Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan SPBU swasta seperti Shell, Vivo dan BP-AKR untuk mulai membeli solar dari kilang Pertamina. Hal ini seiring dengan upaya penghentian impor solar tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan dalam rangka kemandirian energi nasional, perusahaan SPBU swasta harus segera memulai negosiasi dengan Pertamina.

"Kami bulan Desember kemarin sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina," kata Laode kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Pasalnya, pemerintah tidak lagi memperpanjang izin kuota impor solar, khususnya CN48 mulai Maret 2026. Oleh karena itu, SPBU swasta yang membutuhkan produk tersebut dapat menyerap produksi solar dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

"Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional lantaran diproyeksi mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah pun akan menyetop impor BBM jenis solar pada tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan dan implementasi mandatory biodiesel 40% (B40), produksi solar dalam negeri mengalami surplus.

"Tahun ini, atas perintah Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kita tidak ada lagi impor solar," ujar Bahlil dalam agenda peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Adapun, proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260.000 barel per hari (bpd) menjadi 360.000 bpd setara Euro V.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kebutuhan solar Indonesia adalah sebesar 39,8 juta kiloliter (kl) per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 15,9 juta kl per tahun sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun.

Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses pembangunan Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan penuh drama. Dia menyebut ada pihak yang tidak ingin proyek itu berhasil.

Hal tersebut Bahlil sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian RDMP Balikpapan di Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Mulanya, Bahlil mengatakan bahwa peresmian RDMP Balikpapan seharusnya dilakukan pada Mei 2024. Namun, peresmian itu baru bisa terealisasi saat ini la taran terdapat beberapa hambatan.

"Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, banyak dramanya. Saya harus jujur katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi tahun awal bulan, awal Mei 2024," kata Bahlil.

Dia mengatakan hambatan pembangunan itu seperti peristiwa kebakaran. Namun, Bahlil mengkritisi apakah peristiwa itu terjadi karena kecelakaan atau unsur kesengajaan.

"Tapi ini, Pak, terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain," ucap Bahlil.

Oleh karena itu, pihaknya pun melakukan investigasi pada Agustus 2024. Bahlil tak merinci apa hasil dari investigasi itu.

Dia hanya menegaskan bahwa hasil investigasi mengungkapkan indikasi yang tak wajar. Bahlil mengeklaim, ada pihak yang tak rela RI swasembada migas dan setop impor.

"Ternyata barang ini, Pak, ada udang dibalik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi. [Mereka ingin RI] agar impor terus, impor terus, impor terus," jelas Bahlil.

RDMP Balikpapan sendiri merupakan proyek yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp123 triliun itu mampu meningkatkan produksi minyak dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut bahwa impor BBM khususnya solar bakal di-setop seiring dengan beroperasinya RDMP Balikpapan.

Dia menuturkan, RDMP Balikpapan mampu memproduksi solar dengan volume yang tinggi. Hal tersebut pun membuat RI surplus produksi solar dalam negeri yang diperkirakan mencapai 4 juta kiloliter (kl) tahun ini.

Selain RDMP, penghentian impor solar juga seiring dengan implementasi biodiesel B40 yang bakal ditingkatkan menjadi B50 pada semester II/2026 ini.

"Tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang [RDMP Balikpapan] sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor [solar]," ucapnya.

Bahlil juga mengatakan impor solar juga dihentikan untuk badan usaha (BU) SPBU swasta. Dengan kata lain, SPBU swasta wajib membeli solar produksi dalam negeri atau dari Pertamina.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan cepat atau lambat SPBU swasta juga harus membeli bensin produksi dalam negeri lewat Pertamina.

Dia menuturkan, RDMP Balikpapan kelak bakal memproduksi BBM jenis gasoline atau bensin dengan kualitas terbaik. Dia pun mengklaim hasil olahan RDMP Balikpapan bisa dibeli oleh SPBU swasta.

"Dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi. Supaya badan-badan usaha [SPBU] swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa konsumsi BBM besutan dalam negeri menjadi keniscayaan. Sebab, segala sumber daya alam di dalam negeri harus dinikmati masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

"Ini perintah konstitusi, Perintah Pasal 33 [UUD 1045] adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat juta orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis penerapan biodiesel 40% atau B40 dan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri akan signifikan memangkas impor solar pada 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan capaian 2025, pihaknya optimistis pemerintah bisa mencanangkan target ambisius yakni menghentikan impor solar sepenuhnya pada tahun ini.

Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua setelah hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada tahun lalu.

Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Tidak hanya itu, program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Bahlil menambahkan, optimisme bebas impor Solar pada 2026, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," pungkasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana insentif biodiesel B40 untuk 2026 bakal ditetapkan pada level sekitar Rp51 triliun. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, angka itu masih mirip dengan dana alokasi B40 pada 2025.

Pasalnya, alokasi biodiesel tahun ini ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter (kl), tak terpaut jauh dari alokasi 2025 yakni sebesar 15,6 juta kl. Kendati demikian, dana insentif 2026 secara resmi baru akan diputuskan oleh komite pengarah (komrah) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada pekan depan.

"Karena kan naiknya cuma sedikit, jadi proyeksi solar yang dikeluarkan oleh BPH Migas sama dirjen migas ditetapkan. Nah, itu cuma beda sedikit sama tahun lalu, hampir sama lah, hampir sama itu. Jadi kemungkinan duitnya juga sama lah, ya naik dikit lah,” kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Eniya menuturkan, alokasi B40 pada 2026 untuk sektor public service obligation (PSO) ditetapkan sebesar 7,45 juta kl, sementara alokasi non-PSO ditetapkan sebesar 8,19 juta kl.

