Bisnis.com, BANDARLAMPUNG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut segera menggodok regulasi skema kredit pemilikan rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.

Hal ini sebagai tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna meringankan cicilan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja swasta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya sebelumnya berencana untuk membuat kebijakan serupa dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Dia pun mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo Subianto yang justru lebih mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat sehingga memperpanjangnya menjadi 40 tahun.

"Harus dong, kalau dari Presiden sudah perintah. Saya baru [rencananya] 30 tahun. Presiden lebih hebat lagi dari 30 ke 40 tahun. Kami ubah lagi regulasinya sesuai arahan Presiden," ujarnya dalam acara penanaman sejuta pohon dalam acara HUT RI ke-54.

Menurutnya, tenor KPR yang lebih panjang akan memangkas besaran cicilan bulanan rumah subsidi secara signifikan. Dia mencontohkan, cicilan rumah subsidi dengan tenor 10 tahun saat ini bisa mencapai sekitar Rp1,7 juta per bulan, sementara tenor 20 tahun berkisar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.

“Kalau nanti bisa 40 tahun, bisa lebih murah lagi, sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000,” katanya.

Maruarar menilai skema tersebut dapat memperluas daya beli masyarakat terhadap rumah pertama, terutama kelompok buruh yang selama ini menjadi pengguna terbesar fasilitas rumah subsidi.

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan penyusunan aturan KPR 40 tahun akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan efektif dan tidak memberatkan sektor perbankan maupun pengembang. Dia meminta BP Tapera untuk segera memformulasikannya.

"Segera, ya kami susun. Kami ajak nanti REI ngobrol lagi. Kami ajak banknya. Kami ajak juga lagi calon menerima rumah subsidinya. Kita harus ajak ekosistem, supaya aturan itu bisa jalan," terangnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tidak hanya kredit perumahan, Prabowo turut menyinggung sulitnya akses pembiayaan oleh masyarakat kelompok penghasilan menengah ke bawah. Dia menyebut, masyarakat menengah ke bawah dibebani bunga yang besar hingga 70% apabila mengajukan kredit ke perbankan.

Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan himpunan bank milik negara (himbara) agar segera menyalurkan skema kredit dengan bunga maksimal 5% setahun.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan 1 juta unit rumah terjangkau bagi masyarakat pada tahun ini.

Rencana ambisius tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam agenda May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya, langkah strategis ini digagas sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kelayakan tempat tinggal bagi kaum buruh serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia menekankan, penyediaan hunian layak menjadi prioritas guna menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial bagi kelas pekerja di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, target tersebut terlampau jauh bila dibandingkan dengan kuota rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) yang disediakan pemerintah saat ini sebanyak 350.000 unit.

"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," ujar Prabowo dalam agenda May Day, dikutip Minggu (3/5/2026).

Presiden menegaskan bahwa pembangunan sejuta rumah ini akan difokuskan pada klaster strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi. Fokus utamanya adalah kawasan yang berdekatan dengan zona industri dan pusat aktivitas ekonomi utama.

Kebijakan ini diambil untuk menekan biaya logistik pekerja dengan memperpendek jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja. Dengan demikian, efisiensi waktu dan biaya dapat dirasakan langsung oleh sektor buruh secara nasional.

“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,”tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai. Salah satunya melalui pengembangan 10 Kota Baru.

Dia mengatakan akan segera menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan dan konsep pembangunan di berbagai wilayah. Dalam sebulan ini, pihaknya bersama sejumlah K/L lain akan melakukan survei wilayah.

Adapun, beberapa lokasi yang menjadi target survei utama mencakup kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang, hingga kawasan industri Batang di Jawa Tengah.

Di wilayah Timur Indonesia, survei akan difokuskan di sekitar Surabaya, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, tim juga akan menyisir potensi di Sumatera Utara, Palembang, Lampung, hingga wilayah Kalimantan Baru.

"Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru ya mohon doanya," tutur Ara.

Selain mencanangkan pembangunan kota baru, pemerintah juga tengah mengincar lahan-lahan menganggur milik negara, termasuk aset sejumlah perusahaan pelat merah yang ada di Jakarta untuk disulap menjadi hunian vertikal.

Langkah ini diambil guna memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan akses hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang semakin menipis.

Janji Manis yang Realistis

Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini tersebut sudah sepatutnya disampaikan. Mengingat, program 3 Juta Rumah tak tercapai pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo.

Zulfi mengatakan, komitmen penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo hendak mempercepat pelaksanaan program perumahan. Di mana, hal ini perlu menjadi perhatian khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya pikir realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP [Rumah subsidi] 350.000 unit,” jelasnya kepada Bisnis.

