Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap kemungkinan terulangnya krisis moneter 1998. Namun, ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan periode krisis tersebut.

Menurut Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dan kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko kurs.

"Sama nggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar itu ialah flexible exchange rate," kata Chatib Basri dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa pagi (9/6), nilai tukar rupiah menyentuh Rp 18.058 per dolar AS. Meski demikian, Chatib Basri menilai pelemahan tersebut tidak otomatis menciptakan tekanan sistemik seperti yang terjadi pada krisis 1998.

Ia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat menengah atas maupun pelaku usaha saat ini telah jauh lebih terbiasa mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar. Mereka yang memiliki kebutuhan pembayaran dalam dolar AS umumnya sudah menyiapkan instrumen perlindungan sejak awal.

"Di kelompok yang atas, terutama menengah atas, itu sebetulnya depresiasi rupiah sudah diantisipasi sejak lama. Mereka yang punya anak sekolah di luar negeri itu sudah taruh rupiahnya di dalam dolar. Dia sudah hedge. Company, dia sudah hedge," ujarnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan situasi pada 1998 ketika banyak perusahaan memiliki utang dalam dolar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah. Ketika nilai tukar anjlok, beban utang melonjak dan memicu kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

"Jadi ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya di dalam rupiah sehingga kredit macet atau NPL-nya naik," kata Chatib.

Menurut dia, sistem nilai tukar yang fleksibel saat ini memungkinkan masyarakat dan dunia usaha melakukan penyesuaian lebih dini terhadap risiko pelemahan rupiah. Dengan demikian, potensi dampak sistemik dapat ditekan.

Meski begitu, Chatib Basri mengingatkan bahwa tekanan akibat depresiasi rupiah tetap berpotensi dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah. Pasalnya, pelemahan kurs dapat meningkatkan harga bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi bahan utama produksi tahu dan tempe.

"Persoalan yang akan muncul adalah di lower middle income. Kenapa? Karena efek dari efek dari harga kedelai yang akan membuat harga tahu dan tempe mungkin naik. Mi instan nanti akan naik," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan inflasi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Chatib Basri tetap optimistis perekonomian Indonesia tidak akan masuk ke jurang resesi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% hingga 5% masih tergolong baik, jika dibandingkan dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian.

"Orang boleh berdebat angkanya 5,6% atau 5,1%, 4,7%, berapapun angkanya itu tidak negative growth. Jadi saya bilang bahwa ekonomi kita kalau bicara dari global standar, 4,5% sampai 5% is not bad at all di saat dunia seperti ini," kata Chatib.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah ancaman krisis seperti 1998, melainkan bagaimana memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar.

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri meyakinkan bahwa pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan saat krisis moneter 1998. Meskipun begitu, pelemahan rupiah tetap berpotensi menekan kondisi masyarakat kelas menengah Tanah Air.

Chatib memperingatkan bahwa pelemahan rupiah akan mendorong kenaikan harga barang-barang impor dan bahan baku. Hal itu berlaku pada kenaikan harga komoditas seperti kedelai dan gandum yang menjadi bahan baku tahu, tempe, hingga mi instan.

Meski demikian, Chatib menilai kondisi saat ini berbeda jauh dibandingkan krisis moneter 1998 meskipun rupiah tengah berada dalam tren pelemahan.

Saat ditanya apakah situasi ekonomi saat ini mirip dengan krisis 1998, ia hanya menjawab singkat.

"My answer is no (jawaban saya adalah tidak)," tegasnya pada Selasa (9/6).

Menurut Chatib, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dibandingkan era sebelum krisis 1998.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan pelaku usaha dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi saat ini juga lebih siap menghadapi gejolak nilai tukar karena telah melakukan lindung nilai (hedging) maupun diversifikasi aset.

"Yang membedakan paling besar 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," ujarnya.

Chatib menjelaskan pada krisis 1998 banyak perusahaan memiliki utang dalam dolar AS sementara pendapatannya dalam rupiah sehingga terpukul ketika nilai tukar anjlok.

"Ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya (pendapatan) dalam rupiah, sehingga NPL-nya naik," katanya.

Sebaliknya, saat ini perusahaan maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan valas umumnya sudah lebih siap mengantisipasi risiko nilai tukar.

Karena itu, ia meyakini pelemahan rupiah saat ini tidak akan membawa Indonesia ke jurang resesi maupun krisis seperti yang terjadi pada 1998.

"Saya juga bilang kita enggak akan resesi. Orang boleh berdebat angkanya 5 persen, 4,7 persen atau berapa pun, itu tidak negative growth," ujarnya.

