Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Pendidikan Tinggi, Budaya, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Nadiem Makarim, Fiona Handayani menjabarkan gaji yang diterima saat bertugas di lembaga negara itu. Ia menyebut mendapat gaji Rp50 juta per bulan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Fiona saat menjadi saksi dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar soal pekerjaan Fiona di Kemendikbudristek. Fiona pun menjawab bahwa dirinya merupakan Stafsus Menteri bidang isu-isu strategis.

Dia mengemukakan bahwa dirinya bertugas memberikan masukan untuk kebijakan program prioritas pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMK hingga SMA.

"Misalnya, rapor pendidikan, asesmen nasional, termasuk asesmen kompetensi minimum, pembelajaran di masa pandemi, Kurikulum Merdeka, SMK Pusat Keunggulan, dan lain sebagainya," ujar Fiona di ruang sidang.

Setelah itu, jaksa mendalami soal gaji yang diperoleh Fiona saat menjadi Stafsus Nadiem Makarim. Dijawab Fiona, besaran gaji yang diperolehnya sebesar Rp50 juta.

"Oke. Agak sensitif saya tanya. Berapa gajinya? Enggak apa-apa di persidangan ini," tanya jaksa.

Dia pun menjelaskan sudah mendetailkan tentang haknya itu. "Ada di dalam BAP. Jadi, take home pay saya Rp50 juta per bulan," jawab Fiona.

Fiona merincikan, gaji itu diperoleh dari tunjangan kinerja alias tukin sebesar Rp27 juta. Sementara itu, sisanya berasal dari gajinya sebagai Stafsus Menteri dan sebagai dewan pengawas.

"Selain itu, ada tambahan, itu sebagai kapasitas saya menjadi staf khusus menteri, ada dalam kapasitas saya yang lain sebagai dewan pengawas," tutur Fiona.

Adapun, Fiona juga dicecar pertanyaan terkait dengan Stafsus Mendikbudristek Jurist Tan. Menurut Fiona, Jurist merupakan Stafsus yang bertugas di bidang pemerintahan.

"[Jurist Tan] berkaitan dengan kebijakan dan program prioritas yang melibatkan lintas kementerian, termasuk di antaranya terkait guru, guru honorer menjadi P3K," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Strategic Partner Manager Google for Education, Ganis Samoedra Murharyono mengungkap momen pertemuan antara bosnya Colin Marson selaku Head of Education Google Asia Pacific dengan Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan Ganis saat menjadi saksi dalam sidang kasus Chromebook di PN Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menangakan soal pertemuan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan Google di ruang kerja Kemendikbudristek. Ganis pun mengamini momen pertemuan itu.

"Seingat saya, pimpinan saya pernah bertemu ke kementerian, bertemu dengan Pak Nadiem," ujar Ganis.

Kemudian, Colin tak sendiri saat bertemu dengan Nadiem. Sebab, Putri Ratu Alam selaku Head Public Policy dan Government Relations Google Indonesia juga hadir dalam pertemuan itu sekitar Februari 2020.

Ganis menyampaikan dalam pertemuan itu untuk membahas tindak lanjut soal program Google for Education, salah satunya soal penggunaan Chromebook.

"Apakah ada Pak Colin Marson menyatakan, ya kan, dia menyebutkan bahwasanya "Nadiem Anwar Makarim sudah sepakat untuk menggunakan produk-produk Google for Education, salah satunya adalah penggunaan Chromebook untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan spesifikasi teknis akan diganti menggunakan Chrome OS." Benar keterangan ini?" tanya jaksa.

Singkatnya, setelah pertemuan itu Ganis diminta Collin untuk melakukan survey dengan ke sejumlah sekolah terkait penggunaan Chromebook. Ganis juga ditemani oleh tim Kemendikbudristek dalam survei tersebut.

"Pada waktu pertemuan itu sendiri, untuk membicarakan mengenai langkah survei atau due diligence ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan solusi Chromebook tersebut," ujar Ganis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) tertekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di PM Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, Ari menyinggung soal saksi yang diduga menerima uang gratifikasi dalam perkara ini. Dua saksi pada sidang sebelumnya itu dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kini, keduanya telah dilaporkan ke KPK.

"Sesuai dengan komitmen kami, karena saksi-saksi kemarin mencoba untuk berbelit-belit dalam keterangannya, kami telah melaporkan itu ke KPK. Itu surat laporannya sudah kami masukkan," ujar Ari.

Dia pun menyatakan bahwa dugaan tersebut telah diperkuat oleh pernyataan majelis hakim yang menyinggung soal kesamaan berita acara pemeriksaan (BAP) dua saksi tersebut.