Namun demikian, Zulfi menekankan bahwa pemerintah perlu semakin aktif mencari alternatif pembiayaan. Pasalnya, apabila hanya mengandalkan guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja maka program ini dipastikan tidak akan pernah tercapai.

“Perlu peningkatan kolaborasi yang dijalankan oleh Kementerian PKP. Contohnya, bisa menjalin kerja sama dengan Pemda atau Pemprov, karena kalau hanya mengandalkan APBN tidak akan tercapai,” tambahnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyambut positif janji tersebut sebagai penguatan target pemerintahan Prabowo.

Bambang menilai target 1 juta rumah baru pada tahun ini merupakan kombinasi dari program rumah subsidi (FLPP) dan skema rumah rakyat yang salah satunya akan direalisasikan melalui pembangunan rusun subsidi.

Selain itu, target 1 juta rumah juga mencakup program renovasi atau bedah rumah yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di mana, pada tahun Ini pemerintah membidik kuota BSPS sebanyak 400.000 unit.

“Jadi tentu [BSPS] juga bagian dari target 1 juta rumah yang dijanjikan presiden,” imbuhnya.

Selain menyoroti janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun Ini, REI juga menyoroti janji Prabowo memberikan KPR subsidi dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Skema ini secara khusus membidik sektor informal dan buruh dengan penghasilan tidak tetap agar tetap bisa memiliki rumah.

Jika terealisasi, kebijakan tenor panjang ini diklaim akan memperlebar pasar properti nasional secara signifikan. Golongan masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak bankable kini memiliki jembatan untuk mendapatkan kredit dengan bunga subsidi 5%.

"Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah misalnya dan memberi kepastian setiap warga negara bahkan di sektor informal juga bisa mendapat rumah,” pungkas Bambang.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menandatangani Nota Kesepakatan dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah terkait dengan dukungan program pembangunan 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

Penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dan DPD REI Jateng telah dilaksanakan di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Selasa (11/2/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Bank Jateng hadir sebagai mitra pembiayaan utama yang memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP untuk tahun anggaran 2026.

Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menyampaikan bahwa Bank Jateng berkomitmen memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah melalui integrasi layanan digital serta jaringan kantor yang luas.

“Sinergi dengan REI ini adalah kunci untuk memastikan penyaluran KPR FLPP tepat sasaran, sehingga masyarakat Jawa Tengah tidak hanya mendapatkan rumah yang terjangkau, tetapi juga proses yang transparan dan efisien," ujar Eko dalam siaran pers, Sabtu (14/2/2026).

Melalui skema KPR Sejahtera FLPP di Bank Jateng, para debitur dapat mengakses pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap 5% per tahun hingga masa tenor berakhir atau maksimal selama 20 tahun.

Selain itu, beban awal masyarakat semakin diringankan dengan uang muka mulai dari 1%, pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta, ditambah dengan fasilitas bebas PPN.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) memacu penjualan proyek di Kota Modern Tangerang, Banten, melalui peluncuran unit baru.

Sami Miettinen, Direktur Residensial dan Komersial Modernland Realty, menyampaikan pihaknya meluncurkan rumah dua lantai di Kota Modern Tangerang bertajuk Alder. Harganya terbilang terjangkau dengan angsuran mulai Rp6 jutaan per bulan.

“Kombinasi antara lokasi strategis, desain rumah 2 lantai, serta harga yang tetap terjangkau menjadi faktor utama yang mendorong minat konsumen,” tuturnya dalam siaran pers, Minggu (8/2/2026).

Dari sisi lokasi, perumahan ini dikelilingi berbagai fasilitas komersial seperti pusat kuliner, area bisnis, showroom, bengkel, RS Mayapada, SPBU Pertamina, ruko, sekolah, hingga akses cepat ke pusat Kota Tangerang dan jalur utama Jabodetabek melalui jalan tol ataupun stasiun kereta. Lokasi Alder pun cukup dekat dengan bandara Soekarno Hatta.

Dengan hadirnya Alder, sambung Sami, Kota Modern Tangerang kembali menegaskan posisinya sebagai kawasan hunian terpadu yang terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan pasar. Ke depan, MDLN optimistis Alder akan menjadi salah satu produk unggulan yang diminati end-user maupun investor.

William Honoris, Direktur Utama Modernland Realty, menyampaikan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap mencatatkan ketahanan yang kuat meskipun menghadapi ketidakpastian global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 tercatat sebesar 5,11% (yoy), ditopang oleh permintaan domestik, kenaikan investasi, dan konsumsi masyarakat yang stabil.