Di samping itu, Chatib menilai kelompok masyarakat kelas menengah bakal menjadi pihak yang paling terdampak perlambatan ekonomi saat ini.

Menurut Chatib, kondisi daya beli masyarakat tidak bisa dilihat secara agregat karena dampaknya berbeda pada setiap kelompok pendapatan.

Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih relatif mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih memperoleh bantalan melalui program perlindungan sosial pemerintah.

"Top 15 persen doing okay. The bottom 30 persen itu mereka terbantu dengan social protection," ujar Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Namun, ia mengatakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah justru menjadi kelompok yang paling tertekan dalam beberapa tahun terakhir.

"Problemnya itu adalah di desil 5 dengan 8. Di kelompok ini yang spending-nya antara sekitar Rp3 juta sampai Rp10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam tujuh tahun terakhir," katanya.

Menurutnya, tekanan terhadap kelompok menengah juga tercermin dari sejumlah indikator ekonomi, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya kredit bermasalah (NPL) pada segmen tertentu.

"Kalau lihat NPL naiknya juga problemnya di situ," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kuat meski pasar keuangan menghadapi tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Purbaya, rapat tersebut dihadiri sejumlah ekonom senior dan mantan pejabat pemerintah yang berbagi pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi 2007–2008 maupun periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Tadi kan banyak senior-senior dari bekas mantan gubernur BI ada satu, dari Bappenas ada beberapa orang,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menyebut para tokoh tersebut memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka ketika menghadapi tekanan ekonomi global di masa lalu.

“Dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami ada krisis 2007—2008 dan sebelum-sebelumnya. Itu saja kita pelajari, masukan dari mereka apa,” katanya.

Purbaya mengatakan Presiden meminta dirinya mempelajari berbagai masukan tersebut untuk memperkuat langkah antisipasi pemerintah. “Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari,” ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya membantah adanya kekhawatiran pemerintah terhadap potensi krisis ekonomi seperti 1998.

“Tidak. Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik,” katanya.

Dia menilai kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis moneter 1998, terutama dari sisi pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kalau dibandingkan 1998 kan waktu itu dari 2.000 melemah ke sekian, Rp17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4-5 persen kan sebetulnya jauh,” ujar Purbaya.

Selain itu, ia menekankan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap solid di tengah tekanan global dan volatilitas pasar. “Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali,” katanya.

Menurut Purbaya, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan lebih banyak dipengaruhi persepsi pasar dibanding persoalan fundamental ekonomi domestik.

“Mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat ada tekanan ke nilai tukar,” ujarnya.

Dia juga menyinggung berbagai sentimen eksternal yang belakangan menekan pasar Indonesia, mulai dari perubahan indeks MSCI hingga penilaian lembaga pemeringkat internasional.

“Kalau kita lihat sekarang kan serangan bertubi-tubi ke kita. MSCI, habis itu lembaga pemeringkat, habis itu pergerakan nilai tukar,” kata Purbaya.

Namun, ia memastikan para ekonom senior yang hadir dalam rapat sepakat bahwa kondisi fundamental Indonesia tetap baik. “Tapi kalau dari fundamental sih nggak ada masalah, mereka setuju,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berencana memperbaiki strategi komunikasi publik agar kondisi ekonomi Indonesia dapat dipahami masyarakat dan pelaku pasar secara lebih proporsional. “Jadi, kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik,” kata Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut belum ada laporan bank mengalami gagal bayar alias default meski kini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh Rp17.600.

"Sekarang Rupiah 17.600 belum ada perbankan atau swasta yang mengumumkan ada kegagalan bayar, menghadapi tekanan, iya," kata Misbakhun dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Misbakhun melihat perbedaan situasi struktur ekonomi Indonesia tahun ini dan saat krisis moneter 1998 saat nilai tukar rupiah yang tembus level Rp17 ribu per dolar AS.

Menurutnya, pada saat situasi 1998 terjadi economic bubble, berbagai sektor ekonomi mengalami overheating. Selain itu pihak perbankan atau swasta yang melakukan pinjaman dalam denominasi valas tidak melakukan upaya lindung nilai alias hedging.

"Maka ketika rupiah mengalami tekanan yang naik mereka kemudian mengalami gagal bayar alias default," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kondisi saat ini tetap perlu dicermati karena ada sektor tertentu yang memperoleh windfall atau keuntungan dari selisih kurs, sama seperti yang terjadi pada 1998. Namun, menurut dia, dampaknya kini tidak meluas seperti saat krisis moneter.

