IDXChannel - Presiden AS Donald Trump tiba di China dengan disambut seremoni. Kunjungan kenegaraannya yang pertama dalam hampir satu dekade, terjadi di tengah gejolak geopolitik.

Trump memulai perjalanannya dengan menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai seorang teman, dan menjanjikan bahwa hubungan AS–China akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Xi Jinping lebih berhati-hati. Dia menyatakan harapan agar kedua negara bisa menghindari konflik, serta menyinggung “Thucydides Trap”, sesuatu yang merujuk pada gagasan ketika kekuatan yang sedang berkembang menantang kekuatan yang sudah mapan, maka hasilnya sering kali adalah perang.

Setidaknya ada 5 hal yang dibahas dalam pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing, berikut dilansir The Guardian.

1. Perang Iran

Trump ingin China menekan Teheran untuk mendorong perundingan damai dan membuka kembali Selat Hormuz. Sejauh ini, Beijing cenderung mengamati dari belakang ketika AS berhadapan dengan Iran, setidaknya secara terbuka. Namun, dengan sekitar setengah impor minyak mentah China melewati selat tersebut, Xi tentu ingin jalur itu tetap terbuka. China memahami bahwa ekspornya akan terdampak jika krisis pasokan minyak memicu resesi global.

Situasi semakin rumit karena AS minggu ini menjatuhkan sanksi pada beberapa perusahaan China yang dituduh membantu pengiriman minyak Iran dan menyediakan citra satelit yang diduga digunakan dalam operasi militer Iran, klaim yang dibantah Beijing. Kedatangan Trump terjadi setelah menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi, mengunjungi Beijing pekan lalu.

2. Taiwan

Beijing ingin menekan AS soal Taiwan, dengan Trump menyatakan siap membahas penjualan senjata ke pulau tersebut, yang diklaim China sebagai wilayahnya meski tidak pernah diperintah langsung. Pada Desember, Trump menyetujui paket senjata senilai USD11 miliar untuk Taiwan, yang merupakan terbesar sepanjang sejarah, namun belum ada pengiriman yang dilakukan.

Xi kemungkinan akan mendorong perubahan cara AS menyebut Taiwan. Dari sudut pandang Beijing, idealnya Washington menyatakan “menentang” kemerdekaan Taiwan, bukan sekadar “tidak mendukung”. Taiwan akan memantau situasi ini dengan cermat. Dua minggu lalu, menteri luar negeri China dalam percakapan dengan Marco Rubio mendesak AS untuk “membuat pilihan yang tepat” terkait Taiwan.

Dengan Trump yang dikenal bisa bertindak di luar skenario, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri dan Pentagon John Kirby, mengatakan pembahasan soal Taiwan harus sangat presisi karena risikonya sangat tinggi.

3. Kecerdasan Buatan (AI)

China dan AS sedang bersaing dalam bidang kecerdasan buatan, yang kini menyerupai “perang dingin teknologi”.

Pada April, Gedung Putih menuduh China mencuri kekayaan intelektual laboratorium AI AS dalam skala industri, klaim yang dibantah Beijing. Di sisi lain, China frustrasi karena AS membatasi ekspor chip canggih Nvidia.

Pada Januari, AS menyatakan Nvidia boleh mengekspor chip kelas kedua (H200), tetapi belum ada pengiriman.

Analis dan pakar etika berharap Trump dan Xi akan membahas pedoman AI yang tidak mengikat, termasuk berbagi informasi tentang penyalahgunaan dan keamanan AI, yang dianggap penting di tengah berkembangnya penggunaan AI dalam militer.

4. Perdagangan AS–China

Trump berulang kali mengancam China dalam isu perdagangan, bahkan sempat mengenakan tarif di atas 140 persen tahun lalu. Namun, Xi tidak menyerah. China justru membatasi ekspor mineral tanah jarang dan magnet ke AS. Pada akhirnya, Trump melunak.

AS juga telah menghabiskan banyak persenjataan dalam perang melawan Iran, sementara banyak komponen senjata bergantung pada mineral penting yang rantai pasokannya didominasi China.

China diperkirakan mengumumkan pembelian pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi dari AS. Sebagai imbalannya, Beijing ingin pelonggaran pembatasan ekspor semikonduktor canggih. China juga ingin mengurangi hambatan investasi di AS dan berharap membentuk lembaga investasi setara dengan Board of Trade yang didukung Trump.

5. Fentanyl

Fentanyl menjadi salah satu isu utama dalam agenda Trump minggu ini. AS telah lama menuduh perusahaan China memasok bahan kimia prekursor kepada kartel Meksiko yang digunakan untuk memproduksi narkotika. Bagi Trump, menekan China soal fentanyl juga penting secara politik domestik.

Namun, Trump kehilangan sebagian pengaruhnya setelah China menolak tekanan tarif. Pada Maret, AS dan China berselisih soal fentanyl dan perdagangan dalam pertemuan PBB. China ingin dihapus dari daftar tahunan Departemen Luar Negeri AS sebagai “negara transit atau produsen narkoba ilegal utama”, yang akan diperbarui pada September.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat akan menjadi bagian dari pengawasan DPR pada masa persidangan ini. Tercatat, sedikitnya ada 16 isu utama yang masuk ke dalam bagian pengawasan parlemen.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan di Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/5/2026).

Puan lalu merinci isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPR dan akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Pertama, evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. Kemudian, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.

“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.

DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.

“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.

Selain itu, Puan menyebut DPR melakukan pengawasan soal evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.

Adapun, DPR secara resmi akan memulai kembali masa sidang setelah Rapat Paripurna pembukaan hari ini. Sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untum menyerap aspirasi masyarakat.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. Puan menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat untuk semua anggota dewan.

“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan membahas isu pangan dan energi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2026 yang digelar di Filipina.

“Besok, insyaallah, Bapak Presiden akan mengikuti KTT ASEAN di Filipina, tuan rumahnya memang Filipina. Isunya ada dua, yang pertama adalah isu pangan, yang kedua adalah energi,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Terkait dengan isu energi, salah satu pembahasan dalam KTT ASEAN adalah bagaimana membangun kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara, dan nikel merupakan salah satu komoditas energi yang memiliki peranan penting.

“Nikel adalah salah satu komoditas energi yang bisa dikonversi untuk menjadi baterai,” ucap Bahlil.

Indonesia, dalam hal ini, merupakan salah satu negara yang memiliki pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) dari hulu hingga ke hilir. Bahlil menekankan tidak semua negara memiliki ekosistem tersebut, sehingga Indonesia membuka diri untuk negara lain.

Apabila Filipina berminat untuk menjadi suplai nikel bagi smelter di Indonesia, Bahlil menyampaikan Indonesia membuka diri.

“Kalau Indonesia kekurangan bahan bakunya, bisa disuplai dari mana saja. Jadi, tidak ada isu kerja sama yang lebih teknis, spesifik, itu nggak ada, ya,” ujar dia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan fokus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2026 adalah mengatasi dampak konflik global, terutama konflik di Timur Tengah, terhadap kawasan ASEAN.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menyampaikan KTT ASEAN ditargetkan menghasilkan sekitar 24 dokumen hasil (outcome documents).

Dokumen yang disorot oleh Filipina adalah dokumen yang terkait dengan stabilitas dan ketahanan kawasan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan.

Terkait Myanmar, dia menyebutkan bahwa pejabat non-politis Myanmar akan menghadiri KTT ASEAN 2026 di Cebu, Filipina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang aktivis buruh yang pernah berhadapan dengan kekuasaan kini justru dipercaya mengelola kebijakan lingkungan, publik seakan-akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan Indonesia hari ini.

Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sebuah penanda bahwa isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai domain teknis yang terpisah dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa ini menjadi titik temu antara ekologi dan keadilan sosial yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam lanskap pembangunan modern, hubungan antara lingkungan dan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

Konsep environmental justice atau keadilan ekologis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Dalam lingkup Indonesia, hal ini bukan sekadar teori. Konflik agraria, pencemaran industri, hingga degradasi sumber daya alam berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Rekam jejak Jumhur yang berangkat dari aktivisme sosial memberi perspektif berbeda dalam melihat persoalan ini. Ia bukan produk laboratorium kebijakan atau teknokrat murni, melainkan seseorang yang memahami bagaimana kebijakan dirasakan di lapangan.

Ini menjadi penting karena selama ini banyak kebijakan lingkungan berhenti pada tataran regulasi tanpa mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu teknis seringkali gagal menjangkau dimensi kemanusiaan dari persoalan lingkungan itu sendiri.

