JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa potongan 7,5% untuk tahun pajak 2026. Insentif ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan atau melakukan proses administrasi tambahan untuk memperoleh keringanan tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Bapenda Provinsi DKI Jakarta Morris Danny mengingatkan nilai yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat berbeda dari nilai tagihan aktual yang muncul saat pembayaran.

"Perbedaan ini terjadi karena potongan 7,5% diterapkan secara otomatis pada sistem pembayaran," kata dia dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Dalam sejumlah kanal pembayaran, keterangan potongan tidak selalu ditampilkan secara terpisah. Namun, apabila nilai tagihan yang muncul saat pembayaran lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera pada SPPT, hal tersebut menandakan bahwa insentif telah berlaku.

Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Memasuki pertengahan tahun, pembayaran PBB-P2 menjadi salah satu kewajiban yang dapat segera diselesaikan agar wajib pajak dapat memanfaatkan periode insentif yang tersedia.

Selain potongan 7,5% untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya. Program ini berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, termasuk pembayaran dengan skema angsuran.

Melalui pembebasan sanksi administratif tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pembayaran PBB-P2 juga menjadi bagian penting dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga digunakan untuk menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pembangunan kota lainnya.

"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju," tutur Morris.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan insentif perpajakan bagi masyarakat melalui pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sebesar 100% untuk Tahun Pajak 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

"Melalui kebijakan ini, wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pembebasan penuh atas pokok PBB-P2 yang terutang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny dalam pernyataan resmi Selasa (26/5/2026).

Dengan adanya pembebasan, masyarakat tidak perlu membayar pokok PBB-P2 untuk objek pajak tertentu jika telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan tidak memberatkan masyarakat.

Pembebasan pokok PBB-P2 100 persen diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan objek pajak berupa rumah tapak maupun rumah susun. Untuk rumah tapak, pembebasan berlaku bagi objek dengan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, untuk rumah susun, pembebasan berlaku bagi objek dengan NJOP maksimal Rp650 juta.

Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, pembebasan hanya dapat diberikan untuk satu objek pajak. Objek yang memperoleh pembebasan adalah objek dengan NJOP tertinggi yang masih memenuhi kriteria.

Selain ketentuan terkait jenis objek dan batas NJOP, wajib pajak juga perlu memastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan atau NIK telah tervalidasi dalam sistem Pajak Online. Validasi NIK menjadi salah satu syarat penting agar pembebasan pokok PBB-P2 dapat diberikan.

Apabila NIK wajib pajak belum tervalidasi, maka ketetapan PBB-P2 masih akan muncul sebagai tagihan berbayar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran data NIK agar dapat memperoleh manfaat pembebasan secara maksimal.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang wajib pajak memiliki rumah tinggal dengan NJOP Rp1 miliar dan rumah susun dengan NJOP Rp600 juta, maka pembebasan hanya dapat diberikan untuk satu objek pajak, yaitu rumah tinggal, karena memiliki NJOP tertinggi. Namun, apabila NIK wajib pajak belum tervalidasi di sistem Pajak Online, maka pembebasan belum dapat diberikan hingga proses validasi selesai dilakukan.

Sebaliknya, apabila terdapat objek rumah susun dengan NJOP melebihi batas maksimal atau objek rumah tinggal yang bukan atas nama orang pribadi, maka objek tersebut tidak termasuk dalam kriteria penerima pembebasan pokok PBB-P2 100 persen.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap manfaat pembebasan pokok PBB-P2 dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh masyarakat yang memenuhi syarat. Selain membantu meringankan kewajiban perpajakan warga, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian insentif kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan daerah.

Penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan mengecek status objek pajaknya serta memastikan data kependudukan telah sesuai dan tervalidasi.

Bagi wajib pajak yang belum memenuhi syarat pembebasan penuh, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan berbagai bentuk insentif PBB-P2 lainnya, mulai dari pengurangan pokok pajak hingga diskon pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat segera mengecek status objek pajak, memastikan NIK telah tervalidasi, serta memanfaatkan kebijakan pembebasan pokok PBB-P2 100% Tahun Pajak 2026 dari Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah melalui kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Melalui aturan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan pokok PBB-P2 bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengurangan PBB-P2 tahun 2026 diberikan melalui dua mekanisme. Pertama, pengurangan secara jabatan atau otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kedua, pengurangan melalui permohonan yang diajukan langsung oleh wajib pajak sesuai kategori yang ditentukan.

Pengurangan PBB-P2 Secara Jabatan

Untuk pengurangan secara jabatan, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari PBB-P2 terutang tahun 2026.

Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang pada tahun pajak 2025 memiliki PBB-P2 sebesar nol rupiah, tidak memenuhi syarat pembebasan pokok PBB-P2, serta bukan objek pajak baru yang ditetapkan pada tahun 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan pada tahun 2026 tidak melebihi 5 persen dari pembayaran tahun pajak 2025.

Skema ini dihadirkan untuk membantu masyarakat agar tidak mengalami lonjakan pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Dengan demikian, penyesuaian nilai pajak dapat tetap berjalan secara proporsional tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak.

Sebagai contoh, apabila pada 2025 wajib pajak membayar PBB-P2 sebesar Rp1.000.000 dan pada 2026 nilai PBB-P2 terutang meningkat menjadi Rp1.800.000, maka melalui kebijakan ini jumlah yang perlu dibayarkan menjadi Rp1.050.000.

Dengan skema tersebut, kenaikan pembayaran PBB-P2 tetap dibatasi sehingga lebih terkendali dan tidak memberatkan wajib pajak.

Sementara itu, untuk objek pajak yang mengalami penambahan luas tanah atau bangunan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan batas maksimal kenaikan pembayaran sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya.

Kebijakan ini memastikan penyesuaian pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai perubahan objek pajak.

Pengurangan PBB-P2 Melalui Permohonan

Pengurangan atas permohonan diberikan sebesar 75 persen bagi sejumlah kategori wajib pajak, antara lain veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional.

Kemudian, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Insentif ini diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah apabila wajib pajak dengan kriteria tersebut di atas telah meninggal dunia.

Adapun objek pajak yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan ini meliputi rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas maksimal 1.000 meter persegi.

Selain itu, SPPT PBB-P2 atas objek pajak tersebut belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan.

Melalui skema ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi wajib pajak tertentu untuk memperoleh keringanan sesuai kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengurangan PBB-P2 tahun 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem perpajakan daerah yang lebih adil dan tepat sasaran.

Selain membantu wajib pajak yang belum memenuhi syarat pembebasan penuh, kebijakan ini juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap keringanan pembayaran pajak.

Lebih dari sekadar kewajiban administrasi, pembayaran PBB-P2 juga merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Sebab, pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan dan fasilitas, mulai dari jalan yang lebih baik, trotoar yang nyaman, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan membayar PBB-P2, warga Jakarta turut berperan dalam menghadirkan kota yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan menjadi bagian dari investasi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pengurangan pokok pajak, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon pembayaran bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 lebih awal. Wajib pajak yang melakukan pelunasan sebelum 31 Mei 2026 dapat memperoleh diskon pembayaran sebesar 10 persen.

Dengan adanya tambahan diskon tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selain memperoleh pengurangan pokok pajak sesuai ketentuan, wajib pajak juga dapat menikmati potongan tambahan apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan insentif PBB-P2 tahun 2026 sesuai periode dan ketentuan yang berlaku.

Membayar PBB-P2 lebih awal tidak hanya membantu perencanaan keuangan menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh keringanan secara maksimal.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2026. Insentif ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Pemprov DKI Jakarta menyebut, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara lebih ringan, mudah, dan tepat waktu.

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat langsung memperoleh potongan saat melakukan pembayaran sesuai periode yang telah ditetapkan. Nominal tagihan yang muncul ketika pembayaran akan menyesuaikan dengan besaran keringanan yang berlaku.

Adapun untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pembayaran. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan mendapatkan keringanan pokok sebesar 10 persen.

Sementara itu, pembayaran yang dilakukan pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 memperoleh keringanan sebesar 7,5 persen. Kemudian, untuk pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026, wajib pajak dapat menikmati keringanan sebesar 5 persen.

Skema ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat lebih besar apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Selain membantu menyelesaikan kewajiban pajak lebih cepat, pembayaran lebih awal juga dapat memberikan keuntungan finansial melalui potongan yang lebih maksimal.

Tidak hanya berlaku untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025.

Untuk tunggakan tersebut, diberikan keringanan pokok sebesar 5 persen yang berlaku sepanjang periode pembayaran 1 April hingga 31 Desember 2026.

Wajib pajak juga perlu memperhatikan bahwa nominal yang tercantum pada SPPT PBB-P2 merupakan jumlah sebelum diskon. Karena itu, terdapat kemungkinan perbedaan antara nominal yang tertera pada SPPT dan nominal yang muncul saat pembayaran.

Perbedaan tersebut terjadi karena sistem secara otomatis menghitung dan menyesuaikan tagihan dengan keringanan yang berlaku pada periode pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan secara terpisah untuk mendapatkan potongan tersebut.

Kebijakan keringanan PBB-P2 ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus menghadirkan sistem perpajakan yang lebih praktis bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, pembayaran PBB-P2 juga menjadi bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Di mana pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting bagi pembiayaan layanan publik dan pembangunan fasilitas kota.

Kontribusi tersebut dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas jalan, trotoar, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan memanfaatkan keringanan PBB-P2 tahun 2026, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat berupa potongan pajak, tetapi juga turut berperan dalam mendukung pembangunan Jakarta yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembayaran hingga akhir periode. Semakin awal pembayaran dilakukan, semakin besar keringanan yang dapat diperoleh.

JAKARTA - Membayar pajak tepat waktu tidak hanya membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban administrasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat finansial yang lebih besar. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 bagi wajib pajak.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak dapat menikmati keringanan pokok PBB-P2 tanpa perlu mengajukan permohonan.

"Artinya, masyarakat yang memenuhi ketentuan periode pembayaran akan langsung memperoleh potongan secara otomatis saat melakukan pembayaran," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny seperti dikutip, Senin (12/5/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan lebih ringan. Di sisi lain, insentif tersebut juga mendorong pembayaran pajak tepat waktu, terutama bagi warga yang ingin menyelesaikan kewajiban sejak awal periode.

"Untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap. Wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan memperoleh keringanan pokok sebesar 10%," jelasnya.

Sementara itu, pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 mendapatkan keringanan sebesar 7,5 persen. Adapun pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026 memperoleh keringanan sebesar 5 persen.

Dengan skema tersebut, pembayaran yang dilakukan lebih awal akan memberikan manfaat potongan yang lebih besar. Semakin cepat wajib pajak melunasi PBB-P2, semakin besar pula keringanan yang bisa diperoleh.

Selain untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 hingga 2025. Untuk tunggakan tersebut, diberikan keringanan pokok sebesar 5% sepanjang pembayaran dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan beban yang lebih ringan. Dengan begitu, wajib pajak dapat menata kembali kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Masyarakat juga perlu memahami bahwa nominal yang tercantum pada SPPT PBB-P2 merupakan jumlah sebelum diskon. Karena itu, nominal pada SPPT dapat berbeda dengan jumlah yang muncul saat pembayaran.

Perbedaan tersebut terjadi karena sistem secara otomatis menyesuaikan tagihan dengan keringanan yang berlaku pada periode pembayaran. Dengan mekanisme ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pengajuan khusus untuk memperoleh potongan.

Kehadiran keringanan PBB-P2 tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih praktis dan mudah diakses masyarakat. Melalui sistem otomatis, proses pembayaran diharapkan dapat menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi wajib pajak.

Lebih jauh, pembayaran PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan layanan publik di Jakarta. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, trotoar, taman kota, sekolah, layanan kesehatan, transportasi publik, hingga pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan.

Dengan membayar PBB-P2, warga ikut berkontribusi dalam membangun Jakarta yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Setiap pembayaran pajak menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebab itu, keringanan PBB-P2 tahun 2026 dapat menjadi momentum bagi warga Jakarta untuk membayar pajak lebih awal. Selain memperoleh potongan yang lebih besar, masyarakat juga turut mendukung keberlanjutan pembangunan kota.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan lima bentuk insentif pajak daerah, yakni pembebasan pokok PBB-P2, pengurangan pokok PBB-P2 secara jabatan, pengurangan pokok PBB-P2 atas permohonan, keringanan pokok PBB-P2, serta pembebasan sanksi administratif.

"Kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk perlindungan yang lebih baik terhadap potensi lonjakan nilai PBB-P2 yang harus dibayarkan wajib pajak pada 2026," ujar ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Jumat (17/4/2026).

Salah satu insentif yang diberikan adalah pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen untuk Tahun Pajak 2026. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan ketentuan memiliki rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta. Selain itu, wajib pajak juga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi di Pajak Online. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan 100 persen hanya berlaku untuk satu objek pajak.

Selain pembebasan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan pokok PBB-P2 secara jabatan yang dilakukan secara otomatis tanpa perlu diajukan oleh wajib pajak. Pengurangan ini terdiri atas potongan 50 persen dari PBB-P2 terutang Tahun Pajak 2026 bagi wajib pajak yang pada SPPT Tahun Pajak 2025 tercatat nol rupiah. Selanjutnya, terdapat pula pengurangan dalam bentuk batas maksimal kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan Tahun Pajak 2025, kecuali bagi objek pajak yang mengalami perubahan.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka ruang pengurangan pokok PBB-P2 atas permohonan hingga 75 persen. Fasilitas ini dapat diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah dari veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Adapun ketentuannya, insentif ini hanya berlaku apabila tokoh negara yang bersangkutan telah meninggal dunia. Objek pajak yang dapat diajukan berupa rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas hingga 1.000 meter persegi. Selain itu, SPPT yang diajukan belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan tokoh negara hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan pengurangan.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan pokok PBB-P2 berupa potongan pembayaran. Untuk PBB Tahun Pajak 2026, wajib pajak bisa memperoleh keringanan 10 persen apabila melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026. Selanjutnya, tersedia keringanan 7,5 persen untuk pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026, serta keringanan 5 persen untuk pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026.

Sementara itu, untuk tunggakan PBB Tahun Pajak 2021 sampai dengan 2025, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan 5 persen bagi pembayaran yang dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026. Insentif lain yang juga diberikan adalah pembebasan sanksi administratif. Pembebasan ini meliputi bunga angsuran bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran angsuran PBB-P2 pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran untuk PBB Tahun Pajak 2021 sampai dengan 2025, yang dibayarkan pada periode yang sama. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kemudahan serta keadilan perpajakan bagi masyarakat.

"Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan dan keadilan perpajakan bagi seluruh wajib pajak. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya dan melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu demi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan," ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menilai kebijakan ini penting di tengah tekanan perekonomian global yang masih berdampak pada daya beli dan kemampuan fiskal masyarakat di berbagai lapisan. Karena itu, pemberian fasilitas pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok PBB-P2 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi pemilik properti dengan nilai NJOP terbatas.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta juga berharap partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dapat terus meningkat sebagai bagian dari kontribusi bersama untuk mendukung pembangunan kota yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta atau menghubungi layanan informasi pajak daerah melalui call center 1500-177.

KOMPAS.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menanggapi keluhan warganya yang mengaku sudah membayar lunas tagihan lama PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tapi masih ditagih karena menunggak bayar.

Menurut Pemkot Tangsel, tagihan lama PBB berkaitan dengan data piutang lama yang ternyata masih tersimpan dalam sistem adiminstrasi PBB-P2.

"Sebagian data piutang merupakan data yang pengelolaannya telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2014," ujar Kepala Bapenda Eki Herdiana dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/4/2026).

Data piutang itu secara administratif tetap muncul di sistem PBB-P2 karena belum dilakukan pembayaran atau tak memenuhi syarat untuk dihapuskan.