"Artinya secara fundamental ekonomi kita sangat kuat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat 28 tahun silam, 21 Mei 1998 menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun.

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tanda kejatuhan rezim Orde Baru sekaligus menandai lahirnya era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pemicu utama memburuknya kondisi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun hingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Awal Krisis Moneter 1997

Krisis ekonomi Asia mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam dari sekitar Rp2.200 per dolar menjadi Rp12.000 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri mengalami kesulitan besar. Beban pembayaran utang meningkat drastis, sementara aktivitas ekonomi melemah. Di sisi lain, masyarakat mulai menukarkan rupiah ke dolar AS karena khawatir terhadap kondisi ekonomi. Kepanikan ini semakin memperburuk nilai tukar rupiah.

Dampaknya terasa langsung di kehidupan masyarakat. Harga bahan pokok naik tajam, inflasi meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Situasi ekonomi yang memburuk kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Krisis Perbankan dan Fenomena Bank Runs

Sebelum krisis 1998 terjadi, industri perbankan Indonesia sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan pesat setelah pemerintah menerbitkan Paket Oktober (Pakto) 1988. Kebijakan tersebut mempermudah pendirian bank baru sehingga jumlah bank umum meningkat drastis hingga lebih dari 200 bank.

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak bank menyalurkan kredit secara tidak sehat. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat dan memperburuk kondisi perbankan nasional.

Krisis semakin parah ketika pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Penutupan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat dan menyebabkan fenomena bank runs, yakni penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan.

Akibatnya, banyak bank mengalami tekanan likuiditas. Salah satu bank yang terdampak saat itu adalah Bank Central Asia atau BCA. Nasabah ramai-ramai menarik simpanan mereka sehingga kondisi keuangan bank terguncang. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Secara keseluruhan, kondisi perbankan Indonesia saat itu mengalami kemerosotan tajam. Rasio kecukupan modal perbankan turun drastis dan banyak bank mengalami kerugian besar akibat krisis.

Tragedi Trisakti dan Gelombang Demonstrasi

Situasi ekonomi yang semakin memburuk memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Namun, aksi tersebut berakhir tragis setelah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap demonstran. Empat mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan meluas di berbagai kota, terutama di Jakarta pada 13–15 Mei 1998. Kerusuhan disertai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan ribuan bangunan.

Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR

Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di tengah tekanan publik yang semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Desakan dari masyarakat, mahasiswa, elite politik, hingga memburuknya kondisi ekonomi membuat posisi pemerintah semakin tertekan.

Soeharto Resmi Mundur

Pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan bahwa situasi nasional sudah tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa dan kelangsungan negara.

Pengunduran diri Soeharto menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dampak Reformasi terhadap Indonesia

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai pembenahan, termasuk reformasi di sektor ekonomi dan perbankan.

Pengawasan terhadap industri perbankan diperketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pengawas dan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Hingga kini, peristiwa Reformasi 1998 terus dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Nilai tukar tersebut menjadi salah satu level terendah sepanjang sejarah rupiah dan mengingatkan pada krisis moneter 1998.

Saat itu, Indonesia sempat mengalami guncangan ekonomi hebat akibat krisis finansial Asia. Rupiah anjlok tajam, inflasi melonjak, ribuan perusahaan kolaps, dan jutaan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun di tengah kondisi ekonomi dan politik yang nyaris kolaps tersebut, rupiah perlahan justru mulai menguat pada era pemerintahan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Lantas, bagaimana langkah B. J. Habibie dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat krisis 1998? Selain itu, apakah strategi ekonomi yang diterapkan pada masa krisis tersebut masih relevan untuk menghadapi tekanan rupiah saat ini?

Bagaimana Kondisi Indonesia saat Krisis Moneter 1998?

Krisis moneter 1998 menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia. Saat itu, rupiah anjlok drastis setelah krisis finansial Asia menyebar ke berbagai negara.

Nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.000-an per dolar AS sempat terpuruk hingga menembus Rp17.000 per dolar AS. Pelemahan tersebut menyebabkan inflasi melonjak tajam dan harga kebutuhan pokok naik drastis

Banyak perusahaan bangkrut akibat utang dolar AS yang membengkak. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor dan perbankan nasional mengalami krisis besar.

Situasi sosial dan politik saat itu juga memanas hingga memicu kerusuhan di sejumlah daerah. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie.

Cara BJ Habibie Menguatkan Rupiah saat Krisis 1998

Saat pertama kali menjabat sebagai Presiden, BJ Habibie menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain kondisi ekonomi yang terpuruk, tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat itu juga sangat rendah.

