JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal menindaklanjuti usulan penambahan alokasi beasiswa doktor untuk para dosen . Menurut Prabowo, usulan itu sangat masuk akal.

"Sepintas saya baca tadi, saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal dan akan segera kita tindak lanjuti. Jadi sebagai contoh usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagainya, ini usul yang sangat baik, ini akan kita tindak lanjuti," ujar Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Prabowo mengatakan, masukan masyarakat harus langsung direspons, khususnya agar penyelesaian persoalan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. "Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok saya segera tindak lanjut, Saudara-saudara."

Menurut Prabowo, kesulitan itu harus dihadapi. "Kesulitan harus dihadapi dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan."

Tidak hanya itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa teknologi telah membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan, menurutnya, berbagai laporan dari masyarakat termasuk dari daerah terpencil dapat diterima secara langsung melalui berbagai platform digital. "Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung, dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat," ujarnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga harus disikapi secara bijaksana. Presiden menuturkan sisi lain dari teknologi yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak yang sangat merusak apabila disalahgunakan.

"Sekarang kita lihat, nuklir di suatu pihak luar biasa bisa membantu manusia. Energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih. Nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, iya. Tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung."

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi UU Polri yang baru disahkan DPR. Jokowi yakin jika UU tersebut dilaksanakan maka Polri akan semakin baik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) di kediamannya Solo, Jumat (19/6/2026).

Silaturahmi dalam rangka mempererat komunikasi antara kalangan akademisi hukum dengan tokoh-tokoh bangsa ini membahas beberapa hal yang menjadi perhatian para guru besar hukum dan dosen hukum mulai dari isu hukum, politik, hingga pembangunan bangsa serta persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Adihgi Edi Hasibuan mengatakan kedatangannya bersama Sekjen Kurniawan Triwibowo dan penasihat MS Tumanggor serta pengurus lainnya ke rumah Jokowi merupakan silaturahmi antarunsur masyarakat. Terlebih lagi tenaga pendidik di bidang hukum dengan mantan pemimpin negara.

"Selama dua periode kepemimpinannya, Joko Widodo dinilai memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di Indonesia," ucapnya.

Menurut Edi, berbagai kebijakan Jokowi di bidang pendidikan telah memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia nasional. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebut pertemuan dengan Jokowi berlangsung dalam suasana yang hangat, penuh keakraban dan disertai canda.

Dia menuturkan Jokowi menyambut baik kehadiran UU Polri dan mendukung peningkatan kinerja kepolisian di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta Polri perlu menerapkan cara kerja kepolisian modern agar tidak ketinggalan dengan kepolisian di berbagai negara lainnya. "Jika UU Polri dilaksanan dengan baik Jokowi optimistis Polri bakal semakin baik," katanya.

Guru Besar Hukum Bisnis yang juga Penasihat Adihgi Prof MS Tumanggor menambahkan kedatangannya ke rumah Jokowi bagian dari masyarakat akademik dan pengajar ilmu hukum. Dia bersama para dosen hukum sangat senang dan bangga dapat bertemu dengan seorang negarawan serta presiden terbaik pada masanya.

"Pak Jokowi adalah bapak bangsa dan guru untuk semua. Hampir setiap hari ribuan warga datang hanya untuk menemui Jokowi," ucapnya.

Pada suatu malam, seorang dosen masih duduk di depan laptop. Ruang kerja sudah nyenyat. Lampu koridor tinggal beberapa yang menyala. Ia tidak sedang membaca buku baru. Ia tidak sedang merancang pertanyaan untuk memancing perdebatan di kelas. Ia juga tidak sedang menulis esai yang sejak lama mengganggu pikirannya. Ia sedang mengunggah bukti kegiatan, mengisi laporan kinerja, memperbaiki data, dan memastikan semua kolom dalam sistem terisi.

Pemandangan ini makin akrab di banyak kampus. Universitas tampak tertib karena semua hal tercatat. Ada dokumen, foto kegiatan, sertifikat, tautan publikasi, luaran, dan angka. Tetapi di balik ketertiban itu, ada satu hal yang makin musykil ditemukan: waktu untuk berpikir dengan tenang.

