Bisnis.com, JAKARTA – Program Gentengisasi yang terintegrasi dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencatat komitmen pembelian sekitar Rp3 miliar untuk produk genteng hasil produksi pelaku UMKM di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Nilai transaksi tersebut berasal dari berbagai program pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk mendukung perbaikan rumah masyarakat sekaligus memperkuat industri lokal.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kebijakan tersebut dirancang agar program pembangunan perumahan rakyat menghasilkan efek berganda bagi perekonomian daerah

“Program Gentengisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Program ini diintegrasikan ke dalam skema BSPS (bedah rumah) dan masuk dalam Program Prioritas Nasional sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Program yang diluncurkan pada 11 Maret 2026 tersebut diawali dari sentra produksi genteng Jatiwangi. Pada saat peresmian, sebanyak 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 unit genteng diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan program perumahan. Qodari menuturkan pemesanan tahap awal mencapai 24 truk dengan nilai transaksi sekitar Rp3 miliar.

Kontribusi terbesar berasal dari program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebanyak 1.715 unit rumah dengan potensi kebutuhan genteng sekitar Rp1,5 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan nilai belanja genteng sekitar Rp500 juta. Adapun program BSPS pemerintah pusat untuk 900 rumah di Majalengka diperkirakan menyerap produk genteng senilai Rp1 miliar.

“Total seluruh komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai sekitar Rp3 miliar, yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM perajin genteng lokal,” kata Qodari.

Selain sektor publik, dukungan juga datang dari pengembang perumahan subsidi.

“Dua pengembang rumah subsidi yang sempat viral karena mendapat penghormatan dari Presiden Prabowo, Angga dan Wawan, turut memesan masing-masing empat truk genteng dari UMKM Jatiwangi untuk proyek mereka di Bogor dan Serang,” ucap Qodari.

Dukungan terhadap perajin lokal juga diperkuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memesan tambahan 10 truk genteng untuk pembangunan rumah prajurit TNI.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menggelar penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin mulai Selasa (7/4).

Secara detail, produk evaporator yang dimaksud mencakup satu nomor harmonized system (HS) 8-digit, yaitu ex8418.99.10, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Penyelidikan ini merupakan respons atas permohonan perpanjangan pengenaan TPP yang diajukan PT Fujisei Metal Indonesia (PT FMI) selaku produsen evaporator.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan PT FMI, KPPI menemukan indikasi terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," kata Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi.

Julia melanjutkan, indikasi tercermin dari penurunan sejumlah indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2023-2025. Selain itu, PT FMI masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Manager Marketing PT FMI, Dwi Widodo menyampaikan harap agar langkah permohonan ini dapat memberi manfaat bagi industri nasional.

"Dengan penyelidikan perpanjangan ini, kami berharap industri dalam negeri mampu bertahan dari ancaman kerugian yang bisa mengakibatkan terhentinya operasional. Selain itu, diharapkan industri dalam negeri dapat makin berdaya saing dibandingkan produk impor, khususnya dari Tiongkok," ujar Dwi Widodo.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa produk impor evaporator pada 2025 didominasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (97,69 persen), Thailand (2,05 persen), Meksiko (0,18 persen), Jepang (0,06 persen), serta negara lainnya sebesar 0,02 persen.

Produk impor evaporator banyak digunakan pada industri produsen lemari es dan penyejuk udara (air conditioner) sebagai media atau alat sirkulasi freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (freezer).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan akan ada badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu tiga bulan ke depan.

Said mengatakan badai PHK tersebut disebabkan dua faktor utama, yakni eskalasi perang di Timur Tengah dan kebijakan impor mobil pikap dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dinilai mencekik industri lokal.

"Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (6/4) dikutip Detikfinance.

Menurutnya, perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel membuat harga energi global melonjak hingga berdampak langsung pada biaya produksi. Adapun harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat industri mengikuti harga pasar global meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

Said mengungkapkan perusahaan telah memberikan sinyal PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Jika biaya energi tak terkendali, maka pengurangan karyawan bisa menjadi pilihan yang diambil pengusaha.

"Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung pengadaan impor 160 ribu mobil pikap dalam program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, pengadaan impor tersebut dapat menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja jika memaksimalkan produksi dalam negeri.

"Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," singgung Said.

Said menjelaskan dampak mengerikan jika kebijakan impor terus berlanjut, yakni apabila pesanan pabrik berkurang, maka pekerja kontrak menjadi pertama yang akan diputus masa kerjanya.

"Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan komitmen dalam memperkuat industri lokal sebagai tulang punggung pembangunan daerah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sebagai salah satu langkah untuk menjadikan produk industri lokal sebagai material utama di daerah.

Dia menyebut setiap proyek pembangunan di Ranah Minang perlu untuk memprioritaskan produk industri lokal, seperti halnya produk dari PT Semen Padang.

"Penguatan industri lokal menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global. Makanya kami berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Mahyeldi, Selasa (31/3/2026).

Dia menyampaikan contoh nyata peran industri lokal yang telah menunjukkan kualitasnya di Asia Tenggara yakni Semen Padang.

Oleh karena itu, industri tersebut selama ini telah berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, baik melalui kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur maupun penciptaan lapangan kerja.

Mahyeldi pun mengungkap dalam pertemuannya dengan manajemen Semen Indonesia bahwa Pemprov Sumbar akan terus mendorong untuk mengembangkan produk green cement atau semen ramah lingkungan sebagai segmentasi baru yang diharapkan bisa menjadi keunggulan baru industri tersebut.

Beruntung hal itu ditindaklanjuti secara positif, lanjut Mahyeldi, ditandai dengan diluncurkannya produk Sepablock (Semen Padang Bata Interlock), bata interlock yang dibuat menggunakan semen ramah lingkungan (PCC).

Produk ini unggul karena ketahanan gempa, hemat biaya, dan mampu menurunkan emisi rumah kaca hingga 37,5%.

"Semen Padang sudah berada di jalur yang tepat dengan melahirkan produk ramah lingkungan, hemat biaya dan tahan gempa yang diberi nama Sepablock," ujar Mahyeldi.

Pemprov Sumbar juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar penggunaan green cement diprioritaskan dalam proyek infrastruktur, khususnya yang dilaksanakan di daerah sendiri.

"Jadi kami ingin produk lokal, khususnya yang ramah lingkungan, menjadi pilihan utama dalam setiap proyek pembangunan pemerintah di Sumbar. Hal itu telah kami usulkan juga secara langsung kepada Menteri PU," tegasnya.

Mahyeldi menyebut langkah tersebut dinilai mampu memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan sekaligus memperkuat daya saing industri semen lokal. "Ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam mewujudkan Sumbar sebagai provinsi hijau," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia berharap penguatan industri lokal ini dapat memberikan efek domino, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendorong agar pemerintah lebih ketat dalam menegakan aturan impor agar industri tekstil dapat bangkit. Pada momentum lebaran tahun ini, industri masih berusaha keras untuk bangkit.

APSyFI menyebut kinerja penjualan tekstil dan produk tekstil (TPT) masih stagnan jelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2022 lalu.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan permintaan tahun ini mengalami kenaikan permintaan dibandingkan tahun lalu, namun kenaikan tersebut belum cukup mendorong utilisasi produksi di sektor hulu yang masih bertahan di bawah 50%.

Kondisi saat ini masih di bawah tahun 2022. Di tengah situasi yang cukup menantang, asosiasi berharap pemerintah memberikan proteksi kepada pemain dalam negeri dengan mengetatkan aturan impor tekstil.

"Daya beli tidak sekuat ditahun 2022 ditambah dengan barang impor bertebaran dimana-mana, baik online maupun offline," kata Redma kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/3/2026).

Dalam catatannya, pada kuartal I/2022 , utilisasi sektor hulu mencapai 85%, permintaan naik dari sekitar 300.000 ton di kuartal I/2021 menjadi 500.000 ton di kuartal I/2022 untuk persiapan lebaran di bulan April 2022.

“QtoQ nya naik sekitar 65%. Kalau lebaran sekarang paling hanya naik 15%,” tambahnya.

Redma menyebut saat ini pihaknya masih pada posisi pesimis terutama dengan kebijakan pemerintah yang masih pro impor. Hal tersebut membuat produk bahan baku lokal kalah saing dengan produk impor.