Tak sedikit pihak kala itu meragukan kemampuan Habibie dalam memimpin Indonesia di tengah krisis. Apalagi, Habibie lebih dikenal sebagai teknokrat dan ahli pesawat terbang dibanding ekonom.

Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa pergantian kepemimpinan justru akan membuat rupiah semakin tertekan. Namun, anggapan tersebut perlahan terbantahkan.

Melalui sejumlah kebijakan ekonomi dan reformasi strategis, pemerintahan Habibie berhasil memulihkan stabilitas ekonomi nasional dan membawa rupiah kembali menguat dalam waktu relatif singkat.

1. Restrukturisasi Perbankan Nasional

Salah satu fokus utama pemerintahan Habibie saat itu adalah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap sektor perbankan yang kolaps akibat krisis.

Sebelumnya, industri perbankan Indonesia tumbuh sangat cepat setelah pemerintah menerbitkan kebijakan Paket Oktober (Pakto) 1988 yang mempermudah pendirian bank baru. Namun, kondisi tersebut menjadi bumerang karena banyak bank dinilai tidak memiliki fundamental kuat ketika krisis melanda.

Untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan sistem keuangan, pemerintah melakukan rekapitalisasi sejumlah bank serta penyehatan sektor perbankan nasional agar aktivitas ekonomi kembali berjalan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi bank-bank milik negara dengan menggabungkan empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri. Konsolidasi tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pemulihan sistem perbankan nasional pascakrisis.

Di masa yang sama, Habibie turut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memperkuat independensi Bank Indonesia dari pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter.

2. Memulihkan Kepercayaan Investor Asing

Tak berhenti hanya memperbaiki internal pemerintahan, Habibie juga berupaya memulihkan kepercayaan investor asing agar kembali menanamkan modal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Melalui kerja sama tersebut, Indonesia memperoleh dukungan finansial sekaligus tambahan kepercayaan dari pasar internasional di tengah kondisi ekonomi dan politik yang masih belum stabil saat itu.

Selain memberikan bantuan pendanaan, IMF juga mendorong Indonesia melakukan reformasi di sektor keuangan, perbankan, hingga tata kelola ekonomi agar dampak krisis tidak semakin dalam.

Pada saat yang sama, pemerintah mulai meningkatkan transparansi kebijakan ekonomi guna memperbaiki kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

3. Jaminan Dana Simpanan Bank ke Masyarakat

Selain membenahi sektor perbankan, pemerintahan Habibie juga berupaya mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap bank nasional.

Salah satu langkah yang diambil saat itu adalah memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di perbankan nasional.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah kepanikan publik yang berpotensi memicu penarikan dana secara massal atau rush money di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Dengan adanya jaminan dari pemerintah, masyarakat perlahan kembali percaya menyimpan dana di bank sehingga stabilitas sistem keuangan nasional mulai pulih.

4. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Di tengah krisis moneter 1998, kebutuhan bahan pokok menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Habibie.

Pemerintah saat itu berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah di tengah tekanan ekonomi.

Langkah pengendalian harga dilakukan untuk menekan laju inflasi yang melonjak akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik agar tidak mengalami kenaikan drastis sehingga harga kebutuhan pokok tetap lebih terkendali.

Kebijakan tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menopang konsumsi masyarakat ketika kondisi ekonomi nasional masih berada dalam masa pemulihan.

Kombinasi berbagai kebijakan tersebut perlahan berhasil memulihkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Aliran modal asing mulai kembali masuk, sistem perbankan berangsur stabil, dan tekanan terhadap rupiah mulai mereda.

Pada awal krisis, rupiah sempat menyentuh level lebih dari Rp17.000 per dolar AS. Namun, dalam masa pemerintahan Habibie, nilai tukar rupiah perlahan kembali menguat hingga berada di kisaran Rp6.550 per dolar AS.

Penguatan tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis moneter 1998.

Bisnis.com, MALANG — Terdapat perbedaan mendasar antara kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan situasi pada masa krisis moneter 1998.

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengatakan pada 1998, Indonesia menghadapi berbagai persoalan besar secara bersamaan, mulai dari lemahnya regulasi ekonomi, tingginya utang, instabilitas politik, hingga rendahnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.Kondisi tersebut memperparah tekanan ekonomi dan menyebabkan krisis berkepanjangan.

