REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa transportasi daring di Indonesia mengumumkan penerapan skema bagi hasil sebesar 8 persen untuk mitra ojek daring (ojol) roda dua atau motor akan mulai efektif pada 1 Juli 2026.

"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Neneng lebih lanjut mengatakan perusahaannya bakal mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi mitra pengemudinya, keterjangkauan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek daring.

"Grab Indonesia perlu menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga," katanya.

Selain implementasi bagi hasil 8 persen, Grab mengatakan perusahaannya selama lebih dari satu dekade beroperasi di Indonesia telah banyak mengambil bagian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sala satunya ialah kontribusi Grab sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran daring, lalu menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM.

Kemudian ada juga realisasi program-program yang nilainya lebih dari Rp100 miliar untuk para mitra pengemudinya.

"Ke depan, Grab akan senantiasa memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan terus berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," Neneng menutup pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet kebijakan dan regulasi baru yang telah diteken pemerintah dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Kebijakan tersebut mencakup perlindungan buruh, pekerja informal, hingga sektor kelautan.

Dalam pembukaannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membela kelompok pekerja dan masyarakat kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang disebut sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

“Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun," kata Prabowo dalam forum tersebut.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Lebih lanjut, dia bahkan menegaskan negara siap turun tangan jika perusahaan tidak mampu bertahan.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia," ucapnya.

Perpres Perlindungan Ojol dan Bagi Hasil 92%

Di sektor ekonomi digital, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

"Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Dorong RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

Dalam pidatonya, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Prabowo.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar 500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan dedikasinya untuk rakyat Indonesia, terutama kelompok yang masih hidup dalam keterbatasan.

"Sisa, sisa hidup saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menilai wacana skema pembagian komisi ojek online (Ojol) 90:10 tidak sejalan dengan kebutuhan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan usulan tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mulai dari ketidakseimbangan tarif layanan, penurunan jumlah order, hingga hambatan operasional dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Oleh karena itu, Maxim mendukung penerapan komisi yang fleksibel dengan batas maksimum di kisaran 15% hingga 20%,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2025).

Menurutnya, komisi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, baik bagi pengguna maupun mitra pengemudi. Selain itu, komisi juga berperan dalam memastikan operasional layanan berjalan stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan perjalanan, dukungan teknis, perlindungan data, serta dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna.

Dengan demikian, Dirhamsyah menekankan komisi bukan sekadar biaya akses, melainkan bagian dari sistem yang menjaga layanan tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mitra pengemudi, pengguna, maupun perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) terus mendesak penguatan regulasi, khususnya terkait skema pembagian hasil 90:10, di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan pengemudi dan arah inovasi platform digital.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan keberlanjutan ekosistem transportasi online harus bertumpu pada keadilan bisnis dan kepatuhan regulasi. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator perlu diterapkan secara transparan dalam setiap transaksi.

“Skema bagi hasil 90:10 yaitu 90% untuk pengemudi ojol dan untuk platform aplikator 10%, skema bagi hasil ini juga harus transparan dicantumkan dalam aplikasi pada setiap order,” kata Igun kepada Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Garda menyoroti pentingnya fitur yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pengemudi, seperti pengaturan jam operasional, pilihan jarak layanan, hingga fleksibilitas pembatalan order tanpa sanksi.

Selama ini, menurut Igun, mekanisme yang ada justru kerap merugikan pengemudi karena berujung pada pembatasan order. Dia juga menekankan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur pasar yang adil sekaligus integrator ekosistem, termasuk dalam menghadirkan dukungan investasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan platform dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendorong perubahan yang lebih fundamental, yakni penghapusan skema kemitraan dan pengakuan pengemudi sebagai pekerja formal.

“Perusahaan platform wajib patuh pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Menurut Lily, dengan status sebagai pekerja, pengemudi berhak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan kerja lainnya. Dia menilai skema kemitraan saat ini tidak memberikan kepastian pendapatan dan justru membuka ruang praktik yang merugikan pengemudi.

“Pendapatan para pengemudi terjamin dengan diberikannya hak upah minimum dengan pembayaran upah minimum dari platform maka otomatis potongan platform dihapus atau tidak ada lagi (0%),” ujarnya.

