Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda angkat bicara mengenai implementasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Fatkur menyatakan kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara lebih komprehensif. Khususnya, penerapan pajak progresif bagi peserta yang pernah melakukan pencairan sebagian dana JHT sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut dia, ketentuan perpajakan terhadap dana JHT harus mempertimbangkan aspek berkeadilan bagi pekerja yang selama bertahun-tahun lamanya berusaha untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan hari tua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009, pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh Final sebesar 0% terhadap saldo hingga Rp50 juta dan 5% untuk saldo yang melebihi Rp50 juta. Aturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum bagi peserta yang mencairkan manfaat JHT sesuai tujuan awal program.

Namun tutur Fatkur, penerapan pajak progresif terhadap pencairan JHT setelah peserta yang melakukan pengambilan sebagian dana tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan.

“Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja. Dana tersebut berfungsi sebagai tabungan dan perlindungan ekonomi pada masa pensiun, bukan sebagai penghasilan baru yang diperoleh secara tiba-tiba,” beber Fatkur, Selasa (30/6/2026).

Ia memaparkan besaran potongan pajak progresif dapat mencapai nominal yang bervariasi dan cukup besar, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan aturan mengenai tarif PPh yang berlaku saat ini, dikenakan tarif sebesar 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta, 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 25% bagi penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, serta 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar.

Fatkul mengatakan penerapan aturan tersebut bakal berdampak besar terhadap jumlah saldo yang berasal dari penghasilan mereka yang telah dipotong setiap bulannya sebagai JHT. Bila seorang peserta dengan jumlah saldo JHT yang besar usai bekerja dalam durasi yang panjang bagi sebuah perusahaan, maka berpotensi untuk dipotong pajak dengan persentase yang tinggi juga.

“Kondisi tersebut menyebabkan peserta dengan saldo JHT yang besar berpotensi mengalami potongan pajak dengan nominal yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah saat memasuki masa pensiun,” ucapnya.

Selain itu, Fatkur mengungkapkan keterbatasan informasi mengenai konsekuensi perpajakan masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh peserta. Banyak pekerja yang memanfaatkan fasilitas pencairan sebagian dana JHT, seperti 10% atau 30%, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, hingga pembelian rumah.

“Informasi mengenai potensi perubahan perlakuan pajak pada saat pencairan akhir belum sepenuhnya dipahami oleh peserta ketika keputusan pencairan sebagian dilakukan,” katanya.

Ia menyatakan tujuan utama program JHT adalah memberikan proteksi dan kesejahteraan pada masa tua. Karena itu, pengurangan manfaat pensiun akibat potongan pajak yang signifikan berpotensi mengurangi visi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan dalam program tersebut.

Oleh sebab itu, Fatkur pun mendorong pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada peserta mengenai konsekuensi perpajakan dari setiap jenis pencairan JHT.

“Evaluasi terhadap penerapan pajak progresif pada pencairan dana JHT saat masa pensiun layak dipertimbangkan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan perpajakan yang baik tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat. Namun, juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah berkewajiban menyisihkan pendapatannya demi jaminan kehidupan yang lebih layak di masa pensiun.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pajak untuk berbagai keperluan tersebut semestinya dihapus, lantaran terdapat penerapan berlapis yang dinilai memberatkan buruh. Ia mengaku akan bertemu atau bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan langsung usulan tersebut.

"Karena pada waktu para pekerja menerima upah, katakanlah Rp5 juta, itu kan sudah dipotong pajaknya, PPh [pajak penghasilan] Pasal 21. Setelah dipotong pajak, sisa upah juga dibayarkan untuk jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Nah, kenapa dipajaki lagi," beber lqbal dalam jumpa pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membandingkan situasi tersebut dengan keringanan pajak bagi korporasi besar yang berinvestasi di tanah air, semacam tax amnesty hingga tax holiday. Meskipun inisiatif tersebut dapat mendorong stabilitas dunia usaha, Iqbal meminta agar terdapat keringanan bagi pekerja.

