Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judi online (judol) dan penipuan di sektor keuangan.

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026, OJK mencatat sebanyak 932.138 rekening dilaporkan terkait aktivitas mencurigakan. Dari jumlah tersebut, 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan.

Selain itu, wasit industri jasa keuangan itu mengungkap total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp614,3 miliar.

Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta dukungan pelaku usaha sektor keuangan dan sistem pembayaran.

"Sejauh ini, jumlah rekening dilaporkan mencapai 932.138 dan yang sudah diblokir sebanyak 485.758 rekening," tulis OJK dalam siaran pers RDK April 2026.

OJK juga mencatat, sejak 22 November 2024 hingga 29 April 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 548.093 laporan terkait penipuan transaksi keuangan. Laporan tersebut terdiri dari 268.989 laporan yang disampaikan melalui pelaku usaha sektor keuangan, serta 279.104 laporan langsung dari korban.

Tak hanya itu, IASC juga menemukan 106.477 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan. Dari seluruh upaya penanganan tersebut, dana korban yang berhasil dikembalikan mencapai Rp169,3 miliar.

Lebih lanjut, OJK menegaskan akan terus meningkatkan kapasitas penanganan kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal guna melindungi masyarakat. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya praktik judol dan penipuan digital yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi keuangan.

"IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," pungkas OJK dalam keterangan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menyiapkan mitigasi risiko terhadap keputusan bobot indeks Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Sebagai bagian dari mitigasi, OJK telah menyiapkan langkah-langkah yang terukur dan terkoordinasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sebagai catatan awal, Hasan menuturkan, OJK telah menuntaskan implementasi empat proposal utama yang diajukan kepada MSCI.

Meski meyakini langkah yang diambil bakal memulihkan integritas pasar modal domestik, OJK tetap membuka peluang risiko penurunan bobot indeks yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka pendek.

OJK memproyeksikan dampak yang mungkin muncul antara lain tekanan jual akibat penyesuaian portofolio oleh investor, potensi arus keluar dana pada periode rebalancing, hingga peningkatan volatilitas pasar.

Namun, OJK memandang dinamika tersebut sebagai respons yang bersifat transisional dan sementara.

"Ini bersifat normal dalam konteks menuju pasar yang lebih berkualitas secara jangka menengah dan panjang," ujar Hasan.

Sebagai mitigasi, OJK telah mendorong implementasi kebijakan free float minimum 15 persen.

Kebijakan ini akan dijalankan beriringan dengan penguatan basis investor, baik investor ritel domestik, investor institusi domestik, maupun investor asing.

Di sisi lain, komunikasi dengan penyedia indeks global akan terus dilakukan secara intensif dan konstruktif, termasuk dengan menyampaikan perkembangan implementasi reformasi hingga evaluasi berikutnya.

Dari sisi stabilitas pasar, OJK juga menegaskan mekanisme yang sudah tersedia akan terus dioptimalkan, disertai pemantauan pasar secara rutin dan ketat.

"Arah kebijakan ini akan terus kami lakukan secara konsisten, yaitu upaya memperkuat kualitas dan integritas pasar modal Indonesia secara fundamental, agar lebih transparan, likuid, kredibel, serta mampu tumbuh sehat berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang," tutur Hasan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal sepanjang kuartal I 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan pemblokiran itu merupakan hasil tindak lanjut dari 10.516 pengaduan yang diterima OJK sejak Januari hingga Maret 2026.

Dia merinci, dari total tersebut sebanyak 8.515 merupakan pengaduan mengenai pinjaman daring ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait gadai ilegal.

“Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan langsung 953 entitas pinjaman online ilegal. Penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat juga kami blok kegiatannya,” ujar Dicky.

Lebih lanjut, melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, OJK telah memblokir 460.270 rekening terkait tindak penipuan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak IASC mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Maret 2026.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 460.270 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp585,4 miliar,” jelas Dicky.

Selain memblokir rekening, Satgas PASTI juga memantau laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada IASC.

Dalam prosesnya, Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir 94.294 nomor telepon yang terkait dengan penipuan. Ke depan, langkah ini disebut akan diperkuat melalui kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.

