Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Keringanan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan, potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan ataupun mengurus administrasi tambahan untuk memperoleh insentif tersebut.

Bapenda juga mengingatkan masyarakat bahwa nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bisa berbeda dengan nominal tagihan yang muncul saat proses pembayaran. Perbedaan ini terjadi karena potongan 7,5% diterapkan secara otomatis pada sistem pembayaran.

Pada sejumlah kanal pembayaran, informasi mengenai potongan tersebut tidak selalu ditampilkan secara terpisah.

Karena itu, apabila nominal tagihan yang muncul lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam SPPT, wajib pajak tidak perlu khawatir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa insentif telah diterapkan dalam sistem pembayaran.

Kebijakan ini dihadirkan sebagai upaya memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Selain memperoleh potongan pembayaran, wajib pajak juga dapat menghindari penumpukan kewajiban pajak dengan melunasi PBB-P2 lebih awal.

Tak hanya memberikan diskon 7,5% untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya.

Program ini berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, termasuk pembayaran dengan skema angsuran.

Melalui pembebasan sanksi administratif tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan kota lainnya.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah melalui kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Melalui aturan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan pokok PBB-P2 bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengurangan PBB-P2 tahun 2026 diberikan melalui dua mekanisme. Pertama, pengurangan secara jabatan atau otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kedua, pengurangan melalui permohonan yang diajukan langsung oleh wajib pajak sesuai kategori yang ditentukan.

Pengurangan PBB-P2 Secara Jabatan

Untuk pengurangan secara jabatan, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari PBB-P2 terutang tahun 2026.

Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang pada tahun pajak 2025 memiliki PBB-P2 sebesar nol rupiah, tidak memenuhi syarat pembebasan pokok PBB-P2, serta bukan objek pajak baru yang ditetapkan pada tahun 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan pada tahun 2026 tidak melebihi 5 persen dari pembayaran tahun pajak 2025.

Skema ini dihadirkan untuk membantu masyarakat agar tidak mengalami lonjakan pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Dengan demikian, penyesuaian nilai pajak dapat tetap berjalan secara proporsional tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak.

Sebagai contoh, apabila pada 2025 wajib pajak membayar PBB-P2 sebesar Rp1.000.000 dan pada 2026 nilai PBB-P2 terutang meningkat menjadi Rp1.800.000, maka melalui kebijakan ini jumlah yang perlu dibayarkan menjadi Rp1.050.000.

Dengan skema tersebut, kenaikan pembayaran PBB-P2 tetap dibatasi sehingga lebih terkendali dan tidak memberatkan wajib pajak.

Sementara itu, untuk objek pajak yang mengalami penambahan luas tanah atau bangunan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan batas maksimal kenaikan pembayaran sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya.

Kebijakan ini memastikan penyesuaian pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai perubahan objek pajak.

Pengurangan PBB-P2 Melalui Permohonan

Pengurangan atas permohonan diberikan sebesar 75 persen bagi sejumlah kategori wajib pajak, antara lain veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional.

Kemudian, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Insentif ini diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah apabila wajib pajak dengan kriteria tersebut di atas telah meninggal dunia.

Adapun objek pajak yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan ini meliputi rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas maksimal 1.000 meter persegi.

Selain itu, SPPT PBB-P2 atas objek pajak tersebut belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan.

Melalui skema ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi wajib pajak tertentu untuk memperoleh keringanan sesuai kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengurangan PBB-P2 tahun 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem perpajakan daerah yang lebih adil dan tepat sasaran.

Selain membantu wajib pajak yang belum memenuhi syarat pembebasan penuh, kebijakan ini juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap keringanan pembayaran pajak.

Lebih dari sekadar kewajiban administrasi, pembayaran PBB-P2 juga merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Sebab, pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan dan fasilitas, mulai dari jalan yang lebih baik, trotoar yang nyaman, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan membayar PBB-P2, warga Jakarta turut berperan dalam menghadirkan kota yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan menjadi bagian dari investasi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pengurangan pokok pajak, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon pembayaran bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 lebih awal. Wajib pajak yang melakukan pelunasan sebelum 31 Mei 2026 dapat memperoleh diskon pembayaran sebesar 10 persen.