Meski banyak instrument pengendalian impor berupa larangan dan pembatasan (lartas) impor barang jadi, serta instrumen pengaman seperti Bea Masuk Antidumping (BMAD), namun dia melihat kenyataannya barang impor di pasar masih banjir.

"Stimulus yang berlaku saat ini hanya HGBT [harga gas bumi tertentu] dan itu pun tidak efektif karena banyaknya aturan tambahan dari PGN," ujarnya.

Aturan tambahan yang dimaksud berupa kuota pemakaian gas murah tersebut. Kondisi ini membuat industri pengguna, khususnya tekstil hulu tetap terbebani dari sisi ongkos produksi.

Di sisi lain, Redma melihat pemerintah seperti berupaya memberikan stimulus-stimulus lain. Kendati demikian, dia menilai pemerintah gagal paham bahwa stimulus terbaik yang dibutuhkan saat ini adalah jaminan pasar domestik.

"Yang kami minta juga hanya penegakan aturan agar untuk menciptakan fairness competition," tuturnya.

Dalam hal ini, hal sederhana yang harusnya menjadi kewajiban pun pemerintah tidak bisa lakukan karena banyaknya oknum yang selama ini mendapat rantai dari aktivitas impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meminta agar pemerintah melindungi pelaku UMKM dari potensi lonjakan produk impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia seiring kesepakatan tarif resiprokal kedua negara.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menjelaskan bahwa klausul tarif 0% untuk berbagai produk AS yang masuk ke Tanah Air berpotensi menggerus daya saing produk UMKM dalam negeri yang telah terlebih dahulu digempur produk impor China.

“Produk China yang masuk ke Indonesia ada yang legal dan ilegal. Nah, yang legal ini berapa persen yang harga jualnya sesuai agar produk dalam negeri bisa berkompetisi dengan mereka? Itu yang diharapkan dari sisi pemerintah,” kata Edy kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, logika serupa juga berlaku apabila produk asal AS nantinya membanjiri pasar dalam negeri. Edy lantas menggarisbawahi kemampuan industri UMKM dalam negeri untuk memenuhi sejumlah kebutuhan primer masyarakat Tanah Air.

Dia menyebut bahwa UMKM dalam negeri selama ini dapat memenuhi kebutuhan nasional dari sisi produk-produk seperti makanan olahan hingga produk tekstil.

Selain mendesak perlindungan UMKM oleh pemerintah, Edy pun meminta kepada pelaku UMKM itu sendiri agar mempertahankan kualitas produknya, supaya menjadi unggul di dalam negeri.

“Kalau yang masuk itu produk-produk sekunder, tersier, silakan saja. Kita [UMKM] harus bersaing di produk-produk primer. Karena kemungkinan masuk,” jelas Edy.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah bahwa produk impor AS yang dikenakan bea masuk hingga 0% sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–AS akan mengancam UMKM dan industri lokal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar Negeri Paman Sam.

Menurutnya, apabila terindikasi adanya aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi UMKM dan keberlanjutan industri dalam negeri, maka pemerintah bisa menerapkan instrumen bea masuk tambahan.

“Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal risiko dari klausul relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dalam kesepakatan tarif resiprokal kedua negara.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa sejak awal negosiasi, pihaknya telah mendorong agar relaksasi kebijakan seperti TKDN dilakukan secara hati-hati dan disertai penguatan kapasitas industri domestik melalui transfer teknologi, investasi bernilai tambah, serta pengembangan rantai pasok nasional.

Kesepakatan tarif itu pun memuat komitmen pengecualian kewajiban TKDN bagi perusahaan dan barang asal AS ke Tanah Air. Menurutnya, pemerintah telah menjamin kebijakan TKDN tetap berlaku dalam konteks belanja dan pengadaan pemerintah.

“Bagi dunia usaha, hal ini dipahami sebagai bagian dari paket negosiasi yang lebih luas untuk menjaga akses pasar ekspor Indonesia, terutama bagi sektor padat karya, sekaligus menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, dampak klausul relaksasi TKDN tersebut akan bergantung penerapannya. Jika hal ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku, komponen, dan teknologi yang belum tersedia atau belum kompetitif di dalam negeri, maka penguatan kapasitas produksi nasional dan pendalaman struktur industri dapat terwujud.

