta dan PT Solusi Bangun Indonesia di wilayah Gunung Putri, Jawa Barat.

Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menyatakan yang dimusnahkan meliputi 19.511 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan nilai barang Rp 9,9 miliar. Potensi kerugian negara dari berbagai botol alkohol itu adalah Rp 21,1 miliar, dihitung dari nilai cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Selain itu, Bea Cukai juga memusnahkan 13,4 juta batang rokok ilegal senilai Rp 16,2 miliar dengan potensi kerugian negara Rp 10,5 miliar. Dihitung dari nilai cukai dan pajak rokok. “Yang hari ini kita akan musnahkan objek cukai yang kita tangkap karena ilegalnya. Pertama adalah hasil tembakau yang nanti kita sama-sama akan lakukan pemusnahan. Pemusnahannya ini samplingnya ada di sini tapi kemudian umumnya besarnya ada di pabrik semen,” ucap Rofiq lewat konferensi pers di Kanwil Bea Cukai Jakarta, 13 Desember 2025.

Sepanjang Januari-November 2025, Kanwil Bea Cukai telah menindak 16.323 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal berbagai merek dan 41 juta batang rokok tanpa pita cukai. Selain itu Bea Cukai Jakarta juga mengungkap 3.556 liter etil alkohol atau bahan dasar MMEA dan 11,25 liter hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) atau yang sering dikenal dengan vape.

Akhmad Rofiq menyatakan nilai seluruh barang hasil penindakan itu adalah sebesar Rp71,41 miliar. “Total nilai potensi kerugian negaranya adalah Rp 37,65 miliar,” ucapnya.

Rofiq menyatakan penindakan peredaran barang-barang ilegal itu dilakukan dengan dua cara. Pertama lewat penyidikan. Sepanjang tahun ini Bea Cukai Jakarta menangani 15 perkara yang disidik dengan total tersangka 16 orang. Jumlah tersangka ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berjumlah 11 orang.

Selain itu, penindakan juga dilakukan lewat ultimum remedium. Hasil sanksi ultimum remedium untuk penindakan cukai rokok dan MMEA di Wilayah Jakarta meningkat dari Rp 5,4 miliar pada 2024 menjadi Rp 8 miliar pada 2025.

DIREKTUR Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) belum efektif menekan angka produksi rokok. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 24 November 2025.

Menurut Djaka, produksi rokok akan terus tinggi selama budaya merokok mayarakat masih kuat. “Jadi walaupun kelompok-kelompok anti rokok ini menggencarkan kampanye, tapi masyarakat masih suka merokok, itu pasti akan terus berjalan,” ucap Djaka di komples DPR.

Kementerian Keuangan mencatat produksi rokok sampai dengan akhir Oktober 2025 hanya mencapai 258,4 miliar batang. Angka ini menurun 2,8 persen secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 265,9 miliar batang. Meski demikian, penurunan produksi hanya terjadi pada golongan 1 yaitu dari 138,7 miliar batang menjadi 125,7 miliar batang.

Sementara itu, produksi golongan 2 dan golongan 3 justru mengalami kenaikan. Golongan 2 naik 3,2 persen dari 74,2 miliar batang pada Oktober 2024 menjadi 76,5 miliar batang pada Oktober 2025. Sementara golongan 3 naik 6 persen dari 53,1 miliar batang menjadi 56,2 miliar batang.

Djaka berpendapat bahwa masyarakat saat ini tidak mempedulikan merek dan cenderung mencari harga rokok termurah. Hal ini juga yang menurutnya menghambat pemberantasan rokok ilegal. “Tadi seperti saya bilang, yang penting masyarakat itu tahunya mulutnya berasap, enggak memperhatikan merek, yang dicari juga harganya yang murah,” ujar Djaka.

Oleh karena itu, kata Djaka, fenomena tersebut perlu diantisipasi dengan meningkatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Menurutnya, DBHCT perlu ditingkatkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan tidak akan ada kenaikan CHT pada 2026. Ini menjadi kali kedua cukai rokok tidak naik setelah diterapkan pada tahun ini.