Di sisi penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen, selama periode 1 Januari 2026 hingga akhir Maret 2026, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Sanksi tersebut terdiri atas 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, serta 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Sementara itu, dari sisi pengawasan perilaku atau market conduct, OJK juga telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

“Market conduct ini juga tentunya melibatkan seluruh pelaku industri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 33.252 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online atau judol, meningkat dari catatan sebelumnya sebanyak 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pemblokiran tersebut merupakan hasil dari Enhanced Due Diligence (EDD) yang diminta OJK kepada perbankan.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan EDD atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sementara itu dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan, sejak Januari hingga Maret 2026, OJK telah mencabut enam izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BPR yang izinnya dicabut termasuk PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dian mengatakan OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani permasalahan BPR/BPR Syariah (BPRS) sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, DPR, seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya,” ujar Dian.

Adapun penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tercermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri kripto seiring dengan perlambatan transaksi pada Februari 2026.

Nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp24,33 triliun pada Februari 2026, lebih rendah dibandingkan catatan Januari yang mencapai Rp29,28 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan perlambatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dinamika perekonomian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Ini tidak lepas dari faktor global. Siklus pasar, di mana sentimen pasar dengan beberapa kejadian, khususnya terkait geopolitik, juga berpengaruh pada platform keuangan terdesentralisasi di dunia,” kata Adi.

Dia menjelaskan peningkatan tensi geopolitik mendorong sentimen risk-off di pasar keuangan global. Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat juga memicu likuidasi besar pada posisi leverage di pasar kripto, sehingga menekan volume transaksi.

Selain itu, Adi menuturkan tahun 2024 merupakan fase bull market yang kuat. Namun setelah mencapai puncak, pasar kripto pada 2025 memasuki fase konsolidasi yang ditandai koreksi harga dan penurunan volume transaksi.

Di tengah kondisi tersebut, OJK menyatakan terus memperkuat pengembangan ekosistem kripto melalui langkah yang lebih struktural.

OJK mendorong penguatan tata kelola bursa, kliring, kustodian, dan pedagang aset kripto guna melindungi kepentingan konsumen.

Dari sisi regulasi, OJK bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan otoritas terkait juga mengadopsi prinsip same activity, same risk, same regulation agar sejalan dengan praktik internasional.

Untuk memperkuat pengawasan, OJK memperkuat penegakan hukum terhadap praktik ilegal bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Center.

Pada aspek kebijakan, OJK POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 terkait penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta penyempurnaan SEOJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Penguatan tata kelola tersebut antara lain meliputi penegasan bahwa penyelenggara harus memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem yang digunakan dalam perdagangan maupun penyimpanan transaksi.

OJK pun tengah mempertimbangkan penyusunan ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas penawaran pasar primer dalam ekosistem aset kripto domestik. Saat ini, OJK baru mengatur aktivitas perdagangan pasar sekunder dari ekosistem aset kripto.

“Harapannya, dengan terdapat pengaturan yang komprehensif, maka dapat didorong munculnya pelaku usaha domestik yang bergerak di sektor aset kripto ini serta dapat meningkatkan minat dan memberikan opsi yang lebih beragam kepada para investor di domestik, di mana selama ini aset kripto yang diperjualbelikan didominasi oleh aset kripto global,” tuturnya.

Sebagai catatan, jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia per Februari 2026 mencapai 21,07 juta konsumen, tumbuh 1,76 persen. Sementara nilai transaksi derivatif AKD tercatat sebesar Rp5,07 triliun, turun dari Rp8,01 triliun pada Januari.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

10 dari 95 penyelenggara pindar belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 10 perusahaan pinjaman daring atau peer-to-peer (P2P) lending belum memenuhi kewajiban ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar per Februari 2026.

“10 dari 95 penyelenggara pindar belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Di samping itu, terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar.

Agusman menyebut, seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, pencarian investor strategis, dan/atau merger.

Lebih lanjut, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Maret 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar.

Sanksi tersebut dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan OJK yang berlaku maupun berdasarkan hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Secara umum, OJK mencatat di sektor PVML, piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,01 persen (yoy) menjadi Rp512,14 triliun pada Februari 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 8,31 persen (yoy).

Profil risiko perusahaan pembiayaan juga tetap terjaga, dengan rasio non-performing financing (NPF/pembiayaan bermasalah) gross tercatat sebesar 2,78 persen dan net sebesar 0,81 persen, di bawah ambang batas 5 persen.

