Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan teknologi verifikasi wajah atau liveness detection kini bukan lagi sekadar fitur tambahan bagi industri jasa keuangan, melainkan kebutuhan operasional utama di tengah meningkatnya ancaman penipuan berbasis kecerdasan buatan alias AI dan deepfake.

Peringatan tersebut muncul setelah tercatat sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melampaui Rp 6 triliun sepanjang akhir 2024 hingga 2025. Sebagian besar kasus disebut memanfaatkan teknologi deepfakeuntuk menembus sistem onboarding digital perbankan dan layanan keuangan.

“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini dalam acara Expert Lab dan Professional Gathering, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Karena itu, Indah mengatakan kerangka pengawasan OJK terus berkembang. Ia mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dalam menyusun panduan regulasi yang ketat namun tetap praktis, sehingga inovasi dapat terus berjalan sambil menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” ujarnya.

Pesatnya pertumbuhan pembukaan rekening dan layanan finansial secara digital telah memperluas permukaan serangan siber. Modus deepfake kini digunakan untuk memalsukan identitas melalui video, audio, maupun gambar sintetis yang dibuat AI agar menyerupai individu asli secara meyakinkan.

Kondisi tersebut membuat sistem keamanan berbasis aturan konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk mendeteksi ancaman baru. Risiko terbesar kini dihadapi sektor perbankan, fintech, perusahaan pembiayaan, hingga platform pembayaran digital yang mengandalkan proses onboarding jarak jauh.

Empat Langkah Atasi Ancaman Deepfake

Dalam forum yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech bersama ADVANCE.AI itu, regulator dan pelaku industri membahas empat langkah utama menghadapi ancaman deepfake.

Pertama, penguatan regulasi terkait tata kelola AI di sektor jasa keuangan. OJK memaparkan arah kebijakan layanan keuangan berbasis AI, menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sekaligus mengonfirmasi bahwa panduan tata kelola AI yang lebih konkret sedang dalam pengembangan dengan ancaman deepfake sebagai salah satu prioritas utama.

Kedua, teknologi deteksi yang sudah siap pakai. ADVANCE.AI memaparkan tren terbaru penipuan deepfake di Asia Tenggara sekaligus menampilkan solusi verifikasi identitas yang telah terbukti efektif dalam implementasi end-to-end onboarding di berbagai pasar regional.

Ketiga, ekosistem sebagai kunci. Pentingnya koordinasi lintas ekosistem antara regulator, asosiasi industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan.

Keempat yaitu bukti dari lapangan. Perwakilan industri perbankan membagikan studi kasus implementasi nyata teknologi pencegahan penipuan, termasuk dampak terukur terhadap operasional dan praktik terbaik yang dapat langsung diadaptasi.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto menilai strategi mitigasi terhadap ancaman AI generatif tidak bisa disamaratakan. Hal ini karena setiap institusi memiliki tingkat kematangan teknologi dan profil risiko berbeda.

“Kami meyakini kolaborasi antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” kata Firlie.

Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia Entin Rostini mengungkapkan pola serangan deepfake di Indonesia kini mulai menyerupai tren global. Menurutnya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sebenarnya sudah tersedia, namun tantangan terbesar terletak pada implementasi dalam skala besar dan integrasi ke seluruh proses onboarding serta pemantauan transaksi.

“Pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujar Entin.

JAKARTA, iNews.id - PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) resmi menghadirkan fitur verifikasi panggilan secara real-time langsung di dalam aplikasi. Fitur ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penipuan berbasis telepon yang kian marak menyasar investor di Indonesia.

Dengan fitur ini, nasabah XTB Indonesia dapat langsung membantu mengonfirmasi apakah panggilan telepon yang mereka terima benar-benar berasal dari tim XTB. Setiap kali perwakilan layanan pelanggan atau tim sales menghubungi nasabah, pengguna dapat meminta notifikasi real-time di dalam aplikasi yang mengonfirmasi identitas penelepon sebelum memberikan informasi apa pun.

Fitur ini juga menyederhanakan proses verifikasi saat nasabah menghubungi layanan pelanggan XTB Indonesia. Tidak perlu lagi menjawab serangkaian pertanyaan keamanan, cukup setujui push notification di aplikasi, dan proses verifikasi selesai dalam satu langkah yang cepat dan aman.