Kampus kita hari ini tidak kekurangan aktivitas. Seminar berjalan. Kerja sama ditandatangani. Akreditasi dikejar. Publikasi dihitung. Program internasional dipromosikan. Kata unggul, inovatif, adaptif, dan berdaya saing muncul di banyak dokumen. Semua tampak maju. Semua tampak perlu. Namun, pertanyaan paling penting justru jarang diajukan: apakah kampus masih menjadi tempat orang belajar gelisah?

Gelisah dalam arti yang baik. Gelisah karena melihat ketidakadilan. Gelisah karena melihat ilmu dipakai untuk melayani kekuasaan. Gelisah karena melihat mahasiswa tumbuh menjadi pencari sertifikat, bukan pencari kebenaran. Gelisah karena dosen makin sibuk menjadi pengisi sistem, bukan penjaga akal sehat publik.

Senja Akademik

Jeffrey R. Di Leo, dalam buku Late Academe: Justice, Extinction, and the University (Palgrave Macmillan, 2026), memberi istilah yang tajam untuk gejala ini: late academe. Ia menulis bahwa istilah itu hanya bisa dipahami dalam konteks late capitalism. Jika kapitalisme sedang memainkan babak akhirnya, pendidikan tinggi juga ikut terseret ke dalam babak yang sama. Di Leo menyebut bahwa late academe meminta kita melihat akibat tatkala pasar digunakan sebagai satu-satunya ukuran nilai dalam pendidikan tinggi (Di Leo, 2026, hlm. 1).

Buku itu berbicara tentang Amerika Serikat. Akan tetapi, pantulannya terasa dekat dengan Indonesia. Neoliberalisme kampus di sini jarang datang dengan wajah kasar. Ia tidak selalu berkata, “jual kampus kepada pasar.” Ia datang dengan bahasa yang terdengar wajar: efisiensi, produktivitas, pemeringkatan, akreditasi, relevansi, hilirisasi, serapan kerja, dan kerja sama industri.

Kata-kata itu tidak otomatis buruk. Kampus memang perlu efisien. Lulusan perlu bekerja. Riset perlu berdampak. Dana publik perlu dipertanggungjawabkan. Masalah muncul ketika semua kata itu menjadi satu-satunya bahasa yang boleh dipakai untuk menilai universitas.

Saat itu terjadi, kampus kehilangan kosakata liyan yang lebih tua dan lebih penting: kebenaran, kebebasan, keadilan, keberanian, dan tanggung jawab publik.

Universitas sebagai Pabrik

Di Leo memberi gambaran keras tentang universitas korporat. Ia mendedah bagaimana universitas dapat berubah menyerupai pabrik. Mahasiswa menjadi bahan mentah. Lulusan menjadi produk akhir. Pendidikan menjadi layanan. Dosen menjadi pekerja produksi. Efisiensi menjadi nilai utama (Di Leo, 2026, hlm. 219-220).

Gambaran itu mungkin terdengar berlebihan. Namun kita mengenali gejalanya. Program studi dinilai dari jumlah peminat. Dosen dinilai dari jumlah luaran. Mahasiswa dinilai dari masa studi. Penelitian dinilai dari indeks. Pengabdian dinilai dari laporan. Seminar dinilai dari dokumentasi. Bahkan reputasi akademik sering diringkas menjadi angka yang mudah dipajang dalam brosur penerimaan mahasiswa baru.

Administrasi di titik ini tidak lagi melayani kehidupan akademik. Kehidupan akademik justru dipaksa melayani administrasi. Dosen menyesuaikan irama berpikir dengan tenggat laporan. Mahasiswa memilih mata kuliah dengan kalkulasi peluang kerja. Pimpinan kampus membaca arah institusi melalui akreditasi, ranking, dan citra publik.

Kampus seperti ini tidak tampak rusak. Ia tetap menerima mahasiswa. Ia tetap menggelar wisuda. Ia tetap punya rapat, kuliah umum, dan konferensi. Bahayanya justru berada di sana. Kemunduran intelektual sering datang dalam bentuk yang sangat normal.

Dosen yang Mengecilkan Suara

Dilema intelektual Indonesia hari ini tidak muncul karena kampus kekurangan orang pintar. Kampus kita punya banyak doktor, profesor, peneliti, penulis, dan pengajar tekun. Masalahnya, banyak orang pintar bekerja dalam sistem yang membuat mereka terlalu lelah untuk berpikir bebas.

