Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui alokasi belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk itu, partisipasi sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan menuju target penurunan emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyampaikan bahwa alokasi belanja terkait iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

“Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melampaui Rp8.000 triliun pada 2026. Menurutnya, pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah memposisikan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai katalis yang mampu menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Indonesia sendiri telah membangun mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi publik, Herman mengemukakan pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, dan dana penanggulangan bencana

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, serta skema blended finance.

Selain itu, Herman memandang bahwa kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting, dengan dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai peran swasta dapat mendorong tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

"Itu secara umum tentu angka yang optimis, sehingga kalau targetnya demikian, dari sisi upaya yang harus dilakukan itu memang adalah mendorong peran swasta yang lebih strategis lagi," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia juga menambahkan bahwa dari sisi defisit fiskalnya juga sangat ke arah prudent.

"Dengan desain fiskal prudent seperti itu, tentu mesin pertumbuhannya (engine of growth) itu yang diharapkan dari swasta, karena pasti dari belanja pemerintahnya akan lebih moderat," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa target pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri.

Terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, yang berarti mengalami penurunan dari target sebelumnya sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.

Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, sedangkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Angka ini lebih rendah dari realisasi defisit APBN yang mencapai 2,92 persen pada 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan DPR dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) II Dumai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai pada 2026 melalui penguatan personel, peralatan, dan koordinasi lintas lembaga.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Apel Siaga Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Lapangan Bapor Komplek Perumahan Pertamina (Komperta) Bukit Datuk. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur perusahaan.

General Manager Kilang Dumai, Iwan Kurniawan, mengatakan pengendalian karhutla menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap lingkungan sekaligus operasional kilang yang termasuk objek vital nasional.

“Karhutla merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keandalan operasional dan keselamatan lingkungan serta masyarakat. Dampak asap dapat mengganggu kesehatan pekerja dan aktivitas operasional,” ujarnya Senin (27/4/2026).

Menurutnya, melalui fungsi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), perusahaan memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta sistem respons di lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi potensi karhutla, terutama menjelang musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño.

“Peran swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla bersama TNI/Polri, BPBD, dan masyarakat,” tegasnya.

Sepanjang 2026, Kilang Dumai mencatat telah menangani sejumlah titik karhutla di wilayah Dumai, antara lain di Tanjung Palas, Parit Paman, dan Kelurahan Bukit Timah. Penanganan dilakukan oleh tim Fire Brigade dengan dukungan armada Auxiliary Fire Truck (AFT) serta suplai air lebih dari 10 kali pengiriman dengan kapasitas 5.000–6.000 liter per trip.

Perusahaan juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla. Pada Maret 2026, dua unit nozzle gambut diserahkan kepada Polres Dumai. Sebelumnya, BPBD Dumai juga menerima bantuan 10 unit nozzle gambut, tiga pompa portabel, dan lima selang pemadam.

Nozzle gambut merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksikan air ke dalam tanah guna memadamkan api bawah permukaan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pengendalian karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group akan menggelar BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025) untuk membahas arah bisnis dan ekonomi pada 2026, termasuk peran dan sinergi antara pelaku usaha BUMN dan swasta.

Acara itu digelar sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Bisnis Indonesia. Sebagai media ekonomi terkemuka di Indonesia, Bisnis Indonesia Konsisten Menavigasi Ekonomi dengan menyuarakan kebijakan pemerintah, aspirasi pelaku usaha, dan kepentingan rakyat, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang akan mengulas Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, selaras dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini digelar serentak di Jakarta dan 9 kota besar di Indonesia (Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bali, Makassar) pada Senin, 8 Desember 2025.

BIG Conference 2025 akan menghadirkan sesi diskusi dan Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga. Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech BIG Conference 2025, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Salah satu sesi diskusi BIG Conference 2025 mengangkat tema “Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta”. Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar peran pelaku usaha di Tanah Air untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2025 sebesar 5,04% year-on-year (YoY). Capaian itu sedikit melambat dari kuartal II/2025 sebesar 5,12%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh konsumsi domestik, ekspor-impor, dan investasi, serta belanja pemerintah.

Faktor penting dalam struktur ekonomi nasional ialah pelaku usaha dan korporasi di Tanah Air, termasuk BUMN, swasta, perbankan, hingga perusahaan terbuka atau emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal BUMN, kehadiran Danantara Indonesia menjadi babak baru yang diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan pelat merah makin moncer.

Ke depan, peran penting pelaku usaha Indonesia dibayangi oleh tantangan dan peluang dari sisi pendanaan, bahan baku, rantai produksi, tenaga kerja, prospek pasar, serta perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika geopolitik global.

Di sinilah perlu diulas bagaimana strategi pelaku usaha dalam mengatasi tantangan dan mengambil peluang agar dapat memacu kinerja ke depan, sekaligus mendukung program-program prioritas pemerintah.

Selain itu, diperlukan juga sinergi BUMN-Swasta dan kebutuhan insentif bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi dan akselerasi yang dapat mendorong denyut ekonomi nasional berdetak lebih kencang.

Untuk mengulas hal tersebut, diskusi panel BIG Conference 2025 akan menghadirkan sejumlah narasumber yang relevan a.l. Managing Director of Global Relations & Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha.