Bisnis.com, JAKARTA — Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan nominasi Kevin Warsh sebagai ketua bank sentral Federal Reserve (The Fed) pilihan Presiden Donald Trump melalui pemungutan suara.

Melansir BBC pada Kamis (14/5/2026), Warsh memperoleh dukungan 54 suara berbanding 45 suara penolakan dalam voting pada Rabu (13/5/2026). Dia akan menggantikan Jerome Powell, yang selama masa jabatannya kerap berselisih dengan Trump terkait kebijakan suku bunga. Masa jabatan Powell berakhir pada Jumat (15/5/2026).

Margin persetujuan Warsh menjadi yang paling tipis dalam proses konfirmasi ketua The Fed sejak mekanisme tersebut diberlakukan pada 1977.

Hanya satu senator dari Partai Demokrat, John Fetterman, yang memberikan suara mendukung pengesahan Warsh.

Warsh menghadapi tantangan besar saat mulai memimpin The Fed, di tengah tekanan Trump agar bank sentral memangkas suku bunga ketika perang AS-Israel melawan Iran memicu kenaikan biaya hidup di Amerika Serikat.

Dalam kondisi normal, bank sentral cenderung mempertahankan atau menaikkan suku bunga ketika inflasi meningkat untuk menekan laju kenaikan harga. Namun, data inflasi terbaru pada April 2026 menunjukkan harga-harga naik 3,8% secara tahunan, laju tercepat sejak Mei 2023.

Mayoritas ekonom kini memperkirakan suku bunga akan tetap dipertahankan hingga tahun depan. Bahkan, sebagian analis memperingatkan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Lonjakan inflasi terutama dipicu kenaikan harga energi setelah penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak melonjak tajam. Selain itu, biaya pangan, perumahan, dan tiket pesawat juga tercatat meningkat.

Warsh diperkirakan akan menghadapi tekanan langsung dari Trump untuk memangkas suku bunga demi menopang pertumbuhan ekonomi AS. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik serupa dengan yang dialami Powell selama memimpin The Fed.

Trump sebelumnya kerap menyerang Powell dan menyebutnya tidak kompeten serta sebagai ketua The Fed terburuk dalam sejarah karena dinilai lambat memangkas suku bunga.

Dalam sidang konfirmasi di hadapan Komite Perbankan Senat, Warsh menegaskan dirinya tidak akan menjadi “boneka” Trump dan berjanji mempertahankan independensi bank sentral.

Namun, senator senior Partai Demokrat Elizabeth Warren menilai Warsh “sangat tidak cocok” untuk jabatan tersebut dan hanya ditempatkan untuk menjalankan kepentingan Trump.

Pada Selasa (12/5/2026), Warsh juga telah dikukuhkan sebagai gubernur The Fed, syarat utama untuk menduduki posisi ketua. Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur The Fed pada periode 2006—2011.

Warsh akan menggantikan gubernur The Fed saat ini, Stephen Miran, yang dikenal sebagai pendukung paling kuat kebijakan pemangkasan suku bunga di internal bank sentral.

Guru Besar Hukum Universitas Richmond, Carl Tobias, menyebut Warsh menghadapi “misi mustahil” saat mulai menjabat.

“Inflasi sedang melonjak, sementara presiden AS secara vokal menuntut suku bunga lebih rendah dan dewan The Fed sendiri terpecah tajam,” ujarnya.

Dia juga menilai hasil pemungutan suara di Senat menunjukkan proses konfirmasi pejabat tinggi di AS semakin terpolitisasi.

“Pemungutan suara terakhir yang berlangsung berdasarkan garis partai, dengan Fetterman sebagai satu-satunya Demokrat yang mendukung Warsh, mencerminkan semakin politisnya proses konfirmasi pejabat penting pemerintah federal,” katanya.

Nominasi Warsh selanjutnya akan dikirim ke meja Presiden Trump untuk mendapatkan persetujuan akhir.

JAKARTA - Badan Otonom (Banom) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Panji Bangsa mulai menyiapkan kader militan sejak dini untuk mengawal Pemilu 2029. Kader Panji Bangsa hadir sampai level Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

"Tantangan hari ini kita ingin mencetak kader-kader militan Panji Bangsa sampai tingkat TPS, di tahun 2029 harapannya bisa mengawal suara-suara PKB di TPS-TPS baik RT, RW. Kami memiliki kader-kader militan yang tidak asal comot untuk menjadi saksi partai," ujar Ketua Umum Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, Senin (17/11/2025).

Menurut Rivqy, saat ini Panji Bangsa memiliki tiga agenda besar. Pertama, musyawarah nasional yang akan dibuka pada 19 November 2025 di Kantor DPP PKB.

"Insya Allah akan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa, beserta Dewan Pembina, Dewan Komando Pusat Panji Bangsa. Dan juga akan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Komando Wilayah se-Indonesia yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara," ujarnya.

Kedua, kata anggota DPR FPKB, Panji Bangsa melakukan pendidikan instruktur selama tiga hari dua malam di Kampung Gowes, Kota Depok. Pendidikan ini diikuti oleh seluruh ketua, sekretaris, bendahara DKW se-Indonesia. "Tujuannya mencetak instruktur-instruktur baru dengan gaya pengkaderan baru Panji Bangsa," tutur Rivqy.

