Palembang (ANTARA) - Sebanyak 22.381 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akan dikelola oleh tiga badan usaha sesuai implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam keterangannya yang diterima di Palembang, Kamis, mengatakan pengelolaan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan sektor energi agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip transparansi dan integritas yang tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat yang ditetapkan Kementerian ESDM pada 9 Oktober 2025, terdapat 22.381 sumur minyak masyarakat di Musi Banyuasin.

Dari jumlah tersebut, PT Petro Muba (Perseroda) ditunjuk mengelola 14.381 sumur minyak, Koperasi Rezeky Bersama Sejahtera mengelola 4.000 sumur, dan PT Keban Berkah Energi yang berstatus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengelola 4.000 sumur lainnya.

Untuk wilayah Sumatera Selatan, khususnya Musi Banyuasin, katanya, memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang energi nasional, sehingga tata kelola sektor energi harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

Oleh sebab itu, implementasi regulasi tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, badan usaha, hingga masyarakat.

“Kolaborasi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci agar tata kelola sumur minyak masyarakat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Herman Deru juga meminta pengawasan terhadap implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 diperkuat agar pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan efektif dan mampu menekan aktivitas pengeboran ilegal.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mulai menerapkan skema kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh lantaran sejumlah sektor membutuhkan pelayanan secara tatap muka.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumsel tidak berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis layanan.

“Tidak semua WFH. Ada yang WFA, tapi ada yang tetap offline atau hadir langsung,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa payanan esensial tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem virtual karena membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.

Sebagai contoh, pelayanan kesehatan yang tetap harus dilakukan secara tatap muka agar pemeriksaan kondisi pasien bisa dilakukan secara maksimal.

“Kalau pelayanan kesehatan tidak bisa pakai virtual. Misalnya orang mau berobat, tensinya tinggi, tidak mungkin hanya dilayani secara virtual, harus dibaca langsung,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menambahkan, mekanisme penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumsel telah diatur dalam SE Gubernur Sumsel nomor 800.1/12330/BKD.I/2026.Sehingga secara resmi akan dijalankan mulai pekan ini, tepatnya pada Jumat (10/4/2026).

"Hari Jumat nanti Insya Allah sudah diberlakukan. Kemudian nantinya akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan," ujarnya.

Dia menjelaskan, WFH di Sumsel dikecualikan bagi pejabat tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Namun, mereka dapat melakukan work from anywhere (WFA) untuk pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap ASN yang melakukan WFH pada unit kerjanya.

"Kebijakan ini sekaligus untuk membatasi atau mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%. Disarankan agar menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai menekan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) tercatat tetap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas dengan nilai yang cukup fantastis.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026, Pemprov Sumsel melalui Biro Umum merencanakan pengadaan empat unit mobil dinas, terdiri atas dua unit Hyundai Palisade, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Toyota Hilux.

Secara rinci, dalam sistem tersebut tercatat pengadaan dua unit kendaraan roda empat merek Hyundai Palisade dengan kode RUP 63875292 dan pagu anggaran sebesar Rp2,71 miliar.

Selain itu, terdapat pengadaan satu unit Toyota Alphard dengan kode RUP 63885697 senilai Rp1,7 miliar.

Sementara itu, satu unit Toyota Hilux dengan kode RUP 63892812 tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp527 juta.

Jika dijumlahkan, total anggaran untuk pengadaan empat kendaraan dinas tersebut mencapai sekitar Rp4,94 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yossi Hervandi, mengatakan pengadaan kendaraan oleh Pemprov Sumsel dipastikan memiliki dasar pertimbangan tertentu.

“Saya rasa itu (pengadaan) sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Kita juga perlu melihat dulu kondisi mobil yang ada sekarang,” katanya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, Yossi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut.

“Terkait hal tersebut, memang lebih baik ditanyakan langsung ke Biro Umum. Pasti ada penjelasan dan pertimbangannya,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan aturan teknis terkait penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa sebelum penerapan WFH, kebijakan tersebut akan dirinci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah penafsiran di lapangan.

“Perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan WFH satu hari dalam satu minggu. Tapi tentu ini akan kami breakdown melalui edaran gubernur ke lapangan yang berlaku bagi Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel tengah menyusun aturan teknis secara lebih rigid, utamanya terkait pembagian pegawai yang nantinya akan tetap menjalankan work from office (WFO) dan WFH.

Pasalnya, menurut Deru, pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro berpotensi tetap WFO dan tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kalau JPT masuk, tentu tidak bisa bekerja sendiri; ada koordinasi dengan bawahannya. Jadi nanti akan dirinci mana pegawai yang WFO dan mana yang WFH,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa implementasi WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan rumah sakit akan diatur melalui sistem pembagian sif atau giliran.

Deru menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disamakan dengan libur. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap dituntut untuk menjaga produktivitas dan menghasilkan kinerja yang terukur.

“WFH itu tetap dituntut produktivitas. Bukan berarti WFH sama dengan libur. Tidak, WFH adalah work from home yang tetap menghasilkan produk kinerja,” pungkasnya.

Bisnis.com,PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, selama efisiensi masih dapat dilakukan pada sektor lain, langkah pengurangan tenaga kerja tidak akan menjadi pilihan.

“Tidak [PHK] untuk di Sumsel. Selama kita masih bisa melakukan efisiensi di bidang lain, kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara memutus hubungan kerja,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang saat ini didorong pemerintah pusat lebih difokuskan pada penghematan belanja operasional, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan listrik, serta penerapan pola kerjawork from home(WFH) atau kerja dari rumah.

Di sisi lain, menurutnya, pembangunan daerah terutama sektor infrastruktur, tidak boleh terbengkalai akibat kebijakan efisiensi.

Setidaknya, infrastruktur yang telah ada harus tetap terpelihara agar masyarakat tetap nyaman.

“Jangan sampai alasan efisiensi membuat pelayanan pembangunan dan infrastruktur menjadi terbengkalai. Kalau belum bisa membangun yang baru, paling tidak yang sudah ada tetap terpelihara,” tuturnya.

Deru juga menegaskan tidak akan ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN di Sumsel, termasuk di kabupaten dan kota.

Dengan jaminan tersebut, ASN diharapkan tetap bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja maksimal. Yang terpenting adalah jaminan keberlangsungan belanja rumah tangga serta pendidikan anak dan keluarga tetap terjaga,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) resmi melepas 3.912 pemudik dalam program Mudik Gratis Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memitigasi penggunaan sepeda motor selama periode Lebaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra yang mewakili Gubernur Sumsel, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan fasilitas transportasi yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Program ini bukan hanya membantu meringankan biaya perjalanan, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan keselamatan masyarakat. Kami ingin menekan angka kecelakaan, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua,” ujar Edward saat seremoni pelepasan di Palembang, Selasa (17/3/2026).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Musni Wijaya, melaporkan bahwa penyelenggaraan tahun ini merupakan pelaksanaan ke-5 sejak diinisiasi pada 2022 lalu. Total peserta yang terakomodasi mencapai 3.912 orang, terdiri dari 3.470 pemudik tujuan dalam provinsi dan 442 pemudik tujuan luar provinsi.

Secara teknis, program ini mengintegrasikan tiga moda transportasi utama:

1. Kereta api: Mengangkut 2.912 penumpang melalui KA Serelo (tujuan Lubuklinggau) dan KA Rajabasa (tujuan Lampung) pada 16–17 Maret 2026.

2. Bus: Mengerahkan 27 armada, mencakup rute antar kota dalam provinsi (AKDP) seperti Pagar Alam dan Muratara, serta rute antar kota antar provinsi (AKAP) tujuan Padang, Medan, Solo, Yogyakarta, hingga Jakarta.

3. Angkutan sungai: Menyediakan layanan speedboat dari Dermaga 16 Ilir tujuan Muara Sugihan dan Muara Padang untuk 60 penumpang.

4. Program mahasiswa: Memfasilitasi kepulangan 100 mahasiswa dari Yogyakarta menuju Palembang menggunakan 2 bus.

Sinergi BUMN dan Sektor Swasta

Kelancaran program ini turut didorong oleh kontribusi masif dari berbagai mitra melalui program CSR. PT Jasa Raharja Sumatra Selatan menjadi penyumbang armada terbesar dengan total 11 bus.