Direktur Utama XTB Indonesia Berjangka, Jodhi Gahara Aji, menegaskan komitmen perusahaan dalam melindungi investor lokal. "Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap ancaman penipuan berbasis telepon masih perlu terus ditingkatkan. Fitur verifikasi panggilan ini hadir sebagai komitmen kami dalam memberikan rasa aman yang nyata kepada nasabah XTB Indonesia setiap kali mereka berinteraksi dengan tim kami," ujarnya.

Omar Arnaout, CEO XTB Global, mengatakan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen global XTB terhadap keamanan nasabah. "Keamanan akun nasabah adalah prioritas utama kami. Di saat ancaman siber global berkembang lebih cepat dari sebelumnya, kami percaya institusi keuangan harus memimpin dengan inovasi dan tanggung jawab," tuturnya.

Peluncuran fitur ini sejalan dengan temuan CrowdStrike 2025 Global Threat Report yang mencatat lonjakan serangan phishing sebesar 442 persen dalam setengah tahun terakhir pada 2024 , menjadikan perlindungan identitas secara real-time sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar fitur tambahan bagi platform investasi modern.

Seperti diketahui, PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) merupakan bagian dari Grup Global XTB dan beroperasi di bawah regulasi dan pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia (BI). XTB Indonesia berfokus pada investasi jangka panjang dengan menyediakan akses ke saham AS, ETF global, dan Investment Plan untuk investasi yang terstruktur dan berbasis tujuan.

Melalui aplikasi investasi XTB, investor Indonesia dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi, berinvestasi secara global dengan mudah, dan mengelola investasi mereka dalam lingkungan yang aman dan teregulasi. Didukung oleh keahlian global dan disesuaikan untuk investor lokal, XTB Indonesia membantu individu mengendalikan masa depan keuangan mereka melalui transparansi, teknologi, dan akses pasar yang terpercaya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan seluk-beluk verifikasi pengguna anak yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang perlu dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Verifikasi pengguna anak telah diatur dalam Pasal 7 PM Tunas, di mana platform tidak dapat sekadar membiarkan pengguna mencentang pernyataan usia di atas 13 tahun tanpa bukti yang memadai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan PSE harus memastikan adanya mekanisme verifikasi dengan menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna.

Menurutnya Komdigi juga telah bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik untuk menyiapkan teknologi operasional yang andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

“PP Tunas tidak berdiri sendiri. Regulasi ini merupakan bagian dari tata kelola digital kita,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun berikut ketentuan verifikasi pengguna anak sesuai Pasal 7 PM Tunas:

- PSE wajib menyediakan mekanisme verifikasi bagi pengguna anak.

- PSE harus menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna sesuai dengan batas minimum Produk, Layanan, dan Fitur (PLF).

- Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tertentu.

- Teknologi verifikasi dapat dikembangkan sendiri oleh PSE atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga penyedia layanan teknologi.

- PSE wajib memastikan teknologi verifikasi yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kerja sama dengan pihak ketiga harus menjamin pelindungan anak serta keandalan teknologi yang digunakan.

- Menteri berwenang menetapkan teknologi verifikasi yang dinilai andal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Pendaftaran Akun Anak

Selain itu, Komdigi juga mengelompokkan pendaftaran akun anak ke dalam tiga kategori usia diantaranta anak di bawah usia 13 tahun dapat memiliki akun hanya pada PLF yang secara khusus dirancang untuk anak dan memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua.

Lalu untuk anak usia 13 hingga di bawah 16 tahun hanya dapat memiliki akun pada PLF dengan profil risiko rendah, juga dengan persetujuan orang tua.

Sementara bagi remaja usia 16 hingga di bawah 18 tahun dapat mengakses PLF dengan profil risiko tinggi, tetap dengan persetujuan orang tua.

Lustarini menjelaskan kategori profil risiko tidak menunjukkan kualitas aplikasi. Profil risiko tinggi bukan berarti aplikasi tersebut buruk, melainkan karena tidak dirancang untuk anak, sehingga target penggunanya bukan anak-anak.

“Profil risiko tinggi itu berarti tidak diperuntukkan bagi anak, sehingga memang perlu ada pembatasan,” jelasnya.