Ketiga, apel dan pelantikan yang diikuti oleh seluruh DKW Panji Bangsa serta 5.000 pasukan dari DKI, Banten, dan Jawa Barat. "Insya Allah kami juga akan mengundang seluruh pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa, seluruh anggota fraksi DPR RI, serta pimpinan-pimpinan Banom dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Ini pelantikan pengurus DKP Panji Bangsa langsung akan dilantik oleh Ketua Umum," kata dia.

Tidak hanya DKP yang dilantik, tapi DKW seluruh Indonesia, baik perwakilan ketua, sekretaris, bendahara DKW seluruh Indonesia. "Hari ini sudah terbentuk 33 DKW dari 38 provinsi. Puncak acara akan kami lakukan pada tanggal 22 November di Kampung Goes Depok," ucapnya.

Rivqy menambahkan, Panji Bangsa ini awal mulanya sudah dibentuk di Jawa Timur 2020 dan berada di bawah Komando Garda Bangsa dan akhirnya diresmikan menjadi Banom baru di 2025.

"Jadi Panji Bangsa ini memang Banom yang latar belakangnya adalah kesatgasan tapi kita juga hadir dalam sosial keagamaan. Jadi Panji Bangsa kita bentuk untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat melakukan aksi-aksi sosial di tengah-tengah masyarakat, melakukan rekrutmen-rekrutmen kader dan juga menjaga marwah-marwah pimpinan, marwah-marwah partai," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) bergerak menuju pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 40 hari, di tengah tekanan ekonomi dan kekacauan layanan publik yang semakin meluas.

Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), para senator diperkirakan akan menggelar pemungutan suara pada Minggu (9/11/2025) malam waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang sebelumnya disetujui DPR, dengan amandemen yang menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek hingga Januari 2026 serta tiga paket anggaran tahunan penuh.

Menurut sumber yang mengetahui proses negosiasi, sedikitnya delapan senator dari Partai Demokrat diperkirakan akan mendukung langkah tersebut. Jumlah ini cukup untuk meloloskan RUU di Senat yang dikuasai Partai Republik.

Namun, paket hasil amandemen itu masih harus disahkan kembali oleh DPR dan kemudian dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Sebagai bagian dari kesepakatan dengan sejumlah anggota Demokrat, Partai Republik akan menyetujui pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare, isu yang menjadi prioritas utama Demokrat dalam perundingan anggaran.

Kesepakatan itu juga mencakup pembatalan sebagian besar kebijakan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal selama shutdown, serta pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) selama satu tahun.

Menurut sumber tersebut, kesepakatan ini dirancang oleh dua senator Demokrat asal New Hampshire, Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen, bersama senator independen dari Maine, Angus King. Namun, pemimpin minoritas senat Chuck Schumer menegaskan tidak akan mendukung langkah tersebut.

Shutdown yang memasuki hari ke-40 telah melumpuhkan sejumlah layanan publik, termasuk taman nasional dan bantuan pangan, sementara kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara mengancam kelancaran perjalanan selama libur Thanksgiving pada akhir November ini.

Senator Partai Republik asal North Carolina Thom Tillis menyebut dampak ekonomi dan sosial yang kian terasa telah mendorong Senat untuk mencapai kesepakatan.

“Suhu mulai mendingin, tekanan meningkat, dan tiba-tiba tampaknya semuanya mulai bergerak ke arah yang sama,” ujarnya kepada wartawan.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, memperingatkan dalam wawancara di CBS bahwa jika shutdown berlangsung lebih lama dan lalu lintas udara belum kembali normal saat Thanksgiving pada 27 November, pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa berbalik negatif.

Trump Kembali Soroti Subsidi Obamacare

Di tengah perundingan di Kongres, Presiden Donald Trump kembali menekan agar subsidi untuk pasar asuransi kesehatan Affordable Care Act digantikan dengan pembayaran langsung kepada individu.

Subsidi tersebut telah membantu menggandakan jumlah peserta Obamacare menjadi 24 juta orang sejak 2021 dan kini menjadi pusat sengketa dalam kebuntuan anggaran.

Melalui akun Truth Social, Trump menilai subsidi ACA sebagai keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika, sambil menuntut agar dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat untuk membeli asuransi secara mandiri.

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintahan dibuka kembali,” tulis Trump.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Senator Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, menegaskan dalam wawancara televisi terpisah bahwa usulan tersebut tidak akan diajukan sebelum Kongres menyetujui pendanaan federal.

“Kami tidak akan menegosiasikan isu itu dengan Demokrat sampai pemerintahan dibuka kembali,” kata Bessent di acara This Week di ABC.

Menurut pakar kesehatan, warga AS yang membeli paket asuransi kesehatan untuk 2026 melalui Obamacare berpotensi menghadapi kenaikan premi lebih dari dua kali lipat, seiring berakhirnya subsidi era pandemi pada akhir tahun ini.

Partai Republik sebelumnya menolak usulan Schumer untuk membuka kembali pemerintahan dengan imbalan perpanjangan kredit pajak satu tahun bagi peserta Obamacare.

Senator Demokrat Adam Schiff menilai rencana Trump sebenarnya bertujuan melemahkan ACA dan membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk menolak peserta dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Perusahaan asuransi yang dia kritik justru akan mendapat kekuasaan lebih besar untuk membatalkan polis orang dan menolak mereka yang punya riwayat penyakit,” ujar Schiff.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.