Bapenda Pemkot Tangsel tak tinggal diam, mereka melakukan pendataan dan verifikasi bagi objek pajak.

"Kami sedang melakukan pendataan secara masif untuk perbaikan kualitas data pajak," ucap Eki.

Bagi warga yang merasa sudah melunasi kewajiban perpajakan PBB tetapi masih tercatat memiliki tunggakan maka diharapkan segera melapor ke Bapenda Tangsel disertai bukti pembayaran ke nomor 0878-3548-4000 atau datang langsung ke Kantor Bapenda Tangsel di Cilenggang.

Keluhan warga

Sebelumnya, akun Threads @siubang mengaku menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mencantumkan tunggakan bertahun-tahun meski ia sudah membayar linas.

Tunggakan SPPT meliputi tahun 2000, 2001, 2003, 2009, dan 2010.

"Setelah saya cek dengan bukti pembayaran yang saya miliki, semua sudah lunas," tulisnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut pengakuannya, bukan cuma dirinya namun tetangga kanan kiri juga mengalami hal serupa.

"Setelah saya cek dengan tetangga, mereka semua juga ada tagihan tunggakan untuk tahun-tahun sebelumnya, rata-rata lima tahun," jelasnya.

Diskon pengurangan ketetapan PBB-P2

Sementara itu, Bapenda Tangsel mengadakan program diskon pengirangan ketetapan PBB-P2.

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Tahun 2026," jelas akun resmi Instagram @bapenda_tangsel.

Ketentuan Pengurangan PBB-P2 Tahun 2026

Januari – April 2026

• Pengurangan ketetapan sebesar 10 persen dari total ketetapan

Mei – Juni 2026

• Pengurangan ketetapan sebesar 5 persen dari total ketetapan

Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Pembayaran PBB-P2 kini semakin mudah dan praktis melalui:

• QRIS
• Bank BJB & Bank BJB Syariah
• Bank BCA
• Bank Mandiri
• Bank BSI Syariah
• Alfamart & Indomaret
• Shopee, Tokopedia, Blibli
• OVO, LinkAja, Bukalapak, GoBills
• Kantor Pos

Dengan program diskon ini diharapkan meringankan pembayaran PBB-P2 warga Tangsel.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "PBB Warga Tangsel Sudah Lunas, tapi Kok Dibilang Nunggak 5 Tahun?"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program Diskon Awal Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Tahun 2026.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, pemberian diskon ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga yang taat pajak sekaligus upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

“Diskon PBB-P2 ini kami berikan agar masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak lebih awal. Selain lebih hemat, pembayaran pajak tepat waktu juga sangat membantu pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Benyamin, Senin (05/01/2026).

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal akan mendapatkan pengurangan ketetapan pajak.

Untuk periode Januari hingga April 2026, Pemkot Tangsel memberikan diskon sebesar 10 persen, sedangkan pada periode Mei hingga Juni 2026 diberikan diskon sebesar 5 persen. Program ini berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PBB-P2, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program kesejahteraan. Karena itu, partisipasi warga sangat kami harapkan,” jelasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Tangsel melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga menyediakan berbagai kanal pembayaran PBB-P2 yang praktis dan mudah diakses.

Pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS, perbankan seperti Bank BJB, BJB Syariah, BCA, Mandiri, dan BSI Syariah, serta melalui Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, hingga platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, OVO, LinkAja, Bukalapak, dan GoBills.

Benyamin mengajak seluruh warga Tangerang Selatan untuk memanfaatkan program diskon tersebut sebaik mungkin.

“Mari manfaatkan diskon awal tahun ini. Bayar pajak lebih awal, lebih hemat, dan bersama-sama kita wujudkan Tangerang Selatan yang semakin maju dan sejahtera,” tuturnya.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ada fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Sebelumnya, jajaran Direktorat Jenderal Pajak telah diskusi dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh.

Anggota Komisi Fatwa MUI, kata Bimo, memahami terjemahan dari undang-undang yang telah dijelaskan pada saat itu. MUI pun menjelaskan hal yang sesuai dengan konteks umat Islam dari sisi kesepakatan para ulama.

