Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020.

Putusan tersebut membuat status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Indra Iskandar dinyatakan gugur atau tidak sah.

"Mengadili, satu, menyatakan permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan sebagian," kata Hakim Tunggal, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Sulistiyanto menjelaskan perbuatan KPK selaku pihak Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 merupakan perbuatan yang sewenang-sewang.

Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terkait dengan pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Hakim turut memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Indra Iskandar yang dilakukan sebagai landasan Sekjen DPR ini ditetapkan sebagai tersangka.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menetapkan Pemohon Indra Iskandar sebagai tersangka dalam perkara pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020," ucap Sulistiyanto.

Selain penyidikan, dia memutuskan agar tindakan pencekalan ke luar negeri digugurkan dan mengembalikan paspor milik Indra Iskandar yang sempat ditarik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai Surat Penarikan Sementara Paspor RI nomor IMI.5GR.03.04-055 tanggal 25 Januari 2024. Perintah ini harus segera dilaksanakan setelah putusan dibacakan.

Dugaan Kasus Korupsi Indra Iskandar

Dalam perkara ini, KPK menemukan dugaan mark-up anggaran pengadaan sarana Rumah Jabatan Anggota DPR tahun 2020. Total nilai proyek pengadaan mencapai sekitar Rp120 miliar, sedangkan estimasi kerugian negara mencapai puluhan miliar.

Adapun kelengkapan rumah jabatan anggota legislatif yang diduga dikorupsi meliputi kelengkapan kamar tidur, ruang tamu dan lain-lain.

Indra Iskandar adalah salah satu dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Hiphi Hidupati, mantan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI; Tanti Nugroho, Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika;

Juanda Hasurungan Sidabutar Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada; Kibun Roni Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman selaku pihak swasta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) berlangsung lama.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan penahanan karena perlu melengkapi berbagai bukti dalam perkara tersebut.

"Kenapa waktunya cukup lama? Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, kelengkapan bukti-bukti telah diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Yaqut, di mana permohonan praperadilan Yaqut ditolak. Keputusan ini dilakukan pada Rabu (11/3/2026).

"Artinya, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap saudara YCQ itu sudah benar secara formil," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Selain itu, KPK menyita aset mencapai Rp100 miliar yang terdiri dari uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembacaan putusan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2024, Yaqut Cholil Qoumas akan berlangsung pada Rabu (11/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro saat memimpin sidang praperadilan dengan agenda pembacaan petitum pihak pemohon.

Sulistyo menegaskan penyusunan jadwal tersebut agar pihak terkait disiplin dalam menjalankan proses sidang. Selain itu, sidang akan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan toleransi keterlambatan 15 menit.

"Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis, ataupun saksi, ataupun ahli, satu hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat, atau ahli, atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita," katanya, Selasa (3/3/2026).

Adapun pada Kamis (4/3/2026) pihak Pemohon atau kuasa hukum Yaqut akan membacakan replik dan pihak Termohon membacakan duplik.

Sebelum menutup sidang, Sulistyo mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak menerima atau melakukan suap maupun gratifkkasi dengan tujuan memenangkan kasus di pengadilan.

Dia menegaskan kepada seluruh pihak untuk melaporkan ke Mahkamah Agung jika menemukan pihak yang melakukan hal tersebut.

"Begitupun sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hakim pemeriksa ini bisa memenangkan dengan imbalan sejumlah uang, saya pastikan itu penipuan. Silakan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung," ucapnya.

Sekadar informasi, Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Andi Syafrani menyampaikan petitum agar status tersangka Yaqut digugurkan.

Dalam petitum yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), Andi menyampaikan

Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/II/Dik.00/23/01/2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Dia menambahkan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun tiga sprindik yang dimaksud adalah Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Andi menuturkan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam praperadilan ini," ujar Andi.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.

Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.

"Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur.

Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.

Dia sempat berstatus DPO dan mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap.

Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Tannos kini tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan gugatan praperadilan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ditolak majelis hakim PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna mengatakan putusan ini telah mencerminkan bahwa proses penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Ya dengan adanya putusan ini ya, penetapan tersangka dan penahanan Pak Nadiem telah sah menurut hukum acara pidana," ujar Anang kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

Usai putusan praperadilan tersebut, Anang menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan sekaligus menuntaskan proses hukum Nadiem dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Tentunya, Anang juga memastikan bahwa seluruh penanganan perkara terkait dengan penyidikan perkara Chromebook ini bakal sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

"Dan selanjutnya penyidik akan melanjutkan atau menuntaskan penyidikannya. Tentunya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Nadiem telah resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan Chromebook periode 2019-2022 pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem berperan penting dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, founder Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah resmi menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Usai ditolak, kondisi ruang sidang menjadi haru, khususnya dari keluarga Nadiem Makarim. Mereka berkumpul di tempat duduk di sisi kanan hakim tunggal Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.

"Mengadili dan menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Darpawan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, keluarga Nadiem saling berpelukan satu sama lain. Ada yang menahan tangisnya, ada juga yang menitikan air matanya.

Salah satu tangis itu berasal dari istri Nadiem Franka Franklin. Namun, air mata dari Franka tak berlangsung lama. Dia juga langsung menguatkan orang tua Nadiem yakni Atika Algadri dan Nono Anwar Makarim.

Franka juga mengaku kecewa dengan hasil dari putusan praperadilan ini. Namun, kata Franka, pihaknya akan menghormati apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim.

"Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan putusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan hakim tadi," ujarnya di PN Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Ibunda Nadiem Atika Algadri terlihat bersikap tegar. Namun, raut muka Atika tak bisa berbohong, dia tetap memperlihatkan ekspresi kecewa atas putusan hakim tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang putusan praperadilan Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim bakal digelar hari ini, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, sidang putusan praperadilan ini dilakukan setelah kedua belah pihak baik itu kubu Nadiem maupun jaksa telah menyerahkan kesimpulan pada Jumat (10/10/2025).

Dalam hal ini, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengemukakan bahwa sidang putusan praperadilan Nadiem ini bakal dijadwalkan berlangsung 13.00 WIB.

"Proses pemeriksaan yang diajukan para pihak sudah selesai, kami akan menjatuhkan putusan, membacakan putusan di hari Senin pukul 1 siang. Para pihak agar hadir kembali pada waktu yang telah ditentukan itu ya," kata Darpawan di PN Jaksel, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, Nadiem Makarim melayangkan gugatan praperadilan ini atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Dia diduga memiliki peran penting dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Menurut kuasa hukum Nadiem proses penetapan tersangka itu dinilai cacat hukum. Oleh sebab itu, Nadiem menggugat praperadilan agar status tersangkanya bisa gugur.

Di lain sisi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menghormati apapun hasil dari sidang praperadilan dari tersangka kasus Chromebook Nadiem Makarim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna berharap agar majelis hakim bisa memutus sidang gugatan praperadilan seadil mungkin.

"Apapun putusannya kita hormati yang jelas seperti itu. Ya kami berharap karena sidang ini masih berjalan, kita berharap putusan seadil-adilnya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (10/10/2025).