Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyita pakaian bekas impor ilegal atau balpres senilai Rp53,9 miliar di Jakarta dan Kalimantan Barat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kasus pertama terjadi terhadap 43 kontainer yang berisi pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara, kasus kedua terjadi di sejumlah gudang di Kalimantan Barat yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres dalam jumlah besar.

Ia menyampaikan penindakan barang impor ilegal terus dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberantasan barang ilegal meski tidak selalu terekspose ke publik.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merupakan negara pelaku usaha yang patuh dan masyarakat. Sebetulnya laporannya setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Purbaya menjelaskan penindakan kontainer berisi balpres bermula dari informasi yang diterima Bea Cukai pada Rabu (17/6) lalu.

Informasi tersebut menyebut soal dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal menggunakan KM Eden Mas dengan rute Pelabuhan Dwikora di Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pendalaman, kapal tersebut mengangkut total 268 peti kemas yang di antaranya sebanyak 222 peti kemas kosong.

Sementara itu, 46 peti kemas lainnya disebut memuat mie instan, kargo umum, dan barang pindahan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut ternyata 43 peti kemas di antaranya justru mengangkut baju bekas impor ilegal.

"Hingga tanggal 22 Juni 2026 pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ballpress berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 ball dengan nilai ekonomi sekitar Rp 37,5 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan jalur masuk barang-barang ilegal tersebut diduga melalui wilayah perbatasan Kalimantan dengan negara tetangga.

Barang tersebut dikumpulkan di kawasan perbatasan sebelum secara bertahap didistribusikan ke wilayah Indonesia. Adapun asal barang diduga berasal dari berbagai negara, seperti China, Korea, dan negara lainnya.

Menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC, tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan informasi kepada Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat untuk melakukan pendalaman terkait asal-usul barang yang diduga merupakan pakaian bekas impor.

Pada Kamis (18/6) lalu, tim gabungan melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap titik muat serta lokasi yang diduga menjadi gudang penimbunan barang di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Kemudian, tim gabungan bergerak ke gudang timbun yang berlokasi di komplek pergudangan Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan hasil pendalaman tersebut pada hari setelahnya. Mereka menemukan empat truk yang sedang membongkar 264 ballpress pakaian bekas impor ilegal.

Selanjutnya, pada Minggu (21/6), pengembangan lebih lanjut dilaksanakan dengan pemeriksaan dan penyegelan sebuah gudang di wilayah Mempawah yang berisi 2.060 balpres pakaian bekas ilegal guna kepentingan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 balpres pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa proses hukum tidak akan berhenti pada penyitaan barang. DJBC saat ini masih menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, hingga distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

"Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut," pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan terhadap arus barang impor dengan mengamankan puluhan kontainer yang diduga memuat pakaian bekas ilegal atau balepress.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hingga 22 Juni 2026, aparat telah mengamankan 43 kontainer yang terindikasi membawa pakaian bekas impor dalam dua rangkaian penindakan di wilayah Jakarta dan Kalimantan Barat.

“Dari pemeriksaan terhadap 19 kontainer, ditemukan sekitar 2.067 bale berisi pakaian bekas, aksesori pakaian, dan tas bekas. Secara keseluruhan, muatan dari 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.

Penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman balepress menggunakan kapal KM Eden Mas dengan rute Pontianak–Tanjung Priok.

Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, petugas melakukan pemindaian terhadap 46 kontainer yang dicurigai membawa barang ilegal. Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bersama Bea Cukai Tanjung Priok.

Hasil temuan tersebut kemudian dikembangkan ke wilayah Kalimantan Barat. Dalam operasi lanjutan yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026, tim gabungan melakukan penggerebekan di dua gudang yang berada di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Dari lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan sekitar 2.060 bale pakaian bekas ilegal dengan estimasi nilai mencapai Rp16,48 miliar.

Purbaya menegaskan langkah pemerintah tidak berhenti pada penyitaan barang semata. Saat ini proses pendalaman masih berlangsung untuk mengungkap pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari pemasukan, penyimpanan hingga peredaran barang.