Media Sosial Masuk Kategori Risiko Tinggi

Berdasarkan Pasal 30 PM Nomor 9 Tahun 2026, layanan jejaring sosial dan media sosial secara default termasuk dalam kategori profil risiko tinggi. Artinya, sejak awal platform-platform tersebut dianggap memiliki potensi risiko besar bagi anak, kecuali jika penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya melalui penilaian khusus.

Lustarini menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada karakteristik media sosial yang membuka berbagai potensi risiko. Pertama, platform memungkinkan interaksi dengan siapa saja, termasuk pihak yang identitasnya tidak jelas, baik melalui pesan pribadi maupun ruang publik seperti komentar dan forum.

Kedua, media sosial memungkinkan interaksi banyak pengguna secara bersamaan, sehingga dinamika percakapan menjadi kompleks dan sulit dikendalikan.

Ketiga, pengguna dapat mengunggah konten sendiri, sehingga berperan sebagai produsen informasi. Namun, moderasi konten belum sepenuhnya efektif, sehingga konten yang tidak sesuai, termasuk untuk anak, masih dapat lolos.

Selain itu, perbedaan standar moderasi antarnegara dan budaya menyebabkan perlindungan tidak selalu konsisten, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna, khususnya anak-anak.

“Jadi ada beberapa risiko yang muncul akibat konfigurasi teknis media sosial, seperti risiko kontak, risiko konten, risiko ketergantungan, dan risiko sebagai konsumen. Jumlahnya sangat banyak,” jelasnya. (Nur Amalina)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kode respons cepat atau QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi untuk memperkuat integritas industri perasuransian dan meningkatkan perlindungan konsumen. QR Code ini menjadi alat verifikasi identitas pialang untuk meminimalisasi risiko interaksi dengan pihak yang tidak terdaftar.

"QR Code ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri. Pendaftaran ini diharapkan juga mengubah perilaku di industri perasuransian di mana semua pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan profesi dan sertifikasi yang telah dimiliki," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, pada Peluncuran Implementasi QR COde Surat Tanda Terdaftar Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, di Jakarta, Senin (4/5).

Ogi optimistis inovasi baru ini akan membuat industri asuransi menjadi semakin sehat dan perlindungan untuk konsumen berjalan lebih efisien.

STTD berbasis QR Code merupakan inovasi digital yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan real time. Implementasi QR Code ini akan meningkatkan kepastian informasi, meminimalkan risiko interaksi dengan pihak yang tidak terdaftar, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Ogi mengungkapkan, peran pialang asuransi dan pialang reasuransi menjadi semakin penting sebagai penasihat risiko yang menjembatani kebutuhan perlindungan dengan kapasitas pasar. Pertumbuhan jumlah pialang serta kontribusinya menunjukkan penguatan tata Kelola dan pengawasan terhadap profesi ini semakin relevan. Hingga 31 Maret 2026, ada 560 pialang asuransi dan 105 pialang reasuransi yang terdaftar di OJK dan memiliki STTD.

Peluncuran QR Code untuk STTD Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi ini dihadiri Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia Yulius Bhayangkara, Ketua Umum Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia Abdul Rohman, dan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia Mochamad Dede Kurniadi. Selain itu, turut hadir Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Emira E Oepangat, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cipto Hartono, serta perwakilan dari seluruh perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi.

Digitalisasi Industri Asuransi

OJK terus mendorong digitalisasi industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi layanan, dan kualitas pengawasan. Penguatan basis data terintegrasi memungkinkan pengolahan informasi yang lebih presisi serta mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan berbasis data.

OJK juga menyederhanakan proses bisnis pendaftaran pialang yang sebelumnya melibatkan beberapa sistem dan masih dilakukan secara manual. Kini, seluruh proses dilakukan secara end-to-end melalui satu sistem terintegrasi, yaitu Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Perubahan ini meningkatkan efisiensi, memperkuat basis data, serta mendukung kualitas pengawasan, termasuk melalui otomatisasi penerbitan nomor STTD oleh SPRINT.

Menurut OJK, seluruh pengembangan ini sejalan dengan Visi Roadmap Perasuransian 2023-2027, yaitu terwujudnya industri asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas, memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendalaman pasar, peningkatan inkluasi dan stabilitas keuangan.

SUMUT - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya soliditas kader dalam menyambut agenda politik ke depan, khususnya menjelang tahapan verifikasi peserta Pemilu pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Provinsi Sumatera Utara.

