Mikroplastik bukan hanya berasal dari kemasan plastik tapi tekstil. Sebab, tidak semua pakaian terbuat dari serat organik. Banyak juga pakaian yang terbuat dari bahan sintetis seperti poliester, nilon, akrilik, dan spandek.

Saat ini, mayoritas pakaian terbuat dari serat sintetis. Organisasi advokasi kesehatan dan keamanan konsumen, Public Interest Research Groups (PIRG), mencatat sekitar 60 persen pakaian yang diproduksi secara global berbahan serat sintetis. Sekitar 35 persen mikroplastik di laut diperkirakan berasal dari pakaian yang terbuat dari serat sintetis.

LSM di bidang lingkungan dan kesehatan Ecoton memperingatkan risiko kesehatan dari masifnya pencemaran mikropastik. Mikroplastik telah mencemari lingkungan hingga tubuh manusia. Berbagai riset menemukan mikroplastik di sperma, darah, dan air ketuban.

Masyarakat pun didorong untuk mengurangi pembelian baju baru berbahan sintetis, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Gunakan, rawat, dan tukar pakaian yang sudah ada untuk mengurangi serat mikro dan menekan fast fashion,” demikian tertulis, dalam unggahan Instagram Ecoton, pekan lalu.

Di Indonesia, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, porsi sampah plastik mencapai 19 persen dari total sampah nasional yang terdata pada 2023, sedangkan sampah kain sekitar 2,9 persen.

Tambahan Beban Mikroplastik dari Pakaian Bekas Impor

Organisasi lingkungan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Environment Programme (UNEP), mengutip laporan dari Ellen MacArthur Foundation, mengungkapkan produksi sampah tekstil global mencapai 92 juta ton tiap tahun, dan banyak di antaranya berakhir di negara-negara berpendapatan rendah.

“Pakaian yang dibuang kerap berakhir di negara-negara berpendapatan rendah. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah di negara-negara tersebut menyebabkan pakaian dibuang ke tempat pembuangan terbuka atau dibakar, dengan dampak lingkungan dan sosial yang serius,” demikian tertulis dalam rilis UNEP, tahun lalu.

Meski risiko lingkungannya besar, pemerintah Indonesia menyepakati impor pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat -- keputusan ini menuai kontroversi meskipun tujuannya untuk daur ulang. Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Keputusan ini tetap menuai sorotan lantaran selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.

Indonesia sepakat membuka keran impor bagi pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Pernyataan Airlangga soal kesiapan Indonesia ini menarik, mengingat selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.

Lantas, seberapa besar sampah tekstil AS hingga Negeri Paman Sam tersebut meminta bantuan Indonesia untuk jadi penampung sampah?

Besarnya Sampah Tekstil AS yang Belum Tertangani

Jika menilik data lembaga perlindungan lingkungan AS (EPA), Negeri Paman Sam menghasilkan 17,03 juta ton sampah tekstil pada 2018. Jumlahnya meningkat hampir 50 persen dibandingkan timbulan sampah tekstil pada 2000 yang baru mencapai 9,4 juta ton.

Sampah tekstil yang dimaksud tak hanya pakaian bekas, tapi juga furnitur, karpet, alas kaki, serta barang tak tahan lama lainnya seperti handuk dan seprai. Dari total timbulan sampah tekstil tersebut, AS baru mampu memanfaatkan dan mendaur ulang sekitar 14,7 persen.

Sedangkan bila mengacu pada peta World of Waste yang dikembangkan oleh jaringan yang mendukung inovasi keberlanjutan Fashion for Good, rata-rata sampah pakaian bekas pakai konsumen AS mencapai 15,4 juta ton per tahun.

Dengan rata-rata ini, AS jadi salah satu produsen sampah tekstil terbesar dunia. Sebagai gambaran, untuk mengangkut sekitar 15 juta ton sampah tekstil, dibutuhkan sekitar 100 kapal kargo berukuran besar, dengan asumsi setiap kapal mampu membawa sekitar 150 ribu ton muatan dalam sekali perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan impor pakaian bekas cacah asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia akan diawasi ketat agar tidak disalahgunakan menjadi produk thrifting di pasar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan setiap barang impor telah melalui prosedur dan persyaratan administratif sebelum masuk ke dalam negeri, termasuk kewajiban laporan surveyor (LS) sebagai dokumen impor.