Pemerintah juga akan menelusuri pemilik gudang di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan puluhan kontainer yang diamankan di Jakarta. Meski tidak menghitung potensi kehilangan penerimaan negara dari sisi bea masuk maupun pajak impor, pemerintah menegaskan bahwa pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang masuk ke Indonesia sesuai regulasi perdagangan yang berlaku.

Selain aspek legal, peredaran pakaian bekas impor ilegal juga dinilai berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari gangguan terhadap industri tekstil nasional hingga potensi risiko kesehatan akibat kontaminasi bakteri atau virus pada barang yang beredar.

Pemerintah memastikan pengawasan di jalur masuk barang akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlangsungan industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar bagi produk-produk pakaian hasil produksi dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 43 kontainer terindikasi berisi penyelundupan pakaian bekas (balpres).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, menyebut penyelundupan itu terdiri atas dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Selatan.

“Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bale berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balepress menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak-Tanjung Priok.

Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindaian oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok.

Selanjutnya, informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat.

Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19-21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan menegah dan mengamankan 2.060 bale pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar.

Purbaya mengatakan penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai terus melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut.

Pemerintah, katanya pula, akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Kemenkeu tidak menghitung potensi kerugian dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.

Namun, peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan berbagai kerugian immaterial, seperti mengganggu citra bangsa dan penyebaran penyakit dari bakteri atau virus yang melekat pada pakaian bekas.

“Di sisi lain, praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlangsungan industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar bagi produk-produk pakaian hasil produksi dalam negeri,” ujarnya.

Purbaya memastikan bakal terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan.

"Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi.

Sejumlah penindakan besar tercatat dilakukan pada Agustus 2022 di Karawang, dengan penyitaan 750 bal pakaian bekas berkisar Rp8,5 miliar. Selanjutnya, pada Maret 2023 di Cikarang, Jawa Barat, petugas menyita sekitar 7.000 bal pakaian bekas dengan nilai diperkirakan mencapai Rp80 miliar.

Pada periode yang sama, penindakan juga dilakukan di berbagai daerah lain. Di Pekanbaru, Riau, Kemendag menyita 730 bal pada Maret 2023. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan 824 bal pakaian bekas. Selanjutnya, pada Mei 2023, Kemendag menyita 112 bal di Minahasa, Sulawesi Utara.

Selain itu, pada April 2023 di Batam, aparat menyita sekitar 112,95 ton pakaian bekas dengan nilai sekitar Rp17,35 miliar. Penindakan juga dilakukan di Cikarang dengan penyitaan 200 bal bernilai Rp1 miliar.

Memasuki 2025, Kemendag mencatat penyitaan 463 koli pakaian bekas di Surabaya pada Januari, serta 1.200 koli di Pelabuhan Patimban, Subang, dengan total nilai mencapai Rp14,6 miliar.

Penindakan terbesar dilakukan di Jawa Barat pada Agustus 2025 dengan total 19.391 bal pakaian bekas senilai sekitar Rp112,35 miliar.

Budi mengatakan larangan impor pakaian bekas dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Di samping itu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang dilarang untuk diimpor diatur bahwa pakaian bekas dengan Pos Tarif atau (kode) HS 6309.00.00 termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2).

Selain faktor kesehatan dan keamanan, larangan impor pakaian bekas juga bertujuan melindungi industri pakaian jadi dalam negeri, khususnya pelaku UMKM, serta mendorong dampak ekonomi yang lebih besar melalui penguatan industri domestik.

"(Itu) mencegah Indonesia menjadi tujuan limbah tekstil yang menambah masalah lingkungan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, potensi pasar sandang di Indonesia mencapai Rp119,8 triliun per tahun atau Rp10 triliun per bulan yang dibelanjakan oleh masyarakat Indonesia.