Biaya Ekologis

Data memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 2024 memang menunjukkan angka 73,53, yang secara umum mencerminkan tren perbaikan. Namun, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan yang mencolok.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi justru mencatat kualitas lingkungan yang lebih rendah, seperti Jakarta yang hanya berada di angka 56,39, diikuti Banten 62,54, Jawa Barat 66,09, dan DIY 68,44.

Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menghasilkan biaya ekologis yang besar.

Lebih jauh lagi, dalam pemeringkatan global Environmental PerformanceIndex 2024, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi di dunia.

Posisi ini sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks.

Di sinilah perdebatan tentang kapasitas teknis seorang menteri menjadi menarik. Kritik terhadap ketiadaan latar belakang teknis memang relevan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Dalam studi tata kelola lingkungan, efektivitas kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memastikan kepatuhan, serta menggerakkan dukungan publik. Kebijakan lingkungan sering kali gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena lemahnya implementasi dan minimnya legitimasi sosial.

Jumhur membawa modal sosial yang jarang dimiliki pejabat publik. Kepercayaan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil memberi peluang untuk membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan publik.

Ini menjadi penting karena banyak kebijakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri dan penggunaan sumber daya alam, sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan tersebut cenderung sulit dijalankan secara konsisten.

Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen ambisius, mulai dari target net-zero emisi pada 2060 hingga perlindungan 30 persen wilayah darat dan laut pada 2030 dalam kerangka global.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan negara dalam merespons isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penanganan Sampah

Prioritas awal yang disampaikan, seperti penanganan sampah dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, terlihat sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan paling mendasar.

Sampah, misalnya, adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola lingkungan secara langsung. Keberhasilan dalam isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan konsistensi penegakan aturan. Program seperti PROPER yang menilai kinerja lingkungan perusahaan, harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Demikian pula dengan dorongan terhadap pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) korporasi yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kebijakan lingkungan sering kali lahir dari keberanian politik, bukan semata dari keunggulan teknis.

Keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi, serta keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, latar belakang aktivisme yang dimiliki dapat menjadi kekuatan, selama diimbangi dengan kemampuan membangun sistem dan tim yang solid.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, harapan tersebut harus diuji oleh realitas kebijakan yang konkret. Lingkungan bukan sekadar isu masa depan, melainkan persoalan hari ini yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Jika keberanian dan keberpihakan mampu berjalan beriringan dengan kapasitas yang terus diperkuat, maka langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam cara Indonesia memandang hubungan antara manusia dan alamnya.

*) Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP., CSA. adalah Profesor Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melaporkan sejumlah pihak terkait dengan sejumlah tudingan maupun dugaan fitnah yang beredar di media sosial.

Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu mengatakan dari sejumlah terlapor itu salah satunya adalah ahli digital forensik, Rismon Sianipar.

Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Tudingan itu, kata Abdul, menyebutkan bahwa JK selaku elit politik telah mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," ujar Abdul di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

"Di situ dia menyatakan bahwa, Pak JK itu punya indikasi kemunafikan, dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah itu kan, itu kan hoaks, itu kan bohong," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa kliennya itu merupakan tokoh bangsa. Dengan begitu, menurutnya, sangat wajar apabila JK memberikan saran untuk pemerintahan.

Di samping itu, JK saat ini lebih aktif dalam misi kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa, dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan.

"Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya, tuduhan-tuduhan orang itu bahwa JK di balik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak," pungkasnya.

Rismon Ngaku AI

Terpisah, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Rismon mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Meskipun tidak banyak menghasilkan kesepakatan, Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam KTM Ke-14

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi ditutup di Younde, Kamerun (30/3), dengan kesepakatan sejumlah isu.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus Ketua Delegasi RI pada KTM Ke-14 Johni Martha menyampaikan bahwa sejumlah isu yang disepakati antara lain program kerja untuk small vulnerable economies, subsidi perikanan, dan proposal G-90 untuk Special and Differential Treatment (SNDT) terkait Technical Barriers To Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

"Namun, pertemuan kali ini belum mencapai konsensus untuk beberapa isu penting, seperti reformasi WTO, pertanian dan perpanjangan moratorium bea masuk elektronik yang seyogianya akan berakhir akhir Maret 2026," ujar Johni melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Meskipun tidak banyak menghasilkan kesepakatan, Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan
Indonesia dalam KTM Ke-14. Terkait subsidi perikanan, telah tercapai konsensus Ministerial Decision setelah Indonesia menyampaikan pernyataan nasional (national statement) yang tercatat resmi sebagai dokumen KTM Ke-14 WTO.