“Kan gini, kan sebelum impor kan ada LS-nya, laporan surveyor. Jadi dipastikan barangnya memang barang untuk bahan baku industri. Jadi ada laporan surveyor, persyaratannya kan. Jadi dipastikan nggak ada masalah, karena sebelum ke sini [Indonesia] ada LS, laporan surveyor selama ini kan ada,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi instrumen pengawasan awal untuk memastikan barang yang masuk benar-benar diperuntukkan sebagai bahan baku industri dan tidak menyimpang dari ketentuan.

Seperti diketahui, dalam kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan AS, Indonesia akan mengimpor pakaian bekas cacah untuk menjadi bahan baku industri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan pakaian bekas yang diatur di dalam kesepakatan dagang resiprokal adalah impor shredded worn clothing (SWC), yakni pakaian bekas yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri.

Dia memastikan impor tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian utuh yang dapat dijual kembali di pasar thrifting.

“SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil [benang] daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Pemerintah juga memastikan telah terdapat industri dalam negeri yang akan menyerap seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Was-was Impor Baju Bekas Cacah

Dalam catatan Bisnis, Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menolak rencana pembukaan impor worn clothing atau pakaian bekas dalam ART Indonesia—AS.

IPKB menilai kebijakan tersebut berisiko menekan pasar industri kecil dan menengah (IKM) pakaian jadi di dalam negeri. Mereka mengkhawatirkan komitmen pembelian worn clothing yang menjadi bagian dari prasyarat kuota ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke AS dengan tarif 0%.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menuturkan penertiban terhadap penjual pakaian bekas beberapa waktu lalu sempat memberikan dampak positif bagi pasar IKM, meskipun belum signifikan. Dia meminta pemerintah menuntaskan praktik impor ilegal yang selama ini berlangsung.

“Kami justru minta praktik importir pakaian bekas yang ada diberantas sepenuhnya, bukannya malah impornya dibuka,” kata Nandi

Nandi juga mempertanyakan jaminan pengawasan apabila impor benar-benar dibuka. “Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apa jaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas?” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai impor cacahan pakaian bekas berpotensi menimbulkan celah kebocoran di pasar thrifting.

“Cacahan pakaian bekas bisa memicu celah kebocoran pakaian jadi bekas,” kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan impor cacahan pakaian bekas justru berpotensi menghambat pengembangan industri daur ulang domestik.

Faisal menilai kesepakatan dagang Indonesia—AS juga berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan produk lokal apabila bahan hasil cacahan tersebut masuk ke pasar konsumen.

“Selain menghambat upaya kita untuk menerapkan ekonomi sirkular pada hasil produksi dan produk tekstil kita, juga bisa jadi kompetisi dengan produk lokal. Jika ini dipakai juga untuk sebagai bahan yang bisa untuk konsumen di dalam negeri,” kata Faisal kepada Bisnis.

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Bea Cukai memperketat pengawasan impor pakaian bekas cacah atau shredded worn clothing (SWC) AS untuk mencegah kebocoran barang ke pasar sebagai pakaian bekas layak pakai alias thrifting.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan izin yang diberikan pemerintah harus dijalankan sesuai ketentuan, yakni hanya untuk barang yang benar-benar telah dicacah sebagai bahan baku industri.

“Kalau izinnya impor baju bekas cacah, ya yang mestinya masuk baju bekas cacah dong. Di situ peranan pemerintah dalam hal ini pihak Bea Cukai, pihak kepolisian, oknum-oknum ini ya bukan lembaganya, seriuslah bekerja untuk itu,” kata Edy saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dia menuturkan persoalan ini bukan soal kekhawatiran pelaku UMKM, melainkan konsistensi penegakan aturan.

“Jangan sampai yang dimasukkan itu adalah bukan barang baju cacah bekas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain meloloskan barang yang bukan barang cacah,” pintanya.

Edy menilai selama pengawasan berjalan efektif, impor pakaian bekas cacah dapat tetap diarahkan sebagai bahan baku industri tekstil dan tidak merembes ke pasar konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Bea Cukai memperketat pengawasan impor pakaian bekas cacah ataushredded worn clothing(SWC) asal Amerika Serikat (AS), untuk mencegah kebocoran barang ke pasar sebagai pakaian bekas layak pakai alias thrifting.

