Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.