SPAI juga menyoroti berbagai program insentif yang diterapkan platform selama ini belum mampu menggantikan kebutuhan dasar pengemudi akan kepastian penghasilan dan jam kerja yang jelas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap alasan peraturan presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol) belum kunjung terbit hingga awal 2026 ini.

Dudy menyampaikan, saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait yang diketuai oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Termasuk pembahasan terkait bagi hasil, yang sampai saat ini belum ada angka persenan yang dapat dirinya sampaikan.

Dirinya tak menampik, masih terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan perpres ini. Termasuk menanti rampungnya penyelesaian merger dari para aplikator PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab.

“Nah itu dia [tunggu merger]. Kami [juga] ingin mengatur sebaik mungkin, kami tidak ingin terburu-buru kemudian ada yang terlewat,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Dudy juga belum dapat memastikan kapan perpres tersebut akan rampung, apakah Januari atau butuh waktu lebih lama lagi, mengingat dalam pengerjaannya melibatkan sejumlah pihak.

“Itu yang membuat kami sedikit membutuhkan waktu. Memetakan sedemikian rupa supaya apa yang menjadi harapan dari teman-teman Ojol dapat kami lakukan,” tambahnya.

Adapun, rencana perpres ojol merupakan kesepakatan asosiasi dalam pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan DPR RI, menyusul unjuk rasa yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan pada pertengahan September lalu.

Beberapa hal yang menjadi permintaan asosiasi dalam peraturan tersebut, salah satunnya biaya komisi aplikasi yang diturunkan menjadi 10% sehingga pengemudi ojol menerima bagi hasil sebesar 90%.

Sementara itu, pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online dapat diterbitkan pada kuartal I/2026, yang akan menjadi jalan tengah polemic antara mitra dan aplikator.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Perpres ojol dilakukan dengan semangat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah ingin memastikan mitra pengemudi memperoleh hak yang layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi dan aplikator.

Perpres ojol diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja kedua pihak sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) dapat diterbitkan pada kuartal I/2026.

Regulasi ini disiapkan untuk menjadi jalan tengah dalam polemik antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, khususnya terkait pembagian biaya dan perlindungan hak kerja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Perpres ojol dilakukan dengan semangat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah ingin memastikan mitra pengemudi memperoleh hak yang layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi dan aplikator. Perpres ojol diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja kedua pihak sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Prasetyo mengungkapkan, sejatinya pemerintah menargetkan Perpres ojol rampung pada Desember 2025. Namun, target tersebut belum tercapai lantaran masih ada sejumlah substansi krusial yang belum disepakati oleh para pihak.

“Perpres ojol tadi bagian dari salah satu yang kita diskusikan dengan pimpinan-pimpinan DPR. Mohon waktu sebentar untuk kami,” ujarnya usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR RI.

Salah satu isu utama yang masih menjadi perdebatan adalah skema pembagian biaya atau persentase potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi. Saat ini, batas maksimal potongan platform berada di angka 20%. Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan apakah angka tersebut akan berubah dalam Perpres yang tengah disusun.

“Nah justru itu salah satu kesepakatan yang sedang kita cari formulanya. Tidak jauh dari itu,” katanya.

Dia menegaskan, pembahasan Perpres ojol tidak hanya berfokus pada besaran persentase semata, melainkan juga mencakup komponen-komponen lain yang membentuk struktur pembagian biaya secara keseluruhan.

“Ini kan tidak hanya bicara persentase. Di situ ada bagian-bagian atau isi dari persentase-persentase tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah tidak mengajukan angka tertentu dalam pembahasan tersebut. Pemerintah berperan sebagai penengah antara kepentingan aplikator dan mitra pengemudi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

“Kita kan menjembatani kedua-duanya, antara aplikator dan teman-teman mitra. Rumusannya sedang dicari supaya semuanya sama-sama bisa memahami dan menemukan titik temu kesepakatan,” tandasnya.

Meski masih membutuhkan waktu, Prasetyo memastikan pemerintah berkomitmen menyelesaikan Perpres ojol secepatnya agar dapat segera diterbitkan.

“Iya, secepatnya lah sebenarnya. Mohon waktu sebentar, segera kita selesaikan,” pungkasnya.