Dosen mengajar, membimbing, meneliti, menulis artikel, menghadiri rapat, mengurus kurikulum, mengejar hibah, mengisi laporan, memperbaiki data akreditasi, dan melayani berbagai aplikasi digital. Di atas kertas, semua itu tampak produktif. Tetapi produktivitas administratif tidak selalu sama dengan kehidupan intelektual.

Seorang dosen bisa sangat sibuk tanpa sempat membaca serius. Ia bisa memenuhi banyak indikator tanpa pernah menulis gagasan yang mengguncang kenyamanan publik. Ia bisa aktif di banyak kegiatan tanpa punya ruang batin untuk bertanya: apa yang salah dengan pendidikan kita?

Dalam keadaan seperti ini, kritik menjadi mahal. Dosen mungkin melihat publikasi berubah menjadi perlombaan angka. Ia melihat mahasiswa makin cemas. Ia melihat kampus lebih takut turun peringkat daripada kehilangan budaya membaca. Walakin, ia juga harus menjaga karier, jabatan, keluarga, relasi birokrasi, dan keamanan hidup. Maka banyak suara belajar mengecil. Banyak kritik berhenti di ruang pribadi.

Universitas yang sehat membutuhkan suara yang tidak selalu nyaman. Tanpa kritik, kampus berubah menjadi tempat latihan kepatuhan.

Mahasiswa dalam Hitungan Pasar

Mahasiswa juga hidup dalam tekanan yang sama. Bagi banyak keluarga, kuliah adalah investasi besar. Orang tua membayar biaya pendidikan dengan harapan anaknya mendapat pekerjaan lebih baik. Oleh karena itu, wajar jika mahasiswa bertanya: setelah lulus kerja apa?

Pertanyaan itu sah. Kampus tidak boleh menertawakan kecemasan mahasiswa. Pendidikan tinggi yang tidak acuh pada nasib lulusan hanya memelihara kesombongan akademik. Namun, kampus gagal bila hanya menjawab kecemasan itu dengan bahasa pasar kerja.

Mahasiswa memang perlu keterampilan. Tetapi mereka juga perlu nalar. Mereka perlu sertifikat. Tetapi mereka juga perlu keberanian menilai informasi. Mereka perlu pekerjaan. Tetapi mereka juga akan menjadi warga negara, pemilih, guru, orangtua, pembaca berita, pengguna teknologi, dan pengambil keputusan moral.

Kampus tidak boleh memperlakukan mahasiswa sebagai pelanggan yang harus selalu puas. Pendidikan tinggi kadang harus membuat mahasiswa tidak nyaman. Ia harus memaksa mahasiswa membaca lebih panjang, menulis lebih jujur, bertanya lebih tajam, dan berpikir lebih tertib.

Ilmu yang Sulit Dijual

Dalam bab “Metrics and Value”, Di Leo meneroka bahwa di universitas neoliberal, nilai disiplin ilmu diukur secara eksklusif oleh pasar (Di Leo, 2026, hlm. 66). Kalimat itu menjelaskan nasib banyak ilmu reflektif. Filsafat, sejarah, sastra, seni, humaniora, dan ilmu sosial kritis sering dianggap tidak praktis. Ilmu-ilmu itu tidak selalu menghasilkan paten. Tidak selalu memberi kerja cepat. Tidak selalu menaikkan peringkat kampus.

Walakin justru ilmu seperti itu menjaga akal sehat publik. Sejarah mengajarkan masyarakat membaca ingatan. Filsafat melatih orang menimbang alasan. Sastra membuka kepekaan terhadap pengalaman manusia. Ilmu sosial kritis membantu warga membaca kuasa, propaganda, ketimpangan, dan kekerasan yang bersembunyi di balik bahasa resmi.

Negara tidak hanya membutuhkan tenaga ahli. Negara membutuhkan manusia yang mampu bertanya: pembangunan ini untuk siapa? Teknologi ini melayani siapa? Kebijakan ini mengorbankan siapa?

Akuntabilitas Tanpa Menyerah

Kampus tentu tidak boleh anti-akuntabilitas. Akreditasi tetap penting. Data tetap perlu. Efisiensi tetap dibutuhkan. Riset harus memberi manfaat. Lulusan harus punya kompetensi. Kampus yang menolak semua ukuran akan berubah menjadi lembaga tertutup yang merasa selalu benar.

Masalahnya bukan pengukuran. Masalah muncul ketika pengukuran menggantikan penilaian akademik. Masalahnya bukan publikasi. Masalah muncul ketika publikasi menjadi industri angka. Masalahnya bukan kerja sama industri. Masalah muncul ketika industri menjadi kompas utama universitas.

Oleh sebab itu, kampus perlu mengatur ulang prioritas. Beban administrasi dosen yang tidak berdampak langsung pada mutu kuliah dan riset perlu dikurangi. Penilaian dosen harus memberi tempat bagi mutu mengajar, kedalaman riset, integritas akademik, dan kontribusi publik.

Akreditasi harus kembali menjadi alat diagnosis, bukan pusat kehidupan kampus. Forum diskusi, kelompok baca, esai publik, kritik kebijakan, dan debat ilmiah perlu dihidupkan lagi. Kampus yang baik tidak hanya menghasilkan lulusan tepat waktu. Kampus yang baik menghasilkan manusia yang tidak mudah dibohongi.

Keberanian untuk Tetap Gelisah

Universitas tidak perlu menjauh dari perubahan. Ia harus terbuka pada teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja. Tetapi universitas juga harus menjaga ruang yang tidak sepenuhnya tunduk pada pasar. Ruang itu bernama kebebasan akademik.

Kebebasan akademik bukan kemewahan. Ia syarat dasar agar kampus tetap menjadi kampus. Tanpanya, pendidikan tinggi hanya melatih manusia untuk menyesuaikan diri. Padahal bangsa membutuhkan orang yang mampu memahami sistem, memperbaikinya, dan bila perlu menolaknya.

Kampus yang tidak lagi gelisah mungkin tampak aman. Ia punya banyak rapat, banyak laporan, banyak lulusan, banyak sertifikat, dan banyak seremoni. Tetapi bangsa akan membayar mahal bila universitas kehilangan keberanian untuk bertanya.

Tatkala pasar, birokrasi, dan kekuasaan meminta semua orang bergeming, kampus seharusnya menjadi tempat pertama yang menolak lupa cara berwicara.

JAKARTA - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof. Asep Saepudin Jahar mengajak seluruh dosen untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap profesi pendidik dan menjadikan proses mengajar sebagai panggilan intelektual sepanjang hayat.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dosen yang digelar sebagai bagian dari upaya penguatan mutu pembelajaran di lingkungan UIN Jakarta.

Menurut Prof. Asep, kualitas pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh dedikasi dan keteladanan dosen dalam mendampingi mahasiswa.

"Ayo cintai UIN dengan mencintai proses mengajar sampai pensiun. Dosen yang mencintai proses mengajar akan melahirkan mahasiswa yang haus kebenaran," ujar Prof. Asep, melalui siaran pers, Kamis (28/5/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam proses pendidikan, sosok dosen memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan sekadar materi ajar yang disampaikan.

"Cara mengajar lebih penting daripada materi yang diajarkan dan pengajar lebih penting dari cara mengajar," tegasnya.

Karena itu, lanjut Prof. Asep, peningkatan kompetensi dosen harus menjadi agenda berkelanjutan agar proses pembelajaran mampu membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Asep juga menyoroti pentingnya transformasi sistem asesmen pembelajaran. Menurutnya, evaluasi pembelajaran perlu dirancang lebih komprehensif dengan mengakomodasi seluruh aspek perkembangan mahasiswa.

"Perlu ada perubahan asesmen pembelajaran yang mengakomodasi semua aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak hanya aspek formatif, UTS, dan UAS yang cenderung dominan mengukur kemampuan kognitif," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dunia pendidikan tinggi saat ini dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki sikap, etika, kemampuan kolaborasi, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Menurut Prof. Asep, pelatihan yang diselenggarakan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dosen dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada mahasiswa.