Adapun jumlah outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2026.

Tingkat risiko kredit secara agregat atau rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,54 persen, lebih tinggi dari posisi Januari 2026 sebesar 4,38 persen, namun masih di bawah ambang batas 5 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang pinjaman daring (pinjol) masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2026.

“Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp100,69 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Tingkat risiko kredit secara agregat atau rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,54 persen, lebih tinggi dari posisi Januari 2026 sebesar 4,38 persen, namun masih di bawah ambang batas 5 persen.

Sementara itu, pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78 persen (yoy) menjadi Rp152,40 triliun dengan tingkat risiko kredit yang tetap terjaga.

Pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian.

Pada pembiayaan modal ventura, nilai pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 0,78 persen (yoy) menjadi Rp16,46 triliun.

Secara umum, OJK mencatat di sektor PVML, piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,01 persen (yoy) menjadi Rp512,14 triliun pada Februari 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 8,31 persen (yoy).

Profil risiko perusahaan pembiayaan juga tetap terjaga, dengan rasio non-performing financing (NPF/pembiayaan bermasalah) gross tercatat sebesar 2,78 persen dan net sebesar 0,81 persen, di bawah ambang batas 5 persen.

Sedangkan gearing ratio tercatat sebesar 2,13 kali atau masih berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan kinerja sektor jasa keuangan hingga Maret 2026 tetap terjaga di tengah konflik global.

OJK memperkirakan eskalasi konflik Timur Tengah berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama, yaitu pasar keuangan, kenaikan harga energi, serta jalur langsung melalui perdagangan dan eksposur investasi.

Oleh sebab itu, OJK mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking dan tentunya memperkuat langkah antisipatif, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, mencermati secara intensif, serta menjaga kecukupan likuiditas dan juga permodalan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total nilai Rp78,68 miliar atas kasus manipulasi serta pelanggaran pasar modal.

Untuk kasus manipulasi pasar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyebut untuk besaran sanksi administratif kepada enam pihak perorangan dikenakan mencapai Rp15,9 miliar.

OJK juga memberikan satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan.

Di luar kasus manipulasi pasar, OJK juga mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus di pasar modal lainnya dengan total Rp62,78 miliar yang dijatuhkan kepada 68 pihak.

“Ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif berupa pembekuan izin, serta tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis,” kata Hasan.

Hasan pun menambahkan OJK telah menegakkan delapan perintah tertulis dalam penanganan kasus di pasar modal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Secara umum, Hasan mengatakan pasar modal Indonesia mengalami pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Oleh sebab itu, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aset industri asuransi ada Februari 2026 mencapai Rp1.219,35 triliun atau naik 6,80 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi tumbuh sebesar 6,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp1,21 kuadriliun pada Februari 2026.

“Aset industri asuransi ada Februari 2026 mencapai Rp1.219,35 triliun atau naik 6,80 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp999,15 triliun atau naik 8,57 persen (yoy).

Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun, tumbuh sebesar 3,50 persen (yoy).

Jumlah tersebut terdiri atas premi asuransi jiwa yang tumbuh 0,12 persen (yoy) dengan nilai sebesar Rp32,39 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 7,41 persen (yoy) dengan nilai Rp29,98 triliun.

Untuk permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi, secara agregat tercatat Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 480,83 persen dan 327,98 persen. Angka tersebut masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Sementara itu, untuk asuransi nonkomersial, total aset tercatat sebesar Rp220,20 triliun atau terkontraksi 0,57 persen (yoy). Asuransi nonkomersial meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi bagi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Di sisi industri dana pensiun, total aset per Februari 2026 tumbuh sebesar 12,52 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp1.700,93 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,54 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp413,69 triliun.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.287,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,86 persen (yoy).

Program pensiun wajib terdiri atas program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri.

Adapun pada perusahaan penjaminan, hingga akhir Februari 2026 nilai aset tumbuh sebesar 1,99 persen (yoy) menjadi Rp47,52 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah investor pasar modal meningkat di tengah pergerakan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyampaikan IHSG pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Di sisi lain, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Secara umum, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup pada level 433,16 atau terkoreksi 2,03 persen (mtm) dan 1,74 persen (ytd). Koreksi itu terjadi seiring meningkatnya persepsi risiko akibat ketidakpastian global.