Keputusan tersebut diambil Purbaya usai bertemu dengan sejumlah produsen rokok yang tergabung dalam Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau Gappri. “Mereka (Gappri) bilang asalkan tidak diubah (tidak naik) sudah cukup. Ya sudah, saya tidak ubah. Padahal tadinya saya pikir mau diturunkan (tarifnya),” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Budhi Utama melaporkan bahwa setoran cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok mencapai Rp176,5 triliun. Jumlah itu diambil per akhir Oktober 2025. 

Djaka mengatakan, jumlah ini setara dengan 76,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025 dan tumbuh sebesar 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi CHT yang mencapai Rp176,5 triliun di bulan Oktober atau 76,7 persen APBN yang tumbuh 5,7 persen dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan penundaan pelunasan pita cukai," kata Djaka saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Meskipun penerimaan cukai tumbuh, ternyata total produksi rokok secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Total produksi rokok tercatat sebesar 258,4 miliar batang per akhir Oktober 2025, atau turun 2,8 persen dari 265,9 miliar batang pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, produksi rokok golongan menengah dan bawah justru mengalami kenaikan. Untuk Golongan 2 dengan produksi naik 3,2 persen, mencapai 76,5 miliar batang dan Golongan 3 dengan produksi naik 6 persen, mencapai 56,2 miliar batang.

Djaka menegaskan bahwa pertumbuhan penerimaan CHT yang berbanding terbalik dengan penurunan produksi disebabkan oleh kebijakan normalisasi penundaan pelunasan pita cukai. 
Kebijakan tersebut dikembalikan dari tenggat waktu 3 bulan pada tahun 2024 menjadi 2 bulan pada tahun 2025.

Jika pengaruh kebijakan normalisasi ini dihilangkan, penerimaan CHT sejatinya mengalami kontraksi (penurunan).

"Jika pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan penerimaan cukai hasil tembakau terkontraksi sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen terutama dari rokok golongan 1 yang turun 9,4 persen," jelas Djaka.

Editor: Puti Aini Yasmin

Centre for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai kebijakan pengendalian tembakau terus dilemahkan oleh industri rokok. Padahal kepentingan industri rokok itu bertentangan dengan kepentingan negara untuk melindungi kesehatan publik.

“Peringatan Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi, sejauh mana negara berpihak pada kesehatan rakyatnya. Namun sayangnya, kebijakan pengendalian tembakau terus dilemahkan industri rokok," ujar Project Lead for Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia saat melakukan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional di silang Monas, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

Bela menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan sekaligus bentuk kritik moral terhadap pemerintah, bahwa arah kebijakan pengendalian tembakau saat ini perlu dibenahi secepat mungkin.

Selain CISDI, sejumlah perwakilan organisasi dan lembaga masyarakat turut serta dalam aksi damai tersebut. Mereka menyoroti intervensi oleh industri tembakau yang bermain di belakang layar dengan pembuat kebijakan demi meraup keuntungan. Intevensi ini disebut membuat lemahnya pengendalian dan perlindungan produk tembakau, serta menjadi ancaman berbahaya bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada 2018 dan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, tercatat adanya peningkatan signifikan pada populasi perokok anak, dari 4,1 juta pada 2018 menjadi 5,9 juta perokok anak pada 2023.

“Kementerian Kesehatan seharusnya menunjukkan komitmen nyata agar kebijakan cukai rokok dan turunan PP Kesehatan tetap berpihak pada kesehatan masyarakat," kata Bela.

Sementara di Kementerian Keuangan, Bela mengatakan komitmen ini mundur dengan batalnya kenaikan cukai rokok di pemerintahan Prabowo-Gibran. Padahal, kata dia, harga rokok yang diatur dengan cukai adalah instrumen paling efektif untuk menekan konsumsi rokok dan melindungi generasi muda.

Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi mengatakan cukai rokok di Indonesia masih termasuk yang paling rendah di dunia dengan besaran 57 persen. “Secara normatif memang 57 persen, tapi itu pun belum pernah tercapai. Angka 57 persen itu tidak terbukti secara empirik maupun secara regulasi," kata dia.