Dia menyinggung peristiwa yang viral di media sosial bahwa terdapat buruh yang mendapatkan potongan pajak hingga mencapai 15% terhadap saldo JHT yang hendak dicairkan. Menurut dia, hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada buruh.

Iqbal lantas memberikan gambaran besarnya pengenaan pajak untuk pencairan JHT. Apabila seorang pekerja memiliki saldo JHT Rp50 juta, maka potongannya mencapai Rp7 juta hingga Rp12 juta karena persentase pajak yang dikenakan sebesar 15%.

Pungutan pajak tersebut bahkan dapat dikenakan lebih besar apabila sang pekerja mengalami lebih dari satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal memandang hal tersebut tidak adil, mengingat JHT merupakan iuran yang disisihkan dari upah pekerja setiap bulannya.

"Saya akan membuat surat resmi sebagai Penasihat Khusus Presiden ke Menteri Keuangan, Pak Purbaya, untuk mendiskusikan hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa memahami," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Purbaya mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meninjau kembali aturan mengenai pengenaan PPh pada saldo JHT yang dicairkan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan cek lagi seperti apa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

DOK. Humas BPJS Ketenagakerjaan Mulai 1 April 2026, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pembaruan pada layanan Lapak Asik yang kini dilengkapi fitur antrean online.

Pernyataan ini untuk menanggapi sorotan publik yang ramai di media sosial mengenai klaim JHT dikenakan pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru.

Ketentuan tersebut telah diatur pemerintah sejak lama melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, serta diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010.

"Pajak atas JHT itu sendiri bukan sesuatu hal yang baru. Aturan ini sudah lama diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010," jelas akun Instagram @Ditjenpajakri.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus kepada peserta dapat dikenai PPh Pasal 21.

Namun, besaran pajaknya bergantung pada waktu pencairan dan nominal manfaat yang diterima.

FREEPIK/KATEMANGOSTAR Ilustrasi pajak.

DJP juga menjelaskan bahwa iuran JHT yang dibayarkan selama masa kepesertaan tidak dipotong pajak setiap bulan.

PPh baru dikenakan ketika manfaat JHT dicairkan oleh peserta sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk pencairan yang memenuhi ketentuan tertentu, manfaat hingga Rp 50 juta dikenai tarif PPh final sebesar nol persen, sedangkan bagian di atas Rp 50 juta dikenai tarif final 5 persen.

Adapun pencairan yang dilakukan di luar ketentuan tersebut dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif umum atau tidak bersifat final.

"Penghasilan tersebut (yang ada di saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21," jelas akun Instagram tersebut.

Artinya, PPh Pasal 21 hanya dikenakan pada bagian saldo JHT yang melebihi batas Rp 50 juta.

Sebelumnya, Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran sekaligus Pps Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Budi Hananto menjelaskan, jika saldo JHT mencapai Rp 60 juta dan dicairkan penuh, maka hanya selisih Rp 10 juta yang dikenakan pajak 5 persen, sehingga pajak yang dipotong sebesar Rp 500.000.

Budi juga menjelaskan, bagi peserta yang pernah mencairkan JHT sebagian (10 persen atau 30 persen) dan kemudian mencairkan sisa saldo setelah dua tahun, maka dapat dikenakan pajak progresif sesuai ketentuan.

Adapun skema pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

• Hingga Rp 60 juta: 5 persen
• Lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta: 15 persen
• Lebih dari Rp 250 juta hingga Rp 500 juta: 25 persen
• Lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar: 30 persen
• Lebih dari Rp 5 miliar: 35 persen

Wacana penerapan pajak progresif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mulai dipandang sebagai jalan tengah antara menjaga insentif kendaraan ramah lingkungan dan kebutuhan pemasukan daerah. Skema ini dinilai bisa menjadi kompromi agar adopsi EV tetap berjalan, tanpa menghilangkan potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Head of Center of Industry, Trade and Investment at INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan pajak progresif sebaiknya menjadi opsi terakhir. Namun bila tetap diterapkan, menurut dia perlu ada perlakuan berbeda antara pemilik kendaraan listrik pertama dan pemilik kendaraan kedua atau lebih.