Mardiono menekankan bahwa waktu menuju agenda politik nasional semakin dekat, sehingga seluruh kader diminta untuk bergandeng tangan dan bersatu dalam menyelesaikan agenda partai.

“Ini adalah kebutuhan organisasi sekaligus amanat konstitusi partai politik yang harus dilaksanakan. Kita harus bersatu, menyelesaikan seluruh agenda partai, karena kita ingin bangkit dan menjadi pemenang,” ujar Mardiono, di Wisma Karina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu (3/5/2026).

Mardiono mengingatkan bahwa kerja-kerja politik tidak cukup hanya dilakukan di media sosial, melainkan harus diwujudkan melalui kerja elektoral yang nyata di lapangan. Menurutnya, penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi langkah penting yang harus segera diselesaikan.

“Dalam waktu singkat, struktur di Sumatera Utara harus dirampungkan. Setelah itu dapat bergerak bersama rakyat agar PPP kembali dicintai,” kata Mardiono.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum

Mardiono juga menyoroti perlunya kader di PPP memperkuat basis dukungan di daerah. Mardiono berharap, seluruh wilayah di Sumatera Utara mampu mendongkrak perolehan kursi legislatif di masa mendatang.

“Dulu Sumatera Utara pernah mengalami kejayaan. Ini harus kita rebut kembali dengan kerja nyata dan strategi elektoral yang kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memperkuat implementasi Permen No 14 Tahun 2025 melalui pembentukan satuan tugas verifikasi yang melibatkan lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi minyak di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.

Penguatan tersebut ditegaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 225/KPTS/DESDM/2026 tentang pembentukan satuan tugas (satgas) verifikasi hasil produksi sumur minyak BUMD, koperasi, dan UMKM di Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan, langkah ini diambil agar penyerapan minyak dari sumur masyarakat dapat terakselerasi dan berjalan optimal.

“Tanpa adanya kita dorong begini, dia akan berjalan autopilot, tidak ada target. Sementara negara ini butuh minyak, lifting dibutuhkan agar produksi minyak dalam negeri meningkat,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi dukungan Forkompimda dalam penerapan Permen ESDM No 14 Tahun 2025, Kamis (24/4/2026).

Kebijakan ini juga ditujukan untuk mempercepat upaya menekan dan menutup praktikillegal drillingyang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, aspek lingkungan turut menjadi perhatian. Kerusakan akibat aktivitas pengeboran ilegal dinilai perlu dicegah sejak dini melalui pembinaan oleh KKKS, seperti Pertamina dan Medco.

Deru menyebut kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi eksisting berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 1 juta barel per hari yang membutuhkan kontribusi daerah, termasuk Sumsel.

“Nah, kita ingin Sumsel ini berkontribusi di luar yang selama ini sudah diusahakan Pertamina dan vendornya, yang dari potensi yang tersedia yakni dari sumur rakyat dan sumur tua,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah menjelaskan, berdasarkan data yang ditetapkan Menteri ESDM, total sumur di wilayah Sumsel mencapai 26.300 titik.

Jumlah tersebut tersebar di tujuh kabupaten, yakni Musi Banyuasin 22.381 sumur, Musi Rawas Utara 32 sumur, Musi Rawas 405 sumur, Lahat 3.118 sumur, Banyuasin 66 sumur, PALI 165 sumur, dan Muara Enim 133 sumur.

Dari total tersebut, sebanyak 13 badan usaha telah mengantongi izin sebagai pengelola hasil minyak sumur masyarakat yang tersebar di tujuh wilayah.

Dia menambahkan, per 23 April 2026, akumulasi produksi yang diserahkan PT Keban Berkah Energi di wilayah Musi Banyuasin mencapai 330 barel (bbl), dengan rincian 240 barel dikirim ke Medco Energi dan 90 barel lainnya. Namun, realisasi pengiriman tercatat baru mencapai 175 barel ke Medco Energi dan belum ada yang tersalurkan ke Pertamina.

“Kenapa ke Pertamina masih 0, karena dikembalikan [Pertamina] agar mendapatkan treatment khusus sehingga mengurangi kadar air dan lumpur yang ada. Oleh karena itu, kita imbau UMKM, koperasi ataupun BUMD untuk mengikuti standar minyak yang ditetapkan SKK Migas,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah sekaligus pelaksanaan likuidasi terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M. Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.

