Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden (inpres) tentang operasional koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih menjelang peluncuran tahap awal koperasi tersebut pada bulan ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu, mengatakan rancangan inpres tersebut saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.

Menurut dia, inpres operasionalisasi kopdes merah putih akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik koperasi.

Ia mengatakan inpres tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), hingga sistem informasi manajemen.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses penerbitan instruksi presiden tentang operasionalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan diterbitkan," katanya.

Pemerintah menargetkan inpres tersebut dapat terbit sebelum peresmian operasional tahap awal kopdes merah putih pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry mengatakan sebanyak 1.061 kopdes merah putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi dan akan diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan regulasi operasional, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik kopdes merah putih di berbagai daerah.

Menurut Ferry, hingga saat ini terdapat 37.327 titik kopdes merah putih yang telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 koperasi telah rampung 100 persen beserta gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo meminta agar sekitar 30 ribu kopdes merah putih dapat beroperasi pada Juli 2026.

"Bapak Presiden ingin supaya 30 ribuan bangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih ini siap untuk operasional," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp10,2 triliun untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Burhanuddin.

Hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," katanya.

Menurut dia, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” ujarnya.

Banyumas (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengecek kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjelang peresmian secara nasional pada 16 Mei 2026.

Pengecekan dan peninjauan tersebut dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Rabu, dan diikuti secara daring oleh KDKMP dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknis, sarana pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia di lokasi percontohan tersebut telah sesuai dengan target pemerintah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pengecekan itu Menkop bersama Wakil Panglima TNI berkesempatan mendengarkan paparan dari Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0701/Banyumas, Dandim 0705/Magelang, dan Dandim 0708/Purworejo terkait kesiapan operasional KDKMP di wilayah masing-masing.

Setelah mendengarkan paparan, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat dan pemetaan kebutuhan masyarakat agar keberadaan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.

"Yakinkan dulu jumlah masyarakat yang akan dilayani. Petakan kembali titik-titik yang jumlah warganya cukup banyak, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa optimal," katanya.

Ia juga meminta seluruh perangkat pendukung, termasuk gerai pelayanan, gudang, serta infrastruktur digital yang akan menunjang operasional koperasi, dipastikan telah siap digunakan.

Selain itu, dia memberi perhatian khusus terhadap kesiapan jaringan internet yang akan menjadi salah satu penopang utama sistem pelayanan koperasi berbasis digital.

"Yakinkan lagi item dan jumlah isian di setiap titik. Besok ada rencana uji coba akses internet, tolong dimanfaatkan dengan baik agar semuanya benar-benar siap," kata Tandyo.

Sementara itu, Menkop Ferry Juliantono mengatakan persiapan menjelang peluncuran nasional KDKMP terus dipercepat agar koperasi yang diresmikan Presiden benar-benar siap beroperasi dan dapat langsung melayani masyarakat.

Menurut dia, peluncuran pada 16 Mei mendatang bukan sekadar seremoni, melainkan peresmian koperasi yang telah memiliki kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, perlengkapan, barang dagangan, hingga sumber daya manusia.

"Rencana launching (peluncuran) 16 Mei oleh Bapak Presiden adalah launching Koperasi Desa Merah Putih yang siap operasional, artinya kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, alat kelengkapan, barang dagangan, termasuk sumber daya manusia, semuanya siap meskipun belum sempurna," katanya.

Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan BUMN yang dinilai telah bekerja cepat dalam menyiapkan Banyumas sebagai salah satu lokasi percontohan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok koperasi desa.

"Kita harus memberikan prioritas untuk mendampingi produk UMKM, mengkurasi, menginkubasi, bahkan kalau perlu membiayai supaya produk-produknya benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan layak dijual di koperasi desa Merah Putih," katanya.