"Pelatihan ini untuk memperkuat kapasitas kita sebagai dosen dalam mendesain pembelajaran yang relevan, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. Dosen hebat melahirkan lulusan yang mempunyai kemampuan menjawab tantangan zaman," ujarnya.

Melalui penguatan kapasitas dosen dan pembaruan metode pembelajaran, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan.

JAKARTA - Nama Ade Armando sudah lama menjadi perbincangan publik Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai akademisi dan pengamat opini publik ini menarik perhatian bukan hanya karena pandangannya, tetapi juga karena jejak hidupnya yang kerap bersinggungan dengan kontroversi.

Lahir di Jakarta pada 24 September 1961, Ade tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia diplomasi. Pendidikan yang ditempuhnya konsisten di bidang komunikasi — disiplin yang kelak membentuk gaya berpikir dan cara pandangnya terhadap media dan politik.

Kampus, Media, dan Komunikasi Publik

Fondasi awalnya dibangun melalui studi komunikasi di Universitas Indonesia. Ia kemudian menapaki dunia akademik sebagai dosen di FISIP UI, sekaligus aktif dalam riset media dan opini publik.

Keaktifannya di luar kampus membawanya dipercaya menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004-2007. Di fase ini, ia ikut terlibat dalam diskursus regulasi penyiaran nasional dan makin dikenal sebagai akademisi yang fasih bicara soal media di ruang publik.

Insiden Demo 11 April 2022: Babak Belur di Tengah Massa

Sorotan nasional datang pada 11 April 2022. Ade hadir di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI. Di tengah suasana yang memanas, ia menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di dalam kerumunan massa.

Ade ditemukan dalam kondisi terluka parah dan dievakuasi aparat kepolisian dari lokasi. Kepolisian kemudian menyatakan bahwa pelaku pengeroyokan bukan bagian dari elemen mahasiswa yang menggelar aksi, dan sejumlah pelaku berhasil diamankan. Peristiwa ini viral di media sosial dan membuat namanya makin dikenal luas oleh publik.

Momen tersebut mengubah posisi Ade di mata publik: dari sekadar pengamat menjadi figur yang benar-benar berada di tengah pusaran peristiwa politik jalanan.

Masuk Politik Praktis Bersama PSI

Pada 2022, Ade mengambil langkah besar dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menjadi juru bicara partai dan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2024 dari DKI Jakarta.

Meski belum berhasil melenggang ke Senayan, langkah ini menandai perubahan penting dalam hidupnya — dari komentator menjadi kontestan politik.

Jabatan di BUMN: Komisaris PLN Nusantara Power

Di tengah dinamika tersebut, Ade dipercaya menjabat sebagai Komisaris di PLN Nusantara Power, anak usaha pembangkitan milik PT PLN (Persero). Posisi ini menempatkannya pada ranah tata kelola korporasi negara, jauh dari ruang debat media sosial yang selama ini identik dengannya.

Penunjukan ini memunculkan pro dan kontra di ruang publik, mengingat latar belakangnya yang kuat sebagai akademisi dan figur opini publik, lalu masuk ke struktur strategis BUMN sektor energi.

Mundur dari PSI di Tengah Polemik

Serangkaian polemik di ruang publik yang menyeret namanya membuat Ade akhirnya mengambil keputusan mundur dari PSI. Langkah itu menjadi penanda babak baru dalam perjalanan politiknya, sekaligus menunjukkan bahwa kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kontroversi yang selama ini mengiringinya.

JAKARTA - Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengungkap persoalan mendasar kesejahteraan dosen pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. SPK menilai negara semakin jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan justru terjebak dalam kebijakan yang dinilai merendahkan martabat pendidik.

Juru Bicara SPK Irfa’i Afham dalam keterangan resmi Sabtu (2/5/2026), menyebut profesi dosen masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Ia mengungkapkan, sebanyak 42,9 persen dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan di perguruan tinggi swasta, terdapat dosen yang menerima upah di bawah Rp900.000.

"Penghasilan dosen di Indonesia teramat miris. Gaji pokok rata-rata hanya mampu membeli 143 kilogram beras, sangat jauh dibandingkan Kamboja yang mencapai 3.253 kilogram," ujar Irfa’i.