Hal ini seiring ditekennya kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan AS. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan mengimpor pakaian bekas cacah untuk menjadi bahan baku industri.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan izin yang diberikan pemerintah harus dijalankan sesuai ketentuan, yakni hanya untuk barang yang benar-benar telah dicacah sebagai bahan baku industri.

“Kalau izinnya impor baju bekas cacah, ya yang mestinya masuk baju bekas cacah dong. Di situ peranan pemerintah dalam hal ini pihak Bea Cukai, pihak kepolisian, oknum-oknum ini ya bukan lembaganya, seriuslah bekerja untuk itu,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dia menuturkan persoalan ini bukan soal kekhawatiran pelaku UMKM, melainkan konsistensi penegakan aturan.

“Jangan sampai yang dimasukkan itu adalah bukan barang baju cacah bekas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain meloloskan barang yang bukan barang cacah,” sambungnya.

Edy menilai selama pengawasan berjalan efektif, impor pakaian bekas cacah dapat tetap diarahkan sebagai bahan baku industri tekstil dan tidak merembes ke pasar konsumen.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan impor cacahan pakaian bekas justru berpotensi menghambat pengembangan industri daur ulang domestik.

Menurut Faisal, Indonesia sejatinya memiliki potensi bahan baku pakaian bekas yang cukup besar untuk dikelola sendiri. Karena itu, kebijakan impor pakaian bekas cacah dinilai kurang tepat.

Dia menilai, pasokan pakaian bekas di dalam negeri cukup melimpah untuk didaur ulang sehingga kebutuhan ekonomi sirkular semestinya dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor.

“Karena mestinya produk pakaian bekas dari Indonesia juga banyak. Pakaian yang bekas bisa dicacah, yang telah dicacah, atau yang dicacah itu juga bisa kita lakukan untuk upaya kitarecycledanreuseuntuk pelaksanaan atau pengaplikasian ekonomi sirkular,” kata Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, ujar dia, kesepakatan dagang Indonesia—AS juga dinilai berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan produk lokal apabila bahan hasil cacahan tersebut masuk ke pasar konsumen.

“Selain menghambat upaya kita untuk menerapkan ekonomi sirkular pada hasil produksi dan produk tekstil kita, juga bisa jadi kompetisi dengan produk lokal. Jika ini dipakai juga untuk sebagai bahan yang bisa untuk konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Core juga mengingatkan adanya potensi risiko kualitas dan keamanan dari impor pakaian bekas cacah. Menurutnya, tanpa penilaian dan pengawasan yang ketat, produk tersebut bisa bermasalah, termasuk dari sisi keamanan bagi konsumen.

Seperti diketahui, pemerintah membuka ruang impor SWC sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS. Barang tersebut ditujukan untuk kebutuhan bahan baku industri tekstil daur ulang dan bukan untuk diperjualbelikan kembali sebagai pakaian bekas.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan pakaian bekas yang diatur di dalam kesepakatan dagang resiprokal adalah imporshredded worn clothing(SWC), yaitu pakaian bekas yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri.

Dia memastikan impor tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian utuh yang dapat dijual kembali di pasarthrifting.

“SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil [benang] daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Pemerintah juga memastikan telah terdapat industri dalam negeri yang akan menyerap seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi. “Sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha konveksi hingga lembaga konsumen tekstil mengungkap kekhawatirannya khususnya terkait dibukanya importasi worn clothing atau pakaian bekas yang tertera dalam kesepakatan dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkap risiko tekanan di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya kelompok pengusaha kecil produsen pakaian jadi.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, pihaknya mendukung jika impor yang dilakukan berupa bahan baku seperti kapas yang untuk kebutuhan bahan baku industri nasional.

“Tapi untuk pakaian bekas kami sangat berkeberatan karena akan mengganggu pasar anggota kami,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Dia meminta pemerintah memikirkan nasib IKM yang juga mempekerjakan jutaan orang, bukan satuatau dua perusahaan eksportir besar saja.

“Kami justru minta praktik importirpakaian bekas yang ada diberantas sepenuhnya, bukannya malah impornya dibuka,” tambahnya.