Sebaliknya, apabila implementasinya tidak terukur dan tidak disertai penguatan industri domestik, Shinta memandang akan timbul tekanan kompetitif bagi sektor yang telah mapan dan sudah melakukan investasi di lingkup lokal.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa posisi dunia usaha terletak pada menjaga keseimbangan antara akses pasar dan stabilisasi perdagangan global dengan konsistensi terhadap kebijakan industri yang telah berjalan.

Apindo pun menggarisbawahi bahwa implementasi relaksasi TKDN produk AS dapat berjalan seiring dengan pendalaman industri, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan rantai pasok domestik.

“Selama prinsip tersebut dijaga, dunia usaha akan berupaya beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perjanjian ini secara konstruktif,” tutur Shinta.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah bahwa TKDN akan dihapus ataupun dibebaskan khusus bagi produk impor asal AS usai kesepakatan tarif resiprokal Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan kebijakan TKDN tetap berlaku sebagaimana ketentuan yang ada saat ini, yakni untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, tidak ada persyaratan TKDN bagi barang komersil di pasar nasional maupun yang dijual secara langsung terhadap konsumen.

“Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Bisnis.com, CIREBON - Struktur industri di Kota Cirebon, Jawa Barat masih bertumpu kuat pada industri kecil dan menengah (IKM).

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2025 menunjukkan, dari total unit industri yang beroperasi, 2.312 unit merupakan IKM, jauh melampaui jumlah industri menengah yang hanya 35 unit dan industri besar sebanyak 17 unit.

Komposisi ini menegaskan peran IKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus aktor utama penyerapan tenaga kerja di Kota Cirebon.

Dominasi IKM tersebut menjadi latar belakang langkah Pemerintah Kota Cirebon yang tengah mendorong penguatan proteksi dan daya saing industri lokal.

Pemerintah menilai, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, struktur industri yang didominasi usaha skala kecil berisiko rentan terhadap tekanan pasar, terutama dari produk impor dan persaingan di platform digital.

Berdasarkan data SIINAS, sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan dari sisi jumlah unit usaha, namun masih menghadapi tantangan pada aspek legalitas usaha, standardisasi produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Tantangan ini dinilai krusial karena sebagian besar IKM belum memiliki merek terdaftar, sertifikasi mutu, maupun perlindungan desain produk, yang berimplikasi langsung pada daya saing.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari pemutakhiran basis data IKM, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha.

Namun, ia mengakui kapasitas fiskal dan kewenangan daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan penguatan industri kecil.

“Kami menghadapi struktur industri yang didominasi IKM. Tanpa perlindungan merek, sertifikasi, dan standar produksi, pelaku usaha lokal sulit naik kelas,” kata Farida, Senin (9/2/2026).

Pemkot Cirebon juga mencatat sebagian besar IKM bergerak di sektor industri kreatif, makanan-minuman, fesyen, dan kerajinan, yang sangat bergantung pada diferensiasi produk dan kekuatan merek.

Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, lemahnya perlindungan HKI dinilai meningkatkan risiko peniruan produk dan klaim sepihak oleh pelaku usaha lain, termasuk dari luar daerah.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas IKM, pemerintah daerah selama ini mengandalkan berbagai skema pembinaan, termasuk pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan produksi, serta fasilitasi pemasaran melalui ruang pamer seperti Mall UKM.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup jika tidak diiringi dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek regulasi dan standardisasi.

Farida menekankan pentingnya program fasilitasi langsung dari Kementerian Perindustrian, khususnya terkait bimbingan teknis sertifikasi, standardisasi produk, dan pendaftaran HKI. Menurutnya, intervensi ini bersifat mendesak mengingat struktur industri Cirebon yang hampir seluruhnya bertumpu pada skala kecil.

“Di era ekonomi digital, perlindungan merek dan sertifikasi produk bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, Kota Cirebon memiliki basis industri yang kuat dari sisi jumlah pelaku usaha. Dengan lebih dari 2.300 IKM aktif, Cirebon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis ekonomi kerakyatan, asalkan didukung kebijakan yang terintegrasi.