SPK juga menyoroti kegagalan negara dalam memberikan jaring pengaman upah bagi dosen. Menurut Irfa’i, dosen dan guru selama ini tidak masuk dalam rezim perlindungan ketenagakerjaan, sehingga tidak memiliki kepastian terkait upah minimum.

Selain itu, SPK mengkritik pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mempersempit ruang fiskal sektor pendidikan. Kondisi ini disebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi dosen non-ASN di perguruan tinggi negeri.

"Pengalihan anggaran pendidikan memperparah keterbatasan fiskal dan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kerja dosen," kata Irfa’i.

SPK juga menilai akses terhadap tunjangan profesi masih terbatas dan dipersulit melalui mekanisme birokrasi, termasuk sistem Beban Kerja Dosen (BKD) yang dinilai rentan disalahgunakan.

Tak hanya soal kesejahteraan, SPK turut menyinggung lemahnya empati pejabat terhadap kondisi pekerja kampus. Mereka menilai sejumlah kebijakan, termasuk pelibatan kampus dalam program MBG, mereduksi peran perguruan tinggi.

Dalam pernyataannya, SPK mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi mendasar, termasuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar mencakup dosen sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan upah minimum.

SPK juga menyatakan akan menempuh jalur konstitusional dengan mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jaring pengaman upah minimum bagi pekerja kampus.

"Presiden harus tunduk pada konstitusi dengan menghentikan kanibalisasi anggaran pendidikan serta mengevaluasi kebijakan pendidikan tinggi yang abai terhadap kesejahteraan dosen," ujar Irfa’i.

Selalu terbesit pertanyaan mengapa di negara ini banyak kebijakan yang dilahirkan oleh para pejabat bergelar akademik berderet-deret malah jauh dari akal sehat. Pertanyaan lain yang mengikutinya adalah mengapa ketika rakyat menjerit menghadapi krisis, perguruan tinggi, institusi yang kerap disebut sebagai “benteng terakhir” kebenaran, justru gagap atau bahkan bungkam.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mungkin terbaca dalam kondisi kampus-kampus kita hari ini. Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan tinggi kita sedang terengah-engah karena permintaan capaian luaran pendidikan tinggi dan riset milenium ini, di samping tekanan finansial akibat berbagai jenis kompetisi. Ini mengakibatkan kebergantungan finansial untuk operasional perguruan tinggi, yang selanjutnya membuatnya rentan terhadap dinamika pemerintahan, sehingga otonominya kian terkikis oleh “gerinda” kepentingan birokrasi dan politik praktis.

Saat ini otonomi perguruan tinggi berada di titik yang amat rendah, tetapi tidak buntu. Ada kesalahkaprahan yang kronis dalam cara pemerintah memaknai perannya dalam relasinya dengan perguruan tinggi: karena negara memberikan dana, negara merasa berhak mendikte gerak-gerik akademik hingga ke urusan administratif yang paling remeh sekalipun.

Meminta tanggung-jawab atas pemanfaatan dana adalah wajar, namun ini tidak sama dengan mendikte. Memberikan dukungan, termasuk finansial, bagi pendidikan adalah kewajiban konstitusional negara, bukan karcis untuk menyeragamkan pikiran, apalagi membungkam suara kritis. Fenomena itu mencerminkan mentalitas pemerintah sebagai “pemberi kerja” vis à vis institusi yang semestinya mementingkan nalar.

Bila kampus dipaksa tunduk pada aturan birokrasi yang kaku dan tak jarang irasional, kualitas pendidikan dan riset terancam ambruk. Otonomi perguruan tinggi bukan sekadar hak istimewa para profesor. Melainkan, syarat mutlak agar proses pencarian kebenaran bisa berjalan dengan pikiran merdeka, independen dari tekanan para pemangku kepentingan, dan hanya berkomitmen pada etika kerja demi keluhuran pengetahuan dan ekosistem perguruan tinggi.

