PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan pembiayaan perumahan bagi 200 peserta di Singkawang pada program Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Kegiatan yang berlangsung di Balaiurung Pemkot Singkawang pada Selasa (3/3) ini mencakup sosialisasi serta akad Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Total sebanyak 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat. Program kolaboratif ini mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial & SME BNI, Andy Yusdiman mengatakan, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan tertulis.

Melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun program pembiayaan perumahan ini selain berdampak baik terhadap kepemilikan rumah, juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.

Untuk itu, BNI menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.

"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," tutur Andy.

Acara turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR RI Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.

Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak, serta memperkuat ekonomi daerah. Upaya bersama ini diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko ritel modern, seperti Indomaret atau Alfamart, ditutup karena keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung toko ritel modern ditutup adalah informasi yang keliru.

"Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup," kata Lasarus di Jakarta, Senin.

Dia mengaku hanya menyampaikan soal pengaturan keberadaan toko ritel modern tersebut, tetapi bukan untuk ditiadakan.

Dia menyampaikan bahwa pembahasan di DPR terkait toko ritel modern itu adalah soal keluhan masyarakat, terutama pedagang toko kelontong yang terpaksa harus ditutup karena kalah bersaing.

Sebab, kata dia, bisnis ritel modern tersebut sudah merambah hingga ke pelosok desa bahkan dusun di Indonesia.

Dia menjelaskan pada saat rapat bersama pemerintah beberapa waktu lalu, hanya menyampaikan pemikiran agar toko ritel itu dibatasi cukup hingga kecamatan, demi menjaga perekonomian masyarakat desa.

Dengan begitu, pedagang sembako di desa dapat memiliki kesempatan ekonomi, termasuk setelah adanya program KDKMP.

"Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menyetop ekspansi jaringan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, melainkan melakukan pengaturan terhadap keberadaannya, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Ferry, desa sebaiknya tidak didominasi oleh ritel modern karena sudah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (21/2).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong pengembangan transportasi bus laut sebagai solusi mengatasi kemacetan di Bali, menyusul kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan pariwisata di daerah itu.

"Bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan. Menurut saya itu lumayan bisa mengurai, mengurai masyarakat yang berpindah dari satu pantai ke pantai lain," kata Lasarus pada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut ia, kondisi lalu lintas di Bali sudah sangat padat sehingga diperlukan alternatif transportasi massal yang mampu memindahkan penumpang melalui jalur laut secara lebih efektif.

Ia menyatakan telah melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau langsung kondisi kepadatan transportasi dan kebutuhan peningkatan konektivitas antarpelabuhan bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Simulasi awal menunjukkan terdapat sejumlah pelabuhan di Bali yang berpotensi dioptimalkan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan, sehingga pergerakan penumpang tidak seluruhnya bergantung pada jalur darat yang saat ini kondisinya sangat padat.

Lasarus menambahkan pengembangan transportasi laut relatif lebih cepat direalisasikan dibandingkan pembangunan infrastruktur moda transportasi lainnya seperti kereta api, sehingga dapat menjadi langkah jangka pendek untuk membantu mengurai kemacetan di berbagai kawasan pariwisata Bali.

"Karena Bali itu kita tahu sendiri, Bali itu memberi kontribusi Rp173 triliun setahun, kontribusi devisa dari pariwisata. Sementara kondisi Bali hari ini kita sama-sama tahu ya (macet)," ucapnya.

Ia menekankan pemanfaatan jalur laut memungkinkan pergerakan wisatawan dari satu kawasan pantai ke kawasan lain tanpa menambah beban lalu lintas jalan raya yang saat ini sudah sangat padat.

"Bali ini kan udahcrowded banget nih sekarang. Lalu lintas di Bali ini udahcrowded," ujarnya.

Selain mengurangi kemacetan, konsep bus laut juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik pariwisata karena perjalanan antarpelabuhan memberi pengalaman baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali serta memperluas pilihan transportasi lokal.

"Wisatawan di Bali ini kan tiap hari datang. Nah pilihan terdekat kita adalah bagaimana mengefektifkan pelabuhan laut yang ada, kemudian ada bus laut nanti. Jadi, orang bergerak dari pelabuhan ke pelabuhan, sebagian lewat darat sambil mereka menikmati pelabuhan-pelabuhan," jelasnya.

Oleh karena itu, Lasarus mendorong Kementerian Perhubungan mengambil peran lebih proaktif dalam menyiapkan regulasi, dukungan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator pelabuhan agar rencana tersebut dapat segera berjalan.

Menurutnya, optimalisasi pelabuhan yang sudah beroperasi dinilai menjadi langkah paling realistis dalam waktu dekat, sambil menunggu pengembangan infrastruktur transportasi lain yang memerlukan waktu panjang dan investasi yang besar.

"Kalau nunggu kita bangun bandara baru di utara sana, akses ke utara nggak mudah. Tol aja kita mau lelang-lelang belum lelang-lelang sampai hari ini. Dari Denpasar ke Gilimanuk itu sampai hari ini belum lelang," kata Lasarus.

"Belum kita bicara ke Bali Utara, kalau kita ke Bali Utara kan bicara Denpasar ke Bali Utara sana, ke atas. Ada bandara, akses bagaimana? Tidak mudah. Yang paling gampang hari ini cepat, bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan," tambah Lasarus.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan fungsi pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan, sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara pada periode libur panjang tersebut.

"Pertama, kami Komisi V DPR hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melihat persiapan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyambut Natal dan Tahun Baru. Sekarang kami berada di Terminal 1C yang baru dioperasikan pada 12 November lalu," ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (13/11/2025).

Seperti dilansir situs resmi DPR, Terminal 1C yang kini digunakan untuk penerbangan domestik Citilink disebut mampu meningkatkan daya dukung penumpang hingga tiga kali lipat, dari sebelumnya tiga juta menjadi sembilan juta penumpang per tahun.

"Kita apresiasi langkah Angkasa Pura yang melakukan revitalisasi tanpa harus membangun terminal baru. Ini menunjukkan peningkatan daya dukung yang signifikan dalam melayani masyarakat jelang Nataru," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain meninjau fasilitas terminal, Komisi V DPR juga memantau area parkir, fasilitas penunjang, dan pelayanan publik, termasuk penanganan antrean check-in, kenyamanan penumpang saat terjadi keterlambatan (delay), serta akses transportasi dari dan menuju bandara.

"Kami juga memberi masukan terkait titik-titik yang perlu pembenahan. Misalnya soal antrean check-in, penanganan delay, serta kemudahan moda transportasi menuju bandara. Semua ini penting agar masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, lancar, dan nyaman selama masa libur Nataru," jelas Lasarus.

Komisi V DPR menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPR dalam menjaga kualitas layanan publik dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang layak.

"Kita tentu ingin pelayanan di bandara terus membaik setiap tahunnya. Tanpa harus meniru sepenuhnya, tapi kita bisa belajar dari praktik terbaik di bandara lain seperti Changi di Singapura, agar masyarakat mendapatkan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman," ujarnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta jajaran manajemen PT Angkasa Pura Indonesia, PT Integrasi Aviasi Solusi, serta AirNav Indonesia yang akan menindaklanjuti hasil pengawasan Komisi V DPR melalui langkah teknis dan kebijakan regulasi guna memperkuat pelayanan transportasi udara menjelang puncak arus libur Nataru 2025.