Sebelumnya, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) telah menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) terkait pembelian kapas dan pembelian wornclothing sebagai prasyarat mendapatkan kuota ekspor ke AS dengan bea masuk 0%.

“Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apa jaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas? Apalagi masuknya lewat kawasan berikat yang sudah jadi rahasia umum sebagai tempat rembesan barang impor ilegal,” imbuhnya.

Nandi menjelaskan bahwa tindakan tegas terhadap penjual pakaian bekas beberapa waktulalu memberikan sedikit pengaruh terhadap pasar bagi IKM.

“Permintaan mulai ada, tapi belum sepenuhnyakarena beberapa importir besar belum ditindak” ujar Nandi.

Disisi lain, Ketua Umum Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan bahwapihaknya mendukung jika yang diimpor adalah dalam bentuk cacahan yang akan kembali didaur-ulang menjadi bahan baku garmen.

Namun, pihaknya tetap mewanti-wanti pihak terkait untuk tidak bermain-main karena sekali dibuka jalan bagi pakaian bekas, maka akan sulit menutupnya.

“Sebagai pihak yang concern melindungi konsumen tentunya kami tidak mau pasar dipenuhi dengan baju-baju bekas dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dampak ikutannya” tegasRudiansyah.

Dia mengungkit praktik importasi pakaian bekas selama lebih dari 15 tahun yang tidak dapat diatasi pemerintah meskipun ada aturan larangannya. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kekhawatiran berbagai pihak cukup beralasan karena penjelasandari pihak terkait sangat meragukan.

Meskipun pihak terkait menyatakan bahwa yang akan diimpor dalam bentuk cacahan, mereka menyebutnya sebagai worn clothing.

Sementara itu, berdasarkan definisi dari World Customs Organization (WCO) yang diadopsi oleh Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), worn clothing termasuk ke dalam kode HS 6309, sedangkan dalam bentuk cacahan disebut sebagai rags termasuk ke dalam kode HS 6310.

“Jika yang diimpor adalah worn clothing makasudah jelas bahwa barang tersebut adalah pakaian bekas,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa yang diimpor dari AS adalah shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting).

SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai.

Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah Indonesia mengizinkan impor pakaian bekas dari Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

"Tidak benar," ujar Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Minggu (22/2).

Haryo mengatakan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. Selain itu, ia juga menyampaikan SWC tidak memiliki nilai ekonomi, seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar atau thrifting.

"SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai," terang Haryo.

Adapun Haryo memastikan telah ada industri dalam negeri yang siap menampung impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal.Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan.

"Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi.

Sebelumnya,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir pakaian bekas supaya tak bisa mengimpor lagi.

Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.

"Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bersedia untuk membuka keran impor pakaian bekas yang telah dicacah (shredded worn clothing) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari hasil negosiasi dagang antara kedua negara.

Hal itu tertuang dalam ketentuan Article 2.8: Worn Clothing pada Annex III: Specific Commitments (Section I. Tariffs and Quotas) yang tercantum di Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara.

"Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat untuk lebih mempromosikan perdagangan dan ekonomi sirkular dalam industri pakaian daur ulang AS yang sangat maju," demikian dikutip Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS untuk menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump, emiten tekstil dan garmen PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) juga ikut menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Ravel Holding Inc. untuk pemanfaatan worn clothing yang sudah dicacah (shredded) untuk didaur ulang menjadi serta (recycled fiber).

"Kerja sama ini bukan dalam bentuk impor pakaian bekas utuh untuk diperjualbelikan di pasar domestik," kata VP Pan Brothers, yang juga Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Susanto saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Adapun pada dokumen yang sama, Indonesia juga mendapatkan pengurangan tarif impor hingga 0% untuk produk tekstil dan garmen yang dikirim ke AS dalam kuota yang ditentukan.

Pada bagian atau Section 6. Commercial Considerations and Opportunities, AS menyatakan berkomitmen untuk membuat suatu mekanisme yang memperbolehkan impor tekstil dan pakaian dari Indonesia dengan rate tarif resiprokal 0%.

Namun, kuota dari impor tekstil dan pakaian dari Indonesia ini akan bergantung pada jumlah ekspor AS terhadap produk terkait.