Dengan adanya tambahan diskon tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selain memperoleh pengurangan pokok pajak sesuai ketentuan, wajib pajak juga dapat menikmati potongan tambahan apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan insentif PBB-P2 tahun 2026 sesuai periode dan ketentuan yang berlaku.

Membayar PBB-P2 lebih awal tidak hanya membantu perencanaan keuangan menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh keringanan secara maksimal.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2026. Insentif ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Pemprov DKI Jakarta menyebut, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara lebih ringan, mudah, dan tepat waktu.

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat langsung memperoleh potongan saat melakukan pembayaran sesuai periode yang telah ditetapkan. Nominal tagihan yang muncul ketika pembayaran akan menyesuaikan dengan besaran keringanan yang berlaku.

Adapun untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pembayaran. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan mendapatkan keringanan pokok sebesar 10 persen.

Sementara itu, pembayaran yang dilakukan pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 memperoleh keringanan sebesar 7,5 persen. Kemudian, untuk pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026, wajib pajak dapat menikmati keringanan sebesar 5 persen.

Skema ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat lebih besar apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Selain membantu menyelesaikan kewajiban pajak lebih cepat, pembayaran lebih awal juga dapat memberikan keuntungan finansial melalui potongan yang lebih maksimal.

Tidak hanya berlaku untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025.

Untuk tunggakan tersebut, diberikan keringanan pokok sebesar 5 persen yang berlaku sepanjang periode pembayaran 1 April hingga 31 Desember 2026.

Wajib pajak juga perlu memperhatikan bahwa nominal yang tercantum pada SPPT PBB-P2 merupakan jumlah sebelum diskon. Karena itu, terdapat kemungkinan perbedaan antara nominal yang tertera pada SPPT dan nominal yang muncul saat pembayaran.

Perbedaan tersebut terjadi karena sistem secara otomatis menghitung dan menyesuaikan tagihan dengan keringanan yang berlaku pada periode pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan secara terpisah untuk mendapatkan potongan tersebut.

Kebijakan keringanan PBB-P2 ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus menghadirkan sistem perpajakan yang lebih praktis bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, pembayaran PBB-P2 juga menjadi bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Di mana pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting bagi pembiayaan layanan publik dan pembangunan fasilitas kota.

Kontribusi tersebut dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas jalan, trotoar, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan memanfaatkan keringanan PBB-P2 tahun 2026, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat berupa potongan pajak, tetapi juga turut berperan dalam mendukung pembangunan Jakarta yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembayaran hingga akhir periode. Semakin awal pembayaran dilakukan, semakin besar keringanan yang dapat diperoleh.

Pajak bukan merupakan satu-satunya penerimaan suatu daerah. Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski pajak dan retribusi merupakan pungutan dari masyarakat, keduanya ternyata memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini tentunya perlu dipahami oleh masyarakat.Pajak DaerahPajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya manfaat yang diberikan secara langsung kepada pembayarnya.Artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara spesifik kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk kebutuhan umum.Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Jakarta, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan lainnya.Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).Retribusi DaerahBerbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, pelayanan, atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat.Pembayaran retribusi memberikan manfaat langsung bagi pembayar, sesuai jenis layanan atau fasilitas yang digunakan.Contoh retribusi meliputi retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah.

Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menjelaskan jenis retribusi berikut mekanisme pemungutannya.

Perbedaan Utama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut rangkuman perbedaan antara pajak dan retribusi daerah:Dari segi sifat pungutannya, pajak daerah bersifat wajib tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sementara retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang disertai imbalan langsung sesuai layanan yang diterima.

Secara regulasi, keduanya berlandaskan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Perbedaan tujuan juga menjadi pembeda utama. Pajak daerah dipungut untuk membiayai kebutuhan umum masyarakat, sedangkan retribusi daerah digunakan untuk menutup biaya penyediaan jasa, fasilitas, atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah.Contohnya, pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).Sementara itu, retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Untuk Kepentingan Masyarakat Jakarta

Baik pajak maupun retribusi daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta.

Semua penerimaan ini pada akhirnya kembali kepada warga melalui fasilitas umum yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, dan pembangunan yang lebih merata.