Seiring dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme klaim penjaminan.

Dalam prosesnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lainnya untuk menentukan simpanan yang layak dibayarkan. Proses tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau hingga 29 Juli 2026.

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk pembayaran klaim berasal dari dana penjaminan yang dikelola oleh LPS.

Nasabah BPR Koperindo nantinya dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Koperindo atau melalui situs resmi LPS setelah lembaga tersebut mengumumkan jadwal pembayaran klaim penjaminan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan melalui kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan LPS Jimmy Ardianto mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses likuidasi berlangsung.

“Nasabah BPR Koperindo diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan klaim penjaminan dengan meminta imbalan tertentu.

Selain itu, Jimmy menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyimpan dana di perbankan karena simpanan nasabah pada bank yang beroperasi di Indonesia tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta untuk menyambut Hari Raya IdulFitri 2026/1447 H resmi dibuka pada Minggu (22/2/2026). Simak syarat, ketentuan, dan cara pendaftaran di sini.

Mudik Gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu memiliki ketentuan administrasi, jadwal pendaftaran dan verifikasi berbasis klaster, serta rute bus dan truk pengangkut sepeda motor yang telah ditetapkan.

Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026/1447 H dilakukan secara online melalui laman https://mudikgratis.jakarta.go.id. Perlu diingat, pendaftaran akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap program Mudik Gratis 2026 dan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan.

"Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem, kami mengimbau kepada masyarakat calon pendaftar untuk mendaftar sesuai jadwal klaster yang telah ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang baik dari masyarakat," tulis akun Instagram @dishubdkijakarta pada Senin (23/2/2026).

Syarat & Ketentuan Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI

Berikut syarat dan ketentuan pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026–1447

1. Calon peserta menyertakan kelengkapan administrasi yang diperlukan yaitu:
   - Kartu Keluarga (KK)
   - KTP DKI Jakarta (diutamakan)
   - STNK (bila membawa motor)
2. Setiap pendaftar dapat menambahkan maksimal 3 anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK).
3. NIK KTP yang didaftarkan pada saat mendaftar di web pendaftaran Mudik Gratis harus sesuai dengan NIK KTP asli.
4. Pendaftaran dilakukan secara online di: https://mudikgratis.jakarta.go.id

Setelah berhasil mendaftar, calon peserta melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi di lokasi verifikasi terdekat. Apabila ditemukan pendaftaran ganda di program mudik lain, maka pendaftaran otomatis dibatalkan dan keputusan bersifat final. Tiket dilarang diperjualbelikan atau berpindah tangan ke atas nama orang lain.

Jadwal Pendaftaran & Verifikasi (Per Kluster)

Tujuan Kluster 1

• Solo
• Tasikmalaya
• Palembang
• Madiun
• Sragen
• Cilacap

Waktu pendaftaran: 22–24 Februari 2026
Waktu verifikasi: 25–27 Februari 2026

Tujuan Kluster 2

• Yogyakarta
• Kuningan
• Lampung
• Tegal
• Kebumen
• Jombang
• Pekalongan

Waktu pendaftaran: 25–27 Februari 2026
Waktu verifikasi: 28 Februari–2 Maret 2026

Tujuan Kluster 3

• Wonogiri
• Kediri
• Malang
• Wonosobo
• Purwokerto
• Semarang
• Sidoarjo

Waktu pendaftaran: 28 Februari–2 Maret 2026
Waktu verifikasi: 3–5 Maret 2026

Lokasi Verifikasi (6 Titik)

1. Lapangan Tennis Kompleks Dinas Teknis Jatibaru
   Jalan Taman Jatibaru No.1 Gambir, Jakarta Pusat
   Call Center: 0895 4032 66909
2. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
   Jl. RP Soeroso No.21 Cikini Kec. Menteng, Jakarta Pusat
   Call Center: 0895 4032 66908
3. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
   Jl. Plumpang Semper, Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara
   Call Center: 0895 4032 66692
4. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
   Jl. MT. Haryono Kav.45–46 Cikoko, Kec. Pancoran Jakarta Selatan
   Call Center: 0895 4032 66693
5. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
   Jl. Perserikatan No.1 RT 2 RW 8, Jati Puloagung Jakarta Timur (Terminal Rawamangun)
   Call Center: 0895 4032 66691
6. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
   Jl. Raya Ring Road Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat 11750
   Call Center: 0895 4030 66694