Besarnya potensi pasar sandang dalam negeri yang mencapai hampir Rp120 triliun per tahun terancam tidak optimal akibat maraknya peredaran pakaian bekas impor ilegal.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, kondisi ini dinilai merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Impor pakaian bekas presentasenya cukup tinggi dan sangat mengganggu serta merugikan negara karena tidak terkena bea masuk, bea tambahan, PPN maupun PPH,” kata Faisol dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Rabu (4/2/2026).

Padahal, impor pakaian bekas sudah dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 yang sebelumnya juga diatur dalam Permendag No. 18 Tahun 2021 dan Permendag No. 51 Tahun 2015 mengenai larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas yang tercatat resmi hanya dalam jumlah kecil dan berasal dari barang bawaan penumpang.

Namun, data menunjukkan terdapat lonjakan impor pakaian bekas pada 2024 yang mencapai sekitar 3.865 ton. Selain itu, terdapat selisih signifikan antara data BPS dan data perdagangan internasional yang mencapai 24.000 ton.

Faisol menyebutkan, rata-rata persentase impor pakaian bekas dibandingkan impor pakaian jadi baru pada periode 2020–2025 mencapai 48%. Selain merugikan negara, pakaian bekas impor ilegal juga memukul produk dalam negeri dari sisi harga.

“Pakaian bekas impor yang masuk ke pasar domestik secara ilegal dengan harga sangat rendah, 10,4 sampai dengan 19,9 kali lebih murah, akan langsung bersaing dengan produksi lokal,” ujarnya.

Untuk mengamankan potensi pasar tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong penguatan pengawasan dan penindakan terhadap pakaian bekas impor ilegal, serta memperkuat industri TPT dalam negeri melalui penguatan branding industrik kecil menengah (IKM), insentif, modernisasi mesin, dan kampanye cinta produk lokal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita ia tidak diberitahu anak buahnya nama importir baju bekas.

Ia menduga anak buahnya sengaja menutupi darinya. Padahal, ia sudah menegaskan akan menutup pintu masuk baju impor bekas.

"Orang-orang di (Kementerian) Keuangan juga agak-agak aneh. Misalnya balpres, kan ketahuan tuh impornya siapa, ada berapa pemain. Kamu cari deh cukong-cukongnya yang besar. Saya yakin mereka punya, kasih ke saya infomasinya," kata Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

"Laporannya apa? Wah enggak bisa pak, itu susah sekali nyarinya, udah begini begitu. Dalam hati gue, tau lah lo masuk angin!," sambungnya.

Purbaya mengatakan ia akan membenahi agar tidak ada lagi pegawai Kementerian Keuangan seperti itu. Namun, ia tak bisa memastikan kapan masalah itu bisa dibereskan.

Usai acara, Purbaya menegaskan ia akan membenahi anak buahnya, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia akan merotasi pegawai DJP terutama setelah beberapa orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti mungkin Pegawai Pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya.

"Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal, sementara thrifting dengan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, larangan tersebut ditujukan khusus untuk baju impor bekas, sementara baju bekas lokal masih diperbolehkan.

“Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Maman menambahkan, sebagian besar pelaku pasar sudah menyetujui penggantian barang impor bekas dengan produk lokal.

Meski begitu, hingga saat ini mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dan produsen baju lokal tengah dibahas. Salah satu sistem yang tengah dipertimbangkan adalah pedagang menitipkan barang terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.

“Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya.

Maman menyampaikan saat ini tercatat ada sekitar 1.300 merek yang berpotensi disubstitusi dan pemilihan merek akan diserahkan kepada pedagang.

Maman menambahkan, isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. Selain itu, beberapa hal teknis seperti ketersediaan ruang di pasar juga masih dibahas untuk memastikan implementasi substitusi berjalan lancar.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor baju bekas tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

Temmy menjelaskan, peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Di samping produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal.

Temmy menegaskan, pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan pedagang pakaian bekas impor (thrifting) yang ingin aktivitas mereka dilegalkan melalui skema pajak 7 persen-10 persen.

