Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, kemarin (29/4/2026), sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sumber daya alam.

Peresmian ini juga dinilai sebagai penanda penguatan strategi industrialisasi lintas sektor, sekaligus mengukuhkan peran sovereign wealth fund (SWF) alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen penggerak investasi terintegrasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengelolaan aset negara kini diarahkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dia menyebut secara global, sejumlah negara mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney membentuk Canada Strong Fund untuk membiayai sektor strategis. Amerika Serikat dan Inggris juga mengembangkan SWF untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Indonesia dinilai melangkah lebih jauh dengan langsung mengintegrasikan SWF ke dalam agenda hilirisasi nasional secara konkret melalui Danantara.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Di antaranya pembangunan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, hilirisasi nikel di Morowali, hingga pengolahan tembaga di Gresik. Proyek juga mencakup pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai hilirisasi fase II berpotensi meningkatkan nilai tambah dan ekspor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

“Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan akan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, pembangunan kawasan industri diyakini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Center for Policy Studies Piter Abdullah menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan,” kata Piter.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai proyek ini menunjukkan kebijakan hilirisasi telah memasuki tahap implementasi yang terukur.

“Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah produk nasional. Sementara Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, berharap proyek berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai keberhasilan proyek bergantung pada desain kebijakan dan skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta. Ia mengingatkan proyek hilirisasi membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang.

Revindo juga menyoroti tantangan keberlanjutan, termasuk isu lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menilai hilirisasi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain,” ujarnya.

Dengan dimulainya 13 proyek ini, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai industri domestik yang lebih kuat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja dalam skala luas

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sedangkan sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan terkait dengan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” jelasnya.

Produksi Batu Bara - Nikel

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand. Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

Adapun target pemerintah ke depan adalah memastikan hilirisasi berjalan optimal, transisi energi terus bergerak maju, serta produksi komoditas energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga komoditas tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi mulai dari hilirisasi industri, penguatan energi domestik, hingga tata kelola SDA yang berdaulat, pemerintah menargetkan terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih sarat persoalan tata kelola dan kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Prabowo secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Dia menyoroti praktik perusahaan pelat merah yang merugi, tetapi tetap meminta insentif atau tantiem.

“BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu,” tegas Prabowo.

Oleh sebab itu, Presiden mengaku telah memberi tugas kepada Kepala Danantara bersama sejumlah menteri terkait untuk melakukan pembersihan di seluruh BUMN. Prabowo menegaskan, jabatan direksi BUMN bukanlah ruang mencari keuntungan pribadi.

“Kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap gantikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mendorong swasembada energi nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang memadai, tetapi selama ini terkendala oleh lemahnya kemauan dan praktik manajemen yang menyimpang.

“Selama ini banyak di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus dihentikan,” kata Prabowo.

Dia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya energi dan kekayaan negara harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab karena menjadi fondasi penting dalam menghilangkan kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mengejar ketertinggalan industri dan teknologi.

Prabowo juga mengingatkan ketatnya persaingan global ke depan. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia berpotensi menjadi sasaran perebutan jika tidak dikelola dengan baik dan disertai kekuatan nasional yang memadai.

“Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menyatakan optimisme bahwa agenda besar pemerintah, termasuk program hilirisasi dan swasembada energi, dapat tercapai apabila pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan bersih.

“Program hilirisasi membutuhkan uang, tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik kita akan mampu mencapai tujuan itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025), yang membahas percepatan program hilirisasi lintas sektor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk yang membidangi pertanian, investasi, dan energi.

“Tadi sudah dibahas mengenai hilirisasi,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat bersama Presiden.

Dia menyampaikan, rapat tersebut diikuti oleh beberapa pejabat kabinet. Mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memberikan penugasan untuk mempercepat hilirisasi di berbagai sektor strategis.

“Percepatan hilirisasi,” ujarnya singkat.

Airlangga menambahkan, di bidang pertanian, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah aspek penting. Salah satunya, bidang pertanian.

“Dari bidang pertanian kan ya dievaluasi yang terkait dengan bibit-bibit, kemudian sawah. Kemudian yang dari KKP terkait dengan kampung nelayan, kemudian terkait yang di pantura proyek perikanan, kapal,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut hilirisasi terhadap sektor pertanian, termasuk kelapa melalui coconut milk hingga minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO) dapat menghasilkan nilai ekspor yang mencapai Rp2.400 triliun.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menggencarkan hilirisasi agar nilai ekspor yang dikantongi Indonesia lebih tinggi.

Amran menyebut, melalui proses hilirisasi ini, kelapa akan diolah dan dikemas sehingga menghasilkan harga yang lebih tinggi dari menjual kelapa mentah.

“Sekarang harga [kelapa] Rp1.350 per kilogram. Kalau ini dihilirisasi kita ekspor VCO. Dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor Rp24 triliun, dan kalau ini kali 100, itu menjadi Rp2.400 triliun, itu baru kelapa,” kata Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Sektor Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, Amran menyebut saat ini harga kelapa juga menjulang hingga naik Rp10.000 per butir. Menurutnya, harga kelapa yang melambung ini lantaran ada pergeseran pola konsumsi, terutama negara China, India, dan Eropa.

Dia menuturkan, saat ini banyak negara yang beralih mengkonsumsi produk hilirisasi dari kelapa, seperti minyak kelapa murni hingga coconut milk.

“Itu coconut milk, VCO [virgin coconut oil]. Ada coconut milk, kemudian VCO. Ini dikonsumsi karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser ke coconut milk,” tuturnya.

Selain kelapa, Amran mengungkap komoditas di sektor pertanian lain juga bisa dihilirisasi, seperti coklat hingga mete.

“Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demand-nya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengungkap pemerintah bakal mempercepat hilirisasi kelapa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%.

Rosan menyebut, saat ini pemerintah telah meneken kerja sama investasi dengan salah satu badan usaha mengenai hal tersebut. Di mana, nilai investasi dari hilirisasi kelapa diklaim memiliki jumlah yang signifikan.

"Kita akan menggiatkan hilirisasi di bidang kelapa dan alhamdulillah kita sudah berhasil, baru saja juga meng-confirm, akan terjadi hilirisasi kelapa yang cukup signifikan," kata Rosan dalam agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Terlebih, tambah Rosan, Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Dengan demikian, dia optimistis proses hilirisasi kelapa akan menjadi kunci utama yang bakal mendorong ekonomi nasional tumbuh signifikan.

Pada saat yang sama, Rosan juga menyebut bahwa proses hiliriasai kelapa itu turut membawa kesejahteraan bagi para petani.