Dukungan lainnya datang dari PT Bukit Asam (2 bus tujuan Solo), PT Pusri Palembang (1 bus tujuan Padang Sidempuan), PT Bomba Group (4 bus), PT MNC Group (1 bus tujuan Medan), PT Bara Mutiara Prima, PT Heza Matua, serta dukungan dari aplikator transportasi seperti PT Gojek Indonesia dan PT Solusi Transportasi Indonesia.

Pemprov Sumsel memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dengan mewajibkan seluruh armada bus melalui proses ramp check atau pemeriksaan teknis sebelum diberangkatkan.

Selain itu, seluruh pemudik dilindungi oleh asuransi dari Jasa Raharja dan mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di lokasi keberangkatan.

“Kami berharap sinergi dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta ini dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang agar jumlah armada yang tersedia bagi masyarakat semakin banyak,” tutur Musni.(Elsa Sabila)

Bisnis.com, PALEMBANG — Pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, yang ambruk diduga akibat tidak mampu menahan beban truk over dimension over loading (ODOL) bermuatan batu bara, belum dapat dilaksanakan.

Kendala utama pembangunan ulang akses vital masyarakat tersebut adalah keterbatasan anggaran yang hingga kini belum terkumpul secara penuh.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mengungkapkan bahwa kebutuhan dana pembangunan jembatan tersebut telah ditetapkan sebesar Rp22 miliar. Namun, dana yang berhasil dihimpun sejauh ini baru sekitar 5%.

“Jembatan Lawai itu kan [dananya] Rp22 miliar, uangnya baru terkumpul Rp5 miliar, karena bertahap,” katanya, Senin (9/2/2026).

Deru menjelaskan, total kebutuhan anggaran tersebut telah disepakati oleh asosiasi perusahaan tambang, termasuk pembagian kontribusi dari masing-masing perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.

“Sebenarnya sudah ditentukan oleh asosiasi, Si A [perusahaan] berapa, si B berapa, si C berapa,” tegasnya.

Namun, karena dana yang terkumpul belum mencapai target, proses konstruksi Jembatan Lawai belum dapat dilanjutkan.

Hal itu sejalan juga dengan tender dan pelaksanaan rekonstruksi jembatan yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), sehingga pekerjaan baru bisa dimulai setelah anggaran tersedia secara penuh.

“Kalau swasta bisa langsung kerja nih, ada duit berapa bisa bangun dulu. Tapi ini kan nggak bisa, ada sistem uangnya harus ada dulu, gol, baru [dilaksanakan],” jelas Deru.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Provinsi Sumsel Andi Asmara mengatakan pengumpulan dana untuk pembangunan Jembatan Muara Lawai memang masih menghadapi kendala.

Dia juga telah meminta agar Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengoordinasikan dengan seluruh perusahaan, agar kontribusi segera dapat dikumpulkan.

“Kita mendorong supaya secepatnya ikut berkontribusi, dan sudah diserahkan ke Pemprov untuk supaya penagihan ke perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi daerah saat ini bersifat inklusif, artinya kue pembangunan dinikmati secara merata dan tidak lagi bergantung pada dominasi satu sektor saja.

Dia mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Sumsel kini lebih tangguh karena ditopang oleh berbagai pilar, tidak hanya sektor pertambangan yang selama ini menjadi primadona.

“Pertumbuhan ekonomi kita ini inklusif. Justru pertumbuhan ekonomi kita merata, tidak hanya di satu sektor saja,” ujar Deru dalam jumpa pers, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, jika sebelumnya ekonomi daerah sering kali sangat sensitif terhadap fluktuasi komoditas tambang, kini sektor-sektor lain menunjukkan kontribusi nyata.

Sektor perdagangan, industri pengolahan, hingga real estate tercatat memberikan andil signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pendorongnya bukan pertambangan saja. Ada sektor perdagangan, industri pengolahan, bahkan sampai dengan real estate yang boom tadi ikut berkontribusi. Artinya kita ini merata,” jelasnya.