Dalam pembangunan DKI Jakarta, penerimaan tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari retribusi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua instrumen ini digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik, namun memiliki perbedaan fungsi dan mekanisme.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha tanpa imbalan langsung. Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa, pelayanan, atau izin yang diberikan pemerintah daerah, sehingga manfaatnya diterima langsung oleh pembayar.

Contoh retribusi daerah mencakup retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi layanan kesehatan di fasilitas pemerintah.

Ketentuan mengenai retribusi ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, termasuk jenis layanan yang dikenakan retribusi dan mekanisme pemungutannya.

Pajak dan retribusi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta.

Secara umum, pungutan pada pajak daerah bersifat wajib tanpa imbalan langsung, dan wajib dengan imbalan langsung pada retribusi daerah. Pajak daerah berpegang pada UU No. 1/2022 dan Perda No. 1/2024 sebagai dasar hukum, dengan UU No. 1/2022 dan Perda No. 1/2024 sebagai pijakan retribusi daerah.

Adapun pajak daerah bertujuan membiayai kebutuhan umum, contohnya adalah PKB, PBB-P2, hingga PBJT. Sementara, retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyediaan jasa, fasilitas, atau pemberian izin, dengan contohnya termasuk retribusi pasar, parkir, hingga PBG.

Bapenda DKI menegaskan, pajak maupun retribusi daerah sama-sama memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI mendorong warga Jakarta untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Melalui kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta. Semua penerimaan dipastikan akan kembali kepada warga melalui fasilitas umum dan layanan publik yang lebih baik, serta pembangunan yang merata.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pajak berkeadilan.

Ia mengatakan komunikasi dengan MUI sebenarnya sudah dilakukan September lalu.

"Sebenarnya bulan September kami sowan ke MUI. Kemudian kami juga melakukan FGD dengan Komisi Fatwa MUI yang diketuai oleh Profesor Niam," kata Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa (25/11).

Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut anggota Komisi Fatwa MUI memahami penjelasan yang disampaikan terkait pekerjaan undang-undang perpajakan. Menurut Bimo, pada dasarnya tidak ada polemik antara DJP dengan MUI.

Bimo mengatakan nilai keadilan yang menjadi perhatian para ulama sejalan dengan prinsip dalam sistem perpajakan. Ia mencontohkan salah satu kesepakatan musyawarah MUI yakni tidak ada pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Kesepakatan, menurut Bimo, sebenarnya sudah dilakukan dengan konsep penghasilan tidak kena pajak dan ambang batas (threshold) pungutan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Untuk UMKM juga sudah ada threshold, (omzet) di bawah Rp500 (juta) tidak kena pajak, Rp500 (juta) - Rp4,8 (miliar) bisa memanfaatkan pajak final," kata dia.

Ia juga menegaskan asas daya pukul menjadi prinsip penting dalam kebijakan perpajakan. Misalnya, komoditas bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar tidak dikenal PPN.

Sementara itu, terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bimo mengatakan kini kewenangannya sudah beralih ke pemerintah daerah (pemda).

Ia menegaskan aset-aset keagamaan dan sosial seperti sekolah, pesantren, dan rumah sakit non-komersial pada umumnya mendapatkan fasilitas keringanan pajak.

"Untuk fasilitas-fasilitas yang memang non profit untuk keagamaan, untuk sosial, untuk kesehatan, untuk pendidikan itu ada tarif khusus PBB. Hanya memang sudah tidak di kewenangan pemerintah pusat," katanya.

Meski tidak ada polemik, Bimo mengatakan pihaknya akan tetap berkomunikasi dengan MUI.

"Setelah ini kami juga akan tabayun supaya menghindari polemik perbedaan yang tidak perlu," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan insentif pajak dan penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 dan berlaku mulai 8 April hingga 31 Desember 2025.

"Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di akhir tahun," bunyi keterangan tertulis, Minggu (23/11).

Selama masa kebijakan berlangsung, Pemprov DKI memberikan potongan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

Di samping pengurangan pokok pajak, masyarakat juga dapat memanfaatkan penghapusan denda bunga bagi yang masih memiliki tunggakan atau sedang mencicil pembayaran.

Kebijakan ini mencakup dua bentuk penghapusan sanksi, yaitu:

1. Penghapusan Bunga Angsuran

Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara angsuran selama periode 8 April-31 Desember 2025.

