Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan sebanyak 11.542 penindakan terhadap peredaran barang ilegal sepanjang periode Januari-Mei 2026.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengungkapkan nilai dari penindakan barang-barang ilegal tersebut mencapai Rp7,71 triliun.

"DJBC juga terus memperkuat fungsi pengawasan melalui sinergi antarinstansi guna melindungi masyarakat, mendukung penerimaan negara, serta menjaga iklim usaha yang sehat. Hingga Mei 2026, DJBC telah melakukan 11.542 penindakan dengan total (nilai) barang sebesar Rp7,71 triliun," kata Djaka.

Ia merinci DJBC Kemenkeu telah melakukan sebanyak 6.880 penindakan hingga Mei 2026 pada sektor rokok ilegal, dengan total sebesar 865 juta batang.

"Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2025 terdapat ataupun tercatat sebanyak 20.537 penindakan dengan jumlah sebesar 1,4 miliar batang," ujar dia.

Lebih lanjut, pada sektor ekspor, jumlah penindakan yang dilakukan oleh DJBC Kemenkeu hingga Mei 2026 mencapai 234 kasus, dengan nilai ekspor yang diamankan senilai Rp1,14 triliun.

Sementara itu, untuk sektor impor, hingga Mei 2026 tercatat telah dilakukan sebanyak 4.093 penindakan dengan nilai barang sebesar Rp5,15 triliun.

Untuk penindakan narkotika hingga Mei 2026, Djaka mengatakan DJBC Kemenkeu telah mengamankan 3,81 ton barang bukti.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya," kata Djaka.

Di sisi lain, guna mendukung berbagai program dan kinerja positif, DJBC mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Adapun rinciannya adalah untuk mendukung program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Lebih lanjut, untuk mendukung program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang diduga berasal dari pabrikan di Jawa Timur dengan jenama "SS Special". Penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar dari sektor cukai dan perpajakan hasil tembakau.

"Saat ini perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bea Cukai bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pelaku berinisial PY telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Djaka menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta. Setelah dilakukan analisis dan pendalaman, Bea Cukai Jakarta bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta pada awal Juni 2026.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.000.800 batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan truk. Seluruh barang kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan tersangka PY, rokok ilegal tersebut dikirim atas perintah seseorang berinisial HH yang diduga bertindak sebagai pengendali barang di Pamekasan, Jawa Timur. Barang itu rencananya dikirim ke sebuah gudang di kawasan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan kasus bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dari hasil penggeledahan gudang tersebut, petugas kembali menemukan 944.000 batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang diduga milik seseorang berinisial AS.

Menurut Djaka, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemilik barang dan produsen rokok ilegal di Jawa Timur. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara.

"Bea Cukai menghimbau kepada produsen-produsen yang masih tetap memproduksi rokok ilegal, kami tidak akan tinggal diam. Ini merupakan amanat bagi Bea Cukai untuk mengawal penerimaan negara," ujar Djaka.

Secara keseluruhan, nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp13,28 miliar. Adapun potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar, terdiri atas potensi cukai Rp6,67 miliar, pajak rokok Rp667,28 juta, serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,32 miliar.

PONTIANAK - Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) menggagalkan upaya penyelundupan 58,3 ton rotan ilegal yang diduga akan dikirim ke China. Penindakan ini merupakan bentuk transparansi kepada publik serta wujud komitmen Bea dan Cukai dalam pengawasan ekspor.

“Penindakan dilakukan terhadap empat kontainer berisi rotan yang pemberitahuan ekspornya tidak sesuai ketentuan kepabeanan,” kata Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Muhamad Lukman, saat konferensi pers Penindakan Ekspor Rotan Ilegal di Pelabuhan Dwikora, Kota Pontianak, Rabu (21/1/2026). Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Nggak Ada!

Total terdapat 58,3 ton rotan dengan perkiraan nilai mencapai Rp2,9 miliar. Rotan tersebut diduga akan diekspor keChina tanpa memenuhi persyaratan ekspor yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan negara dan mengganggu tata niaga komoditas strategis.

Kasus ini terungkap berkat kegiatan pengawasan dan analisis risiko yang dilakukan petugas Bea Cukai di kawasan pelabuhan. Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kontainer menunjukkan adanya pelanggaran kepabeanan yang kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Lebih lanjut, Lukman menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan ekspor, melindungi sumber daya alam nasional, serta menindak tegas setiap pelanggaran. Upaya ini juga dilakukan melalui penguatan sinergi dengan instansi penegak hukum guna menciptakan tata niaga ekspor yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay menegaskan komitmen pemerintah memberantas peredaran minuman beralkohol illegal di daerah itu.