"Kalau dibandingkan dengan 1998 itu berbeda. Regulasi kita sekarang lebih kuat dan kebutuhan pokok masih bisa dijangkau masyarakat," kata Wildan Syafitri dikutip Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, saat ini pemerintah masih mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pengendalian konsumsi juga dinilai cukup membantu menjaga daya beli masyarakat bawah.

Dia menilai pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Kondisi tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai persoalan naik turunnya kurs mata uang, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dunia, arus modal internasional, hingga ekspektasi masyarakat dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Wildan mengakui, saat ini memang terjadi penurunan konsumsi pada kelompok masyarakat tertentu, terutama kelas menengah. Namun penurunan tersebut dinilai masih dalam tingkat yang wajar dan belum mengarah ke situasi krisis ekonomi serius.

Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu menilai, ancaman krisis ekonomi baru akan sangat terasa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut disertai inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat secara drastis.

"Potensi krisis tentu ada setiap saat, tetapi kondisi sekarang masih relatif aman dan terkendali," jelasnya.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjadi kebijakan nasional, Wildan menilai program tersebut lebih tepat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang dibanding solusi ekonomi jangka pendek.

Dia menjelaskan, MBG memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

Menurut dia, manfaat program tersebut tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

"MBG itu sebenarnya human investment atau investasi sumber daya manusia. Dampaknya memang jangka panjang dan penting untuk masa depan," ujarnya.

Terkait pernyataan Presiden RI mengenai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam aktivitas ekonomi nasional, menurutnya secara langsung masyarakat mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya, tetapi pelemahan rupiah tetap akan memengaruhi harga kebutuhan pokok yang bahan bakunya masih berasal dari impor.

Dia mencontohkan komoditas seperti tempe dan terigu yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ketika nilai tukar rupiah terus melemah, maka harga bahan baku impor akan meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

"Kalau harga kebutuhan pokok naik akibat pelemahan rupiah, itu baru akan sangat dirasakan masyarakat," katanya.

Wildan berharap, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Dia menekankan pentingnya kebijakan yang kredibel dan mampu memberikan rasa aman bagi pasar maupun masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sektor keuangan, pengendalian korupsi, menjaga stabilitas politik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

"Pemerintah harus memiliki langkah yang dianggap kredibel oleh masyarakat dan investor. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan menjaga capital outflow itu penting untuk memperkuat rupiah," tegasnya.

Dia juga menilai bahwa investor tidak hanya membutuhkan pernyataan optimistis dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan bukti nyata melalui kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Kemudahan perizinan dan proses investasi yang tidak berbelit menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Menurut Wildan, menjaga optimisme masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Dia berharap, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak melonjak drastis.

Dia menegaskan, arah pergerakan dolar Amerika Serikat ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik internasional, harga minyak dunia, kondisi pasar saham, dan tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Naik turunnya dolar tidak bisa diprediksi secara pasti. Itu tergantung kondisi global dan bagaimana kepercayaan investor terhadap Indonesia," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.706 per dollar Amerika Serikat (AS), sekaligus mencetak level terendah sepanjang masa.

Angka ini memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat yang teringat pada krisis moneter 1998, saat rupiah anjlok dan ekonomi Indonesia runtuh.

Namun, pemerintah menegaskan situasi saat ini sangat berbeda.

Pada 1998, rupiah terpuruk hingga memicu badai ekonomi besar yaitu inflasi melonjak, bank-bank kolaps, hingga pertumbuhan ekonomi jatuh dalam jurang resesi.

Namun pada 2026, pelemahan rupiah justru terjadi di tengah fondasi ekonomi yang masih kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai menyamakan kondisi saat ini dengan 1998 merupakan kekeliruan.

Menurut dia, konteks ekonomi dan stabilitas nasional sekarang jauh berbeda dibandingkan masa krisis dua dekade lalu.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” kata Purbaya, Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, perbedaan paling mencolok terlihat dari kondisi inflasi.

Kondisi inflasi jadi pembeda periode pelemahan rupiah

Purbaya mengungkapkan, pada puncak krisis 1998, Indonesia mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi atau hiperinflasi, mencapai lebih dari 77 persen.

Harga kebutuhan pokok melambung dan daya beli masyarakat anjlok.

Kini, meskipun rupiah melemah, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat hanya 2,41 persen, atau masih berada dalam rentang target pemerintah di kisaran plus minus 3 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, jaraknya bahkan lebih kontras.

Pada 1998, ekonomi Indonesia negatif 13 persen.

Aktivitas usaha lumpuh dan pengangguran melonjak tajam.

Sementara pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,61 persen, menunjukkan konsumsi dan investasi masih bergerak positif.