Adapun di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden tercatat membukukan net sell sebesar Rp21,80 triliun.

Sementara itu, industri pengelolaan investasi bergerak searah dengan tren pasar pada Maret 2026, meski dengan penurunan yang dinilai lebih moderat.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk reksa dana tercatat sebesar Rp695,71 triliun atau terkoreksi 2,51 persen (mtm), namun masih tumbuh positif 3,02 persen (ytd). Terjaganya kinerja NAB ditopang oleh net subscription (ytd) yang tercatat signifikan, yakni sebesar Rp29,12 triliun.

OJK juga menilai pasar modal masih menjalankan fungsi penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.

Hingga akhir Maret 2026, nilai fundraising korporasi di pasar modal secara ytd telah mencapai Rp51,96 triliun. Selain itu, terdapat 53 rencana penawaran umum yang saat ini berada dalam pipeline.

Pada penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), nilai dana yang dihimpun pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp18,07 miliar.

Di pasar derivatif keuangan, volume transaksi mencapai 34.480 lot dengan frekuensi transaksi sebanyak 308.260 kali.

Sedangkan di bursa karbon, jumlah pengguna jasa yang telah terdaftar mencapai 153 pihak.

Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 tCO2e (tonne of carbon dioxide equivalent), dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 14,74 persen (yoy).

Dari segi kepemilikan, kredit bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh tertinggi yakni sebesar 12,78 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tecermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Ketahanan likuiditas turut didukung oleh liquidity coverage ratio (LCR) yang berada pada level 195,64 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen serta NPL net sebesar 0,83 persen.

Loan at risk (LaR) tercatat sebesar 9,24 persen. Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,37 persen.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,83 persen.

Berdasarkan Survei Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2026, kinerja perbankan pun tercatat tetap solid dengan risiko yang terjaga. Indeks keyakinan perbankan juga masih berada di zona optimistis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja sektor jasa keuangan hingga Maret 2026 tetap terjaga di tengah konflik global.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang dilangsungkan pada 1 April 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Friderica, atau yang akrab disapa Kiki, menjelaskan perekonomian global sempat diperkirakan berada dalam jalur penguatan sebelum terjadinya perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Namun, seiring dengan eskalasi tensi geopolitik di kawasan teluk, risiko terhadap stabilitas global meningkat yang terlihat pada tekanan harga energi dan volatilitas pasar keuangan global.

“Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga mempersempit ruang kebijakan moneter bagi bank sentral global sekaligus kembali memunculkan ekspektasi high for longer,” ujar Kiki.

Dia menjelaskan perekonomian AS menunjukkan kecenderungan tertekan di tengah inflasi yang persisten dan peningkatan tingkat pengangguran. The Fed mempertahankan suku bunga kebijakan dengan sinyal hanya satu kali pemangkasan suku bunga sepanjang tahun 2026.

“Namun, pascaeskalasi konlfik Iran, ekspektasi pasar bergeser ke skenario tidak adanya pemangkasan suku bunga di 2026 ini,” tambahnya.

Sementara itu, perekonomian China mencatat kinerja di atas ekspektasi, didorong oleh perbaikan dari sisi permintaan dan penawaran, serta dukungan stimulus pada sektor keuangan. Namun, China tetap menurunkan target pertumbuhan sebagai respons terhadap tantangan struktural dan ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut.

Di domestik, inflasi inti pada Maret 2026 mengalami penurunan. Aktivitas konsumsi tetap kuat di awal tahun, yang tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen (year-on-year/yoy), serta kinerja penjualan kendaraan bermotor yang solid.

Dari sisi penawaran, PMI manufaktur juga masih ekspansif. Sedangkan dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Februari 2026 berada pada level memadai dan neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus.

OJK memperkirakan eskalasi konflik Timur Tengah berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama, yaitu pasar keuangan, kenaikan harga energi, serta jalur langsung melalui perdagangan dan eksposur investasi.

Oleh sebab itu, OJK mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan asesmen lanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika global.

“OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking dan tentunya memperkuat langkah antisipatif, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, mencermati secara intensif, serta menjaga kecukupan likuiditas dan juga permodalan,” kata Kiki.

OJK pun terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan self-regulatory organization dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang dibutuhkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026