Bisnis.com, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) bergerak menuju pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 40 hari, di tengah tekanan ekonomi dan kekacauan layanan publik yang semakin meluas.

Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), para senator diperkirakan akan menggelar pemungutan suara pada Minggu (9/11/2025) malam waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang sebelumnya disetujui DPR, dengan amandemen yang menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek hingga Januari 2026 serta tiga paket anggaran tahunan penuh.

Menurut sumber yang mengetahui proses negosiasi, sedikitnya delapan senator dari Partai Demokrat diperkirakan akan mendukung langkah tersebut. Jumlah ini cukup untuk meloloskan RUU di Senat yang dikuasai Partai Republik.

Namun, paket hasil amandemen itu masih harus disahkan kembali oleh DPR dan kemudian dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Sebagai bagian dari kesepakatan dengan sejumlah anggota Demokrat, Partai Republik akan menyetujui pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare, isu yang menjadi prioritas utama Demokrat dalam perundingan anggaran.

Kesepakatan itu juga mencakup pembatalan sebagian besar kebijakan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal selama shutdown, serta pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) selama satu tahun.

Menurut sumber tersebut, kesepakatan ini dirancang oleh dua senator Demokrat asal New Hampshire, Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen, bersama senator independen dari Maine, Angus King. Namun, pemimpin minoritas senat Chuck Schumer menegaskan tidak akan mendukung langkah tersebut.

Shutdown yang memasuki hari ke-40 telah melumpuhkan sejumlah layanan publik, termasuk taman nasional dan bantuan pangan, sementara kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara mengancam kelancaran perjalanan selama libur Thanksgiving pada akhir November ini.

Senator Partai Republik asal North Carolina Thom Tillis menyebut dampak ekonomi dan sosial yang kian terasa telah mendorong Senat untuk mencapai kesepakatan.

“Suhu mulai mendingin, tekanan meningkat, dan tiba-tiba tampaknya semuanya mulai bergerak ke arah yang sama,” ujarnya kepada wartawan.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, memperingatkan dalam wawancara di CBS bahwa jika shutdown berlangsung lebih lama dan lalu lintas udara belum kembali normal saat Thanksgiving pada 27 November, pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa berbalik negatif.

Trump Kembali Soroti Subsidi Obamacare

Di tengah perundingan di Kongres, Presiden Donald Trump kembali menekan agar subsidi untuk pasar asuransi kesehatan Affordable Care Act digantikan dengan pembayaran langsung kepada individu.

Subsidi tersebut telah membantu menggandakan jumlah peserta Obamacare menjadi 24 juta orang sejak 2021 dan kini menjadi pusat sengketa dalam kebuntuan anggaran.

Melalui akun Truth Social, Trump menilai subsidi ACA sebagai keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika, sambil menuntut agar dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat untuk membeli asuransi secara mandiri.

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintahan dibuka kembali,” tulis Trump.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Senator Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, menegaskan dalam wawancara televisi terpisah bahwa usulan tersebut tidak akan diajukan sebelum Kongres menyetujui pendanaan federal.

“Kami tidak akan menegosiasikan isu itu dengan Demokrat sampai pemerintahan dibuka kembali,” kata Bessent di acara This Week di ABC.

Menurut pakar kesehatan, warga AS yang membeli paket asuransi kesehatan untuk 2026 melalui Obamacare berpotensi menghadapi kenaikan premi lebih dari dua kali lipat, seiring berakhirnya subsidi era pandemi pada akhir tahun ini.

Partai Republik sebelumnya menolak usulan Schumer untuk membuka kembali pemerintahan dengan imbalan perpanjangan kredit pajak satu tahun bagi peserta Obamacare.

Senator Demokrat Adam Schiff menilai rencana Trump sebenarnya bertujuan melemahkan ACA dan membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk menolak peserta dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Perusahaan asuransi yang dia kritik justru akan mendapat kekuasaan lebih besar untuk membatalkan polis orang dan menolak mereka yang punya riwayat penyakit,” ujar Schiff.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Republik di Senat untuk tetap bersatu dan menolak tekanan Partai Demokrat, di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah memasuki hari ke-21 dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Dalam acara di Rose Garden Gedung Putih pada Selasa (21/10/2025) waktu setempat, Trump mengatakan dirinya dan Partai Republik tidak akan diperas oleh rencana gila Partai Demokrat.

“Mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya, tidak ada yang pernah melakukannya. Biasanya, Anda selalu menyetujui perpanjangan. Chuck Schumer dan Demokrat di Senat harus menyetujui resolusi pendanaan bipartisan yang bersih dan membuka kembali pemerintahan kami,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025) merujuk pada pemimpin Demokrat di Senat.

