Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

"Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025. Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

"Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%," ujar Mahfud.

Naiknya bunga pinjaman mengakibatkan Indonesia kesulitan membayar utang kepada Cina. Adapun dia mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

Meski begitu, dia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan progresif membayar utang agar beban tidak semakin bertambah dan terhindar dari gagal bayar.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Danantara agar pemerintah ikut menanggung beban keuangan jumbo proyek strategis nasional itu.

Pemerintah dan pengelola BUMN kini saling melempar tanggung jawab atas tumpukan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, selaku superholding BUMN yang kini mengelola seluruh dividen perusahaan negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, nanti semua ke kita lagi. Termasuk dividennya. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah ke pemerintah,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, sejak revisi Undang-Undang BUMN diberlakukan, dividen BUMN senilai sekitar Rp80 triliun sudah tidak lagi masuk ke APBN. Karena itu, menurutnya tidak logis jika Danantara tetap meminta dukungan fiskal pemerintah untuk membayar utang proyek.

Kalau ke APBN, agak lucu, karena untungnya ke dia. Susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu," terangnya kepada wartawan saat kunjugan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Danantara mengusulkan agar pemerintah mengambil alih sebagian infrastruktur Kereta Cepat untuk mengurangi beban keuangan KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway Group. Salah satu skema yang diajukan adalah menjadikan sebagian prasarana KCIC sebagai aset Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Respons Istana

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Eks Dirut KAI Angkat Bicara

Mantan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa proyek Whoosh memberi tekanan besar terhadap keuangan perusahaan, terutama dari sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Proyek KCJB sendiri merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium Indonesia dikendalikan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang beranggotakan empat perusahaan negara: KAI, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN).

Namun, sejak awal proyek ini dibayangi pembengkakan biaya atau cost overrun yang signifikan. Kebutuhan pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Bisnis.com, JAKARTA - Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi karut-marut usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban.

Menurut Purbaya, utang sekitar Rp116 triliun harus dilunasi oleh Danantara yang memperoleh dividen jumbo dari BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba," ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Respons Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Respons Eks Bos KAI

Mantan bos KAI atau Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2020–2025, Didiek Hartantyo, menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh memberi tekanan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Didiek menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi sebagai salah satu sumber risiko terbesar dalam finansial KAI.

“Salah satu risiko terbesar adalah di situ [Kereta Cepat Jakarta—Bandung],” imbuhnya.

Kendati demikian, eks bos KAI itu berharap masalah tersebut dapat segera tertangani agar tidak menjadi beban jangka panjang. Didiek berharap beban keuangan tersebut dapat ditangani secara struktural sehingga tidak membebani profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

“Tapi moga-moga ini tertangani dengan baik segera, sehingga struktur proyeknya bisa ditangani dengan baik, dan harapannya ke depan kereta api akan beban-beban ini akan bisa terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa sebelum pandemi, KAI menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan kumulatif (CAGR) sekitar 20%. Namun, imbas disrupsi pandemi Covid-19 pada 2020–2021, pertumbuhan pendapatan hanya tercapai di level 12,1%. Meski begitu, Didiek menegaskan bahwa KAI tetap mampu menjaga stabilitas kinerja, bahkan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah tekanan keuangan.

Jika ditengok dari sisi EBITDA, KAI tetap menunjukkan kinerja yang solid. Didiek mencatat EBITDA perseroan pada 2024 mencapai Rp7,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan kumulatif (CAGR 2016–2024) mencapai 14,5%.

“Tidak banyak BUMN yang mempunyai standar EBITDA seperti ini. Tahun yang lalu EBITDA kami Rp7,7 triliun. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada saat pandemi pun hanya mengalami minus EBITDA-nya di tahun 2020, tapi selanjutnya adalah positif, menunjukkan bahwa kereta api sangatlah sehat,” bebernya.

Adapun dari sisi aset, lanjut dia, KAI juga mencatatkan pertumbuhan empat kali lipat dari 2016–2025. Total aset perusahaan naik dari Rp25,1 triliun pada 2016 menjadi Rp102,4 triliun pada 2025.