Pernyataan itu disampaikan Mailangkay menanggapi keberhasilan aparat gabungan Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kodaeral VIII, dan KSOP Manado mengamankan minuman beralkohol ilegal, sebanyak 1 ton di Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara, pada 30 November 2025.

Saat itu, apparat gabungan berhasil mengamankan 1.003,5 liter cap tikus ilegal yang hendak diedarkan tanpa izin resmi melalui Pelabuhan Calaca. Cap tikus ilegal yang disita tergolong minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan C dengan kadar alkohol di atas 20%, dan tidak dilekati pita cukai serta tidak memiliki izin edar.

Akibat pelanggaran itu, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp104,38 juta, dari pungutan cukai yang seharusnya diterima.

“Sangat mendukung, ketegasan aparat memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal. Bagi kami, peredaran minuman tanpa pita cukai bukan hanya mematikan industri resmi, tapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai. Ini menjadi pukulan tegas bagi sindikat penyelundup minuman beralkohol,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Mailangkay mengatakan, pemberantasan minuman beralkohol ilegal di Sulawesi Utara dilakukan melalui operasi gabungan, yang terdiri atas TNI, Polisi, Satpol PP, Bea Cukai untuk menyita miras ilegal seperti cap tikus dan lainnya.

Penangkapan ini merupakan bagian dari dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sulawesi Utara Yulianus Selvanus, dalam memberantas berbagai jenis peredaran liar minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di berbagai daerah di Tanah Air, khususnya di Sulawesi Utara.

“Peredaran minuman beralkohol sangat meresahkan ketertiban umum dan jelas, mengganggu kesehatan. Pemerintah menindak penjualnya melalui Tindak Pidana Ringan atau pidana sesuai Perda dan KUHP, dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat, terutama generasi muda, melalui penegakan aturan dan edukasi berkelanjutan,” katanya.

Disebutkan, minuman beralkohol ilegal sering diproduksi tanpa pengawasan, sehingga berisiko menyebabkan keracunan dan kecelakaan. Selain itu, negara kehilangan potensi penerimaan cukai, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

“Hal-hal seperti ini sangat merusak persepsi masyarakat terhadap minuman beralkohol pada umumnya, termasuk produk legal. Jika pasar legal terus digerus oleh produk-produk ilegal, tentu sebagai produsen resmi akan enggan berekspansi karena risiko bisnisnya terlalu besar dan return menjadi tidak optimal,” ujarnya.

Seperti diketahui data Bea Cukai RI menyatakan, sepanjang Januari–November 2025, total penyitaan MMEA ilegal di Indonesia mencapai Rp71,41 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp37,64 miliar.

Penyelundupan minuman berkadar alkohol berdampak negatif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam bentuk kerugian pendapatan negara, persaingan usaha yang sehat, dan penurunan produktivitas tenaga kerja.

“Kami berterima kasih, tim gabungan berhasil menyelamatkan potensi kehilangan bea cukai, pajak, bea masuk, PPN, dan PPh,” ucap Mailangkay.

Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan baju ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis, menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang.

Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.

“Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambahnya.

Nirwala menyatakan keputusan tindak lanjut terhadap sitaan barang ilegal merupakan wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. Barang akan dimusnahkan bila dianggap merusak industri.

“Setelah menjadi barang milik negara, itu terserah pemerintah,” tuturnya.

Penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan barang ilegal dilakukan oleh Bea Cukai pada awal Desember 2025.

Rinciannya, operasi penindakan terhadap tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, dilakukan pada Rabu (10/12). Sedangkan dua truk bermuatan balpres ditindak di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu (3/12).

Untuk kontainer, sebanyak dua kontainer membawa produk garmen ilegal dan 1 kontainer lainnya berisi mesin.

Ketiga kontainer ini diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk truk, pemeriksaan dilakukan terhadap truk dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU.

Pemeriksaan awal menunjukkan kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Atas dua penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyetop impor balpres dan memberantas pakaian bekas ilegal mulai memunculkan optimisme baru di kalangan pelaku usaha fesyen. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyebut langkah tegas tersebut berpotensi menghidupkan kembali berbagai sektor bisnis yang selama ini tertutup oleh banjir barang bekas impor murah.

"HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen," ujar Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Purbaya sebelumnya menegaskan akan memasukkan importir balpres ke daftar hitam sebagai upaya memutus praktik thrifting ilegal dari hulunya. "Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang-barang lagi," tegas Purbaya beberapa waktu lalu.

Di tengah penindakan itu, dunia usaha justru melihat peluang baru bermunculan. Menurut Anggawira, hilangnya dominasi barang bekas impor membuka ruang besar bagi industri garmen lokal untuk bernafas lebih lega. Produsen kaos, kemeja, celana, jaket hingga sweater yang selama bertahun-tahun kalah bersaing dengan pakaian bekas murah kini dinilai punya kesempatan untuk masuk kembali ke pasar.

"Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak," kata Anggawira.

Tak hanya sektor hulu, geliat juga terlihat pada industri distro dan clothing line anak muda. Komunitas street wear yang dulunya beralih ke thrifting karena harga miring kini diperkirakan akan kembali mengandalkan produk lokal. Hal ini memicu kepercayaan baru bagi pelaku kreatif, dari perancang desain hingga brand berbasis komunitas yang perlahan dapat meningkatkan produksi.

Di sisi produksi, industri konveksi dan sablon yang selama ini menjadi tulang punggung UMKM fesyen, termasuk menjadi bisnis yang paling diuntungkan ketika thrifting diberantas.

Efek domino dari kebijakan ini juga menyasar sektor fashion Nusantara, termasuk batik kasual dan modest fashion. Produk dalam negeri yang sebelumnya sulit bersaing dalam hal harga mulai mendapat tempat karena pasar tak lagi dibanjiri barang bekas impor.

Peluang lain juga muncul dari sektor pakaian custom dan merchandise komunitas, mulai dari musik, otomotif, kampus, hingga ekosistem startup. Ketika pasar kembali menilai produk lokal sebagai pilihan utama, permintaan untuk produksi khusus dan edisi terbatas diperkirakan meningkat pesat.

Anggawira menilai momentum ini harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik yang kuat.

"HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kosmetik nasional tengah menghadapi sejumlah tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan pasar dan kemajuan teknologi digital. Salah satu masalah utama yang kini mencuat adalah maraknya peredaran kosmetik ilegal dan produk palsu, terutama melalui platform e-commerce yang kian berkembang pesat.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Yanne Sukmadewi mengungkapkan, kemudahan akses perdagangan daring justru membuka celah masuknya produk kosmetik ilegal dari luar negeri.

Padahal berdasarkan paparan Yanne, nilai pendapatan industri kosmetik Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp151 triliun, dengan pertumbuhan pasar rata-rata 4,4% per tahun (CAGR 2023-2028).

"Salah satu tantangan adanya kosmetik ilegal dan palsu, ketika e-commerce makin maju, ternyata masuk produk dari luar negeri yang ilegal," ujar Yanne dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Kamis (13/11/2025).

Karenanya pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk impor ilegal yang kini semakin marak di pasar domestik. Ia menyebut, sebagian besar produk tersebut diketahui berasal dari luar negeri, khususnya China, yang menawarkan harga sangat murah hingga berpotensi mengancam industri lokal.

"Pemerintah perlu tindak tegas peredaran produk ilegal di pasar yang kemungkinan produksi di LN, kalau dari bu dirjen di-address dari China, karena impor murah masalah serius bisa matikan pasar dalam negeri," katanya.

Perkosmi bersama lembaga pemerintah terus berupaya menekan peredaran produk ilegal tersebut. Yanne menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan BPOM dan Bea Cukai, membentuk satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti temuan produk kosmetik ilegal di pasar.

"Kami sinergi dengan BPOM, Bea Cukai untuk menindaklanjuti produk ilegal, kami melalui buat task force dengan Deputi IV BPOM yakni Direktur Cegah Tangkal," jelasnya.

Meski begitu, proses penegakan hukum masih berlangsung dan belum banyak informasi yang dapat disampaikan ke publik.

"[Sudah ada yang ditangkap?] Kami dengar ada yang sedang diproses, tapi belum dapat info lebih lanjut," ujar Yanne.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti besarnya potensi ekonomi dari industri kosmetik nasional. Ia menilai, persoalan produk ilegal perlu menjadi perhatian serius karena bisa menggerus pasar dalam negeri dan merugikan pelaku usaha lokal.

"Soal ilegal itu perlu kejar, kosmetik ini bukan bisnis kecil, tapi besar. Kalau datang ke majelis taklim omonginnya skin care, makin besar pasarnya di sini, makin banyak disedot uangnya dibawa ke luar negeri. Tolong dikejar, kalau perlu demo di Kapolda, kalau perlu ajak anggota DPR ini untuk melindungi, kita kerjasama," tegas Saleh.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan pakaian bekas impor banyak berasal dari China. Hal ini diungkapnya setelah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewo.

"Setahu saya kebanyakan dari China," kata Budi Santoso saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (7/11/2025).

Pria yang akrab disapa Busan itu mengaku telah bertemu beberapa kali dengan Menkeu Purbaya dan membahas perihal masalah impor pakaian bekas.

"Saya seneng kalau seperti Pak Purbaya. Saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya Jadi, seneng kalau di Kemenkeu (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan luar. Saya juga beberapa kali bertemu beliau, dan kita obrolin mengenai impor barang-barang bekas, itu sih bagus menurut saya," tuturnya.