Hal tersebut ditetapkan gegara realisasi non-PSO pada 2025 lebih tinggi yakni sekitar 7,4 juta kl, sementara realisasi PSO mencapai 6,8 juta kl sepanjang tahun lalu. “Jadi PSO-nya itu lebih rendah daripada non-PSO. Jadi non-PSO-nya cukup tinggi,” kata Eniya.

Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional dengan peningkatan nilai tambah minyak kelapa sawit (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun.

Selanjutnya, terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia mencapai nihil impor bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar mulai 2026. Target tersebut dipasang seiring rencana beroperasinya penuh proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sebagai penopang utama pasokan Solar nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana kebijakan larangan impor solar tahun depan akan bergantung pada kesiapan operasional kilang dari Pertamina.

Adapun, pihaknya telah memproyeksi operasionalRefinery Development Master Plan(RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional akan membuat Indonesia kelebihan pasokan tahun depan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kehadiran RDMP Balikpapan akan memicu surplus pasokan solar hingga 3-4 juga setelah produksi dimulai tahun ini.

“Agenda kami 2026 itu nggak ada impor solar lagi, tetapi tergantung dari Pak Simon [Direktur Utama PT Pertamina (Persero)] ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Apabila Pertamina sanggup pada Maret 2026, maka Januari-Februari impor solar akan mulai dikurangi bertahap hingga akhirnya dipangkas total.

Pihaknya menegaskan masih memperhitungkan kebutuhan solar dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika masih diperlukan untuk impor maka tetap dibuka sesuai kebutuhan.

“Mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise, tapi itu pun lagi saya exercise ya. Kalau katakanlah Januari, Februari pun nggak perlu impor, ya nggak usah. Ngapain impor,” tegasnya.

Bahlil juga menyebut kilang di Indonesia tersebut akan diupayakan untuk sesuai dengan standar kualitas kendaraan. Adapun, latangan impor solar ini berlaku juga bagi SPBU swasta.

Sebelumnya, ESDM telah memastikan SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo wajib membeli solar produksi dalam negeri atau PT Pertamina (Persero) mulai April 2025.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, pemerintah bakal menyetop impor solar mulai 2026. Hal ini tak lepas dari kondisi surplus produksi solar dalam negeri.

Kelebihan solar juga seiring dengan beroperasinyaRefinery Development Master Plan(RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Laode mengatakan, kebijakan setop impor solar juga berlaku untuk badan usaha (BU) SPBU swasta.

Menurutnya, SPBU swasta harus membeli solar dari Pertamina mulai April 2026. Sebab, RDMP Balikpapan membutuhkan fase persiapan produksi solar selama tiga bulan terhitung sejak saat ini.

"Secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah stok cukup untuk seluruhnya termasuk [SPBU] swasta, April semua kami setop," ucap Laode, beberapa waktu lalu.

Laode mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada BU swasta yang mewajibkan mereka segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi solar dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan kabar baik terkait ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, mulai tahun 2026, Indonesia dipastikan tidak akan lagi mengimpor solar (minyak diesel) karena produksi dalam negeri telah melampaui kebutuhan konsumsi.

Bahlil menyebut, Indonesia diprediksi mengalami surplus solar hingga 4 juta kiloliter (KL). Surplus ini didorong oleh beroperasinya proyek pengembangan kilang (RDMP) Balikpapan.

"Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar. Maka kita bisa juga umumkan. Itu kita sudah surplus untuk solar," ujar Bahlil dalam laporannya kepada Presiden di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Konversi Surplus Solar untuk Produksi Avtur

Langkah strategis pun disiapkan pemerintah untuk memanfaatkan surplus solar tersebut. Bahlil menjelaskan, kelebihan solar sebanyak kurang lebih 4 juta ton itu akan dikonversi untuk memproduksi bahan bakar pesawat atau avtur.

"Mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup. Kita lagi berpikir, kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk avtur," paparnya.

Dengan rencana konversi ini, Bahlil optimis pada tahun 2026, Indonesia akan mencapai swasembada untuk solar dan juga mulai mampu memproduksi avtur secara mandiri.

"Sehingga di 2026, insyaallah solar kita sudah clear, avtur-nya juga bisa kita produksi dalam negeri," tegasnya.

Tantangan Bensin dan Dorongan Etanol

Meskipun solar menunjukkan kemajuan signifikan, Bahlil mengakui bahwa sektor bensin masih menghadapi tantangan. Indonesia hingga kini masih harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bensin domestik.

Untuk mengatasi impor bensin, Bahlil menyarankan percepatan program etanol sebagai solusi jangka panjang.

"Sementara untuk bensin, kita masih tetap impor. Dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027," tutup Bahlil.

Program etanol ini diharapkan dapat menjadi alternatif bauran energi yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan impor bensin dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai merealisasikan target penghentian impor solar pada tahun ini dan mengarahkan SPBU swasta untuk menyerap pasokan dari PT Pertamina (Persero).

Meski demikian, kebijakan itu memunculkan kekhawatiran akan melemahnya persaingan usaha dan meningkatnya ketergantungan pasokan pada satu pemain dominan.