Ia memastikan barang impor bekas tetap berstatus ilegal sehingga tidak dapat dikenakan pungutan sebagaimana barang legal.

"Ya namanya ilegal, barang ilegal. Makanya kita pengawasan terus," ujar Budi di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Ia menambahkan pengajuan skema pajak untuk aktivitas tersebut tidak mungkin disetujui.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan pedagang thrifting.

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (5/12) pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri perwakilan pedagang dari beberapa daerah.

Ia menambahkan pedagang dari Pasar Senen, Gede Bage, hingga Bali dijadwalkan hadir.

Namun, Temmy memastikan usulan pedagang agar barang impor bekas dipajaki tetap tidak dapat dipertimbangkan.

"Enggak mungkinlah dipajakin barang ilegal, gimana?" katanya.

"Statusnya itu kan barang ilegal. Enggak mungkin mau dikasih kuota, mau dikasih pajak. Ya kan ada peraturan clear, jelas," tegas dia lebih lanjut.

Terkait rencana sebagian pedagang yang ingin mendorong perubahan regulasi, Temmy menyebut langkah itu merupakan hak setiap warga negara.

"Ya silahkan aja, melakukan judicial review kan silahkan aja. Dengan argumen dan kajian yang pas. Tapi kan itu kan hak mereka. Yang pasti dari kami sih tetap dari pemerintah," ujarnya.

Temmy menjelaskan sebagian pedagang saat ini tidak hanya menjual pakaian bekas impor, tetapi juga mencampurnya dengan produk lokal dari pelaku UMKM. Ia ingin memastikan informasi tersebut langsung dari asosiasi pedagang agar data yang diterima pemerintah benar-benar jelas.

Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage sebelumnya meminta pemerintah memberikan solusi agar mereka tetap bisa berdagang jika pelarangan diberlakukan.

Ketua aliansi Dewa Iman Sulaeman mengatakan ribuan pedagang menggantungkan hidup dari usaha ini dan berharap pemerintah memberi ruang transisi.

Ia meminta pemerintah tidak langsung menghentikan penjualan pakaian bekas impor sebelum stok mereka habis. Saat ini terdapat sekitar 1.080 pedagang pakaian bekas impor di Pasar Gede Bage, Bandung.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan agar perdagangan pakaian bekas impor dilegalkan dengan dikenakan pajak 7,5-10 persen.

Mereka merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut tengah mengupayakan skema pajak yang dapat memberi pemasukan negara dan membuka lapangan kerja.

Namun, hingga kini, pemerintah tetap menyatakan barang impor bekas berstatus ilegal dan tidak dapat dilegalkan melalui skema pajak.

Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan solusi jika mereka dilarang jualan.

Ketua aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage Dewa Iman Sulaeman, mengatakan mereka telah berjualan selama puluhan tahun.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/12).

"Bapak mohon maaf tolong untuk disampaikan ke Pak Menteri Keuangan maupun Pak Menteri UMKM untuk supaya sekiranya bisa memberikan sebuah kebijakan sementara supaya kami bisa berdagang dengan tenang dan untuk supaya kami bisa melanjutkan kembali berdagang dalam bentuk apapun kalau memang itu sudah barang tentu harus dibekukan atau dilarang dan tidak mungkin akan masuk lagi ke Indonesia," ujar Dewa.

"Yang saya khawatirkan adalah masyarakat kami sebagai pedagang eceran bagaimana nasib masyarakat kami selanjutnya ketika itu diberhentikan," sambungnya.

Dewa juga meminta pemerintah untuk tidak dulu melarang mereka berjualan baju bekas impor hingga stok mereka habis. Setelah stok habis, pemerintah bisa mencari solusi atas polemik baju impor ilegal.Terlebih, saat ini, pedagang baju impor bekas di Pasar Gede Bage, Bandung, mencapai 1.080 pedagang.

"Harapannya adalah, ini yang sudah terjadi suda ada penyitaan oke lah itu sudah disita, ini yang sudah ada di pangsa pasar kami tolong dihabiskan dulu sembari kita mencari solusi yang terbaik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan pakaian bekas impor bisa dijual secara legal.