Dengan demikian, Ari menduga bahwa saksi yang dihadirkan JPU ini telah diarahkan dan berada dalam kondisi tertekan karena diduga telah menerima uang gratifikasi dalam perkara ini.

"Saksi-saksi yang kemarin itu juga ada beberapa yang ganjil, yang kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, BAP-nya bersamaan. Sama persis sehingga menjadi kuat dugaan kami bahwa saksi-saksi tersebut diarahkan. Dan dalam keadaan kondisi tertekan," imbuhnya.

Adapun, Ari juga mengusulkan pemeriksaan saksi bisa dibuat secara terpisah baik itu kelompok atau individu agar proses pembuktian bisa lebih optimal.

"Sehingga saksi harus betul-betul menunjukkan kejujurannya dalam proses persidangan ini. Kita bisa cross-examination di sini. Itu Yang Mulia, itu kami sampaikan," pungkasnya.

Hakim Cecar Saksi JPU

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra mempertanyakan soal jawaban saksi yang terkesan sama dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Hal tersebut terjadi saat sidang lanjutan sidang Chromebook atas terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin (19/1/2026).

Mulanya, Andi membacakan soal berita acara pemeriksaan (BAP) eks Dirjen PAUDasmen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad. Dalam BAP itu, Andi mengonfirmasi soal kedudukan orang dekat Nadiem Makarim seperti Jurist Tan hingga sub tim staf khusus menteri (SKM) yang dinilai memiliki hak istimewa dari Nadiem.

Bahkan, perkataan tenaga konsultan Ibrahim Arief alias Ibam menjadi rujukan review kajian teknis untuk pengadaan TIK untuk pengadaan Chromebook.

Meski begitu, kata Andi, pertanyaannya tidak berkaitan dengan kewenangan orang-orang dekat Nadiem. Sebab, dia bertanya soal jawaban Hamid yang dinilai sama dengan saksi yang dihadirkan sebelumnya yakni eks Dirjen PAUDasmen Jumeri.

"Pertanyaan saya tapi bukan itu Pak. Pertanyaan saya, mengapa jawaban Bapak sama persis dengan jawabannya Jumeri? Saksi yang tadi," tanya Andi.

Namun, Hamid menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Tak puas dengan jawaban Hamid, Andi pun mendalami lagi alasan jawaban saksi yang dihadirkan jaksa ini dinilai sama persis.

"Ini yang sama persis tidak satu atau dua kata lho, Pak. 99%. Yang membedakan, di kesaksiannya Jumeri itu yang beda hanya 'Anda kenal siapa?' disitu disebut 'Saud', Saud itu staf khusus. Kalau di jawaban Anda diganti 'Ibrahim Arif'. Kenapa bisa sama Pak narasinya?" cecar Andi.

Singkatnya, Hamid menegaskan tidak mengetahui alasan jawabannya bisa dinilai sama dengan saksi lainnya. Dia pun membantah ada pihak yang mengatur jawaban tersebut.

"Jadi dipastikan tidak ada yang mengorkestrasi jawaban Anda?" tanya Andi.

"Enggak," jawab Hamid.

Bisnis.com, JAKARTA - Eksepsi miliki Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat ditolak oleh hakim dalam kasus Chromebook dan dia mengaku kecewa tetapi tetap menghormati proses hukum.

"Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum. Dan memang saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan," ujar Nadiem di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia pun menyinggung soal klarifikasi Google yang menyatakan bahwa investasi ke Gojek tidak berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Terlebih, investasi itu dilakukan jauh saat Nadiem Makarim menjadi menteri.

"Google sudah buka suara dan sudah menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) juga menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak bisa diterima. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” tutur Purwanto.

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Tolak Serahkan Laporan ke Kubu Nadiem

Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan alasan pihaknya keberatan dengan penyerahan daftar barang bukti hingga laporan audit kepada kubu Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim pada kasus Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Jaksa menjelaskan berdasarkan aturan Pasal 142 KUHAP, tersangka maupun terdakwa tidak memiliki hak menerima alat bukti dari penuntut umum.

"Tidak ada hak tersangka dan atau terdakwa untuk menerima alat bukti dari penuntut umum sebagaimana terdapat dalam pasal 142 KUHAP," ujar jaksa.

Selanjutnya, jaksa maupun penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk menghadirkan alat bukti maupun saksi terkait kepentingan pembuktian.

Adapun, alat bukti maupun laporan audit dapat dilampirkan kepada terdakwa di persidangan dalam konteks diperlihatkan. Dalam hal ini, jaksa menekankan terdakwa tidak berhak mendapatkan salinan alat bukti.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum hanya memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara a quo," imbuhnya.