2. Penghapusan Bunga Keterlambatan Bayar

Berlaku bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 tahun pajak 2013-2024 dalam periode tersebut, serta bagi yang telah membayar pokok pajak namun masih memiliki tunggakan denda bunga, baik yang sudah maupun belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dengan penghapusan sanksi ini, wajib pajak cukup melunasi pokok PBB-P2 tanpa perlu membayar denda bunga selama pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat melunasi kewajiban pajaknya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak daerah, serta mempercepat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.

Pemprov DKI juga menegaskan bahwa setiap pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pembangunan sarana pendidikan.

"Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh warga yang memiliki kewajiban PBB-P2 untuk segera memanfaatkan keringanan dan penghapusan denda sebelum 31 Desember 2025," pungkas keterangan resmi.

Wajib pajak di DKI Jakarta kini semakin dimudahkan dalam melakukan koreksi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kemudahan ini hadir seiring langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan pembetulan data PBB-P2 secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.Adapun setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai identitas resmi dan unik. Karena sifatnya yang krusial, data yang tercatat dalam PBB-P2 harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian data akibat perubahan kepemilikan, perbedaan luas tanah atau bangunan, hingga kesalahan administrasi.Untuk mengatasi hal itu, Bapenda DKI membuka akses bagi wajib pajak untuk mengajukan pembetulan data melalui sistem daring yang lebih cepat, transparan, dan efisien.Pentingnya Pembetulan Data PBB-P2Pembetulan data PBB-P2 perlu dilakukan agar beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.Data yang akurat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan penerimaan pajak daerah berjalan secara transparan dan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan data administrasi.Persyaratan Administrasi Pembetulan Data PBB-P2Untuk mengajukan pembetulan data, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan objek pajak, serta dasar pemeriksaan oleh petugas pajak. Berikut persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

1. Surat permohonan resmi dari wajib pajak.

2. Identitas wajib pajak, disesuaikan dengan jenisnya:

3. Surat kuasa bermeterai lengkap dengan KTP penerima kuasa, bila pengurusan didelegasikan.

4. Formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani.

5. Salinan atau hasil cetak SPPT PBB-P2 terakhir.

6. Bukti kepemilikan tanah (opsional), berupa:

7. Bukti peralihan atau pengoperan hak, bila ada (opsional).

8. Fotokopi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (opsional).

9. Foto terbaru dari objek pajak.

10. Bukti pelunasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

Prosedur Pembetulan PBB-P2 Secara OnlineSelain datang langsung ke kantor pelayanan, wajib pajak kini dapat mengajukan pembetulan PBB-P2 melalui layanan daring. Berikut langkah-langkahnya:1. Buka laman pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik menu "Masuk", lalu login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.

3. Centang kotak "I'm Not A Robot", kemudian klik "Masuk".

4. Pilih menu "Pelayanan", kemudian isi formulir permohonan pelayanan yang tersedia.

5. Tentukan jenis pajak dengan memilih "Pajak Bumi dan Bangunan".

6. Pada bagian Jenis Pelayanan, pilih opsi "Pembetulan".

7. Pilih Jenis Sub Pelayanan, misalnya:- Pembetulan Objek- Pembetulan Subjek- Pembetulan SPPT- Pembetulan Pengenaan- Pembetulan Objek Subjek

8. Unggah seluruh dokumen pendukung sesuai persyaratan administrasi.

9. Beri tanda centang pada kolom pernyataan persetujuan, lalu klik "Simpan".

10. Sistem akan menampilkan status permohonan yang awalnya berada pada tahap "Proses Verifikasi Petugas".

11. Lakukan pengecekan secara berkala sampai status permohonan berubah sesuai tindak lanjut dari petugas Bapenda.

Dengan adanya fasilitas daring ini, wajib pajak tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Proses pembetulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan transparan, serta dapat dipantau secara mandiri melalui situs resmi Bapenda.Langkah Digital Menuju Administrasi Pajak yang AkuratPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan pajak daerah.