Tuntutan Mitra Driver

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Ojek Online yang mengatur skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform aplikator. Hingga kini, regulasi tersebut belum juga diterbitkan, meskipun tahun 2025 telah berakhir.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya meminta agar Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90:10 segera diterbitkan pada Januari 2026. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojek online di Indonesia.

Dia menilai penerbitan Perpres Ojol 90:10 merupakan bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol.

“Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” kata Igun dalam keterangan pada Senin (5/1/2026).

Igun mengatakan belum terbitnya Perpres tersebut telah membuat pendapatan pengemudi ojol terus tertekan. Di sisi lain, platform aplikator dinilai tetap menikmati keuntungan signifikan tanpa adanya kepastian hukum yang menjamin keadilan distribusi pendapatan.

“Potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol,” kata Igun.

Dia menambahkan tekanan terhadap pengemudi ojol berpotensi semakin berat seiring meningkatnya inflasi pada 2026. Berdasarkan estimasi asosiasi pengemudi dan riset independen, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 7 juta orang yang tersebar di seluruh provinsi dan kota besar, dengan konsentrasi tinggi di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.

Dari sisi ekonomi, sektor ojek online dinilai memiliki dampak yang signifikan. Nilai transaksi layanan ojek online di Indonesia pada 2024 tercatat mencapai sekitar Rp141,9 triliun, yang menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap ekonomi digital nasional.

Garda Indonesia juga menilai sikap Menteri Perhubungan selama ini belum menunjukkan ketegasan dalam melindungi kepentingan rakyat, khususnya pengemudi ojol. Kebijakan yang dikeluarkan dinilai lebih berpihak pada kepentingan bisnis perusahaan aplikator dibandingkan keadilan ekonomi bagi jutaan pengemudi yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Igun mengatakan ketidakjelasan dan ketidaktegasan Menteri Perhubungan berpotensi memicu gejolak di lapangan.

“Tahun 2026 akan menjadi tahun pergerakan bagi pengemudi ojol, dan arah tuntutan akan menyasar langsung kepada Menteri Perhubungan yang dinilai tidak pro rakyat namun masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo,” kata Igun.

Garda Indonesia memperingatkan bahwa apabila tuntutan ini kembali diabaikan, potensi terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran pengemudi ojol di Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia pada awal 2026 semakin terbuka sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyoroti kontrasnya peningkatan laba perusahaan transportasi daring seperti Grab dan GoTo dengan pendapatan para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai stagnan bahkan cenderung menurun.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan wajar jika perusahaan menginginkan margin pendapatan yang positif.

Namun, dia menilai kenaikan laba tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dia menyebut untuk saat ini, pendapatan rata-rata sebagian besar ojol hanya bisa mendapatkan Rp100.000–Rp300.000 per hari secara bruto, belum termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operating expenditure/Opex).

“Jadi, rata-rata pendapatan bersih [netto] yang diterima seorang pengemudi ojol hanya sekitar Rp50.000–Rp150.000,” kata Igun kepadaBisnis, Sabtu (8/11/2025).

Igun menambahkan, para pengemudi harus bekerja 12 hingga 18 jam per hari untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Di sisi lain, perusahaan aplikator justru menikmati margin keuntungan yang dinilainya sangat signifikan.

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengawasi praktik bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Garda Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengatur skema pembagian hasil yang lebih adil antara aplikator dan pengemudi.

Menurut Igun, pihaknya mengusulkan agar pengemudi memperoleh 90% hasil pendapatan, sementara perusahaan aplikator hanya berhak atas 10% komisi.

“Cukup sudah bertahun-tahun pengemudi ojol dipotong pendapatannya sebesar 20% sampai hampir 50%,” katanya.

Asosiasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembagian hasil bagi ojol sebesar 90% dan aplikator 10%. Igun menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa apabila pemerintah dan perusahaan aplikator tidak menanggapi aspirasi para pengemudi.

“Kami sebagai asosiasi akan terus perjuangkan melalui berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan bagi hasil tersebut hingga ojol menang melawan arogansi perusahaan aplikator yang terus memotong secara sepihak hingga mencapai hampir 50%,” pungkasnya.

Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkanGross Merchandise Value(GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi profitabilitas,adjustedEBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementaraadjusted free cash flowtercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

GoTo juga mencatatadjustedEBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

Selain itu, GoTo membukukanadjusted free cash flowpositif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari linie-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.