Menurut Faisol, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional benar-benar menjangkau pelaku IKM di daerah. Tanpa integrasi tersebut, pertumbuhan jumlah unit usaha berisiko tidak diikuti peningkatan kualitas dan daya saing.

"Tantangan Kota Cirebon ke depan bukan sekadar menambah jumlah pelaku usaha, tetapi memastikan IKM mampu naik kelas, terlindungi secara hukum, dan memiliki posisi tawar yang kuat di pasar. Tanpa itu, dominasi IKM berpotensi menjadi titik lemah, bukan kekuatan, dalam menghadapi persaingan industri yang kian ketat," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan siap mengikuti regulasi tentang insentif mobil listrik yang akan diterapkan pada 2026. Namun, perusahaan menekankan perlunya memperhatikan kesiapan industri lokal dalam penyusunan aturan maupun pelaksanaannya.

“Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” kata Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto di Jakarta, Senin (26/1/2026) malam.

Namun, dia mengemukakan pentingnya penyiapan industri dari hulu hingga hilir apabila pemberian insentif mobil listrik mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal, termasuk dalam produksi baterai.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan insentif mobil listrik perlu disertai dengan peta jalan penerapan yang realistis sesuai dengan kesiapan industri pendukungnya. “Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi.

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kesiapan industri pendukung dalam menyusun peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan insentif yang berkenaan dengan produksi dan penggunaan mobil listrik.

“Misalnya baja saja, sampai sekarang industri lokal belum, karena kalau kita bicara otomotif, untuk baja volumenya tidak terlalu besar, tetapi kualitas yang diperlukan sangat tinggi dibandingkan dengan konstruksi yang volumenya jauh lebih besar, standarnya tidak terlalu severe, sehingga orang cenderung memproduksi untuk konstruksi,” jelas Nandi.

“Bukan hanya regulasi, tetapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat,” ia menambahkan.

Hal yang sama juga dinilai perlu dipertimbangkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan insentif yang berkaitan dengan penggunaan baterai untuk kendaraan listrik.

Nandi menyampaikan bahwa baterai berbahan nikel tidak serta-merta bisa diproduksi hanya dengan mengandalkan ketersediaan nikel, tetapi membutuhkan investasi besar serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi.

Mengenai ketentuan lokalisasi dalam produksi kendaraan secara umum, pihak Toyota menyampaikan perlunya penerapan tahapan lazim yang dimulai dari perakitan lokal dan secara bertahap diikuti dengan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan skema insentif otomotif yang diusulkan mencakup aspek segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.

Ia juga mengemukakan kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) mendapatkan insentif yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menilai penguatan industri lokal dan terjaminnya ketersediaan bahan baku akan berkontribusi dalam menekan ketergantungan pasar terhadap produk pakaian bekas impor atau thrifting.

“Jika daya saing meningkat dan pasokan lokal kuat, thrifting pasti berkurang,” ujar dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan kemampuan industri lokal pada dasarnya ada, namun belum merata.

Tantangan terbesar, menurut dia, terletak pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), yang mencakup aspek lingkungan, sosial, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

Ia mengatakan banyak pabrik yang belum mampu memenuhi seluruh persyaratan tersebut secara utuh.

“Jika standar lingkungan, perizinan, upah minimum, hingga penggunaan energi non-pool bisa dipenuhi, produk dalam negeri sebenarnya berpeluang besar diterima oleh merek internasional,” ucapnya.

Dalam praktiknya, ujar dia, bahan kain untuk memenuhi pesanan merek global masih banyak yang harus diimpor. Hal ini disebabkan sebagian pabrik lokal belum mampu menghasilkan kain dengan kualitas yang konsisten sesuai standar global, terutama untuk segmen performance fabric dan sustainable textile.

“Kita sebenarnya kompetitif, tetapi kapasitas produksi belum cukup besar dan kecepatannya juga masih terbatas,” kata Anne.