Tanpa itu kampus hanya akan menjadi produsen stempel bagi kebijakan pemerintah. Proses transfer pengetahuan pun akan menjadi kering, tak akan menciptakan ekosistem intelektual yang sehat maupun hasil pendidikan yang bermakna. Jika tak segera diperbaiki, berangsur, perguruan tinggi bisa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Ketidakbebasan tersebut bukan saja bersumber pada tekanan dari luar, melainkan dapat juga dari degenerasi sistem di dalam. Struktur organisasi perguruan tinggi perlu disusun agar jalur komando dan jalur koordinasi, termasuk jalur bottom-up, dapat memastikan pengkondisian kerja internal perguruan tinggi mencerminkan marwahnya sebagai ekosistem yang mempersiapkan intelektual muda dan menghidupkan roda pengetahuan yang progresif. Wujudnya terlihat dalam strategi pemajuan, indikator kinerja, pola kepemimpinan, mekanisme struktural, hingga praktek keseharian.

Kepekaan pada kondisi negara dan bangsa, berikut keterlibatannya dalam upaya perbaikan kondisi tersebut, telah lama diterima sebagai salah satu tanggung jawab moral universitas.

Kungkungan birokratis yang berlebihan merupakan lonceng peringatan bahaya bagi kebebasan akademik. Independensi adalah syarat, bukan sekadar hak. Kampus mesti menjadi tempat yang membolehkan segala ideologi tumbuh, diuji, dan bahkan dipertentangkan secara terbuka tanpa ancaman sanksi. Pemimpin perguruan tinggi perlu didukung agar selalu berani melindungi otonomi perguruan tinggi, agar peran kampus sebagai pengampu kebenaran senantiasa terjaga.

Mempertimbangkan hal itu, kebaikan tata kelola internal kampus dapat diterima sebagai cerminan dari kesehatan rasional sebuah negara. Jika kampusnya sakit dan lemah, akal sehat publik pun akan reyot.

Kita harus mulai membicarakan model baru agar kampus bisa bernapas lega tanpa harus selalu menengadah, menunggu dengan segala ketidakpastian kucuran dana yang akan datang bersama instruksi birokrasi. Kebergantungan finansial pada satu sumber sering menjadi celah bagi relasi kuasa, termasuk intervensi politik.

Karenanya, kita harus menghidupkan dan memperkuat potensi berbagai sumber pendanaan dan menjernihkan mekanisme realisasinya, seperti pendanaan publik (public funding), penggalangan dana (crowdfunding), hingga pembentukan dana abadi (endowment). Semua ini bukan sekadar pilihan, tapi keharusan prinsipil.

Dengan sumber pendanaan yang beragam dan transparan, kampus berlatih melaksanakan good governance dalam konteks luas, sehingga semakin dipercaya dan bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjaga integritas akademiknya. Dana abadi publik memastikan riset-riset dilakukan bukan demi pesanan sponsor atau kepentingan jangka pendek penguasa, melainkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kemandirian finansial merupakan fondasi bagi kemandirian nalar.

Di samping itu, satu hal yang memiriskan dalam satu dasawarsa terakhir adalah semakin lebarnya jurang antara pengetahuan di menara gading dan realitas di akar rumput. Kampus biasa sibuk memproduksi pengetahuan dan teknologi canggih, sementara masyarakat di sekitarnya merasa asing dan tidak terhubung. Ada kelembaman dalam mengkomunikasikan luaran akademik untuk menjadikannya sebagai modal rasional bagi publik.

Maka, inilah tugas besar akademia kontemporer: memastikan kemampuan berpikir rasional dan kritis tidak terbatas pada mereka yang memiliki gelar akademik. Kemampuan menalar harus menjadi modal esensial bagi rakyat luas agar mereka dapat berkontribusi aktif pada pemajuan bangsa, menyaring dan memanfaatkan informasi, sekaligus menjadi “senjata” agar tak mudah dibodohi oleh retorika kosong atau solusi-solusi palsu. Akademisi berutang moral untuk menghidupkan nalar itu kembali ke tengah masyarakat, menjadikannya perangkat rasional dalam perjuangan kolektif untuk menghadapi krisis yang nyata.

Jelas, keberadaan kampus tak boleh terlepas dari konteks sosialnya. Kampus tak boleh berjalan sendiri, sementara rakyat berjuang habis-habisan menghadapi ketidakadilan. Ini adalah perjuangan kolektif yang melibatkan semua elemen: staf administrasi, dosen, peneliti, dan mahasiswa. Di luar kampus, para individu ini adalah juga anggota masyarakat. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya “ideologi kampus” adalah rumah kebenaran yang relevan dengan penderitaan rakyat.