“Setelah ini kami juga akan tabayun supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu,” ucap Bimo saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.

Bimo menyampaikan bahwa hasil kesepakatan musyawarah itu di antaranya tidak ada pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai kemampuannya. Dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia, ada konsep penghasilan tidak kena pajak, misalnya ambang batas atau threshold untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), serta untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang penghasilannya di bawah Rp 500 juta tidak kena pajak.

Lalu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, kewenangan pemajakannya sudah dialihkan kepada pemerintah daerah. Bimo mengatakan ada potongan pajak untuk fasilitas nonprofit seperti sekolah, pesantren, fasilitas rumah sakit, lembaga keagamaan non komersial.

Kemudian untuk kegiatan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ada tarif khusus PBB yang kewenangannya tidak lagi di pemerintah pusat. Komoditas bahan pokok pun dipastikan tidak dikenakan PPN karena sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Bagi kami tidak ada polemik (soal Fatwa MUI),” katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Fatwa Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil dan meresahkan.

“Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi,” kata Ni’am dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 23 November 2025.

Objek pajak, kata Ni’am, dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Namun kebutuhan pokok seperti sembako dan rumah serta bumi yang dihuni tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak.

Dalam fatwa ini, terdapat 9 poin tentang ketentuan pajak menurut pandangan MUI. Poin keenam disebutkan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

MUI pun menyampaikan 6 poin rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi aturan pajak. Aturan yang perlu dievaluasi di antaranya PBB, PPn, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak waris yang dianggap seringkali naik hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau menanggapi fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan, yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak layak dikenakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikritisi MUI itu merupakan PBB-P2. Sementara itu, PBB-P2 merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"PBB kan sebenarnya undang-undangnya udah diserahkan ke daerah. Jadi, kebijakan, tarif, kenaikan dasar, pengenaan, semuanya di daerah," kata Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemerintah pusat, sambungnya, hanya mengurusi PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kendati demikian, dia mengaku akan tetap berkomunikasi lebih lanjut dengan MUI.

"Nanti coba kita tabayun dengan MUI, karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2, itu di daerah," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI menetapkan fatwa baru tentang Pajak Berkeadilan yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (nonkomersial) tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Fatwa ini lahir sebagai respons atas kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat beban pajak yang dianggap tidak proporsional.

Ni’am menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan hanya pada harta yang produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Sebaliknya, barang atau kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal tidak boleh dipajaki berulang.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya di sela-sela Munas XI MUI di Jakarta Utara, Minggu (23/11/2025) malam, dikutip dari laman resmi MUI.

Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang beban pajak, terutama pajak progresif yang dinilai terlalu tinggi

2. Memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

3. Mengevaluasi aturan perpajakan yang dianggap tidak berkeadilan, termasuk PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris

4. Menjadikan fatwa ini sebagai pedoman penyusunan regulasi perpajakan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan insentif pajak dan penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 dan berlaku mulai 8 April hingga 31 Desember 2025.

"Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di akhir tahun," bunyi keterangan tertulis, Minggu (23/11).

Selama masa kebijakan berlangsung, Pemprov DKI memberikan potongan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

Di samping pengurangan pokok pajak, masyarakat juga dapat memanfaatkan penghapusan denda bunga bagi yang masih memiliki tunggakan atau sedang mencicil pembayaran.

Kebijakan ini mencakup dua bentuk penghapusan sanksi, yaitu:

1. Penghapusan Bunga Angsuran

Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara angsuran selama periode 8 April-31 Desember 2025.

2. Penghapusan Bunga Keterlambatan Bayar

Berlaku bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 tahun pajak 2013-2024 dalam periode tersebut, serta bagi yang telah membayar pokok pajak namun masih memiliki tunggakan denda bunga, baik yang sudah maupun belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dengan penghapusan sanksi ini, wajib pajak cukup melunasi pokok PBB-P2 tanpa perlu membayar denda bunga selama pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat melunasi kewajiban pajaknya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak daerah, serta mempercepat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.