Kemudahan pembetulan data PBB-P2 secara online menjadi bagian dari transformasi digital Bapenda untuk mewujudkan layanan pajak yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat, serta memastikan setiap wajib pajak dapat berkontribusi secara adil bagi pembangunan kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sumber pendapatan daerah melalui dua pilar utama, yaitu pajak dan retribusi. Kedua jenis pungutan ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan serta peningkatan layanan publik di ibu kota.

Meski sama-sama bersumber dari masyarakat, pajak dan retribusi memiliki perbedaan mendasar, baik dari sifat, tujuan, maupun manfaat yang diterima warga.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Dana pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa jenis pajak yang berlaku di Jakarta antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Sementara itu retribusi berbeda dengan pajak. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, pembayar retribusi akan langsung mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan pemerintah.

Contohnya meliputi retribusi terminal, pelayanan pasar, izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah.

Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang merinci jenis-jenis retribusi serta tata cara pemungutannya.

Perbedaan Utama Pajak dan Retribusi Daerah

Secara sederhana, pajak bersifat wajib tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi memberikan imbalan langsung berupa jasa atau izin.

Keduanya memiliki landasan hukum yang sama, yakni UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024.

Pajak digunakan untuk pembiayaan umum daerah, sementara retribusi dialokasikan untuk biaya penyediaan jasa atau pemberian izin.

Contoh pajak antara lain PKB, PBB-P2, dan pajak restoran, sedangkan contoh retribusi meliputi parkir, pasar, dan izin bangunan.

Dua Sumber, Satu Tujuan

Baik pajak maupun retribusi daerah memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Jakarta.

Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun fasilitas umum, memperbaiki layanan transportasi, mendukung pendidikan, hingga memperkuat program kesehatan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun kota.

Dengan kepatuhan warga, Jakarta dapat tumbuh menjadi kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera. Karena setiap rupiah yang dibayarkan, kembali lagi untuk kepentingan bersama.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, hingga objek pajak tertentu yang memenuhi syarat.

Pengurangan PBB-P2

Pemprov DKI menetapkan dua mekanisme pengurangan pajak, yakni otomatis (penetapan jabatan) dan atas permohonan wajib pajak.

Pengurangan otomatis diberikan sebesar:

- 50% untuk rumah sakit atau klinik nirlaba, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swasta mulai dari PAUD SD, SMP, SMA, hingga pendidikan khusus.

- 75% untuk objek PBB-P2 yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU) dalam layanan non-dasar atau kegiatan olahraga tanpa kerja sama pihak ketiga.

Sementara itu, pengurangan atas permohonan dapat mencapai:

- Hingga 100% bagi masyarakat berpenghasilan rendah, badan usaha yang merugi, wajib pajak pailit, objek terdampak bencana, serta sekolah berbasis yayasan.

- Hingga 50% untuk objek dengan kenaikan pokok pajak lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya atau yang menyediakan ruang terbuka hijau.

- 50% bagi kantor partai politik, lembaga keagamaan, organisasi bantuan hukum, organisasi profesi, lembaga amil zakat, serta bangunan cagar budaya.

- 25% untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, atau cagar budaya yang digunakan untuk usaha.

Pembebasan PBB-P2

Selain pengurangan, Kepgub ini juga memberikan pembebasan pajak, baik secara otomatis maupun melalui pengajuan permohonan.

Pembebasan otomatis berlaku untuk barang milik negara/daerah yang bukan kantor pemerintah, objek PBB-P2 yang dikelola BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta sarana dan prasarana umum non-komersial.Sedangkan pembebasan atas permohonan bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan negara, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru atau dosen tetap (termasuk pensiunan), serta objek untuk kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.

Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah atau tanah yang digunakan sebagian besar untuk pertanian atau perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.

Dalam aturan baru ini, fasilitas pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2, seperti rumah tapak, rusun, atau tanah kosong dengan luas maksimal 1.000 meter persegi. Jika wajib pajak tidak memiliki aset atas nama sendiri, permohonan dapat diajukan atas nama pasangan (suami atau istri).

Adapun Kepgub 857 Tahun 2025 ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut per 27 Agustus 2025. Dengan aturan baru ini, maka kebijakan lama terkait pengurangan dan pembebasan PBB-P2 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemprov DKI menegaskan, tidak semua objek akan otomatis mendapatkan pembebasan pajak. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini diimbau memenuhi kriteria dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan agar proses permohonan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.