“Kalau memang pajak kendaraan bermotor harus diimplementasikan dalam hal ini, tentu win-win solution-nya adalah pemberian pajak bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya,” ujar Andry dikutip Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, masyarakat yang baru pertama kali membeli kendaraan listrik masih layak mendapatkan berbagai insentif. Sebab, kelompok tersebut dianggap sebagai early adopter yang membantu mempercepat transisi elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Andry menilai pembebasan pajak untuk kendaraan listrik pertama bisa menjadi stimulus agar masyarakat semakin tertarik beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke EV. Terlebih, harga kendaraan listrik saat ini masih relatif tinggi dibanding mobil konvensional di segmen tertentu.

“Tentu harapannya adalah memberikan insentif kepada mereka early adopter. Mereka yang baru memiliki kendaraan pertama untuk kendaraan listrik, itu kita bisa bebaskan,” katanya.

Sementara itu, pemilik kendaraan listrik kedua dan seterusnya dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Karena itu, penerapan pajak progresif dianggap lebih relevan diterapkan pada kelompok tersebut demi menjaga asas keadilan.

Menurut Andry, prinsip pajak kendaraan bermotor pada dasarnya juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan publik. Penerimaan pajak itu nantinya dapat digunakan untuk mendukung perbaikan jalan hingga pengembangan transportasi umum.

“Earmark daripada pajak kendaraan bermotor itu kan untuk kebutuhan jalan. Artinya perbaikan jalan dan juga transportasi publik itu dibiayai oleh pajak kendaraan bermotor,” ucap dia.

Dengan skema tersebut, pemerintah dinilai tetap bisa menjaga daya tarik kendaraan listrik di tahap awal adopsi, sekaligus tidak kehilangan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Wacana penghentian insentif kendaraan listrik mulai memunculkan berbagai alternatif kebijakan baru. Salah satunya ialah penerapan kawasan rendah emisi atau Low Emissions Zone (LEZ) yang dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus tetap mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skema sebelum memutuskan menghentikan insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu percepatan adopsi kendaraan listrik maupun menciptakan ketidakpastian bagi industri.

Dalam kajian INDEF GTI, penerapan LEZ disebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Sebagai contoh, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman di Jakarta diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 383 miliar per tahun.

“Potensi ini baru dari satu kawasan dan bisa terus bertambah jika diterapkan di wilayah lain. Selain berdampak secara ekonomi, kebijakan ini juga mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Andry dalam acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain LEZ, INDEF GTI juga menilai penerapan cukai emisi bisa menjadi sumber pemasukan negara yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan mereka, penerimaan dari cukai emisi diperkirakan dapat mencapai Rp 40 triliun per tahun.

Jumlah tersebut disebut melampaui gabungan penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan mencapai tiga kali lipat dibandingkan cukai alkohol.

Andry menilai dana dari cukai emisi nantinya dapat disalurkan kembali ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil berbasis kinerja ekonomi dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.

Sementara itu, jika pemerintah tetap ingin mengenakan pajak kendaraan listrik, INDEF GTI menyarankan penerapan pajak progresif berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan kajian mereka, kepemilikan kendaraan listrik pada 2025 didominasi kendaraan kedua dengan porsi mencapai 66,2 persen. Adapun kendaraan listrik yang menjadi kendaraan pertama baru berada di angka 4 persen.

Dengan kondisi tersebut, penerapan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 1,9 triliun per tahun.

Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Jimmi Pardede mengatakan pembahasan terkait pajak kendaraan listrik masih terus berjalan.

Menurut dia, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer anggaran dari pusat sehingga perlu mencari sumber penerimaan baru.

Jimmi menilai salah satu opsi yang dapat diterapkan ialah pajak progresif kendaraan listrik berbasis nilai jual kendaraan, sehingga mobil dengan harga lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih besar.

“Usulan pajak progresif ini menarik. Yang terpenting penerapannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan,” ujar Jimmi.