Kesehatan sektor perbankan juga menjadi pembeda utama.

Saat krisis 1998, banyak bank kehilangan modal sehingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di zona negatif.

Kredit macet atau non-performing loan (NPL) bahkan menembus sekitar 30 persen.

Sementara itu, per Februari 2026 CAR perbankan tercatat sebesar 25,83 persen, level yang tergolong kuat.

Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah masih terjaga di level 2,17 persen secara bruto.

Dengan demikian, sistem perbankan masih memiliki bantalan modal yang cukup tebal untuk menghadapi tekanan eksternal.

Cadangan devisa beri ruang jaga stabilitas rupiah

Purbaya menuturkan, cadangan devisa juga menunjukkan perbedaan besar.

Pada 1998, Indonesia hanya memiliki sekitar 17,4 miliar dollar AS sebagai penyangga stabilitas nilai tukar dan pembayaran luar negeri.

Kini, posisi cadangan devisa per April 2026 mencapai 146 miliar dollar AS.

Kondisi ini memberi ruang lebih luas bagi otoritas untuk menjaga kestabilan pasar keuangan.

"Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir,” jelas dia.

Dengan kata lain, meski rupiah pada 2026 sama-sama menghadapi tekanan seperti 1998 secara nominal, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik yang jauh berbeda.

Kondisi ekonomi krisis 1998

Berdasarkan arsip Kompas, pada Januari 1998 rupiah sempat anjlok hingga sekitar Rp 17.000 per dollar AS.

Pada krisis 1998, nilai tukar rupiah anjlok sekitar 690 persen atau hampir mencapai tujuh kali lipat.

Sebagai gambaran, pada Juni 1997 kurs rupiah masih berada di kisaran Rp 2.442 per dollar AS.

Namun dalam masa kepemimpinan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, nilai rupiah kemudian perlahan menguat hingga kembali ke kisaran Rp 6.500 per dollar AS dalam periode sekitar 17 bulan.

Sebelum krisis moneter 1998, sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi 1997 tercatat sebesar 4,7 persen, atau berada di bawah target senilai 7,1 persen.

Hal tersebut masih ditambah dengan tingkat inflasi yang mencapai 11,05 persen.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat inflasi sebelumnya yang terjaga di bawah 10 persen.

Sementara pada 1998, pertumbuhan ekonomi malah tercatat minus 13,1 persen.

canva.com Ilustrasi: pertumbuhan ekonomi Indonesia

Nilai tukar rupiah catat nilai terlemah

Sejak awal pekan lalu, rupiah masih tertekan dan belum bisa menguat dari level psikologis 17.700 per dollar AS.

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah pada perdagangan Selasa (19/5/2026).

Rupiah terdepresiasi 38 poin atau 0,22 persen ke level Rp 17.706 per dollar Amerika Serikat (AS).

Ini merupakan nilai terlemah yang baru setelah kemarin rupiah berada di level Rp 17.668 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan, pelemahan rupiah terhadap dollar AS mulai menguji ketahanan harga pangan nasional.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berisiko cepat merambat ke harga makanan pada semester II-2026.

Ibrahim menjelaskan, sejumlah komoditas pangan utama Indonesia masih sangat bergantung pada impor.

Saat ini, kebutuhan gandum di Indonesia masih sepenuhnya dipenuhi melalui impor.

Sedangkan, sekitar 90 persen kebutuhan kedelai juga dipenuhi dari luar negeri.

Selain itu, sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih masih impor.

Kebutuhan impor gula masih ada sekitar 60 persen, sedangkan daging sapi dan kerbau sekitar 54 persen.

"Pelemahan rupiah otomatis meningkatkan biaya impor karena mayoritas transaksi perdagangan internasional memakai dollar AS," ungkap Ibrahim.

Kondisi tersebut berisiko mendorong kenaikan harga pangan di pasar domestik.

Sedikit catatan, fenomena ini dikenal sebagai imported inflation atau inflasi impor.

Tekanan inflasi ini berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Dampak pelemahan rupiah terhadap harga pangan berbeda pada setiap komoditas.

Menurut Ibrahim, gandum dan kedelai termasuk komoditas yang dampaknya dapat terasa hanya dalam hitungan minggu.

Industri pengolahan langsung menghadapi kenaikan biaya bahan baku.

“Kenaikan harga bahan baku langsung ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk di tingkat konsumen,” ujar Ibrahim.

Ibrahim menambahkan, tekanan harga lebih cepat terasa pada produk olahan dibandingkan bahan baku mentah.