Menkop Ferry mengharapkan keberadaan KDKMP menjadi model badan usaha milik masyarakat desa/kelurahan yang dikelola secara modern, profesional, dan mampu memberi manfaat ekonomi secara langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan oleh lima dokter ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, (Menkes) dilaporkan Senin 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, laporan tersebut diwakili advokat OC Kaligis selaku kuasa hukum dari lima dokter. Dalam laporannya, pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi.

"Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP Baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Dia mengungkapkan sudah melakukan somasi namun tidak ada jawaban ataupun klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” imbuhnya.

Lihat video: Hantavirus Terdeteksi di RI, Menkes Budi Buka Suara



Salah satu nama dokter yang masuk nama pelaporan dr Nurdadi Saleh menyebut dari data yang diperoleh bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin bergelar Dokterandes (Drs). "Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir gelarnya bukan Ir. tapi dokter," ungkapnya.

Nurdadi Saleh menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara yang formal. "Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU kesehatan 2023 yang beliau tandatangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tandatangan gelarnya Ir," jelas dia.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan peran strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia dalam pelestarian ekosistemmangrove. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 23% dari total luas mangrove global, yang terbesar di dunia,

Hal itu disampaikan Raja Juli saat Sidang ke-21 United Nations Twenty-first United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 11 Mei 2026 waktu setempat.

“Indonesia menempatkan mangrove sebagai aset penting bagi aksi iklim, ketahanan pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk memperkuat kemitraan global, memperluas kolaborasi riset dan inovasi, serta mendorong aksi nyata bagi perlindungan dan restorasi mangrove dunia secara berkelanjutan.

“Sekitar 80% dari ekosistem mangrove di Indonesia berada di bawah wilayah kewenangan Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk memimpin upaya global dalam memanfaatkan potensi mangrove guna mendukung aksi iklim, meningkatkan ketahanan pesisir, serta menjaga konservasi keanekaragaman hayati.

"Indonesia menyambut baik kolaborasi melalui World Mangrove Center untuk memajukan manajemen mangrove berkelanjutan di tingkat global. Dengan penguasaan hampir seperempat mangrove dunia, kami ingin memastikan ekosistem ini menjadi pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir," ujarnya.

Lihat video: Kemenhut Tanam 50 Ribu Mangrove untuk Jaga Ekosistem & Cegah Abrasi di Bali



Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih menyatakan World Mangrove Center dibangun oleh Indonesia bertujuan untuk membangun pusat unggulan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, riset, dan pendanaan internasional.

Dalam agenda World Mangrove Center, inisiatif pusat penelitian dan restorasi mangrove dikembangkan di berbagai field observatory station di seluruh Indonesia. "Langkah ini diharapkan dapat mempercepat restorasi mangrove global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dunia," ujarnya.

Kehadiran Menhut di Markas PBB ini mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kekayaan alam nasional, tetapi juga aktif menggerakkan kemitraan global untuk solusi berbasis alam yang berkelanjutan.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang Twenty-first United Nations Forum on Forests yakni, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meskipun secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75%. Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



"Acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275," papar Purbaya dikantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar melihat tumpukan angkanya. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susah. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelas Purbaya.

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah



Ia juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat sisi utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif yang kuat. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," tegas Menkeu.

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Pinjaman ini tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi secara tegas berbagai kritik yang meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Kritik yang muncul di publik menuding capaian tersebut hanya dipicu oleh efek basis rendah (low base effect) karena pertumbuhan pada kuartal I-2025 hanya sebesar 4,87%.Wamenkeu Klaim Ekonomi Tumbuh 5,61% Bukan Autopilot, Ini Buktinya



Namun, Purbaya mematahkan argumen tersebut dengan merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39%. Ia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom domestik, padahal dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya menambahkan bahwa performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik. Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026



“Luar negeri menghargai kita, dalam negeri enggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh menurut saya,” tegas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Terkait arah kebijakan ke depan, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah baru akan mempertimbangkan penyesuaian pajak lainnya jika pertumbuhan ekonomi sudah konsisten berada di level 6% selama beberapa kuartal berturut-turut.