Gubernur membandingkan kondisi ini dengan wilayah lain yang mungkin memiliki angka pertumbuhan tinggi, namun tidak inklusif karena hanya didorong oleh satu sektor dominan.

“Ada di wilayah tertentu yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi tidak inklusif. Kita punya potensi untuk mengembangkan semua sektor ekonomi ini,” tambahnya.

Selain diversifikasi sektor usaha, aspek inklusivitas ekonomi Sumsel juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

Pemprov Sumsel optimistis angka pengangguran yang saat ini sudah turun menjadi 3,59% dapat ditekan lebih rendah lagi melalui intervensi di sektor agraris.

“Sektor terbesar dalam serapan tenaga kerja itu ada di sektor pertanian. Jadi dengan adanya program cetak sawah baru dan hilirisasi produk-produk pertanian, ini akan membuat serapan tenaga kerja lebih maksimal lagi,” tegas Deru.

Kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini terbukti berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari keberhasilan Sumsel menekan angka kemiskinan hingga menyentuh level satu digit, yakni 9,85%, yang merupakan rekor terendah dalam sejarah provinsi tersebut.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa capaian ini harus dijaga dengan hati-hati. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk memastikan validitas data melalui Sensus Ekonomi mendatang agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran dan tren positif ini tidak tergelincir kembali.

Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto mengungkapkan terdapat empat indikator strategis yang menunjukkan tren positif di Sumsel. “Pertama, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35%, lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 5,11%. Kedua, angka kemiskinan mencatat sejarah terendah dengan menyentuh satu digit, yakni 9,85%,” ujarnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Sumsel tercatat sebesar 3,59 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, indikator ketimpangan atau gini rasio Sumsel juga masuk dalam kategori rendah berdasarkan standar Bank Dunia.(M. Ikhsan/Reva Azzahra)

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali akan menggelar program mudik gratis untuk Lebaran 2026 bagi masyarakat.

Tahun ini, kuota yang disiapkan sebanyak 2.912 kursi kereta api (KA) dengan rute Kertapati–Tanjung Karang, Lampung dan Kertapati–Lubuk Linggau.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya mengatakan, mudik gratis akan dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 16 dan 17 Maret 2026.

“Rute mudik gratis yang disiapkan adalah Kertapati–Tanjung Karang dan Kertapati–Lubuk Linggau dengan total kuota sebanyak 2.912 kursi,” ujar Musni, dikutip Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, setiap hari akan tersedia sebanyak 1.456 kursi penumpang, sehingga total kuota selama dua hari pelaksanaan mencapai 2.912 kursi. Adapun rincian kuota yang disediakan yaitu 832 kursi rute Kertapati–Tanjung Karang, serta 624 kursi untuk rute Kertapati–Lubuk Linggau.

“Selain untuk keamanan masyarakat, tentu program ini juga diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di momen arus mudik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkeretaapian Dishub Sumsel Dedi J Zulkarnai mengatakan untuk mengikuti program mudik gratis ini, calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan.

“Mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,” tuturnya.

Meski begitu, hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Provinsi Sumsel belum menyebutkan tanggal pendaftaran bagi masyarakat yang berminat mengikuti program mudik gratis tersebut.

ACEH - Masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menyalurkan bantuan untuk korbanbanjir bandang di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Di Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 november 2025. Meski banjir telah berlalu, namun dampaknya masih dirasakan hingga kini, masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan agar mereka dapat bertahan hidup.

Melihat kondisi ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama TNI, dan masyarakat Sumatera Selatan bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Selasa, 13 Januari 2026. Bantuan ini sebagai bentuk support agar para korban bencana bisa bangkit dari musibah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Tarmizi, melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Roman Syahputra, menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari masyarakat Sumatera Selatan kepada saudara-saudara yang terdampak musibah.

Achmad menjelaskan, bantuan yang disalurkan meliputi pakaian layak pakai, sembako, perlengkapan sanitasi, serta kebutuhan sandang lainnya. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para korban dalam memenuhi kebutuhan dasar pascabencana.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



“Bantuan dari Masyarakat Sumatera Selatan dini diharapkan dapat membantu saudara-saudara kita di Aceh agar segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).