Pemerintah juga terus mendorong sektor properti melalui berbagai kebijakan, termasuk perpanjangan insentif PPN DTP untuk rumah hingga Rp5 miliar dan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Berbagai kebijakan tersebut diharapkan menjadi katalis positif bagi industri properti nasional,” tuturnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, perseroan pada tahun 2025 meluncurkan dua produk unggulan, yaitu Tipe Alder di Waterfront Residence, Kota Modern, serta Cluster Florence Village di Jakarta Garden City. Keduanya diproyeksikan memperkuat portofolio produk Perseroan pada segmen hunian menengah–premium.

“Perseroan juga terus meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan fokus pada segmen pasar strategis, sehingga tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan bisnis,” jelasnya.

Hingga kuartal III/2025 perseroan mencatatkan marketing sales sebesar Rp1,32 triliun, setara 71% dari target non-bulk sales. Segmen residensial dan komersial membukukan Rp610 miliar, turun 6% dari Rp648 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kendati demikian, marketing sales kuartal III/2025 menunjukkan akselerasi kuat sebesar 93% dari Rp136 miliar pada kuartal sebelumnya menjadi Rp264 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA—LippoLand akan melakukan grand launching proyek rumah terjangkau mulai dari harga Rp98 juta bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta di Jawa Barat pada Februari 2026.

Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan grand launching HWB Purwakarta akan dilaksanakan pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai lingkungan hidup yang aktif, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan harga rumah mulai dari Rp98 juta dan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), HWB Purwakarta menghadirkan akses kepemilikan rumah yang nyata dan legal bagi keluarga Indonesia.

“Skema pembiayaan yang ditawarkan pun dirancang ringan dan realistis, dengan tenor hingga 20 tahun serta cicilan mulai dari Rp600.000 per bulan, sehingga hunian formal kini dapat dijangkau oleh para pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat produktif,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

HWB Purwakarta juga mengembangkan zona komersial terintegrasi Griya Niaga sebagai pusat bisnis strategis di jantung Kawasan Hunian Warisan Bangsa. Proyek ini berupa ruko tiga lantai yang berada di jalan utama kawasan, dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi modern yang mendukung gaya hidup penghuni sekaligus meningkatkan daya tarik investasi kawasan.

Zona komersial terintegrasi Griya Niaga memiliki ruko dengan ukuran ideal 4 x 12 meter yang menghadap langsung ke boulevard utama selebar 16 meter, memberikan visibilitas maksimal dan kemudahan akses bagi pengunjung. Setiap unit dirancang dengan balkon, didukung sistem listrik underground untuk menciptakan lingkungan bisnis yang rapi, aman, dan berkelas.

“Kehadiran Griya Niaga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi penghuni maupun investor, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan,” imbuh Manajemen HWB Purwakarta.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi sosial dan spiritual kawasan, HWB Purwakarta juga menggelar peresmian Masjid Tajug Istimewa Nusantara pada Jumat (30/1/2026).

Peresmian ini dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Camat Bungursari Wita Gusrianita, Kepala Desa Karangmukti H Endin Jaenudin, Pembina Masjid & Yayasan Bakti Pertiwi Sejahtera KH. Mahfud Efendi, perwakilan Yayasan, Danang Kemayanjati dan Darwin, serta Manajemen HWB Purwakarta dan Lippoland.

Masjid Tajug Istimewa Nusantara di HWB Purwakarta berdiri di atas lahan sekitar 240 meter persegi dengan daya tampung hingga 150 jamaah. Kehadiran masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkuat nilai kebersamaan serta kualitas hidup warga di dalam kawasan.

Dari sisi sosial, HWB Purwakarta juga dilengkapi balai pertemuan warga dan ruang komunitas yang dirancang untuk mendorong interaksi sosial yang sehat. Fasilitas ini berperan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan antarwarga, memperkuat solidaritas komunitas, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan harmonis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menguji efektivitas Kredit Program Perumahan (KPP) dengan menargetkan penyaluran Rp28 triliun pada tahap awal. Target ini menjadi pijakan untuk mengejar komitmen besar pembiayaan perumahan yang totalnya mencapai Rp130 triliun.

Dalam dua bulan berjalan, pemerintah menjadikan KPP sebagai instrumen utama percepatan akses rumah layak dan terjangkau. “Tahap awal yang kami harapkan bisa diselesaikan targetnya adalah Rp28 triliun,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Senin (17/11/2025).

Airlangga menegaskan angka tersebut menjadi fokus evaluasi awal pemerintah, terutama karena KPP diposisikan sebagai prioritas di atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun depan disiapkan sebesar Rp300 triliun dengan bunga tunggal enam persen.