Fokus pemerintah saat ini adalah menciptakan keadilan bagi para pedagang konvensional agar mampu bersaing dengan ekosistem digital.

“Pertumbuhannya ya? Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil 6 persen. Let's say kalau 2-3 bulan berturut-turut di atas 6 persen, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain,” ujar Purbaya.

KNMP ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya masyarakat yang memerlukan es, tempatnya sudah semakin dekat, termasuk untuk pendaratan ikan, dermaga dan segala macam,

Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo berhasil.

"Saya bersyukur sebab penilaian Pak Menteri, pembangunan KNMP di daerah ini memuaskan dan berkualitas," kata Gusnar di Gorontalo, Jumat.

Ia mengatakan, Gorontalo patut berbangga karena menjadi daerah pertama di Indonesia Timur yang dikunjungi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam agenda roadshow nasional pemantauan KNMP.

Menteri meninjau langsung kualitas gedung, fasilitas pendukung, hingga dermaga kawasan KNMP Leato.

“Pak Menteri puas dengan kualitas pembangunan gedung karena hasilnya sudah boleh dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Pak Menteri lihat memang sudah sesuai spesifikasi,” kata Gusnar.

Menteri Trenggono memberikan catatan terkait jarak antara dermaga dan pusat KNMP yang berada di kawasan pelabuhan penyeberangan.

Jarak sekitar dua kilometer dinilai menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan nelayan semakin optimal.

Gusnar mengatakan, keberadaan KNMP Leato mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir, terutama dalam memenuhi kebutuhan nelayan seperti es, pendaratan ikan dan aktivitas pelabuhan lainnya.

Program tersebut juga dinilai mendukung pengembangan program agro maritim Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“KNMP ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya masyarakat yang memerlukan es, tempatnya sudah semakin dekat, termasuk untuk pendaratan ikan, dermaga dan segala macam,” kata Gusnar.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan sekaligus pengelola Abdul Rahman Lamusu mengatakan, pembangunan kawasan KNMP telah rampung sejak 31 Desember 2025.

Saat ini sejumlah unit usaha mulai beroperasi, termasuk pabrik es portabel yang telah berjalan selama dua bulan terakhir.

Pabrik es tersebut mampu memproduksi hingga 600 balok es per bulan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan pengumpul ikan di kawasan KNMP.

Fasilitas lain yang juga mulai dibuka dua pekan terakhir yakni kios pembekalan, kios kuliner, bengkel nelayan dan pendingin (cold storage) penyimpanan ikan.

Leato Selatan Kota Gorontalo, menjadi lokasi pembangunan KNMP tahap pertama tahun 2025 yang progres nya telah mencapai 100 persen.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono turut berbelasungkawa atas meninggalnya Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh . Ferry mengenang Haerul sebagai sosok baik dan gemar membantu sesama.

Ferry tiba di rumah duka pada pukul 12.55 WIB dan langsung memasuki ruangan tempat Haerul disemayamkan di Jalan Kartika Utama, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Seusai memberikan penghormatan terakhir, ia mengaku kehilangan sosok sahabat dekatnya.

"Ya, kita ikut berdukacita terhadap meninggalnya sahabat, karena kami satu partai, dan saya bersahabat baik dengan almarhum Pak Haerul Saleh," ujar Ferry.

Ferry menegaskan, Haerul merupakan pribadi yang baik semasa hidupnya. Ia pun mendoakan agar amal ibadah serta segala kebaikan Haerul diterima oleh Allah SWT.

"Saya bersaksi beliau adalah orang yang baik dan semoga amal ibadahnya selama hidup bisa diberi balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT dan diampuni segala kesalahan dan kekhilafannya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," kata Ferry.

Menurut Ferry, kepergian Haerul menjadi kehilangan besar bagi banyak orang karena dikenal sebagai sosok yang suka membantu. "Luar biasa, almarhum adalah sahabat yang baik, suka membantu. Jadi kita semua kehilangan dengan meninggalnya Pak Haerul Saleh," tandas dia.