Di samping itu, jaksa juga mengemukakan alasan lain untuk menyerahkan alat bukti dan laporan audit karena dikhawatirkan disalahgunakan di luar sidang.

"Pertimbangan kami untuk tidak memberikan salinan bukti LHP ini kami khawatir mohon maaf, akan disalahgunakan di luar konteks di persidangan, karena kami menginginkan perkara ini hanya bisa dihadirkan alat bukti itu di depan persidangan bukan di luar persidangan," pungkasnya.

Bakal Absen di Sidang Lanjutan, 19 Januari 2026

Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026).

Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan selah. Seperti kita menghormati putusan selah bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga terdakwa kasus dugaan laptop chromebook program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek disidangkan pada Selasa (16/12/2025).

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.

Sidang juga ditujukan untuk mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Namun dia absen dari persidangan karena sakit. Dalam surat dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih, mereka didakwa bersama-sama melaksanakan program tersebut tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan tanpa melalui evaluasi harga yang tidak didukung referensi harga.

"Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa, dikutip Rabu (17/12/2025).

Fakta-fakta persidangan tiga terdakwa

1. Kerugian Negara hingga Rp2,1 Triliun

Dalam surat dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih, dia bersama tiga terdakwa lainnya merugikan negara Rp2,1 triliun. Kerugian berdasarkan akumulasi perhitungan.

"Yang Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun)," kata jaksa.

Perhitungan berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada program digitalisasi itu bernomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerugian juga terjadi di pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) Tahun 2019-2022 sebesar USD44.054.426 atau sebesar Rp621.387.678.730.

Oleh sebab itu, jika dijumlahkan, kerugiaan negara mencapai Rp2,1 triliun.

2. Terbentuk Grup WA Sebelum Nadiem Menjabat

Dalam surat dakwaan disampaikan bahwa sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri telah terbentuk grup di WhatsApp dengan nama "Mas Menteri Core Team" dan "Education Council" yang beranggotakan teman-temannya diantaranya bernama Jurist Tan, Najeela Shihab dan Fiona Handayani dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan

(PSPK) yang membicarakan program digitalisasi pendidikan di kemendikbud.

Tak hanya itu, Jurist Tan juga membentuk Grup WA bernama “TIM Paudasmen” yang beranggotakan Fiona Handayani, Najeela Shihab, serta memasukkan Jumeri yang saat itu masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah untuk dipersiapkan menjadi pejabat eselon 1 di Direktorat Jenderal Paudasmen Kemendikbud atas permintaan Nadiem.

"Adapun tujuan Grup WA bernama “TIM Paudasmen” memasukkan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar milik Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan sebagaimana arahan," kata salah satu Jaksa.

3. Jurist Tan dan Fiona jadi Representasi Nadiem

Pada tanggal 2 Januari 2020 Nadiem mengangkat Jurist Tan sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Pemerintahan yang tugasnya memberikan masukan strategis terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk peran diantaranya dalam program Merdeka Belajar.

Selain itu, Nadiem juga mengangkat Fiona Handayani sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Isu-Isu Strategis. Nadiem memberikan kekuasaan yang luas kepada keduanya.

Nadiem menyampaikan pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa, "Apa yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona adalah kata-kaya saya."

4. Pengadaan Lab Komputer Berubah menjadi Laptop

Pada 17 April 2020, Jurist Tan dengan Fiona melakukan rapat zoom untuk membahas kebutuhan lab komputer. Rapat online dihadiri oleh Terdakwa Sri Wahyuningsih (waktu masih selaku Kasubdit di Direktorat SD); Ibam, Totok Suprayitno (Kapalitbang); Hamid Muhammad (Plt. Dirjen Paud Dasmen),;

Sutanto (Sesditjen PAUD Dasmen); Hasbi (Direktur PAUD), Khamim (Direktur SD); Poppy Dewi Puspitawati Direktur SMP), Purwadi (Direktur SMA); Cepy Lukman Rusdiana (Plt. Kasubdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama); dan Fiona Handayani (SKM),

Mereka memaparkan kebutuhan lab komputer untuk proses belajar mengajar. Saat penyampaian rapat, Fiona mengatakan direktorat tidak perlu mengadakan kan komputer dan diubah menjadi laptop untuk mendukung program Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).

5. Sebanyak 25 dari Perorangan dan Korporasi Menerima Aliran Dana

Terdapat 25 pihak dari perorangan atau suatu korporasi yang memperkaya atau menerima aliran dana, yaitu

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000

2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,

4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000

5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000

6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000

8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000

9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000

10. Jumeri sebesar Rp100.000.000

11. Susanto sebesar Rp50.000.000

12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000

13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000

14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74

16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25

19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41

20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73

21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39

22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27.