Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, kemarin (29/4/2026), sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sumber daya alam.

Peresmian ini juga dinilai sebagai penanda penguatan strategi industrialisasi lintas sektor, sekaligus mengukuhkan peran sovereign wealth fund (SWF) alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen penggerak investasi terintegrasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengelolaan aset negara kini diarahkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dia menyebut secara global, sejumlah negara mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney membentuk Canada Strong Fund untuk membiayai sektor strategis. Amerika Serikat dan Inggris juga mengembangkan SWF untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Indonesia dinilai melangkah lebih jauh dengan langsung mengintegrasikan SWF ke dalam agenda hilirisasi nasional secara konkret melalui Danantara.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Di antaranya pembangunan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, hilirisasi nikel di Morowali, hingga pengolahan tembaga di Gresik. Proyek juga mencakup pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai hilirisasi fase II berpotensi meningkatkan nilai tambah dan ekspor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

“Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan akan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, pembangunan kawasan industri diyakini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Center for Policy Studies Piter Abdullah menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan,” kata Piter.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai proyek ini menunjukkan kebijakan hilirisasi telah memasuki tahap implementasi yang terukur.

“Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah produk nasional. Sementara Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, berharap proyek berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai keberhasilan proyek bergantung pada desain kebijakan dan skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta. Ia mengingatkan proyek hilirisasi membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang.

Revindo juga menyoroti tantangan keberlanjutan, termasuk isu lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menilai hilirisasi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain,” ujarnya.

Dengan dimulainya 13 proyek ini, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai industri domestik yang lebih kuat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja dalam skala luas

Bisnis.com, CILACAP — Danantara Indonesia memulai konstruksi 13 proyek hilirisasi fase kedua di berbagai sektor yang tersebar di sejumlah wilayah Tanah Air dengan total nilai investasi mencapai Rp116 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pelaksanaan proyek hilirisasi tahap kedua harus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, praktik lama ketika hasil pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berulang.

“Sudah terlalu lama, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah. Tetapi begitu mereka berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi tersebut, sekaligus menekankan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan tenaga profesional sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nasional.

Perlu diketahui, proyek hilirisasi tahap kedua mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pertambangan, konstruksi, hingga agroindustri. Sederet BUMN yang terlibat yaitu Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, hingga Pindad.

Selain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain juga memulai groundbreaking pada hari yang sama, termasuk fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID bersama Pertamina.

Tak hanya itu, pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon berbahan baku bijih besi lokal di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan Wijaya Karya juga turut dimulai.

Berikut Rincian 13 Proyek Hilirisasi Fase II:

Sektor Energi

-Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Bensin

Pertamina mengembangkan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap dengan kapasitas 62.000 barel per hari. Proyek ini mampu mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta kiloliter per tahun.

-Proyek 3, 4, dan 5: Pembangunan Tangki Operasional untuk Fasilitas Penyimpanan BBM

Pertamina mengembangkan terminal BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan kapasitas 153.000 kiloliter untuk meningkatkan 3,1% kapasitas bahan bakar nasional.

-Proyek 6: Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME)

MIND ID bersama Pertamina mengembangkan fasilitas DME di Tanjung Enim berkapasitas 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini bertujuan mendukung substitusi impor LPG, mengingat sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.

Sektor Pertambangan & Logam

-Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

Kerja sama strategis antara Danantara, Krakatau Steel, dan mitra strategis untuk pengembangan hilirisasi nikel di Morowali dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun.

-Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

Melalui pemanfaatan bijih besi lokal, Krakatau Steel bekerja sama dengan mitra strategis membangun fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun.

-Proyek 9: Hilirisasi Tembaga dan Emas

MIND ID bersama PT Pindad membangun fasilitas Brass Mill dan Brass Cups di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun.

Sektor Infrastruktur & Konstruksi:

-Proyek 10: Pengembangan Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton Indonesia

Wijaya Karya dan Jasa Marga menginisiasi pembentukan pasar Aspal Buton didukung sinergi ekosistem Danantara yang bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya lebih dari 100 juta ton di Pulau Buton.

Sektor Agroindustri

-Proyek 11: Pengolahan Minyak Sawit menjadi Produk Hilir Oleofod dan Biodiesel

Melalui PT Perkebunan Nusantara, hilirisasi sawit di KEK Sei Mangkei menghadirkan fasilitas oleofood, CBE/CBS, dan biodiesel.

-Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin

PT Perkebunan Nusantara mengembangkan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah, berkapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun.

-Proyek 13:Fasilitas Terpadu Kelapa Terintegrasi untuk MCT, Tepung, dan Arang Aktif (Activated Carbon)

PT Perkebunan Nusantara di Maluku Tengah membangun fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi berkapasitas 300.000 butir kelapa per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.