Sebelumnya, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Belakangan diketahui korban meninggal dunia dalam kebakaran itu merupakan Haerul Saleh.

Profil Haerul Saleh

Haerul Saleh lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 12 Agustus 1981. Dia merupakan anggota BPK RI 2022-2027.

Dikutip dari laman bpk.go.id, Haerul Saleh mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota BPK RI pada 19 April 2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dia mengucapkan sumpah jabatan tersebut bersama satu anggota lainnya, yakni Isma Yatun.

Keduanya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 Maret 2022. Sebelum ditetapkan, pada tanggal 18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI mengambil keputusan terhadap 13 orang calon anggota BPK RI dengan dasar hasil pemungutan suara terbanyak yang dilaksanakan secara tertutup. Hasil pemungutan suara tersebut diperoleh Isma Yatun sebanyak 46 suara dan Haerul Saleh sebanyak 37 suara.

Pengucapan sumpah dua anggota ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2022 tentang Peresmian Anggota BPK.

Berikut ini informasi tentang pendidikan, riwayat jabatan, dan riwayat organisasi Haerul Saleh.

Pendidikan Formal

1. S2 Manajemen, Universitas Moestopo (ongoing).

2. S1 Hukum, Universitas Satria Makassar (2008).

3. SMA Hasrati, Kendari (2000).

4. Pesantren IMMIM, Ujung Pandang (1996).

5. SD Negeri 9, Kab. Kolaka (1993).

Riwayat Jabatan

1. Anggota IV BPK RI (April 2022 s.d. sekarang).

2. Anggota Komisi XI DPR RI (2019 s.d. 2022).

3. Badan Legislasi DPR RI (2016 s.d. 2018).

4. Anggota Komisi XI DPR RI (2014 s.d. 2019).

5. Badan Musyawarah DPR RI (2014).

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2021 s.d. 2023).

2. Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia (2021 s.d. 2026).

3. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia (2016 s.d. 2021).

4. Dewan Penasihat Peradi Kolaka (2017).

5. Anggota Dewan Pembina Kadin Sulawesi Tenggara (2015 s.d. 2020).

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri HIPMI Sulawesi Tenggara (2015 s.d. 2020).

6. Ketua Bidang Hukum DPD GAPKESINDO Sulawesi Tenggara (2012).

Ketua Umum DPD PPM (2012).

7. Anggota Dewan Penasihat Kadin Sulawesi Tenggara (2008).

8. Wakil Ketua KNPI Kabupaten Kolaka (2005).

9. Bendahara KNPI Kabupaten Kolaka (2000).

BEIJING - Dalam langkah mengejutkan di tengah pembersihan militer yang terus berlanjut, pengadilan militer China pada hari Kamis menjatuhkan hukuman mati yang ditangguhkan kepada dua mantan menteri pertahanan (menhan) karena korupsi.

Wei Fenghe dan Li Shangfu sama-sama dinyatakan bersalah atas penyuapan dan dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun oleh pengadilan militer, menurut laporan media pemerintah, yang dikutip CNN, Jumat (8/5/2026).

Pengadilan militer mengumumkan bahwa hukuman kedua mantan jenderal tersebut akan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat setelah dua tahun.

Wei (72), menjabat sebagai menteri pertahanan dari tahun 2018 hingga 2023. Li (68) menggantikan Wei dan memegang jabatan tersebut kurang dari delapan bulan pada tahun 2023. Kedua bekas menteri tersebut ditempatkan di bawah penyelidikan oleh badan anti-korupsi militer pada tahun 2023.

Presiden China Xi Jinping telah melakukan pembersihan angkatan bersenjata hingga ke tingkat tertinggi, yang terbaru menargetkan jenderal berpangkat tertinggi dengan pemecatan Zhang Youxia pada bulan Januari. Zhang berpangkat lebih tinggi dari Wei dan Li dan pernah mengawasi operasi harian militer.