Ketua APPBI WR Rahasdikin mengusulkan agar produk itu dikenakan pajak saja sebesar 7,5 persen - 10 persen.

"Karena beberapa statement dari Pak Purbaya terakhir di rapat Komisi XI, Pak Purbaya mengupayakan di tahun depan ini ada pajak untuk negara dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan 3.600 ton baju impor bekas masuk ke Indonesia sepanjang 2024.

Ia mengatakan jumlah baju impor bekas yang masuk RI bertambah tiap tahunnya. Pada 2021, baju impor bekas yang masuk Indonesia hanya 7 ton. Pada 2022, yang masuk Indonesia mencapai 12 ton.

"(Pada) 2023 yang masuk Indonesia masih sama 12 ton, 2024 baju impor bekas yang masuk Indonesia 3.600 ton," katanya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (1/12).

Sementara itu, sejak Januari hingga Agustus 2025, baju impor yang masuk RI sudah mencapai 1.800 ton.

Tak hanya baju impor bekas, pasar domestik juga dibanjiri produk impor tanpa merek yang kemudian diberikan cap di Indonesia atau yang dikenal dengan white label. Ia mengatakan white label sangat sulit dilacak.

Maman mengatakan selama produk itu masuk membanjiri pasar domestik, UMKM Indonesia akan kalah saing meski diberikan pembiayaan besar atau pelatihan yang hebat.

"Selama lapangannya belum bisa disterilisasi, enggak akan mungkin UMKM akan bisa survive," kata Maman.

Maman mengatakan produk impor yang masuk Indonesia beragam, bahkan ada batik dari China. Ada juga jam tangan yang diimpor dari China tapi diberi label Indonesia.

"Barang-barang China produknya masuk Indonesia enggak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macam, seakan-akan barang dari luar itu udah pasti maha benar dengan segala firmannya," ujar Maman.

Di sisi lain, produk UMKM lokal harus bersaing dengan melewati berbagai prosedur perizinan.

"Kalau barang Indonesia, UMKM lokal, harus lewati ngurusin sertifikat halal, terus SNI (Standar Nasional Indonesia), (izin) BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), dan lain sebagainya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

Jadi saya pikir ini langkah bagus, yang terpenting ini bisa duduk bareng dulu. Kalau kita sudah bisa duduk bareng, enak. Jadi kita akan mencari solusi yang terbaik, dan yang terpenting kita tahu dulu kondisi riil di lapangan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya bakal mencari formulasi sebagai solusi terkait isu pedagang baju atau barang bekas (thrifting).

“Kepentingan kami dan juga pemerintah di situ (keberlanjutan aktivitas ekonomi). Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Nanti kita akan cari formulasi terbaik, formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini, baik untuk pedagang maupun aturan lain,” kata Menteri Maman di sela kunjungan dan dialog di Pasar Senen, Jakarta, Minggu.

Dalam kunjungan dan dialog bersama para pedagang baju thrifting di Pasar Senen, Maman mengatakan, pihaknya mendapatkan sejumlah aspirasi, termasuk untuk mempertahankan usaha mereka.

“Jadi saya pikir ini langkah bagus, yang terpenting ini bisa duduk bareng dulu. Kalau kita sudah bisa duduk bareng, enak. Jadi kita akan mencari solusi yang terbaik, dan yang terpenting kita tahu dulu kondisi riil di lapangan,” ujar dia.

Menteri Maman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mampu menjaga aktivitas perdagangan di masyarakat.

“Di satu sisi ada aturan, di satu sisi juga ada kepentingan perdagangan, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah ini nanti kita akan coba cari formulasinya,” kata Maman.

“Saya melihatnya juga kita tidak bisa langsung mengambil langkah A, langkah B, langkah C. Yang terpenting, pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11), pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM, namun memiliki pasar yang berbeda, dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha mikro, kecil dan menengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/11) dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025