Di sisi lain, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sunandar mengatakan insentif kendaraan listrik memang tidak dapat diberikan secara permanen.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik, mulai dari investasi pabrik, baterai, hingga jumlah pengguna sebelum memutuskan keberlanjutan insentif tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo mengatakan pembahasan pajak kendaraan listrik juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari institusional, sosiologis, hingga kesiapan pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sebenarnya telah menerbitkan sejumlah aturan yang mendorong pemberian insentif kendaraan listrik, termasuk melalui Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023.

Namun, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap berada dalam kewenangan masing-masing pemerintah daerah sesuai otonomi yang dimiliki.

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

“Hasil survei CELIOS terkait persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan dukungan yang tinggi. Sebanyak 89,77 persen masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia,” ujar Media saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Media mengatakan mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelas masyarakat. Dia menyampaikan pajak kekayaan dua persen atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 93 triliun per tahun bagi negara.

“Pajak ini bukan memajaki semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang superkaya, dengan harta di atas Rp 84 miliar,” ucap Media.

Media menyampaikan potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp 84 miliar. Dengan tarif progresif satu persen hingga dua persen, lanjut dia, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp 142,2 triliun per tahun atau hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

“Di tengah ketimpangan yang makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari kelompok paling atas, bukan dari masyarakat biasa yang sudah terbebani,” lanjut Media.

Media menyampaikan pajak kekayaan 50 triliuner bisa untuk membangun 387 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan hidup 21,7 juta orang, kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa, menyediakan 41,34 juta ton pupuk subsidi kepada petani, membiayai 465 ribu penelitian ilmiah, dan menggratiskan KRL Jabodetabek selama delapan tahun, serta menambah 40 rangkaian KRL baru untuk menghilangkan penumpukan penumpang.

Ia menyebut pajak kekayaan juga dapat membangun 1,76 gigawatt kapasitas energi nasional dari pembangkit listrik mikrohidro, menyediakan 5,8 juta unit panel surya untuk desa terpencil, merestorasi 5,47 juta hektare hutan hujan tropis, menanggung 180 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, memberi subsidi 13,3 juta perawatan kendaraan selama setahun untuk seluruh pengemudi ojek online di Indonesia, hingga menggratiskan seluruh biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah.

“Penerimaan pajak akan bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat menaikkan anggaran belanja untuk fungsi perlindungan sosial tanpa menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Di saat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal,” sambung Media.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa besaran tunjangan hari raya (THR) swasta masih akan dipotong pajak pada tahun ini.

Hal ini disampaikan Yassierli sebagai respons atas usulan berbagai pihak agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

“Harus kita kaji lagi, ya,” kata Yassierli saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti bahwa besaran THR yang akan diterima pekerja tetap merupakan objek PPh 21, dia menyatakan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

“Iya [THR dipastikan belum bebas pajak], sesuai dengan peraturan. Nanti kita lihat, ya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar pemberian tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan pajak penghasilan alias PPh pasal 21.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pemberian THR untuk pekerja kerap kali dilakukan bersamaan dengan gaji bulanan, sehingga pendapatan penghasilan bruto melonjak. Hal ini memungkinkan THR dikenakan pajak progresif.

“Pajaknya melambung tinggi karena kan progresif. Yang misalnya seharusnya tidak kena pendapatan tidak kena pajak atau PTKP senilai Rp4,5 juta, gara-gara digabungkan antara uang THR dan uang gaji, maka dia akan terkena pajak,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa PPh 21 selama ini didasarkan pada besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berkisar Rp4,5 juta per bulan.

Menurutnya, pengenaan PPh 21 terhadap penghasilan bulanan seharusnya mengikuti besaran upah minimum, agar THR tak turut dikenakan pajak. Hal ini mengingat sejumlah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki besaran UMP jauh di atas ambang PTKP.