Achmad menambahkan bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang.

“Atas nama Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang telah berdonasi. Alhamdulillah, bantuan ini telah diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail,” ucapnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menanti komitmen perusahaan pemasok PLTU Sumbagsel I dalam membangun jalan khusus angkutan batubara agar proses produksi dan suplai tidak terhenti.

Sikap itu disampaikan menyusul permohonan diskresi yang diajukan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), satu-satunya pemasok batubara untuk PLTU Sumbagsel I. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan pemberlakuan larangan angkutan batubara melintasi jalan umum mulai 1 Januari 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Sumsel Apriyadi Mahmud mengatakan, hingga kini usulan diskresi tersebut belum dapat diterima. Menurut dia, pemerintah daerah belum melihat langkah konkret perusahaan dalam merealisasikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025.

“Mereka harus benar-benar meyakinkan pemerintah bahwa mereka akan membangun jalan. Buktinya apa? Misalnya, pembebasan lahannya, desainnya, tanggal sekian groundbreaking,” katanya, Rabu (14/1/2026).

Apriyadi menjelaskan, kewajiban kepemilikan jalan khusus oleh perusahaan tambang sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan. Instruksi gubernur, kata dia, hanya berfungsi sebagai penguat agar kewajiban tersebut segera direalisasikan, terutama karena dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat angkutan batubara di jalan umum.

Karena itu, ia menegaskan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak bisa lagi hanya menyampaikan janji tanpa realisasi.

“Itu [instruksi gubernur] hanya penguat karena kondisi masyarakat di sana itu terganggu. Kalau janji-janji dari dulu sudah janji,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Sumsel membuka peluang pemberian diskresi apabila perusahaan telah menunjukkan progres nyata pembangunan jalan khusus. Salah satu syarat yang ditekankan adalah kepastian jadwal pengerjaan yang realistis.

“Makanya kemarin kita juga sampaikan beberapa syarat, timeline (waktu pengerjaan) janganlah sampai 1 tahun setengah. Itu bangun jalan 20 kilometer satu tahun, jalan batubara kan tidak sepeeti tol,” tutup Apriyadi.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) masih menanti komitmen perusahaan pemasok batu bara ke PLTU Sumbagsel I, untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara agar produksi dan suplai listrik tidak terganggu.

Sebelumnya, PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) selaku satu-satunya pemasok batu bara PLTU Sumbagsel I mengajukan permohonan diskresi kepada Pemprov Sumsel. Permohonan tersebut diajukan menyusul diberlakukannya larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum mulai 1 Januari 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel Apriyadi Mahmud mengatakan hingga kini usulan diskresi tersebut belum dapat dikabulkan karena belum ada bukti nyata keseriusan perusahaan dalam merealisasikan pembangunan jalan khusus.

Kebijakan itu merujuk pada Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 yang mewajibkan perusahaan angkutan batu bara menggunakan jalan khusus.

“Mereka harus benar-benar meyakinkan pemerintah bahwa mereka akan membangun jalan. Buktinya apa? Misalnya, pembebasan lahannya, desainnya, tanggal sekian groundbreaking,” katanya, Rabu (14/1/2026).

Apriyadi menjelaskan kewajiban memiliki jalan khusus bagi perusahaan pertambangan sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan. Instruksi gubernur, kata dia, hanya sebagai penguat agar kewajiban tersebut segera direalisasikan.

Dia menegaskan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak bisa lagi sekadar menyampaikan komitmen tanpa tindak lanjut nyata.

“Itu [instruksi gubernur] hanya penguat karena kondisi masyarakat di sana itu terganggu. Kalau janji-janji dari dulu sudah janji,” ujarnya.

Meski demikian, Apriyadi memastikan peluang pemberian diskresi masih terbuka apabila perusahaan telah memulai pembangunan jalan khusus.

“Makanya kemarin kita juga sampaikan beberapa syarat, timeline [waktu pengerjaan] janganlah sampai 1 tahun setengah. Itu bangun jalan 20 kilometer satu tahun, jalan batu bara kan tidak seperti tol,” tuturnya.