Kenaikan harga produk olahan terjadi karena efek berantai dari kenaikan biaya produksi, energi, distribusi, kemasan, hingga logistik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) mencerminkan persoalan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi dan institusi di Indonesia.

Menurut Didik, persoalan nilai tukar saat ini tidak semata-mata disebabkan faktor teknis ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan ekonomi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta arah kebijakan nasional.

“Nilai tukar rupiah menjadi begitu lemah pada saat ini dan bahkan dinyatakan sudah undervalue. Ini masalah ekonomi politik, tidak sekadar teknis ekonomi,” ujar Didik dalam keterangan resmi, Selasa (19/5).

Didik menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, yang dinilai berhasil memulihkan nilai tukar rupiah pasca-krisis 1998. Saat itu, rupiah sempat menyentuh Rp 16.800 per dolar AS sebelum akhirnya menguat hingga sekitar Rp 6.500 per dolar AS dalam masa pemerintahan Habibie yang relatif singkat.

Didik mengatakan, ia menjadi saksi langsung proses tersebut karena pernah tergabung dalam Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998.

Menurutnya, keberhasilan Habibie terutama didorong oleh pemulihan kepercayaan atau trust terhadap pemerintah melalui reformasi institusional dan demokratisasi.

“Habibie berhasil memperkuat nilai tukar rupiah (terhadap dolar AS) karena faktor kepercayaan yang mulai terlihat setelah hampir setahun menjadi presiden,” katanya.

Meski awalnya mendapat penolakan karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru, Habibie mampu membangun kepercayaan publik lewat komitmen terhadap reformasi ekonomi dan politik, termasuk demokratisasi, desentralisasi, serta penguatan institusi negara.

Didik menilai krisis 1998 pada dasarnya merupakan krisis kepercayaan dan krisis institusi, bukan sekadar krisis fundamental ekonomi.

“Ketika kepercayaan mulai pulih, rupiah bisa kembali ke level posisi sebenarnya dan bahkan mulai menguat kembali,” ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menyebut sejumlah langkah penting yang dilakukan pemerintahan Habibie saat itu, mulai dari reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, percepatan pemilu, hingga reformasi sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintah saat itu juga melanjutkan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta merger Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi Bank Mandiri.

Habibie Memperkuat Independensi BI

Selain itu, Habibie juga disebut melakukan reformasi kelembagaan melalui penguatan independensi Bank Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kebijakan moneter yang lebih kredibel dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

“Reformasi institusi moneter dan sektor adalah faktor inti sehingga masa pemerintahan Habibie yang pendek menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Didik.

Lebih lanjut, ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini juga dipengaruhi lemahnya investasi, daya saing ekspor, serta belum kuatnya cadangan devisa nasional akibat persoalan institusional.

Karena itu, Didik menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan deregulasi untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menarik investasi.

Ia menyebut rencana reformasi institusi yang didorong Presiden Prabowo Subianto melalui deregulasi birokrasi sebagai arah kebijakan yang positif apabila dijalankan secara konsisten.

“Hanya dengan reformasi institusi menuju daya saing dan ekspor, serta iklim yang ramah investasi, maka sektor luar negeri kita akan dinamis dan cadangan devisa akan kuat sehingga nilai tukar tidak mudah jatuh seperti sekarang,” ujar Didik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap beda kekuatan ekonomi Indonesia tahun ini dan saat krisis moneter 1998 di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus level Rp17.700 per dolar AS.

Hal ini disampaikan imbas munculnya kekhawatiran sebagian masyarakat yang teringat pada krisis moneter 1998, saat rupiah anjlok dan ekonomi Indonesia runtuh. Namun, pemerintah menegaskan situasi saat ini sangat berbeda.

Pada 1998, rupiah terpuruk hingga memicu badai ekonomi besar yaitu inflasi melonjak, bank-bank kolaps, hingga pertumbuhan ekonomi jatuh dalam jurang resesi. Namun pada 2026, pelemahan rupiah justru terjadi di tengah fondasi ekonomi yang masih kuat.

"Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi," kata Purbaya dikutip dari Badan Komunikasi (Bakom), Selasa (19/5).

Perbedaan paling mencolok terlihat dari kondisi inflasi. Pada puncak krisis 1998, Indonesia mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi atau hiperinflasi, mencapai lebih dari 77 persen. Harga kebutuhan pokok melambung dan daya beli masyarakat anjlok.

Kini, meski rupiah melemah, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat hanya 2,41 persen, masih berada dalam rentang target pemerintah di kisaran plus minus 3 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, jaraknya bahkan lebih kontras. Pada 1998, ekonomi Indonesia negatif 13 persen. Aktivitas usaha lumpuh dan pengangguran melonjak tajam.