Pemprov DKI juga menegaskan bahwa setiap pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pembangunan sarana pendidikan.

"Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh warga yang memiliki kewajiban PBB-P2 untuk segera memanfaatkan keringanan dan penghapusan denda sebelum 31 Desember 2025," pungkas keterangan resmi.

Jakarta, CNBC Indonesia- Setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) yang berfungsi sebagai identitas resmi dan unik. Karena sifatnya yang sangat krusial, data yang tercatat dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus benar dan sesuai kondisi sebenarnya.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksesuaian data, baik akibat perubahan kepemilikan, perbedaan luas tanah atau bangunan, maupun kesalahan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pembetulan data PBB-P2 melalui prosedur resmi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

Adapun pembetulan data PBB-P2 perlu dilakukan agar beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Data yang akurat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan penerimaan pajak daerah berjalan secara transparan dan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan data administrasi.

Untuk mengajukan pembetulan data, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan objek pajak, serta dasar pemeriksaan oleh petugas pajak.

Berikut persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

1. Surat permohonan resmi dari wajib pajak.

2. Identitas wajib pajak, disesuaikan dengan jenisnya:

a. Orang pribadi: KTP atau KITAP bagi WNA.

b. Badan usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP Badan, KTP pengurus, serta akta pendirian maupun perubahan.

3. Surat kuasa bermeterai lengkap dengan KTP penerima kuasa, bila pengurusan didelegasikan.

4. Formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani.

5. Salinan atau hasil cetak SPPT PBB-P2 terakhir.

6. Bukti kepemilikan tanah (opsional), berupa:

a. Fotokopi sertifikat tanah untuk lahan yang sudah bersertifikat.

b. Untuk tanah yang belum bersertifikat atau masa berlaku sertifikat habis, dapat melampirkan fotokopi surat kavling, girik, dokumen sejenis, atau sertifikat kadaluarsa, ditambah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.

7. Bukti peralihan atau pengoperan hak, bila ada (opsional).

8. Fotokopi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (opsional).

9. Foto terbaru dari objek pajak.

10. Bukti pelunasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harus lunas untuk lima tahun terakhir, kecuali tahun pajak yang sedang dimohonkan.

b. Jika kepemilikan atau penguasaan objek pajak kurang dari lima tahun, maka wajib melunasi sejak tahun pajak saat objek pajak tersebut mulai dikuasai atau dimiliki.

Sementara itu, untuk prosedur pembetulan PBB-P2, selain datang langsung ke kantor pelayanan, wajib pajak kini dapat mengajukan pembetulan PBB-P2 melalui layanan daring di laman resmi pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik menu "Masuk", lalu login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.

3. Centang kotak "I'm Not A Robot", kemudian klik "Masuk".

4. Pilih menu "Pelayanan", kemudian isi formulir permohonan pelayanan yang tersedia.

5. Tentukan jenis pajak dengan memilih "Pajak Bumi dan Bangunan".

6. Pada bagian Jenis Pelayanan, pilih opsi "Pembetulan".

7. Pilih Jenis Sub Pelayanan, misalnya:

- Pembetulan Objek

- Pembetulan Subjek

- Pembetulan SPPT

- Pembetulan Pengenaan

- Pembetulan Objek Subjek

8. Unggah seluruh dokumen pendukung sesuai persyaratan administrasi.

9. Beri tanda centang pada kolom pernyataan persetujuan, lalu klik "Simpan".

10. Sistem akan menampilkan status permohonan yang awalnya berada pada tahap "Proses Verifikasi Petugas".

11. Lakukan pengecekan secara berkala sampai status permohonan berubah sesuai tindak lanjut dari petugas Bapenda.

Dengan adanya fasilitas daring ini, wajib pajak tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Proses pembetulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan transparan, serta dapat dipantau secara mandiri melalui situs resmi Bapenda.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan pajak daerah. Kemudahan pembetulan data PBB-P2 secara online menjadi bagian dari transformasi digital Bapenda untuk mewujudkan layanan pajak yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat, serta memastikan setiap wajib pajak dapat berkontribusi secara adil bagi pembangunan kota Jakarta.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]