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia, kata Johni, Indonesia terus mendukung perikanan yang berkelanjutan dengan mengeliminasi harmful subsidies dan juga untuk menjalani perundingan Fisheries tahap 2 without prejudice pada hak dan kewajibannya, di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama terkait kedaulatan coastal state.

Selain itu, pernyataan juga mencakup pengakuan bahwa sengketa terkait governance of the ocean dalam Fisheries 2 bisa tunduk pada yurisdiksi International Tribunal for Law of The Sea (ITLOS).

Terkait isu pertanian, Indonesia tetap memperjuangkan agar perundingan pertanian dapat segera dimulai, khususnya untuk isu cadangan pangan pemerintah (Public Stockholding /PSH).

Indonesia juga berperan aktif dalam pertemuan tingkat Menteri Cairns Group yang menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pada pemotongan terhadap subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan di sektor pertanian.

Johni menyampaikan pembahasan isu-isu yang belum mencapai kesepakatan di Yaounde, disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Jenewa dan akan tetap menjadi "Paket Kesepakatan Yaounde".

Sementara itu, isu moratorium bea masuk elektronik dan moratorium TRIPS Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat bahwa kedua moratorium ini semestinya habis masa berlakunya jika tidak memperoleh mandat perpanjangan pada KTM Ke-14 WTO di Yaounde.

Dengan adanya perpanjangan masa KTM Ke-14 WTO ke Jenewa, lanjut Johni, rencananya akan dilakukan pembahasan mengenai pemberlakuan ketentuan interim kedua moratorium ini (perpanjangan sementara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada satu pun K/L yang bisa berdiri sendiri. Walaupun mungkin selama ini yang terdepan tentunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam mempersiapkan kontribusi Indonesia pada World Water Forum (WWF) ke-11 guna menjawab tantangan pengelolaan air.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Persiapan World Water Forum ke-11 di Jakarta, Jumat, AHY menekankan tidak ada satu institusi yang mampu menangani persoalan air secara mandiri karena sifatnya sangat kompleks.

"Tidak ada satu pun K/L yang bisa berdiri sendiri. Walaupun mungkin selama ini yang terdepan tentunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur," kata Menko AHY.

Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk tim kerja nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna menyusun kontribusi Indonesia dalam forum air dunia tersebut.

Tim kerja tersebut diharapkan mampu menyatukan berbagai kebijakan dan program pengelolaan air agar lebih terintegrasi serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Pemerintah juga telah menyiapkan enam tema utama yang akan menjadi fokus kontribusi Indonesia pada World Water Forum ke-11 yang akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 2027. Namun, AHY tidak merinci keenam tema tersebut.

Hanya saja, dia menuturkan tema-tema tersebut dirancang untuk menggambarkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan air sekaligus peluang inovasi yang dapat ditawarkan kepada komunitas global.

Menurutnya, persoalan air di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga dengan pengendalian bencana seperti banjir yang terjadi ketika curah hujan meningkat secara ekstrem.

Di sisi lain, pada musim kemarau beberapa wilayah juga menghadapi risiko kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta kebutuhan sektor pertanian.

Pemerintah menilai pengelolaan air yang berkelanjutan harus melibatkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui kolaborasi nasional yang kuat, pemerintah berharap kontribusi Indonesia dalam World Water Forum ke-11 mampu memperkuat peran negara dalam upaya global menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.

Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.

"Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional," katanya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta, Senin.

Menurutnya, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.

Ia menegaskan sawit merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.

Dia menyebutkan Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data 2019, dengan produksi 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025.

Dari sisi produktivitas, rata-rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hektare, serta lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.

Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42 persen perkebunan rakyat, 48 persen swasta, dan 8 persen BUMN, dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.

Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor crude palm oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.

Ia menyebut program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.

Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.

Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, tambahnya, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.

ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, hingga peningkatan usaha berkelanjutan.

Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sembari membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.

Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.

"Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional," katanya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta, Senin.

Menurutnya, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.