Sementara pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,61 persen, menunjukkan konsumsi dan investasi masih bergerak positif.

Kesehatan sektor perbankan juga menjadi pembeda utama. Saat krisis 1998, banyak bank kehilangan modal sehingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di zona negatif. Kredit macet atau non-performing loan (NPL) bahkan menembus sekitar 30 persen.

Per Februari 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 25,83 persen, level yang tergolong kuat. Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah masih terjaga di level 2,17 persen secara bruto. Dengan demikian, sistem perbankan masih memiliki bantalan modal yang cukup tebal untuk menghadapi tekanan eksternal.

Cadangan devisa juga menunjukkan perbedaan besar. Pada 1998, Indonesia hanya memiliki sekitar US$17,4 miliar sebagai penyangga stabilitas nilai tukar dan pembayaran luar negeri.

Kini, posisi cadangan devisa per April 2026 mencapai US$146 miliar, memberi ruang lebih luas bagi otoritas untuk menjaga kestabilan pasar keuangan.

"Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir," jelasnya.

Dengan kata lain, meski rupiah pada 2026 sama-sama menghadapi tekanan seperti 1998 secara nominal, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik yang jauh berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan masa Krisis Moneter Asia 1998, meskipun nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (19/5/2026), pemerintah menyatakan pelemahan rupiah saat ini terjadi di tengah fondasi ekonomi nasional yang dinilai masih kuat. Situasi tersebut dinilai berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998 yang ditandai kerentanan struktural serta instabilitas sosial-politik.

Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah saat ini akan membawa Indonesia kembali ke situasi 1998 merupakan keliru.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi saat ini dan masa krisis 1998.

Dari sisi inflasi, Indonesia pada 1998 mengalami hiperinflasi hingga lebih dari 77% yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok serta merosotnya daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 2,41% atau masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah sekitar 3%.

Perbedaan juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13% akibat lumpuhnya aktivitas usaha dan lonjakan pengangguran. Sebaliknya, pada triwulan I/2026 ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,61% yang ditopang konsumsi domestik dan investasi yang tetap bergerak positif.

Kondisi sektor perbankan juga menjadi pembeda utama. Saat krisis 1998, banyak bank mengalami kekurangan modal dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada di zona negatif, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sempat mencapai sekitar 30%.

Kini, per Februari 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 25,83% dengan rasio NPL bruto 2,17%. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan sektor perbankan masih memiliki bantalan modal yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan era krisis moneter. Pada 1998, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US$17,4 miliar. Adapun per April 2026, posisi cadangan devisa mencapai US$146 miliar.

Menurut pemerintah, kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi otoritas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar.

“Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir,” kata Purbaya.

Pemerintah menilai meskipun nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan secara nominal, fundamental ekonomi nasional berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998. Pasalnya, fondasi ekonomi nasional saat ini dinilai masih kuat.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Kondisinya berbeda. Pada 1998, kebijakan ekonomi saat itu bermasalah dan ketidakstabilan sosial-politik terjadi setelah Indonesia mengalami resesi cukup panjang,” kata Purbaya usai acara penyerahan sejumlah pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya menjelaskan pada pertengahan 1997 Indonesia telah mengalami resesi ekonomi yang kemudian diikuti ketidakstabilan sosial-politik hingga memicu krisis moneter 1998.

Menurut dia, kondisi domestik saat ini berbeda karena pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki berbagai indikator makroekonomi yang terdampak gejolak pasar global.

Terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level 6.628 pada pembukaan perdagangan Senin pagi, Purbaya menilai fluktuasi tersebut lebih dipengaruhi sentimen pasar jangka pendek.

Pemerintah, kata dia, akan tetap fokus menjaga fondasi perekonomian nasional agar target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

Sebagai langkah intervensi pasar, Purbaya mengatakan pemerintah mulai meningkatkan pembelian di pasar obligasi guna menjaga stabilitas pasar surat utang negara dan mengurangi tekanan jual dari investor asing.

Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi kerugian modal (capital loss) akibat penurunan harga obligasi.

Ia juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor domestik agar tidak panik menghadapi koreksi pasar saham yang terjadi dalam jangka pendek.

“Pemerintah terus memantau kondisi pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, investor diharapkan tetap tenang dalam menghadapi dinamika pasar saat ini,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data pasar uang pada Senin pagi, nilai tukar rupiah melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS. Posisi tersebut turun dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.