Dia juga menegaskan pemerintahan AS harus dibuka sekarang dan bahwa Partai Republik bukan menjadi penyebab pembukaan itu tak kunjung dilakukan.

Partai Demokrat bersikeras tidak akan menyetujui pembukaan kembali pemerintahan sampai Partai Republik sepakat memperpanjang subsidi premi Obamacare guna mencegah lonjakan biaya asuransi bagi lebih dari 22 juta warga AS.

Sebaliknya, Partai Republik menolak memperpanjang subsidi tanpa reformasi besar dalam sistem kesehatan dan menegaskan negosiasi baru bisa dilakukan setelah pemerintahan kembali beroperasi.

Ketegangan politik tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi. Ratusan ribu pegawai federal terancam tidak menerima gaji kedua kalinya, sementara Otoritas Penerbangan Federal (FAA) melaporkan penundaan penerbangan dan kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara di sejumlah bandara.

Trump menegaskan publik akan menyalahkan Partai Demokrat atas dampak penutupan pemerintahan, termasuk museum yang tutup dan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji.

“Lebih dari satu juta pegawai federal saat ini tidak digaji — itu kesalahan Demokrat — dan anak-anak, wisatawan tidak bisa mengunjungi museum di Washington, DC,” ujarnya.

Pemimpin Republik di Senat, John Thune, mengatakan anggota parlemen meninggalkan Gedung Putih dengan harapan kebuntuan dapat segera berakhir. Dia berencana mengajukan pemungutan suara baru terkait resolusi pendanaan sementara pada Rabu (22/10/2025) waktu setempat, sekaligus mengusulkan pembayaran bagi pegawai federal dan personel militer yang tetap bekerja selama penutupan pemerintahan.

“Kita lihat bagaimana respons Demokrat terhadap itu. Pada akhirnya mereka harus mengatakan ‘ya’," ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer dan Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyatakan ingin bertemu dengan Trump sebelum keberangkatannya ke Asia akhir pekan ini untuk mencari jalan keluar.

Pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan akan menargetkan pemangkasan dana untuk program dan proyek di negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat jika kebuntuan terus berlanjut. Presiden menyebut langkah tersebut sebagai upaya mengefisienkan birokrasi federal dan akan segera merilis daftar program yang akan dipotong.

Trump bahkan memuji Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, yang disebutnya seperti tokoh Darth Vader dari Star Wars, karena memimpin pembekuan sejumlah alokasi dana selama penutupan berlangsung.

Korps Insinyur Angkatan Darat AS pada Jumat (17/10/2025) mengumumkan penghentian sementara proyek infrastruktur senilai US$11 miliar di negara-negara bagian yang mendukung kandidat Demokrat Kamala Harris pada Pemilu 2024. Sekitar US$7 miliar dari jumlah itu berasal dari proyek di New York, negara bagian asal Schumer dan Jeffries.

Awal bulan ini, Gedung Putih juga menghentikan pendanaan proyek infrastruktur di New York senilai US$18 miliar, termasuk Hudson Tunnel Project dan Second Avenue Subway.

“Banyak dari proyek yang kami potong, seperti proyek di New York senilai US$20 miliar itu, tidak akan mereka dapatkan kembali. Mungkin nanti kami bicarakan lagi, tapi untuk saat ini mereka kehilangan semua yang mereka inginkan," ujar Trump

Vought juga mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10.000 pegawai federal. Sekitar 4.000 pegawai sudah menerima surat pemberhentian bulan ini, meskipun pengadilan federal telah memerintahkan pemerintah menghentikan pemangkasan tenaga kerja terkait penutupan.

Beberapa lembaga tetap melanjutkan proses PHK terhadap pegawai yang dianggap tidak termasuk dalam putusan pengadilan.

Di sisi lain, beberapa anggota Kongres dari Partai Republik mulai melunak dengan membuka opsi perubahan pada subsidi Obamacare alih-alih mencabutnya sepenuhnya.

“Kalau ada usulan reformasi sistem kesehatan, saya bersedia membahasnya,” ujar anggota Kongres dari Partai Republik, Chip Roy. Namun, setiap kesepakatan tetap akan menuntut konsesi besar dari Partai Demokrat.

Senator Ron Johnson menambahkan dalam kesempatan terpisah dia ingin membawa pendekatan pasar bebas dalam pembahasan perpanjangan subsidi Obamacare.