"Mekanisme ini akan memungkinkan sejumlah impor pakaian dan tekstil dari Indonesia yang akan ditentukan kemudian untuk masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang dikurangi ini, tetapi volume ini akan ditentukan berdasarkan jumlah ekspor tekstil, misalnya, kapas produksi AS dan bahan baku tekstil serat buatan, dari Amerika Serikat," dikutip dari Article 6.3: Textiles pada Section 6. Commercial Considerations and Opportunities.

Berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian, Indonesia mendapatkan tarif impor 19%. Selain itu, sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia ke AS seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao mendapatkan tarif 0%.

Pengecualian tarif resiprokal berlaku untuk 1.819 produk, yang meliputi 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku most favored nation (MFN).

Khusus produk tekstil, Indonesia mendapatkan pengurangan tarif hingga 0% melalui mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menegaskan kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas bertujuan melindungi kesehatan masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

“Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor diatur bahwa pakaian bekas dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor,” kata Mendag dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, pakaian bekas dikategorikan sebagai barang dilarang impor untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Selain mempertimbangkan aspek kesehatan dan keamanan, lanjut Mendag, pelarangan impor pakaian bekas memiliki sejumlah alasan. Pertama, melindungi industri pakaian jadi, khususnya UMKM. Kedua, menciptakan multiplier effect yang lebih tinggi terhadap perekonomian ketika industri domestik tumbuh.

“Ketiga, mencegah Indonesia menjadi tujuan limbah tekstil yang dapat menambah persoalan lingkungan,” tegas Mendag.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) secara konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal di berbagai wilayah.

Beberapa kegiatan penindakan yang telah dilakukan antara lain pada 17 Maret 2023 di Pekanbaru, Riau, dengan penyitaan sebanyak 730 bal pakaian bekas. Selanjutnya, pada 20 Maret 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur, disita 824 bal, serta pada 10 Mei 2023 di Minahasa, Sulawesi Utara, Kementerian Perdagangan kembali menyita 112 bal pakaian bekas.

Ia mengungkapkan, dalam melakukan penindakan selama kurun waktu 2022–2025, Ditjen PKTN bersinergi dengan kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum, antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Polda Jawa Barat, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI).

INDUSTRI tekstil dan pakaian jadi sedang tidak baik-baik saja. Namun yang lebih mengkhawatirkan, pelemahan sektor ini bukan semata akibat tekanan global, melainkan buah dari kebijakan domestik yang ragu-ragu, longgar, dan kerap menutup mata. Di tengah jargon hilirisasi dan industrialisasi, tekstil justru dibiarkan berjalan pincang, padat karya, tetapi miskin perlindungan dan arah transformasi.

Rilis data statistik terbaru menunjukkan ironi besar. Berdasarkan Publikasi Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2023, industri tekstil dan pakaian jadi menyerap lebih dari 1,23 juta tenaga kerja. Ia padat karya, padat sosial, dan padat risiko. Namun kontribusinya terhadap PDB nasional terus menyusut, dari 1,40 persen pada 2010 menjadi 1,11 persen pada 2023.

Angka ini bukan sekadar penurunan kontribusi sektoral, melainkan penanda erosi nilai tambah yang berlangsung lama. Jutaan orang bekerja di sektor yang semakin tipis marjin ekonominya. Pemerintah berulang kali menyebut tekstil sebagai industri prioritas. Tetapi prioritas macam apa yang membiarkan pasar domestik dibanjiri produk impor murah?

Industri pakaian jadi, penyerap tenaga kerja terbesar, masih bergantung hampir 68 persen pada bahan baku impor. Ketergantungan ini bukan semata persoalan kapasitas produksi, melainkan cerminan lemahnya kebijakan integrasi hulu–hilir.

Di saat yang sama, produk jadi dari luar negeri masuk dengan harga yang kerap tak masuk akal, menggerus ruang hidup produsen lokal dan memaksa mereka bersaing bukan pada efisiensi, melainkan pada daya tahan.

Kebijakan pengendalian impor sering terdengar keras di podium, tetapi lunak di lapangan. Rezim pengawasan berubah-ubah, pengetatan datang terlambat, dan celah regulasi selalu terbuka. Produk tekstil dan pakaian jadi impor, baik legal maupun yang “berubah nama”, terus membanjiri pasar. Industri dalam negeri pun terjebak dalam kompetisi yang tidak setara, menghadapi tekanan biaya produksi domestik yang tinggi sekaligus serbuan barang murah dari luar.

