IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut nasib ribuan pakaian bekas impor ilegal (balepress) serta barang selundupan lain yang berhasil disita petugas Bea Cukai akan dihancurkan secara total dan tidak akan dilepas ke pasar domestik.

Menurut Purbaya, keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dan diskusi mendalam bersama para pelaku industri tekstil nasional.

"Ini teman-teman pasti bertanya, barang ini nanti mau diapakan. Dilempar ke pasar atau tidak? Dulu kita pernah berdiskusi dengan industri. Industri mengatakan barang ini mungkin bisa dimanfaatkan," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

"Tetapi ketika kita tawarkan dan proses lebih lanjut, mereka menyatakan tidak mampu memanfaatkannya. Jadi saya pikir barang-barang ini akan kita musnahkan saja," kata dia.

Untuk mengeksekusi langkah tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk proses pemusnahan massal.

Pembersihan ini juga akan menyasar barang-barang selundupan sejenis yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun di berbagai pelabuhan Indonesia namun belum sempat dieksekusi.

Dalam proses pemeriksaan lanjutan terhadap 43 kontainer sitaan di Pelabuhan Tanjung Priok, petugas Bea Cukai juga menemukan fakta baru bahwa muatan di dalam peti kemas tersebut tidak hanya berisi komoditas pakaian bekas. Petugas mendeteksi adanya penyelundupan kendaraan bermotor serta berbagai suku cadang ilegal.

Menkeu sempat melontarkan kelakar saat menceritakan temuan tak terduga di dalam kontainer-kontainer tersebut.

"Tambahan lagi, ternyata isi 43 kontainer ini bukan hanya pakaian. Ada juga motor dan berbagai suku cadang. Tadinya saya pikir bisa dirakit saja. Siapa tahu ada Harley yang bisa saya beli. Tapi karena masih tidak boleh sama istri saya, ya tidak jadi," tutur Purbaya.

Aksi tegas pemusnahan ini berakar dari keberhasilan operasi penindakan terintegrasi berbasis intelijen yang dipimpin oleh Direktorat P2 Bea Cukai bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat dan Bea Cukai Tanjung Priok.

Operasi bermula dari pelacakan terhadap KM Eden Mas yang berlayar dengan rute Pontianak menuju Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, petugas melakukan pemindaian (scanning) mendalam terhadap 46 kontainer yang memiliki manifest bermuatan.

“Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balepress dan langsung dilakukan penyegelan serta pemeriksaan lanjutan. Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bale berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar,” kata Purbaya.

Informasi tersebut langsung dikembangkan secara kilat ke hulu pengiriman. Sepanjang tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, tim gabungan bergerak menggerebek dua lokasi pergudangan besar di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dari operasi senyap di Kalbar tersebut, petugas berhasil mengamankan tambahan 2.060 bale pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miIiar.

Purbaya mengapresiasi ketajaman analisis intelijen serta sinergi yang solid antara Bea Cukai, BAIS TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri yang menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran barang ilegal ini dari hulu ke hilir.

Ia memastikan proses penegakan hukum akan terus berjalan profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu untuk memburu pemilik barang serta pemilik gudang.

Secara hukum, rentetan kasus di Tanjung Priok dan Kalimantan Barat ini diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang total untuk diimpor. Oleh karena itu, potensi kerugian negara tidak dikalkulasikan dari nilai bea masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), melainkan dari dampak kerusakan immaterialnya yang luar biasa besar bagi marwah bangsa.

“Peredaran balepress juga berisiko menjadi media penyebaran penyakit, baik yang berasal dari virus maupun bakteri yang melekat pada pakaian bekas. Di sisi lain, praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlangsun dan industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar bagi produk-produk pakaian hasil produksi dalam negeri,” ujar Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan baju ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis, menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang.

Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.

“Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambahnya.

Nirwala menyatakan keputusan tindak lanjut terhadap sitaan barang ilegal merupakan wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. Barang akan dimusnahkan bila dianggap merusak industri.

“Setelah menjadi barang milik negara, itu terserah pemerintah,” tuturnya.

Penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan barang ilegal dilakukan oleh Bea Cukai pada awal Desember 2025.

Rinciannya, operasi penindakan terhadap tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, dilakukan pada Rabu (10/12). Sedangkan dua truk bermuatan balpres ditindak di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu (3/12).

Untuk kontainer, sebanyak dua kontainer membawa produk garmen ilegal dan 1 kontainer lainnya berisi mesin.

Ketiga kontainer ini diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk truk, pemeriksaan dilakukan terhadap truk dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU.

Pemeriksaan awal menunjukkan kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Atas dua penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan dua truk bermuatan ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung.

Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyebut hal ini terlihat dari operasi Bea Cukai pada Rabu, 3 Desember 2025.

Ia mengungkapkan temuan ini berdasarkan peran masyarakat.

“Ini contoh nyata bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penyelundupan,” ujar Nirwala dalam Konferensi Pers Ekspose Kontainer ballpress di Kantor DJBC, Jakarta, pada Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa penindakan tersebut tidak lepas dari laporan publik yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai.

Informasi tersebut menyebut adanya pergerakan truk yang membawa ballpress berisi pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta.

Nirwala mengatakan bahwa berdasarkan informasi itu, langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 Bea Cukai, dengan dukungan personel BAIS TNI serta koordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Hasilnya, petugas menemukan dua truk bernomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU yang sedang berhenti di rest area KM 116.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kedua truk mengangkut pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress, dengan label asal seperti “Made in Tiongkok” dan “Made in Bangladesh.”