“Masa upah minimum Rp5,8 juta seperti di Jakarta masih juga dikenakan pajak. Sebaiknya THR itu memang bukan objek pajak,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau menanggapi fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan, yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak layak dikenakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikritisi MUI itu merupakan PBB-P2. Sementara itu, PBB-P2 merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"PBB kan sebenarnya undang-undangnya udah diserahkan ke daerah. Jadi, kebijakan, tarif, kenaikan dasar, pengenaan, semuanya di daerah," kata Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemerintah pusat, sambungnya, hanya mengurusi PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kendati demikian, dia mengaku akan tetap berkomunikasi lebih lanjut dengan MUI.

"Nanti coba kita tabayun dengan MUI, karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2, itu di daerah," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI menetapkan fatwa baru tentang Pajak Berkeadilan yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (nonkomersial) tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Fatwa ini lahir sebagai respons atas kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat beban pajak yang dianggap tidak proporsional.

Ni’am menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan hanya pada harta yang produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Sebaliknya, barang atau kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal tidak boleh dipajaki berulang.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya di sela-sela Munas XI MUI di Jakarta Utara, Minggu (23/11/2025) malam, dikutip dari laman resmi MUI.

Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang beban pajak, terutama pajak progresif yang dinilai terlalu tinggi

2. Memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

3. Mengevaluasi aturan perpajakan yang dianggap tidak berkeadilan, termasuk PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris

4. Menjadikan fatwa ini sebagai pedoman penyusunan regulasi perpajakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa untuk pajak yang berkeadilan, sebagai respons tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan objek pajak hanya dikenakan pada harta yang dapat digunakan untuk produktivitas dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier, bukan terhadap kebutuhan pokok seperti sembako atau hunian.

"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya dalam Munas XI MUI di Jakarta, mengutip Antara, Minggu (23/11).

Hal ini, katanya, karena pada hakikatnya, pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

"Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nisab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)," kata dia.

Oleh karena itu, MUI memberikan sejumlah rekomendasi, seperti peninjauan kembali terhadap beban perpajakan, terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

"Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Hal itu, katanya, untuk memastikan pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, guna wujudkan perpajakan yang berkeadilan dan merata.

"Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, ujarnya, pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ia mengatakan pemerintah wajib mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

"Masyarakat perlu menaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum," katanya.

Munas XI MUI XI juga menetapkan empat fatwa lainnya, yaitu fatwa tentang kedudukan rekening dormant dan perlakuan terhadapnya, fatwa tentang pedoman pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut, untuk kemaslahatan, fatwa tentang status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak, dan fatwa tentang kedudukan manfaat produk asuransi kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terkait pengenaan pajak progresif terhadap uang pensiun dan pesangon.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pengenaan pajak progresif terhadap pesangon dan pensiun.

Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Perbaikan Uji Materi Pajak Pesangon & Pensiun

Dalam perkembangan lain, sejumlah karyawan bank swasta mengajukan perbaikan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pajak progresif atas pesangon dan pensiun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan disidangkan di MK pada Kamis (30/10/2025).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wahyuni Indrijanti, membacakan petitum di hadapan majelis hakim.

“Untuk perbaikan hampir semuanya, Yang Mulia. Saya bacakan petitumnya saja,” ujar Wahyuni di ruang sidang MK, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi MK.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan.

Mereka menilai dana seperti pensiun, JHT dan THT bukan tambahan kemampuan ekonomis, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, para pemohon juga memohon agar Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP tentang tarif progresif hanya dinyatakan konstitusional bersyarat jika tidak mencakup dana kompensasi pascakerja seperti pesangon dan pensiun.

“Pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang bisa diubah sewaktu-waktu,” demikian dalil para pemohon dalam berkas perbaikan.

Pemohon perkara ini terdiri atas 12 pekerja bank swasta dari berbagai institusi perbankan serta satu ketua serikat karyawan. Mereka berpendapat pengenaan pajak terhadap pesangon dan pensiun telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas penghidupan yang layak.

Menurut para pemohon, pesangon dan manfaat pensiun merupakan hasil jerih payah puluhan tahun bekerja, bukan tambahan penghasilan baru seperti laba usaha atau keuntungan modal. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang ketentuan pajak agar hak sosial pekerja pascakerja terlindungi.