Masalah struktural tidak berhenti di sana. Rantai nilai industri tekstil nasional dibiarkan timpang. Industri hulu relatif masih bertahan dengan tingkat penggunaan bahan baku lokal di atas 70 persen, tetapi koneksi ke industri hilir lemah.

Tanpa insentif yang kuat untuk menyerap produk hulu domestik, industri pakaian jadi memilih jalan pintas: impor. Negara hadir sebagai penonton, bukan pengarah. Padahal, tanpa integrasi hulu–hilir, nilai tambah nasional akan terus bocor ke luar negeri.

Di sisi lain, modernisasi industri berjalan tertatih. Mesin tua masih mendominasi pabrik-pabrik tekstil; lebih dari setengah perusahaan beroperasi dengan mesin berusia di atas 10 tahun. Program restrukturisasi mesin memang ada, tetapi skalanya kecil dan tidak sebanding dengan tekanan pasar.

Ketika produktivitas stagnan dan biaya tinggi, industri diminta bersaing di pasar bebas. Ini bukan tantangan yang adil, melainkan jebakan kebijakan. Tekanan eksternal kini semakin kompleks dengan tuntutan keberlanjutan. Pasar global mensyaratkan produksi hijau, jejak karbon rendah, dan bahan baku berkelanjutan. Namun pemanfaatan bahan daur ulang di industri tekstil masih di bawah 10 persen, dan di pakaian jadi bahkan nyaris simbolik (3,21 persen).

Tanpa peta jalan transisi hijau yang jelas dan insentif nyata, industri nasional berisiko terdegradasi menjadi pemasok kelas dua, atau tersingkir dari rantai pasok global.

Lebih jauh, persoalan industri tekstil juga mencerminkan lemahnya koordinasi lintas kebijakan. Kebijakan perdagangan, industri, ketenagakerjaan, dan fiskal kerap berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling meniadakan. Pengetatan impor tidak selalu diiringi kesiapan pasokan domestik dan dukungan pembiayaan bagi industri hulu.

Sebaliknya, kebijakan ketenagakerjaan sering tidak mempertimbangkan tekanan riil industri padat karya. Akibatnya, industri tekstil terjepit dari dua arah: ditekan biaya di dalam negeri, tetapi dibiarkan berhadapan dengan produk impor murah di pasar.

Tanpa orkestrasi kebijakan yang terpadu, upaya penyelamatan industri akan selalu bersifat tambal sulam, meredam gejolak sesaat namun gagal menyentuh akar persoalan struktural.

Ironisnya, semua persoalan ini sesungguhnya sudah terbaca jelas dalam data statistik. Badan Pusat Statistik secara konsisten menyediakan gambaran struktur industri, ketergantungan impor, usia mesin, hingga pola bahan baku. Masalahnya bukan kekurangan data, melainkan keberanian menggunakan data sebagai dasar kebijakan.

Tanpa dukungan pelaku usaha sebagai responden, data melemah. Tanpa keberanian pembuat kebijakan, data diabaikan. Industri tekstil dan pakaian jadi telah dimasukkan dalam RPJPN 2025–2045 sebagai sektor prioritas. Namun prioritas tanpa perlindungan pasar yang terukur, tanpa integrasi hulu–hilir, dan tanpa arah teknologi yang jelas hanya akan melanggengkan stagnasi.

Alarmnya sudah lama berbunyi. Pertanyaannya sederhana: negara mau bertindak atau terus menenangkan diri dengan jargon? Jika kebijakan tetap setengah hati, industri tekstil tidak sedang menuju transformasi, melainkan penurunan perlahan dengan jutaan tenaga kerja sebagai taruhannya.

Kondisi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Pemerintah perlu membangun dialog yang lebih konstruktif dengan pelaku industri, untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data. Dengan pendekatan yang partisipatif ini, diharapkan dapat terwujud ekosistem industri yang lebih sehat, di mana pelaku usaha merasa dilindungi dan didorong untuk berinovasi, serta mampu bersaing secara global.