"Temuan ini menguatkan dugaan bahwa barang merupakan produk ilegal yang masuk tanpa prosedur kepabeanan," jelasnya.

Bea Cukai menegaskan bahwa penegakan hukum atas kasus ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi dan masyarakat.

Nirwala menyebut pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan sumber daya internal.

Dari keterangan awal, dua sopir truk mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa kendaraan dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

Pemeriksaan surat jalan juga mengungkap bahwa barang tersebut berasal dari Medan.

Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa modus serupa telah berulang kali terjadi di jalur darat Sumatra.

Ia menilai pola penyelundupan tersebut merugikan negara sekaligus memicu persaingan tidak sehat di sektor garmen nasional.

“Penindakan seperti ini penting untuk memutus pergerakannya. Jalur darat kerap dimanfaatkan karena pelaku berupaya mencari celah dari pengawasan,” kata Djaka.

Sebagai tindak lanjut, kedua kendaraan kini diamankan dan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut, termasuk menelusuri pemilik barang dan pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.

Bea Cukai berkomitmen memperkuat pengawasan menyeluruh di jalur laut maupun darat untuk menjaga perekonomian nasional serta keberlangsungan industri domestik.

“Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan. Kami akan terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan agar peredaran produk ilegal yang mengancam industri dalam negeri dapat ditekan,” tegas Djaka.

Bisnis.com, CIREBON- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu pakaian olahraga impor ilegal terungkap saat di Pelabuhan Patimban, Subang, belum lama ini (30/11/2025).

Penindakan ini memotong jalur distribusi barang tanpa dokumen kepabeanan dengan nilai yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Komandan Lanal Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung di Cirebon menyampaikan tindakan cepat dilakukan setelah tim menerima informasi intelijen mengenai sebuah kendaraan yang dicurigai membawa muatan berisiko tinggi.

"Informasi tersebut mengarah pada sebuah truk dari kapal motor penumpang rute Pontianak–Patimban," kata Faisal, Selasa (2/12/2025).

Faisal mengatakan, operasi lapangan dimulai sekira pukul 04.00 WIB. Tim Lanal langsung membentuk penyekatan di akses keluar pelabuhan untuk mencegah kendaraan mencurigakan meninggalkan area.

Pada pukul 04.45 WIB, petugas menghentikan dan memeriksa truk berpelat F 8810 HL. Pemeriksaan menemukan tumpukan pakaian olahraga tanpa dokumen pengiriman maupun dokumen kepabeanan.

Faisal menyebutkan truk tersebut kemudian digiring ke Markas Komando Lanal Cirebon pukul 06.00 WIB untuk pemeriksaan lanjutan. Inventarisasi menunjukkan 41.280 potong pakaian berbagai merek dan jenis tersimpan di dalam bak kendaraan.

"Tim memperkirakan nilai total barang mencapai sekitar Rp6,1 miliar berdasarkan harga pasar rata-rata Rp150.000 per potong. Nilai potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar," katanya.

Barang yang tersita terdiri atas celana panjang Spacewalk, joger Reytorrm, jaket olahraga anti-UV, serta jaket khusus wanita berhijab. Seluruh item diidentifikasi sebagai produk impor yang tidak disertai dokumen resmi.

Pemeriksaan awal terhadap sopir berinisial KS mengungkapkan muatan tersebut datang dari Pontianak. KS mengaku memperoleh pesanan angkut dari seorang pengurus ekspedisi berinisial GG.

Rencananya, barang dikirim ke sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang. Informasi yang diberikan GG memperkuat dugaan pelanggaran karena pakaian disebut berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur tikus perbatasan.

Muatan diturunkan di wilayah Sungai Ayak Satu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sebelum dikirim ke Pulau Jawa menggunakan kapal penumpang.

Faisal menilai pola seperti ini menjadi ancaman bagi keamanan maritim serta menimbulkan kerugian ekonomi. Ia menegaskan wilayah kerja Lanal Cirebon terus dipantau secara intensif untuk mencegah jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan.

Tim Lanal telah menyerahkan koordinasi lanjutan kepada Kantor Bea Cukai untuk proses hukum. Seluruh barang bukti serta sopir kini diamankan di Mako Lanal Cirebon.

Kasus ini masuk kategori tindak pidana kepabeanan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman penjara satu hingga sepuluh tahun dan denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya.

Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres.

"Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya, saat ditemui di Gedung Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya

Purbaya mengungkapkan jika ada menolak, maka dirinya merasa diuntungkan karena pihak yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.

"Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa 'saya pengimpor ilegal' kan," tegas Purbaya.

Dalam rangka memberantas balpres ini, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Purbaya menuturkan razia ini dilakukan di pelabuhan - pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

"Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain," ujarnya.

Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

"Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department StoreTbk. (LPPF) dinilai masih memiliki daya tarik bagi investor meski mencatatkan penurunan laba bersih hingga 12,4% pada 2025 akibat pelemahan daya beli masyarakat.

Arus kas yang masih andal dinilai menjadi katalis yang menjadikan saham LPPF sebagai opsi investasi dengan imbal hasil dividen sekitar 13% di tengah upaya transformasi bisnis dan tantangan struktural yang membayangi seperti impor pakaian ilegal yang terus berlanjut.