Foto: Sentra pakaian thrifting atau impor bekas di Jakarta tak hanya ditemui di kawasan Pasar Senen saja, tetapi juga ada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang terpantau pada Senin (27/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Sentra pakaian thrifting atau impor bekas di Jakarta tak hanya ditemui di kawasan Pasar Senen saja, tetapi juga ada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang terpantau pada Senin (27/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Busan menegaskan bahwa impor baju bekas telah lama dilarang oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

"Kalau misalnya pakaian-pakaian bekas, kan sudah dilarang dari dulu. Ya berarti kalau ada yang masuk ya ilegal. Terus, kita kan juga terus melakukan pengawasan," lanjutnya.

Sebelumnya berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (24/10/2025), banyak pakaian impor yang dijual berasal dari Jepang dan Korea Selatan.

Namun, pengakuan dari Mendag Budi Santoso, pakaian bekas juga banyak dari China. Hal ini menandakan bahwa pakaian impor bekas yang ada di Indonesia berasal dari China, Jepang, dan Korea Selatan.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penindakan terhadap praktik impor ilegal bakal difokuskan pada arus barang masuk di pelabuhan dan tidak menindak penjualan di pasar.

“Saya nggak akan ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan saja. Nanti kalau suplai berkurang kan otomatis (barang ilegalnya) itu berkurang,” kata Purbaya di Jakarta, Senin.

Seiring dengan makin sedikitnya barang ilegal yang beredar, lanjut Purbaya, konsumen secara perlahan akan beralih mencari produk lainnya. Dia yakin cara ini efektif untuk mengentaskan peredaran barang impor ilegal, khususnya pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal.

Lebih lanjut, Purbaya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan lantaran penindakannya masih di area Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi di bawah naungannya.

Bendahara negara juga mengaku tidak menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga sejauh ini, mengingat penindakan dilakukan terhadap barang yang seharusnya tidak berada di aktivitas perekonomian.

Kendati begitu, Purbaya tak menutup ruang penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan.

“Itu kan ilegal. Eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kami perketat peraturan yang katanya ada kelemahan hukum, tapi bisa kami akali deh di lapangan seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bakal menerapkan sanksi berupa denda terhadap importir balpres ilegal.

Purbaya menilai langkah yang diambil dalam menindak importir ilegal selama ini tidak menguntungkan negara. Maka, dia mencari cara agar penindakan aktivitas ilegal itu bisa memberikan keuntungan.

Purbaya pun menyebut telah memiliki daftar pemain dalam aktivitas impor balpres ilegal. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bakal memblokir pemain-pemain tersebut agar tidak lagi bisa mengakses aktivitas impor.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Merespons itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berharap langkah yang diambil Purbaya dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Menurutnya, langkah yang terpenting untuk saat ini adalah menutup pintu masuk barang-barang impor yang membahayakan UMKM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Menteri Keuangan (Meneku) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak tegas para pelaku penyelundupan baju bekas alias balpres dan mafia impor mendapat dukungan penuh dari kalangan industri tekstil. Para pengusaha menilai langkah tersebut sudah lama ditunggu, dan kini mereka menanti pembuktian di lapangan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menegaskan, pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Purbaya. Ia bahkan mendorong agar penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat segera dijalankan.

"Kita dukung Pak Purbaya. Malah kita dorong beliau untuk segera seret pelakunya yang sudah ada di daftar nama yang beliau pegang itu," ujar Danang kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).

Dia menilai Purbaya bukan tipe pejabat yang mencari popularitas semata, sehingga publik menanti bukti nyata dari pernyataannya.

"Saya kira Pak Purbaya bukan pejabat baru yang suka banyak bicara demi popularitas. Saya menunggu tindakan ke ranah hukum dari data temuan beliau itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta juga menyambut positif langkah tegas yang akan diambil Purbaya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan harus menjadi langkah awal sebelum memperbaiki sistem kepabeanan yang selama ini rentan disalahgunakan.

"Ini langkah yang sangat baik, yang kami tunggu bertahun-tahun. Setelah langkah penegakan hukum bisa dilanjutkan dengan perbaikan prosedur kepabeanan," kata Redma dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan atau mafia barang ilegal, termasuk komoditas rokok, tekstil, dan baja. Ia menyebut telah memegang daftar nama-nama pelaku yang terlibat dan hanya menunggu proses hukum untuk penindakan.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Purbaya untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sebagai bagian dari upaya itu, Purbaya juga telah membuka kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" melalui WhatsApp untuk menampung laporan terkait pajak dan bea cukai.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak akan memberikan ampun bagi pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dia memastikan akan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda.

Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, kemarin (22/10/2025).

Hal ini membuatnya geram. Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.

"Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga

Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.

"Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi," ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalia ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," kata Purbaya.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]