#30 tag 24jam
Ada 10 Juta Penerima PBI BPJS Kesehatan Tak Tepat Sasaran
Kemenkes bahkan mencatat ada kelompok orang terkaya yang menerima program bantuan iuran BPJS Kesehatan. [253] url asal
#bpjs-kesehatan #pbi #budi-gunadi #kementerian-sosial #kementerian-kesehatan
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 13/11/25 18:55
v/37821/
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat masyarakat yang berasal dari kelompok desil 6–10 (golongan mampu) yang termasuk sebagai penerima program bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. “Itu kan desil 10. 10 persen orang terkaya Indonesia ada juga yang dibayarin PBI-nya,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.
Budi mengatakan temuan itu terungkap berkat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia mengatakan selain bisa menyingkap data masyarakat yang tidak berhak menerima program PBI, DTSEN bisa digunakan untuk menghapus orang yang tidak sesuai dengan kriteria. “Itu kan pasti pendapatannya, Rp 100 juta sebulan ke atas,” tutur dia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 10,84 juta jiwa penerima PBI yang tidak tepat sasaran. Dalam kata lain, penerima tersebut merupakan masyarakat kategori desil 6–10. Adapun penerima PBI dari desil 10 (golongan terkaya) tercatat berjumlah 0,56 persen dari proporsi jumlah peserta.
Dalam aturan program, Kementerian Kesehatan menerima data PBI dari Kementerian Sosial. Setelahnya, Kementerian Kesehatan mendaftarkan dan membayarkan iuran penerima sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada BPJS Kesehatan. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 C Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015.
Kementerian Kesehatan mencatat jumlah PBI hingga Juli 2025 mencapai 96,8 juta jiwa atau 34 persen dari populasi penduduk. Adapun pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan melalui DTSEN dilakukan dengan tujuan agar penerimanya tepat sasaran yakni desil 1–5 (golongan tidak mampu).
Budi menyatakan pada Juli 2025, pemerintah telah membayar iuran JKN sebanyak 145,9 juta jiwa atau setara dengan 51 persen populasi penduduk.
Organisasi Sipil Soroti Intervensi Industri Rokok di Pengendalian Tembakau
Mereka menyoroti intervensi oleh industri rokok yang bermain di belakang layar dengan pembuat kebijakan demi meraup keuntungan. [418] url asal
#industri-rokok #pengendalian-tembakau #rokok #kementerian-kesehatan #cukai-rokok
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 12/11/25 16:45
v/36581/
Centre for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai kebijakan pengendalian tembakau terus dilemahkan oleh industri rokok. Padahal kepentingan industri rokok itu bertentangan dengan kepentingan negara untuk melindungi kesehatan publik.
“Peringatan Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi, sejauh mana negara berpihak pada kesehatan rakyatnya. Namun sayangnya, kebijakan pengendalian tembakau terus dilemahkan industri rokok," ujar Project Lead for Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia saat melakukan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional di silang Monas, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Bela menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan sekaligus bentuk kritik moral terhadap pemerintah, bahwa arah kebijakan pengendalian tembakau saat ini perlu dibenahi secepat mungkin.
Selain CISDI, sejumlah perwakilan organisasi dan lembaga masyarakat turut serta dalam aksi damai tersebut. Mereka menyoroti intervensi oleh industri tembakau yang bermain di belakang layar dengan pembuat kebijakan demi meraup keuntungan. Intevensi ini disebut membuat lemahnya pengendalian dan perlindungan produk tembakau, serta menjadi ancaman berbahaya bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada 2018 dan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, tercatat adanya peningkatan signifikan pada populasi perokok anak, dari 4,1 juta pada 2018 menjadi 5,9 juta perokok anak pada 2023.
“Kementerian Kesehatan seharusnya menunjukkan komitmen nyata agar kebijakan cukai rokok dan turunan PP Kesehatan tetap berpihak pada kesehatan masyarakat," kata Bela.
Sementara di Kementerian Keuangan, Bela mengatakan komitmen ini mundur dengan batalnya kenaikan cukai rokok di pemerintahan Prabowo-Gibran. Padahal, kata dia, harga rokok yang diatur dengan cukai adalah instrumen paling efektif untuk menekan konsumsi rokok dan melindungi generasi muda.
Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi mengatakan cukai rokok di Indonesia masih termasuk yang paling rendah di dunia dengan besaran 57 persen. “Secara normatif memang 57 persen, tapi itu pun belum pernah tercapai. Angka 57 persen itu tidak terbukti secara empirik maupun secara regulasi," kata dia.
Tulus mengatakan menurut standar World Health Organizaton (WHO) cukai rokok minimal 75 persen. Dia juga menyayangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sudah lebih dari satu tahun tak kunjung mengesahkan aturan pembatasan rokok melalui PP Nomor 28 tahun 2025
Peserta aksi damai membawa tiga tuntutan utama dalam aksinya. Pertama, menuntut presiden dan para menteri untuk segera mengesahkan serta menerapkan seluruh turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dalam klaster pengendalian zat adiktif, khususnya ketentuan yang selama ini ditolak oleh industri tembakau, seperti standarisasi kemasan dan pembatasan iklan, promosi, serta sponsor rokok.
Kedua, mendesak kenaikan harga cukai rokok yang signifikan sehingga menekan konsumsi rokok akibat harga yang mahal. Ketiga, mendesak pemerintah memastikan independensi penuh kebijakan kesehatan dari pengaruh industri tembakau.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)