JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo. Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menggelar rapat untuk mengantisipasi gelombang PHK. Langkah ini untuk merespons situasi dan kondisi ekonomi saat ini.

“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco saat memberi sambutan di acara Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Ia memastikan, rapat itu juga akan membahas masukan dari para ketua serikat pekerja, salah satunya perihal titik rawan yang terkena dampak PHK.

“Nah sehingga kita harapkan kerja sama yang baik antara para pihak,” ucap Dasco.

Lebih lanjut, Dasco mengapresiasi kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang banyak membantu dalam merelokasi daerah terdampak PHK.

“Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet kebijakan dan regulasi baru yang telah diteken pemerintah dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Kebijakan tersebut mencakup perlindungan buruh, pekerja informal, hingga sektor kelautan.

Dalam pembukaannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membela kelompok pekerja dan masyarakat kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang disebut sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

“Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun," kata Prabowo dalam forum tersebut.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Lebih lanjut, dia bahkan menegaskan negara siap turun tangan jika perusahaan tidak mampu bertahan.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia," ucapnya.

Perpres Perlindungan Ojol dan Bagi Hasil 92%

Di sektor ekonomi digital, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

"Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Dorong RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

Dalam pidatonya, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Prabowo.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar 500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan dedikasinya untuk rakyat Indonesia, terutama kelompok yang masih hidup dalam keterbatasan.

"Sisa, sisa hidup saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.