20 Lokasi Tujuan Bus Pemudik

1. Terminal Tirtonadi Solo
2. Terminal Indihiang, Kota Tasikmalaya
3. Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang
4. Terminal Purboyo Madiun
5. Terminal Pilangsari Sragen
6. Terminal Cilacap
7. Terminal Giwangan Jogjakarta
8. Terminal Kertawangunan, Kab. Kuningan
9. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung
10. Terminal Kota Tegal
11. Terminal Kab. Kebumen
12. Terminal Kepuhsari Jombang
13. Terminal Pekalongan
14. Terminal Giri Adipura Wonogiri
15. Terminal Tamanan Kediri
16. Terminal Arjosari Malang
17. Terminal Mendolo Wonosobo
18. Terminal Bulupitu Purwokerto
19. Terminal Mangkang, Kota Semarang
20. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo

6 Lokasi Tujuan Truk Pengangkut Sepeda Motor Pemudik

1. Terminal Mangkang, Kota Semarang
2. Terminal Kab. Kebumen
3. Terminal Tirtonadi Solo
4. Terminal Giwangan Jogjakarta
5. Terminal Giri Adipura Wonogiri
6. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo

Jadwal Arus Mudik dari Jakarta

Pemberangkatan Sepeda Motor

• Senin, 16 Maret 2026
• Lokasi: Terminal Pulogadung
• Catatan: Penyerahan sepeda motor arus mudik paling lambat 15 Maret 2026 pukul 17.00

Pemberangkatan Penumpang

• Selasa, 17 Maret 2026
• Lokasi: Monumen Nasional (Monas)

Jadwal Arus Balik ke Jakarta

Pemberangkatan Sepeda Motor

• Rabu, 25 Maret 2026
• Lokasi: Dari 6 terminal tujuan ke Terminal Pulogadung

Pemberangkatan Penumpang

• Kamis, 26 Maret 2026
• Lokasi: Dari 20 terminal tujuan ke Terminal Terpadu Pulo Gebang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan proses verifikasi ulang tiket mudik gratis pada saat hari keberangkatan untuk memastikan peserta terdaftar yang berangkat dan tiket tidak dipindahtangankan.

"Lalu untuk memastikan tiket tidak dipindahtangankan, kami akan lakukan proses verifikasi ulang saat hari H di lokasi," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Emanuel Kristanto dalam siniar OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Emanuel menegaskan tiket mudik gratis tak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain. Melalui Program Mudik Gratis, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman, sekaligus memecah kepadatan lalu lintas selama masa arus Lebaran.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan pihak-pihak yang layak menerima program," ujarnya.

Lalu untuk memastikan keamanan pemudik, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan polisi, TNI, pemangku kebijakan atau pihak yang terkait langsung dan tidak langsung dengan keamanan.

"Tidak hanya saat keberangkatan, tetapi selama perjalanan (petugas ikut sampai tujuan)," ujar Emanuel.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 366 bus untuk arus mudik, meningkat dibandingkan tahun 2025 yakni 293 bus.

Sementara untuk arus balik, disediakan 295 bus dari 20 daerah tujuan dengan kuota 11.800 penumpang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yakni 228 bus.

Selain penumpang, Pemprov DKI juga menyediakan arus mudik dan balik untuk sepeda motor. Disediakan sekitar 15 truk untuk mengangkut sekitar 50 sepeda motor pada arus mudik dan 15 truk pada arus balik.

Pendaftaran dilakukan secara daring di laman mudikgratis.jakarta.go.id, dengan melampirkan KTP dan KK. Pendaftaran dibagi menjadi tiga kluster berdasarkan daerah tujuan. Sementara bagi yang akan membawa sepeda motor, perlu melampirkan STNK.

Pemberangkatan peserta mudik gratis pada 17 Maret 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), lalu untuk sepeda motor pada 16 Maret 2026 di Terminal Pulogadung.

Bisnis.com, CIREBON- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan proses pembayaran klaim simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon mulai dilakukan pada Jumat (13/2/2026). Kepastian ini disampaikan menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun yang tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Proses itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap. Penetapan simpanan layak bayar paling lambat diselesaikan dalam 90 hari kerja sejak izin usaha dicabut, atau maksimal sampai 3 Juli 2026,” ujar Jimmy dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan, pengumuman status penjaminan simpanan dilakukan secara bertahap sesuai hasil verifikasi. Nasabah yang simpanannya belum diumumkan pada tahap awal diminta menunggu penetapan berikutnya.