Tulus mengatakan menurut standar World Health Organizaton (WHO) cukai rokok minimal 75 persen. Dia juga menyayangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sudah lebih dari satu tahun tak kunjung mengesahkan aturan pembatasan rokok melalui PP Nomor 28 tahun 2025

Peserta aksi damai membawa tiga tuntutan utama dalam aksinya. Pertama, menuntut presiden dan para menteri untuk segera mengesahkan serta menerapkan seluruh turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dalam klaster pengendalian zat adiktif, khususnya ketentuan yang selama ini ditolak oleh industri tembakau, seperti standarisasi kemasan dan pembatasan iklan, promosi, serta sponsor rokok.

Kedua, mendesak kenaikan harga cukai rokok yang signifikan sehingga menekan konsumsi rokok akibat harga yang mahal. Ketiga, mendesak pemerintah memastikan independensi penuh kebijakan kesehatan dari pengaruh industri tembakau.

WAKIL Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan akan mengkaji usulan menggunakan cukai tembakau untuk pesangon para pekerja industri rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Nanti kita coba pelajari regulasinya apakah bisa,” kata Afriansyah dalam sesi diskusi di Menara Kadin, di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Afriansyah mengatakan, selama ini pekerja rokok mendapatkan asuransi dari potongan gaji perusahaan. Jika usulan itu dinilai memungkinkan, Afriansyah berencana akan membahasnya dengan Menteri Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia berpendapat penggunaan cukai tembakau sebagai pesangon tidak akan memberatkan pengusaha, pemerintah, dan pekerja. “Jadi cukainya yang diambil itu yang diberikan kepada pekerja untuk lebih meningkatkan jaminan sosial mereka,” kata politikus Demokrat itu.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, target penerimaan kepabeanan dan cukai postur APBN 2026 bertambah dari Rp 334,3 triliun menjadi Rp 336 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya berpendapat bahwa upaya meningkatkan pendapatan cukai tidak harus ditempuh melalui kenaikan tarif.

Purbaya mengumumkan pembatalan kenaikan tarif cukai setelah berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) pada Jumat, 26 September 2025.

Purbaya mengatakan setiap kebijakan akan ada pro dan kontra. Namun, Purbaya mengklaim keputusan tidak menaikkan cukai rokok didasarkan untuk ekonomi dan masyarakat.

Purbaya tidak ingin industri rokok mati. Dia juga tidak mau produk rokok ilegal dari luar dan dalam negeri menguasai pasar Indonesia.

Keputusan itu dikritik oleh Koalisi untuk Pelindungan Masyarakat dari Dampak Produk Tembakau. Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tidak menaikkan cukai rokok pada 2026.

Sebaliknya, dia mendesak bendahara negara itu untuk menaikkan tarif cukai secara signifikan. "Setidaknya 25 persen per tahun, sesuai rekomendasi World Health Organization," katanya dalam konferensi pers di kantor Yayasan Jantung Indonesia, Jakarta pada Selasa, 30 September 2025.

Anastasya Lavenia Yudi dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam tulisan ini

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki niat menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2026, sama halnya dengan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

“Sampai sekarang saya belum berpikir buat menaikkan. Saya pikir sih biarkan saja,” kata Purbaya di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Menurut dia, menahan tarif cukai namun menaikkan harga jual rokok akan memperlebar gap dalam upaya mengatasi rokok ilegal. Sebab, bila harga rokok legal meningkat, bisa jadi masyarakat makin banyak yang memilih untuk membeli rokok ilegal.

“Selisih antara produk yang legal dan ilegal jadi makin besar. Kalau makin besar, akan mendorong barang-barang ilegal,” ujar dia.

Menaikkan harga jual rokok juga dinilai kontradiktif dengan keputusannya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. “(Cukai) nggak naik, tapi harganya naik, kan sama saja,” tutur dia.

Keputusan Purbaya membatalkan kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 disampaikan saat taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, akhir September lalu. “Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” ujarnya.

Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai.

“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah,” ujar Purbaya.

Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

Purbaya menyatakan bakal menyusun kebijakan yang bisa menciptakan keadilan berusaha dan tidak menghilangkan lapangan kerja.