Ia menegaskan sawit merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.

Dia menyebutkan Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data 2019, dengan produksi 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025.

Dari sisi produktivitas, rata-rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hektare, serta lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.

Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42 persen perkebunan rakyat, 48 persen swasta, dan 8 persen BUMN, dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.

Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor crude palm oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.

Ia menyebut program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.

Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.

Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, tambahnya, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.

ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, hingga peningkatan usaha berkelanjutan.

Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sembari membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar modal Indonesia kini berada di ambang ketidakpastian seiring dengan meningkatnya risiko penurunan klasifikasi indeks dari emerging market menjadi frontier market oleh MSCI.

Ancaman degradasi status ini menjadi sentimen negatif yang melumpuhkan aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga memaksa otoritas bursa menerapkan trading halt selama dua hari berturut-turut.

Adapun isu transparansi saham free float menjadi poin krusial yang dipersoalkan MSCI. Jika regulator gagal memenuhi standar keterbukaan informasi yang diminta, Indonesia berisiko turun kasta dan disejajarkan dengan negara-negara kategori frontier seperti Bangladesh, Pakistan, hingga Tunisia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan sinyal ketidakpuasan MSCI sebenarnya telah terdeteksi sejak kuartal akhir tahun lalu.

Menurutnya, poin-poin keberatan dari MSCI sudah disampaikan dengan sangat jelas kepada pihak otoritas, sehingga bola panas kini berada di tangan regulator untuk memberikan respons kebijakan yang konkret.

“Saya rasa jika tidak ada perubahan, [IHSG] pasti jatuh. Saya serahkan balik ke peran regulator karena ini sudah fakta terjadi di depan mata,” ucap Pandu dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia pun menyampaikan jika status Indonesia turun menjadi frontier market, maka akan ada aliran dana keluar sekitar US$25 miliar hinggav US$50 miliar.

Sementara itu, urgensi pembenahan ekosistem pasar modal, terutama terkait praktik manipulasi harga atau "goreng-menggoreng" saham yang selama ini mencederai kepercayaan investor global.

Dia pun mendesak regulator untuk lebih adaptif dan memiliki kemauan politik yang kuat dalam menegakkan standar transparansi guna menyelamatkan marwah pasar modal Indonesia di mata internasional.

“Regulator harus memiliki willingness to listen and react. Jangan melihat ke belakang, look forward. Pasar modal menjadi cerminan kepercayaan bagi investor asing. Pesan saya: never hate the player, hate the game,” tuturnya.

Dalam perkembangan lain, BEI kembali menerapkan trading halt atau pembekuan perdagangan sementara menyusul penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 8% pada Kamis (29/1/2026).

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan bahwa pembekuan perdagangan efektif dilakukan pada pukul 09.26.01 waktu JATS.

Sementara itu, aktivitas transaksi akan dilanjutkan kembali pukul 09.56.01 waktu JATS tanpa adanya perubahan jadwal penutupan perdagangan.

“BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien,” ujar Kautsar dalam keterangan resmi.

Dia menambahkan bahwa langkah tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas serta Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026). Saham-saham seperti PTRO, BUMI, hingga PANI terjun ke zona merah.

Melansir data RTI Infokom, IHSG ditutup melemah pada level 8.221,21 pada perdagangan sesi I hari ini, atau turun 7,34%. IHSG bergerak pada rentang 8.269-8.596.

Sebanyak 30 saham menguat, 764 saham melemah, dan 10 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG mencapai Rp15.087 triliun.

Saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) afiliasi Prajogo Pangestu ambrol siang ini, dengan turun 14,87% ke level Rp7.300 per saham. Penurunan dalam juga terjadi pada saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim. Saham BUMI terperosok 14,53% ke level Rp294 per saham pada sesi I hari ini.

Demikian juga dengan saham milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang turun 14,89% ke level Rp9.575 di sesi I hari ini.

IHSG terperosok pagi ini setelah MSCI mengumumkan peringatan bagi pasar modal Indonesia dengan membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham dalam negeri lantaran kekhawatiran isu free float dan aksesibilitas pasar.

Riset Sucor Sekuritas menyebutkan setidaknya terdapat tiga poin dari putusan MSCI hari ini: tidak terdapat peningkatan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), tidak ada penambahan Investible Market Index (IMI), dan berdampak pada tidak ada peningkatan bobot pada papan utama untuk rebalancing Februari 2026.