Menurut Jimmy, jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah diberikan cukup panjang, yakni maksimal lima tahun sejak pencabutan izin usaha bank. Dengan demikian, batas akhir pengajuan klaim jatuh pada 8 Februari 2031.

Untuk memudahkan pengecekan, LPS telah membuka akses informasi status penjaminan melalui laman resmi lembaga tersebut.

Nasabah dapat mengakses menu aplikasi LPS, memilih fitur status simpanan, lalu memasukkan nomor rekening untuk mengetahui apakah simpanannya termasuk layak dibayar atau tidak. Nomor CIF yang tertera perlu dicatat untuk proses pencairan di bank pembayar.

Pembayaran klaim tahap pertama dilakukan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bank pembayar. Layanan pembayaran dipusatkan di Kantor Cabang Yos Sudarso, Jalan Yos Sudarso Nomor 11, Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Dalam proses pencairan, nasabah diwajibkan membawa dokumen asli dan salinan identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, serta bukti kepemilikan simpanan berupa buku tabungan atau bilyet deposito.

Bagi nasabah berbentuk organisasi atau perusahaan, diperlukan tambahan dokumen seperti anggaran dasar, susunan pengurus, serta informasi rekening tujuan transfer.

Apabila pencairan dikuasakan, penerima kuasa wajib membawa surat kuasa dan identitas diri. Dokumen pendukung lain seperti surat keterangan domisili atau formulir pernyataan nasabah juga dapat diminta sesuai kebutuhan verifikasi.

Jimmy menegaskan, sesuai ketentuan UU P2SK, nasabah yang keberatan atas penetapan status penjaminan dapat mengajukan keberatan kepada LPS paling lama 180 hari kalender sejak keputusan diumumkan. Untuk kasus ini, batas akhir pengajuan keberatan adalah 11 Agustus 2026. “Keberatan harus disertai bukti yang jelas dan disampaikan melalui surat atau media resmi yang ditetapkan LPS,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembayaran klaim. Seluruh proses penanganan klaim dan likuidasi bank dilakukan sesuai mekanisme resmi dan tanpa pungutan di luar ketentuan.

“Nasabah tidak perlu menggunakan jasa perantara. Proses klaim dilakukan langsung melalui bank pembayar yang telah ditunjuk,” tegas Jimmy.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui telepon 154, WhatsApp 0811 1154 154, atau email resmi lembaga tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (Perumda BPR) Bank Cirebon. Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut efektif per 9 Februari 2026.

Perumda BPR Bank Cirebon beralamat di Jalan Talang No. 43, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seiring pencabutan izin usaha tersebut, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lain yang diperlukan untuk menetapkan simpanan yang layak dibayarkan.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon sepenuhnya bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat mengetahui status simpanannya melalui kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau mengakses laman resmi LPS setelah pengumuman resmi pembayaran klaim penjaminan disampaikan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan maupun likuidasi bank.

Dia juga meminta nasabah untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan dengan imbalan tertentu.

“Tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2026).

LPS menegaskan bahwa masih banyak BPR, BPRS, maupun bank umum lain yang beroperasi di Indonesia. Sebab itu masyarakat bisa kembali menyimpan dana di perbankan karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

Agar simpanan dijamin LPS, nasabah diminta memastikan simpanannya memenuhi ketentuan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan pembayaran pertama simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank) per hari ini, Senin (2/2/2026). Pembayaran dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) selaku bank pembayar.

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (2/2/2026), proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank pada 27 Januari 2026.

“Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 2 Februari 2026,” tulis LPS, Senin (2/2/2026).

Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar akan dilaksanakan melalui BNI selaku bank pembayar.

Saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Adapun LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. “Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto sebelumnya telah mengimbau agar nasabah tetap tenang dalam menghadapi kasus pencabutan izin usaha BPR Prima Master Bank.

Nasabah juga diminta tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Di sisi lain, Jimmy menjelaskan bahwa masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutur Jimmy, dikutip dari laman resmi LPS, Senin (2/2/2026).