Selain itu, perhatian terhadap aspek keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan industri. Dengan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan, industri tekstil dapat bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan citra positif bagi industri tekstil nasional di mata pasar global yang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil menjadi salah satu sorotan pada rapat kerja (raker) perdana penyelesaian masalah hambatan berusaha (debottlenecking) yang digagas oleh Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP), Selasa (23/12/2025).

Salah satu dari dua perusahaan yang 'disidangkan' oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah PT Mayer Indah Indonesia. Perusahaan penghasil bordir dan kebaya itu yang telah berdiri sejak 1973.

Perusahaan tersebut mengadukan sulitnya mendapat kredit dari bank swasta maupun Himbara, kendati ada guyuran likuiditas dari kas pemerintah senilai total Rp276 triliun sejak September 2025. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut menunggak serta dikenai denda tagihan BPJS Ketenagakerjaan serta kesulitan membiayai ongkos pasokan gas industri.

Saat dipertemukan dengan kementerian/lembaga terkait, General Manager (GM) PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria mengaku perusahaannya mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19.

Usai mengalami penurunan omzet lebih dari 50% ketika pagebluk, tantangan industri tekstil lima tahun belakangan membuat perusahaan tersebut semakin tidak sehat. Apalagi, tabungan yang habis diperburuk oleh kondisi banjir impor pakaian bekas (thrifting) yang menjamur di pasaran.

"Konveksi-konveksi yang menjadi langganan kami semuanya pada pulangin orang-orangnya ke kampung untuk tidak jahit baju lagi. Kemudian kami mau jualan tidak bisa jualan karena harganya tidak masuk," terang General Manager (GM) PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria kepada Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Melisa mengaku sempat berharap bisa mendapatkan pembiayaan dari Himbara, khususnya setelah Purbaya mengguyur likuiditas dengan total Rp276 triliun. Namun, para bank BUMN itu justru enggan memberikan pembiayaan ke industri tekstil.

"Nah, bahkan sama bank rekanan kami yang sudah berhubungan lebih dari 15 tahun, mereka bilang itu adalah kebijakan bank swasta tersebut bahwa industri tekstil tidak bisa diberikan, karena sudah terlalu bleeding [berdarah]. Bahasanya seperti itu," terangnya.

Usai kesulitan mendapatkan pembiayaan, perusahaan itu juga memiliki tagihan BPJS Ketenagakerjaan termasuk denda tunggakan senilai Rp950 juta sejak Januari 2025.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa industri tekstil menjadi penyumbang utama jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi tahun ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, apabila pekerja di PT Mayer Indah Indonesia terkena PHK, maka mereka berpeluang untuk tidak bisa mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Indah menyebut hal itu sebab industri tekstil sudah mendapatkan berbagai program keringanan dari pemerintah seperti diskon iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, subsidi rumah, dan lain-lain.

"Kontributor utama [PHK] masih industri tekstil, Pak Menteri Keuangan. Jadi kalau sudah diberi keringanan begini segala macam tetap PHK, pekerjanya enggak bisa klaim JKP, Pak Menteri. Enggak dapat apa-apa," terang Indah.

Adapun Purbaya mengaku kementeriannya juga tidak memiliki instrumen lain untuk membantu pengurangan PHK di industri tekstil, selain yang sudah digelontorkan dari APBN. Dia menilai maraknya PHK tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lemah setidaknya pada sembilan bulan pertama 2025.

"Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow. Ketika kami dorong, saya harapkan kan memang baik. Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang, karena kami lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Saluran pelaporan baru pemerintah, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), menampung pengaduan bahwa masih ada pengusaha yang kesulitan pembiayaan dari bank milik negara (Himbara).

Salah satu pelapor, PT Mayer Indah Indonesia menyampaikan pihaknya kesulitan mendapatkan pembiayaan termasuk dari himbara. Padahal perusahaan bordir dan penghasil kebaya itu telah berdiri sejak 1973 dan mengaku mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19.

General Manager (GM) Mayer Indah Indonesia Melisa Suria mengatakan perusahaan mengalami penurunan omzet lebih dari 50% ketika pagebluk. Kinerja perusahaan juga semakin memburuk seiring banjir impor pakaian bekas (thrifting) yang menjamur di pasaran.