Perombakan yang dilakukan Xi telah berdampak luas pada sebagian besar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China yang berkekuatan 2 juta personel—dengan lebih dari 100 perwira berpotensi dipecat sejak tahun 2022.

Sebanyak 36 jenderal dan letnan jenderal telah secara resmi diberhentikan sejak tahun 2022, sementara 65 perwira lainnya terdaftar sebagai hilang atau berpotensi diberhentikan, menurut laporan yang diterbitkan pada bulan Februari oleh Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington.

Jika memperhitungkan posisi yang telah diberhentikan lebih dari sekali, 52% dari posisi kepemimpinan tertinggi PLA telah terpengaruh, demikian temuan laporan tersebut.

Pembersihan besar-besaran ini merupakan bagian dari upaya Xi yang telah lama dilakukan untuk membersihkan PLA seiring dia terus memperketat cengkeramannya pada kekuasaan dan mendorong modernisasi militer besar-besaran.

Namun, cakupan "pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya" ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan militer untuk melakukan operasi kompleks, tulis para penulis laporan tersebut.

Menyusul jatuhnya Zhang dan letnannya pada bulan Januari, sebuah editorial yang diterbitkan oleh surat kabar PLA Daily menuduh kedua mantan pemimpin militer tersebut merusak otoritas tertinggi Xi sekaligus memperkuat pesan Xi tentang nol toleransi terhadap korupsi.

"Investigasi mereka akan menghilangkan pengaruh buruk di dalam PLA dan membantu angkatan bersenjata rakyat menjalani pembaruan menyeluruh, menyuntikkan momentum yang kuat ke dalam upaya membangun militer yang kuat," bunyi editorial media militer China tersebut.

Kami kasih ruang sampai 2029. Setelah itu, pajak yang normal akan berlaku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pungutan pajak selama tiga tahun untuk penataan ulang badan usaha milik negara (BUMN), yang akan dipangkas dari 1.077 perusahaan menjadi 200–300 perusahaan.

“Dia (Kepala BP BUMN Dony Oskaria) bilang target presiden setahun kan, seharusnya. Kami kasih ruang sampai 2029. Setelah itu, pajak yang normal akan berlaku,” ujar Purbaya ketika ditemui setelah konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Purbaya menyampaikan pembebasan pajak tersebut bertujuan untuk mengefisienkan proses streamlining BUMN yang sedang dilakukan oleh BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Saat ini, pembebasan pajak tersebut sudah berlangsung.

“Mulai sekarang. Sudah berlangsung (pembebasan pajak),” ucap Purbaya.

Streamlining adalah proses penataan ulang, penyederhanaan struktur dan perampingan jumlah BUMN melalui merger, konsolidasi, likuidasi (pembubaran), dan lain-lain.

Tujuan dari streamlining adalah menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, fokus pada bisnis inti, dan sehat secara finansial.

“Itu kan ada biayanya pada waktu dia ini (aksi korporasi) segala macam. Kalau kami pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali biayanya,” kata Purbaya.

Atas pertimbangan tersebut, Purbaya memutuskan untuk membebaskan streamlining BUMN dari pajak.

Akan tetapi, Purbaya menegaskan bahwa pembebasan pajak tersebut hanya berlaku untuk aksi korporasi dalam rangka streamlining BUMN. Untuk penghasilan dan lain-lain, lanjut dia, akan tetap dikenakan pajak seperti biasa.

“Kalau penghasilan biasa ya (kena pajak). Tapi untuk merging, akuisisi, itu kami nol (pajak). Kami kasih waktu tiga tahun sampai 2029,” ucap Purbaya.

Setelah 3 tahun, tutur dia melanjutkan, apabila aksi korporasi dalam rangka streamlining BUMN belum tuntas, maka akan dikenakan pajak seperti biasa.

“Misalnya belum selesai, masih ada merger atau akuisisi, ya kami charge biasa. Itu kan ada pajak,” kata Purbaya.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Ia menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir. Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi dan restrukturisasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026