JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan peran strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia dalam pelestarian ekosistemmangrove. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 23% dari total luas mangrove global, yang terbesar di dunia,

Hal itu disampaikan Raja Juli saat Sidang ke-21 United Nations Twenty-first United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 11 Mei 2026 waktu setempat.

“Indonesia menempatkan mangrove sebagai aset penting bagi aksi iklim, ketahanan pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk memperkuat kemitraan global, memperluas kolaborasi riset dan inovasi, serta mendorong aksi nyata bagi perlindungan dan restorasi mangrove dunia secara berkelanjutan.

“Sekitar 80% dari ekosistem mangrove di Indonesia berada di bawah wilayah kewenangan Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk memimpin upaya global dalam memanfaatkan potensi mangrove guna mendukung aksi iklim, meningkatkan ketahanan pesisir, serta menjaga konservasi keanekaragaman hayati.

"Indonesia menyambut baik kolaborasi melalui World Mangrove Center untuk memajukan manajemen mangrove berkelanjutan di tingkat global. Dengan penguasaan hampir seperempat mangrove dunia, kami ingin memastikan ekosistem ini menjadi pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir," ujarnya.

Lihat video: Kemenhut Tanam 50 Ribu Mangrove untuk Jaga Ekosistem & Cegah Abrasi di Bali



Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih menyatakan World Mangrove Center dibangun oleh Indonesia bertujuan untuk membangun pusat unggulan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, riset, dan pendanaan internasional.

Dalam agenda World Mangrove Center, inisiatif pusat penelitian dan restorasi mangrove dikembangkan di berbagai field observatory station di seluruh Indonesia. "Langkah ini diharapkan dapat mempercepat restorasi mangrove global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dunia," ujarnya.

Kehadiran Menhut di Markas PBB ini mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kekayaan alam nasional, tetapi juga aktif menggerakkan kemitraan global untuk solusi berbasis alam yang berkelanjutan.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang Twenty-first United Nations Forum on Forests yakni, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.

PEKANBARU - Penindakan terhadap praktik perusakan hutan mangrove di wilayah pesisir kembali dilakukan Polda Riau. Dalam operasi yang berlangsung di Kepulauan Meranti, dua pemilik dapur arang ilegal ditangkap bersama ribuan karung arang bakau yang siap dikirim ke luar negeri.

Langkah ini menjadi bagian dari konsistensi penegakan hukum yang ditekankan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan lingkungan di Riau.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan arang bakau tanpa dokumen resmi. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan kapal KM Aldan 2 yang tengah memuat arang bakau di sebuah dapur arang ilegal di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sabtu, 25 April 2026.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, dari kapal tersebut diamankan sekitar 580 karung arang bakau yang telah siap dikirim. “Temuan ini kemudian kami kembangkan hingga mengarah ke dua lokasi dapur arang yang menjadi sumber produksi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Pengembangan itu membawa tim ke dua titik berbeda, masing-masing di Desa Sesap dan Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan aktivitas produksi arang bakau dalam skala besar yang telah berlangsung cukup lama.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sekitar 3.000 karung arang bakau dengan estimasi berat lebih dari 100 ton. Selain itu, ditemukan pula puluhan kubik kayu mangrove sebagai bahan baku yang siap diolah.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin dan memanfaatkan kayu mangrove yang ditebang secara ilegal dari kawasan pesisir. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan praktik ini telah berjalan selama 2-3 tahun dengan tujuan distribusi ke pasar luar negeri, salah satunya Batu Pahat, Malaysia.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 3 tersangka yakni B alias CC dan M alias AW sebagai pemilik dapur arang, serta SA yang berperan sebagai nahkoda kapal pengangkut.

Ketiganya dijerat Undang-Undang Kehutanan serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan menggelar Rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) 2026 sebagai upaya memperkuat kelembagaan pengelolaan mangrove di tingkat daerah. Forum nasional ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja KKMD tahun 2025, mengidentifikasi tantangan lapangan, serta merumuskan strategi penguatan peran KKMD secara nasional.

Dirjen PDASRH, Dyah Murtiningsih, menegaskan KKMD memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove. “KKMD tidak boleh sekadar menjadi forum diskusi, tetapi harus menjadi motor kolaborasi dan akselerator aksi nyata di daerah,” katanya di Jakarta, Selasa (10/02/2026). Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim

Menurut Dyah, selama ini penguatan kelembagaan daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kelembagaan yang solid akan mendorong konsistensi program, efektivitas pendampingan, serta keberlanjutan kegiatan di tingkat tapak. “KKMD harus mampu memastikan seluruh program rehabilitasi di daerah berjalan terkoordinasi, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan peran KKMD juga sangat penting dalam memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis data. “Dengan sistem pelaporan yang baik, kita dapat memastikan setiap kegiatan rehabilitasi memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” jelasnya.

Dyah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah agar penguatan kelembagaan berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial. “Kelembagaan yang kuat harus didukung oleh SDM yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

Melalui Rakornas KKMD 2026, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan rencana aksi daerah dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan kualitas monitoring dan pelaporan program rehabilitasi. Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik dari berbagai provinsi dalam pengelolaan mangrove berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui penguatan kelembagaan daerah, Kementerian Kehutanan optimistis pengelolaan mangrove nasional akan semakin efektif, inklusif, dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim . “Keberhasilan rehabilitasi tidak mungkin dicapai tanpa dukungan aktif masyarakat. KKMD harus mampu menjembatani berbagai kepentingan,” tandasnya.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan, penguatan KKMD akan berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. “KKMD yang solid akan mendukung setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, hingga evaluasi, berjalan sesuai standar teknis,” katanya.

Ia menambahkan koordinasi yang kuat antar-KKMD akan memudahkan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan. Baik dari APBN, non-APBN, maupun kerja sama dengan mitra pembangunan. “Sinergi pendanaan dan program akan membuat rehabilitasi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir

Nikolas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal. ”Karena itu, KKMD harus menjadi wadah yang memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Ia menjelaskan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal.

PALEMBANG - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Verifikasi lapangan tersebut dilakukan sejak 17 -19 November 2025.

Verifikasi lapangan tersebut dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada Herman Deru sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan di Aula Griya Agung Palembang dipimpin oleh Ketua Tim Pengusul Kemendagri Hanafi, bersama Ketua Tim Setmilpres Kolonel Caj Sandy, dan perwakilan KKP. Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, BPDAS Musi, TNBS, BUMN, pelaku industri, dan penerima manfaat.

“Calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum, sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menyampaikan peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi unggulan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir.

Di sisi lain, Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan capaian program antara lain peningkatan luasan ekosistem mangrove sebesar 1.484,9 hektare sejak 2021–2024, penurunan pembukaan lahan masyarakat di Desa Sungsang IV sebesar 19,47 hektare, penurunan hotspot mangrove di Banyuasin dari 53 titik menjadi 25 titik, serta peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 5–13%.

“Nilai tukar nelayan juga mencapai 117,43, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucapnya.

Tim kemudian meninjau Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat langsung dampak program terhadap pengembangan pesisir berkelanjutan. Lokasi kunjungan mencakup area pembibitan mangrove, hutan desa, eco edu wisata binaan PLN, serta lokasi rehabilitasi yang dikelola masyarakat.

Seluruh temuan lapangan menjadi bahan penilaian final atas usulan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Selatan.