Bisnis.com, JAKARTA - Aksi May Day Fiesta 1 Mei 2026 di Monas berpotensi meningkatkan volume kendaraan di sepanjang ruas jalan sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Dilansir dari X Polda Metro Jaya, Kamis (30/4/2026), demo Hari Buruh berpotensi menciptakan peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju lokasi kegiatan yakni:

1. Jalan Medan Merdeka Barat

2. Jalan Medan Merdeka Selatan

3. Jalan Medan Merdeka Timur

4. Jalan Medan Merdeka Utara

Selain itu, Polda metro jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang beraktifitas di sekitar Monas diimbau menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Prioritas kami adalah keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jika membutuhkan bantuan atau kondisi mendesak, jangan ragu untuk menghubungi Layanan Polisi 110," dikutip dari medsos, Kamis (30/4/2026).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang akan melakukan aksi demo buruh pada 1 Mei 2026, berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mengingatkan sederet janjinya pada tahun lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal sekaligus Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa tanpa pertemuan tersebut, pihaknya tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

KSPI bersama Partai Buruh, jelasnya, hanya akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“Bila mana tidak ada upaya-upaya tersebut [pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto], ya, maka kami tetap melaksanakan aksi May Day di DPR RI yang dilanjutkan long march dan May Day Fest di Istora Senayan,” kata Said baru-baru ini.

Said menambahkan pihak pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan untuk mengajak KSPI dan Partai Buruh untuk ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas. Pihaknya pun mengapresiasi ajak tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa partisipasi dalam acara di Monas akan sangat bergantung pada adanya ruang dialog langsung dengan Presiden sebelum 1 Mei 2026. Dia menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2025.

Menurutnya, tidak tepat apabila pidato Presiden Prabowo pada May Day 2026 kembali mengulang janji yang sama tanpa realisasi konkret.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, mengklaim bahwa gagasan pembentukan Satgas PHK sejatinya berasal dari usulan mereka yang disampaikan dalam forum sarasehan ekonomi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun lalu.

Dalam forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, KSPI menyampaikan perlunya pembentukan Satgas PHK sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja, khususnya dalam konteks dinamika perdagangan global dan tekanan eksternal.

“Satgas PHK adalah usulan KSPI yang kami sampaikan langsung dalam sarasehan ekonomi. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan internasional dan situasi global,” jelas Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Namun, KSPI menilai usulan tersebut tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Said menyebut pembahasan lanjutan justru dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KSPI.

Menurutnya, pembentukan kembali Satgas PHK diputuskan dalam pertemuan di Istana yang hanya melibatkan sebagian serikat pekerja. Alhasil, pembentukannya memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme kerja lembaga tersebut.

“Tanpa melibatkan KSPI, tiba-tiba diputuskan Satgas PHK akan dihidupkan kembali. Kami mempertanyakan bagaimana mekanisme kerja, tugas, serta sejauh mana keputusan Satgas tersebut bersifat mengikat,” ujarnya.

Kendati begitu, Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI tetap memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak pada rakyat dan buruh, termasuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sepanjang dilakukan dengan cara yang transparan dan melibatkan semua pihak.

Sama dengan Satgas PHK, KSPI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam struktur dan kepengurusan DKBN.

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengerahkan 1.174 personel untuk mengawal aksi demonstrasi dari kelompok buruh di Jakarta hari ini Rabu (28/1/2026).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat hingga Polsek jajaran.

"Pasukan pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 1.174 personel gabungan," ujar Erlyn kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Dia menambahkan kelompok buruh yang bakal melakukan aksi unjuk rasa berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh dan elemen buruh lainnya.

Dia mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum, serta tidak merusak fasilitas umum.

"Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” imbuhnya.

Dia menambahkan bagi pengguna jalan yang hendak melintas ke kawasan Monas agar bisa mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.

“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh kali ini membawa tuntutan penolakan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta ancaman PHK massal terhadap 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurut Said, pihaknya akan bergerak ke Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan YouTube Indonesia.

Aksi di Istana ditujukan agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan.

Lebih lanjut, kata Said, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dituntut untuk mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.

“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” kata Said, dikutip Rabu (28/1/2026).