"Konveksi-konveksi yang menjadi langganan kami semuanya pada pulangin [PHK] orang-orangnya ke kampung untuk tidak jahit baju lagi. Kemudian kami mau jualan tidak bisa jualan karena harganya tidak masuk," terang kepada Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Mayer Indah Indonesia merupakan satu dari 10 pengadu kepada pemerintah melalui saluran P2SP dan diterima langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini.

Melisa mengaku sempat berharap bisa mendapatkan terobosan dengan memperoleh pembiayaan dari Himbara, terutama setelah kementerian keuangan mengguyur likuiditas dengan total Rp276 triliun. Namun, para bank BUMN itu masih enggan memberikan pembiayaan akibat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh industri tekstil.

"Nah, bahkan sama bank rekanan kami yang sudah berhubungan lebih dari 15 tahun, mereka bilang kebijakan [internal] bank swasta tersebut bahwa industri tekstil tidak bisa diberikan, karena sudah terlalu bleeding [berdarah-darah/kritis]. Bahasanya seperti itu," terangnya.

Padahal, lanjut Melisa, pihaknya sudah datang ke bank dengan membawa kontrak penjualan sehingga mereka butuh kredit modal kerja (KMK). Di sisi lain, perusahaan itu turut mengekspor 20% dari produksi.

Adapun untuk beroperasi dengan kapasitas penuh, Melisa menyebut perusahaannya membutuhkan modal Rp30 miliar. Hanya saja, untuk mengajukan kredit di bawah Rp5 miliar saja sudah sulit.

Purbaya pun menawarkan agar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang berada di bawah Kemenkeu, untuk memberikan pembiayaan ke PT Mayer Indah Indonesia. Syaratnya, potensi ekspor perusahaan tersebut bisa ditingkatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menyebut pihaknya tidak bisa memberikan pembiayaan atas potensi ekspor dari perusahaan itu. Ini sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Masalahnya memang di masa yang lalu export judgement ini ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi" terang Sukatmo.

Terobosan Satgas

Menghadapi realitas akses pembiayaan dari perbankan ini, Purbaya mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kredit kepada Himbara dalam menyalurkan kredit kepada badan usaha tertentu.

Meski demikian, Purbaya menyebut nantinya melalui Pokja Satgas P2SP, pemerintah menyiapkan KUR khusus industri padat karya agar sektor tekstil bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Syaratnya, perusahaan harus menyelesaikan tunggakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi akan diberikan KUR khusus setelah [denda tunggakan] BPJS-nya diselesaikan," ungkap Purbaya.

Selain itu, denda tunggakan turut berpeluang dihapus dengan syarat pengajuan sesuai mekanisme perundang-undangan. Nantinya, penghapusan denda tunggakan bakal dibahas lebih lanjut oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, Kementerian ESDM nantinya akan menindaklanjuti permohonan perusahaan agar deposit gas tiga bulan dikurangi menjadi dua bulan. Hal itu guna mengurangi beban working capital perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan sebagian pedagang pakaian bekas impor atau thrifting telah bersedia untuk beralih menjual produk lokal, menyusul penegakan aturan larangan impor barang bekas.

“Sudah ada sebagian yang mulai setuju untuk menjual produk-produk lokal. Bahkan pembicaraannya juga sudah mulai, termasuk lokasi dan titik penjualannya,” kata Maman ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa program substitusi produk menjadi penting agar pedagang yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi dengan menjual produk dalam negeri.

Namun, ia mengakui skema substitusi produk antara pedagang thrifting dan produsen lokal masih dalam tahap pembahasan.

Selain program substitusi, Maman juga tengah mengusulkan penetapan harga acuan minimum penjualan bagi sejumlah produk impor tertentu. Usulan tersebut diajukan kepada Kementerian Perdagangan untuk dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Kementerian UMKM tengah menyusun daftar sekitar 10 jenis produk yang akan ditetapkan harga acuannya.

Selain penetapan harga acuan, Maman juga mendorong adanya pembatasan impor di hulu, khususnya terhadap produk asal China.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan proses produksi tetap berlangsung di dalam negeri sehingga efek berganda terhadap perekonomian nasional semakin besar.

Lebih lanjut, Maman menambahkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan tengah menyiapkan berbagai langkah proteksi agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025