Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

PT Pertamina Patra Niaga (Persero) menyiagakan sekitar 200 unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah titik strategis selama periode mudik Lebaran 2026. Tujuannya untuk memastikan kebutuhan energi pemudik terjamin aman.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan mobil tangki tersebut ditempatkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi serta potensi kemacetan, terutama di jalur tol dan kawasan wisata.

"Ada sekitar 200 unit mobil storage standby di beberapa titik. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan khususnya di jalan tol," ujar Eko dalam Konferensi Pers Kesiapan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Senin (16/3).

Menurut dia, mobil tangki siaga disiapkan agar pasokan BBM dapat segera ditambah apabila stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menipis di tengah lonjakan konsumsi. Setiap titik disiagakan minimal satu mobil tangki selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Kita siapkan beberapa titik mobil tangki siaga yang sewaktu-waktu apabila terjadi peningkatan gejolak demand, kita sudah menyiapkan mobil tangki untuk bisa build up stock di SPBU ataupun lembaga penyalur lainnya," ujarnya.

Selain mobil tangki, perseroan juga menyediakan layanan tambahan berupa BBM modular dan kios Pertamina siaga untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur Lebaran.

Perusahaan minyak pelat merah ini memperkirakan konsumsi energi selama masa mudik akan mengalami perubahan dibandingkan rata-rata harian normal. Permintaan BBM jenis gasoline diproyeksikan meningkat sekitar 12 persen.

Sementara itu, konsumsi gasoil seperti solar, biosolar, dan dexlite diperkirakan turun sekitar 14,5 persen. Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pembatasan transportasi barang yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Ini juga menurunkan konsumsi BBM biosolar untuk sektor logistik," jelas Eko.

Kebutuhan energi lain juga diprediksi meningkat. Konsumsi LPG diperkirakan naik sekitar 4-5 persen.

Sementara bahan bakar pesawat atau avtur diproyeksikan meningkat 2,8 persen seiring bertambahnya penerbangan tambahan dari maskapai di berbagai bandara besar.

Adapun konsumsi minyak tanah atau kerosin diperkirakan naik sekitar 4,2 persen, terutama karena masih banyak digunakan masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur.

Pertamina juga kembali menghadirkan tempat istirahat bagi pemudik yang disebut Serambi MyPertamina yang hadir di 43 titik. Salah satunya di Rest Area Km57 Tol Jakarta-Cikampek.

Di Serambi ini masyarakat bisa menikmati istirahat gratis sambil memanjakan diri. Sebab, disediakan mesin pijat, mushola hingga ruang laktasi secara gratis hanya dengan syarat mendaftar melalui aplikasi MyPertamina.

"Jadi ini bagian yang kami siapkan untuk kepentingan menyediakan layanan kepada konsumen, pelanggan, dan masyarakat Indonesia. Supaya lebih nyaman pada saat beraktivitas mudik maupun pada saat arus balik," terang Eko.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pinjol) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham.

Penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara dimaksud telah dinyatakan lengkap (P.21).

"Selanjutnya, Penyidik OJK melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2026," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Rabu (28/1).

Ismail menjelaskan perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023 sampai dengan September 2024.

Dugaan tindak pidana dilakukan antara lain melalui penyampaian laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, serta pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan/atau rekening bank.

"Dalam pelaksanaannya, OJK menemukan dugaan pencatatan palsu atas penyaluran dana lender kepada 62 mitra fiktif yang dilaporkan ke dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK, seolah-olah para mitra tersebut menerima pinjaman dana," terang Ismail.

Dalam menangani perkara tersebut, OJK telah melakukan serangkaian langkah penegakan hukum secara berjenjang, mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan antara lain Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Surat Perintah Penyidikan, serta penetapan tersangka terhadap PT CMB dan YS.

Atas perbuatan tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 299 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 ayat (1) Bab X Usaha Jasa Pembiayaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan/atau Pasal 302 ayat (1) juncto Pasal 118 ayat (2) huruf e UU P2SKjunctoPasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU P2SKjunctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

"Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 miliar," ujar Ismail.

Sehubungan dengan proses hukum tersebut, tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangka terhadap PT CMB dan YS.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan yang dibacakan pada 26 Januari 2026 menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya, sehingga tindakan penyidikan serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh OJK dinyatakan sah menurut hukum.

OJK menegaskan, dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan guna menjaga integritas sektor jasa keuangan serta memberikan pelindungan kepada lembaga jasa keuangan dan masyarakat," pungkas OJK.

Polygon Bikes menerima apresiasi ajang CNN Indonesia Awards 2025 pada kategori Outstanding Industry Initiative Promoting Ecofriendly Commuting Solutions di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jumat (31/10).

Penghargaan itu diberikan atas komitmen Polygon Bikes dalam pengembangan dan beragam inovasi yang dipersembahkan bagi Indonesia. Mengusung tema "Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri", penghargaan ini selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa melalui kolaborasi lintas bidang, termasuk kementerian, pemerintah daerah, BUMD, hingga sektor swasta.

Direktur Polygon Bikes, William Gozali yang menerima penghargaan CNN Indonesia Awards 2025 secara langsung mengatakan, Polygon serius membentuk budaya bersepeda di Indonesia.

"Harapannya bersepeda tidak hanya menjadi sarana untuk berolahraga, tetapi juga gaya hidup. Kami ingin bisa melihat orang bersepeda ke kantor, atau mungkin hanya ke minimarket untuk belanja kebutuhan sehari-hari," kata William.

Dalam upaya tersebut, Polygon pun meluncurkan kampanye terbaru bertajuk "Indonesia Bisa" yang menggaungkan semangat untuk bersama-sama maju demi Tanah Air. Kampanye itu pun mencakup segala sisi, termasuk dengan merangkul sektor bisnis dan industri, menjangkau pasar internasional, hingga memberi dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi di kejuaraan dunia, serta bergerak membangun lifestyle sampai corporate social responsibility.

Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari menyampaikan, tahun ini penghargaan CNN Indonesia Awards diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai berhasil menggerakkan negeri.

"Dari pusat, hingga pelosok negeri kami menemukan kisah luar biasa. Tahun ini penghargaan kami persembahkan bagi penggerak negeri dari berbagai sektor. Apresiasi kami untuk semua pihak yang terus menyalakan semangat, berkarya tanpa henti, dan membawa Indonesia melangkah lebih maju," kata Titin saat membuka CNN Indonesia Awards 2025.

Pada ajang CNN Indonesia Awards 2025, Polygon menempati posisi sejajar bersama berbagai perusahaan ternama lainnya, seperti United Tractor, Juragan99, Bank Syariah Indonesia (BSI), hingga Pegadaian; serta beberapa figur pemerintah, seperti Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Republik Indonesia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

"Kami berkomitmen untuk memperluas akses terhadap sepeda berkualitas, mendukung infrastruktur bersepeda yang inklusif, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar sepeda bisa menjadi sebuah ruang yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat Indonesia," tutup William.