“Ditambah potensi pengurangan bobot negara berkembang dan bahkan reklasifikasi pasar negara berkembang yang mungkin terjadi dalam tinjauan Mei 2026,” kata analis Sucor Sekuritas dalam risetnya, Rabu (28/1/2026).

Sucor menilai, apabila ketidaksepakatan mengenai free float berlanjut dan Indonesia belum mampu membuktikan perbaikan transparansi, maka hal ini dinilai dapat memicu penurunan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index.

Saham-saham seperti PTRO, BUMI, IMPC, atau PANI, sebagai saham-saham yang telah masuk ke dalam MSCI, disebut akan kehilangan momentumnya selepas kejadian ini.

Meskipun demikian, Sucor menilai terdapat beberapa saham fundamental baik seperti perbankan yang kembali rebound setelah aksi panic selling dan memperlihatkan reaksi knee jerk.

“Di lain sisi, pasar obligasi terlihat relatif tenang dan belum terdeteksi adanya panic selling pagi ini,” katanya.

Sebagai informasi, MSCI adalah perusahaan riset investasi global yang menyediakan indeks saham, data, dan alat analisis portofolio yang menjadi acuan utama bagi manajer investasi dan investor di seluruh dunia. Sementara itu, Indeks MSCI adalah indeks yang diluncurkan oleh MSCI, untuk mencerminkan pergerakan harga saham pada berbagai kategori yang dibentuk.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prancis mengerahkan kapal induk andalannya, Charles de Gaulle, ke Samudra Atlantik di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Eropa terkait isu Greenland.

Langkah ini dibaca sebagai sinyal solidaritas Eropa sekaligus penegasan kehadiran NATO di kawasan strategis Atlantik Utara. Dilansir dari media setempat, Kementerian Pertahanan Prancis menyatakan kapal induk tersebut bertolak dari pangkalan angkatan laut Toulon untuk mengikuti latihan militer gabungan berskala besar bertajuk Orion 26.

Sebenarnya, pemerintah Prancis tidak merinci rute pelayaran, sejumlah sumber menyebut gugus tempur Charles de Gaulle bergerak menuju Atlantik Utara, kawasan yang selama ini menjadi jalur penting pergerakan kapal selam Rusia dari Armada Utara dan Baltik.

“Latihan ini akan digelar dalam beberapa pekan ke depan di kawasan Atlantik, wilayah strategis bagi pertahanan kepentingan Eropa,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Prancis.

Dikutip dari RFI, Rabu (26/1/2026), Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menilai Eropa masih sangat bergantung pada Washington untuk menjamin stabilitas keamanan. Menurutnya, tanpa dukungan Amerika Serikat, negara-negara Eropa harus meningkatkan ambisi pertahanan mereka secara signifikan untuk menutup kesenjangan kemampuan militer. Pada KTT NATO tahun lalu pun mayoritas negara Eropa bersama Kanada sepakat menaikkan belanja pertahanan hingga gabungan 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035.

Di sisi lain, Prancis kembali mendorong gagasan otonomi strategis Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa negara-negara Eropa perlu mengambil tanggung jawab.

“Orang-orang Eropa bisa dan harus bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri,” tulis Barrot melalui platform X.

Paris menilai penguatan kapasitas pertahanan Eropa bukan untuk menggantikan NATO, melainkan memperkuat fondasi aliansi transatlantik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Sementara itu, pengerahan kapal ke Greenland berlangsung beriringan dengan agenda Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dijadwalkan menggelar pertemuan di Paris bersama para pemimpin Denmark dan Greenland. Wilayah Greenland kembali menjadi perhatian global menyusul posisinya yang strategis di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara, serta potensi sumber daya mineral yang dimilikinya.

Pemerintah Prancis menegaskan pengerahan Charles de Gaulle tidak dimaksudkan sebagai langkah konfrontatif. Gugus tempur kapal induk ini terdiri atas pesawat tempur, kapal fregat pertahanan udara, kapal logistik, serta kapal selam serang yang berfungsi sebagai unsur pengawal.

Manuver militer tersebut juga berlangsung di tengah perdebatan internal NATO mengenai kemampuan Eropa menjaga keamanan kawasan tanpa ketergantungan penuh pada Amerika Serikat.