Di sisi lain, kebutuhan untuk busana muslim dan kerudung, menurut dia, sebagian besar sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Namun, untuk jenis kain tertentu yang memerlukan teknologi finishing khusus atau karakter handfeel tertentu, impor masih tetap diperlukan karena tidak semua pabrik lokal memiliki fasilitas produksi yang memadai.

“Secara kapasitas sebenarnya bisa, tetapi untuk spesifikasi tertentu masih harus mengandalkan impor,” ujarnya.

Selain penguatan industri lokal, ia menegaskan penurunan thrifting juga memerlukan penegakan regulasi yang konsisten serta perubahan perilaku pasar.

“Tetapi tetap dibutuhkan kepastian regulasi,” kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/11), dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Ia menyatakan sikap tegasnya bertujuan mencegah terbuka pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomian.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menata ulang aturan impor dengan fokus membatasi masuknya barang-barang yang sudah mampu diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan pembatasan impor tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut Maman, perlu adanya ketegasan regulasi impor agar tidak merugikan produk lokal.

“Kami lagi mau tata bahwa kalau misalkan barang-barang yang sudah bsia diproduksi oleh UMKM kita, ya barang-barang impor itu kita batasi. Tapi kalau yang memang belum kita mampu memproduksi barang-barang itu ya nggak apa-apa kita impor, gitu lho,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam hal ini, Maman menyatakan pemerintah ingin memastikan barang-barang yang sudah dapat diproduksi UMKM lokal tidak lagi dibanjiri produk serupa dari luar negeri.

“Yang menjadi masalah sekarang, UMKM kita sudah mampu bikin baju, produksi jilbab, produksi baju batik, bikin celana, sepatu segala macam, sendal, tetapi kita biarkan itu barang-barang masuk itu dari luar, begitu mengerikan sekali,” tuturnya.

Kendati demikian, Maman menegaskan pemerintah tidak bersikap antiimpor, melainkan pembatasan tersebut diperlukan untuk kategori barang yang kapasitas produksinya sudah kuat di dalam negeri.

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menindak barang impor ilegal belum diperlukan. Sebab, yang diperlukan saat ini adalah langkah tegas terhadap praktik impor yang melibatkan perusahaan kargo dan ekspedisi.

Politisi dari fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menilai pembukaan keran impor tetap diperlukan untuk komoditas yang belum mampu diproduksi industri lokal, namun untuk produk-produk yang sudah mapan, kebijakan harus lebih selektif.

“Misalnya kita sudah bisa bikin baju, bikin industri tekstil, itu kan dampaknya industri kecil menengah kita akhirnya layoff karyawan karena dihantam dengan produk-produk itu,” ujarnya.

Maman juga menyoroti regulasi impor barang yang selama ini berada dalam area abu-abu. Dia menilai, barang-barang tersebut sering kali tidak jelas status legalitasnya, sehingga sulit diawasi dan rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Secara legalitasnya ini mau kita atur dulu nih, ini nggak bisa kayak begitu, karena keberpihakan kita, perlindungan kita terhadap UMKM dalam negeri itu jauh lebih penting,” imbuhnya.

Padahal, Maman menyebut sektor UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90–95% tenaga kerja nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Organisasi buruh menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat periode Januari hingga Oktober 2025 yang mencapai 15.657 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK di seluruh Indonesia mencapai 70.244 orang.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, lonjakan PHK terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil akibat produk impor yang dominan. Ia menilai produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk dari China.

“Banyak pabrik tekstil kesulitan hingga akhirnya tutup,” ucap dia, Rabu (26/11/2025).

Ia menuturkan, wilayah-wilayah industri seperti Majalaya dan Cimahi mengalami penurunan aktivitas produksi. Selain itu, peralihan industri otomotif ke listrik berdampak kepada pemasok knalpot dan oli.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto menilai aturan tentang ketenagakerjaan berdampak kepada meningkatnya angka PHK. Ia menyoroti undang-undang cipta kerja yang mempermudah proses PHK dan menurunkan nilai pesangon. “PHK menjadi pilihan karena pesangonnya kecil,” kata dia.

Ia mengatakan, perusahaan pun banyak berstrategi dengan mengganti buruh tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing, atau magang.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan industri lokal. Selain itu, meningkatkan daya beli buruh dengan upah yang layak.