Pemerintah mengandalkan sinergi Kemenko Perekonomian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan BP BUMN untuk memastikan pembiayaan KPP tidak terhambat teknis perbankan.

“Kredit program perumahan ini juga akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan, karena ini baru dalam dua bulan. Jadi kami minta ke Danantara dan BUMN, untuk mendorong sistem perbankan agar bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan,” tegas Airlangga.

Di lapangan, penyaluran kredit perumahan masih terhambat penilaian risiko dan persyaratan administrasi yang kerap memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menilai keberhasilan akad massal KUR yang menjangkau sekitar 800 ribu debitur dengan plafon hampir Rp40 triliun sebagai modal percepatan, meski tenor panjang dan kualitas bangunan membuat karakter KPP jauh lebih kompleks.

KPP diharapkan menjadi tonggak penting mengejar target pembangunan tiga juta rumah per tahun. Namun tanpa sasaran penerima yang tepat, bunga terjangkau, dan komitmen pengembang menjaga mutu bangunan, program ini berisiko tidak menyentuh persoalan keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Program ini juga menjadi bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang memuat 17 inisiatif strategis dan 13 kebijakan prioritas 2025–2026. Masyarakat pada akhirnya akan menilai efektivitas KPP dari kemudahan memperoleh rumah, bukan dari besarnya angka penyaluran yang diumumkan pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali diperpanjang pemerintah menjadi dorongan penting bagi sektor properti nasional.

Kebijakan PPNDTP akan menstimulasi pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan yang selama ini belum tersentuh.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan bahwa kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurutnya, kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit karena tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000

Bisnis.com, MALANG – Walikota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan, 30% dari total dari 890 ribu warga Malang belum memiliki rumah. Artinya, sekitar 200 ribu jiwa belum memiliki hunian sendiri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong seluruh pihak baik dari Pemerintah Kota, Badan Usaha hingga Asosiasi Pengembang Perumahan agar berkolaborasi menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terjerat pinjaman kepada rentenir.

Dalam acara Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir, Maruarar menyampaikan urgensi program prioritas Presiden Prabowo RI melalui penyediaan rumah yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Ia juga berdialog dengan para nasabah binaan PNM Mekaar penerima pembiayaan untuk melihat bagaimana program tersebut turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendapatan rendah. “Menghindari pinjaman dari rentenir kita sediakan KUR Perumahan dengan bunga 6%,” ujar Maruarar pada Jumat (17/10).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Menteri PKP secara simbolis memberikan pencairan pembiayaan mikro perumahan untuk perempuan prasejahtera. Kesepuluh penerima manfaat tersebut merupakan nasabah PNM Mekaar yang tampak sangat senang saat menerima bantuan pembiayaan dengan bunga yang terjangkau.

Mujiati, salah satu nasabah PNM Mekaar mengaku sangat senang dan bersemangat setelah resmi mendapat pencairan pembiayaan untuk renovasi tempat usahanya. “Saya ngga sabar mau langsung perbaiki dapur supaya bisa masak lebih nyaman mudah-mudahan penghasilan saya juga ikut bertambah,” ceritanya.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri terus memperluas manfaat bagi para nasabahnya dengan membangun kolaborasi strategis bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui program Mekaar Home. Program ini menjadi solusi pembiayaan perumahan mikro yang ditujukan bagi nasabah PNM Mekaar untuk melakukan renovasi rumah yang juga difungsikan sebagai tempat usaha maupun yang menunjang kegiatan ekonomi produktif mereka.

Sejak diluncurkan, Mekaar Home telah disambut antusias oleh para nasabah PNM Mekaar di berbagai daerah, salah satunya di Kota Malang. Hingga saat ini, lebih dari 700 nasabah PNM Mekaar di Malang telah memanfaatkan pembiayaan Mekaar Home dan merasakan langsung kemudahan proses pencairan yang cepat, syarat yang ringan, serta proses yang mudah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa kehadiran pembiayaan mikro perumahan merupakan bukti nyata komitmen PNM untuk menghadirkan program pendamping yang melengkapi pembiayaan usaha ultra mikro. Produk pendamping ini dapat membantu nasabah PNM Mekaar menaikkan kelas usahanya.“Ini bagian dari tugas kami untuk mendukung program pemerintah. Kami akan terus memberikan kontribusi kepada masyarakat yang belum memiliki kelayakan papan agar selanjutnya memiliki rumah lebih layak,” ujar Arief.

Program Mekaar Home menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pemberdayaan perempuan prasejahtera yang berkelanjutan. Pembiayaan mikro ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial. Mendorong nasabah untuk hidup lebih produktif, mandiri, dan terbebas dari jeratan pinjaman informal yang merugikan.