Membiarkan otonomi kampus terus dikerdilkan sama dengan membiarkan nalar bangsa ini dilumpuhkan. Mengembalikan otonomi lembaga pendidikan tinggi bukan hanya soal teknis tata kelola, tapi soal menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat yang berkuasa harus memiliki nalar yang tajam. Agar nalar itu tumbuh subur, kampus harus merdeka, berdaulat, dan selalu berani memperjuangkan kebenaran.

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia pendidikan Indonesia. Mantan Rektor Universitas Negeri Medan ( Unimed ), Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., dikabarkan meninggal dunia hari ini, Senin (27/4/2026).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Instagram Unimed , @unimedofficial.

Dalam unggahan tersebut, pihak universitas menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sosok akademisi yang juga menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Negeri Medan.

“Rektor beserta Keluarga Besar Universitas Negeri Medan mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. (Ketua Senat Universitas Negeri Medan),” tulis pihak kampus.

Dikutip dari berbagai sumber, almarhum dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara. Selain pernah menjabat sebagai rektor, ia juga merupakan guru besar pendidikan matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Medan.

Prof. Syawal Gultom lahir di Tapanuli Utara pada 3 Februari 1962. Ia mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama di daerah kelahirannya tersebut, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Pematang Siantar.

Perjalanan akademiknya berlanjut dengan menempuh studi S1 di IKIP Medan pada program studi Pendidikan Matematika. Ia kemudian meraih gelar magister di IKIP Yogyakarta, serta menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta dalam bidang Manajemen Pendidikan.

Dalam karier kepemimpinannya, Prof. Syawal Gultom pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Medan selama dua periode, yakni 2007–2011 dan 2015–2019. Di bawah kepemimpinannya, Unimed mengalami berbagai perkembangan, baik dalam bidang akademik maupun tata kelola institusi.

Tak hanya di tingkat kampus, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) di Kementerian Pendidikan Nasional.

Pada 2020 lalu Syawal Gultom juga diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu dari 10 tim Pakar Program Profesi Guru (PPG) di Indonesia.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2026-2031. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM pada Jumat (24/4).

Pemilihan anggota MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026-2031 resmi ditetapkan dalam rapat.

Suroso Isnandar menyampaikan rasa syukur atas amanah tersebut, dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

"Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan yang memberi manfaat luas bagi bangsa," ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Deendarlianto menyampaikan bahwa seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, serta mendapat persetujuan anggota pleno.

"Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan," kata Deendarlianto.

Proses pemilihan anggota pun dilakukan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan, mulai penjaringan, seleksi, dan pemungutan suara. Anggota MWA terpilih akan menjalankan tugas untuk periode 2026-2031 sesuai mandat dalam tata kelola Universitas Gadjah Mada.

Adapun ke-16 anggota MWA UGM yang baru berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

MWA adalah salah satu organ penting di UGM yang memiliki peran strategis dalam penetapan kebijakan umum universitas, pengawasan bidang non-akademik, serta mendukung arah pengembangan institusi.

JAKARTA - Belum usai skandal grup chat FHUI kini muncul dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru besar dengan korban mahasiswi asing (program pertukaran pelajar). Rektorat pun memberi tanggapan.

"Unpad akan konsisten melakukan proses pembuktian dan penindakan kekerasan sesuai dengan perundang-undangan, dan memprioritaskan kepentingan dan keselamatan pihak yang menjadi korban. Itu berlaku untuk semua warga Unpad, termasuk dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan," ungkap Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, melalui siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Menyikapi dinamika yang berkembang saat ini, lanjutnya, Unpad telah melakukan berbagai penelusuran. Setelah menerima laporan secara lengkap, pada hari yang sama Unpad segera mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara dosen yang bersangkutan dari seluruh kegiatan akademik.

Arief menjelaskan, sebagai institusi penidikan tinggi, Unpad berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika. Kata dia, setiap dugaan pelanggaran akan dintindaklanjuti secara serius dan sesuai ketentuan berlaku.

Arief menerangkan, penanganan dugaan kekerasan seksual akan dilakukan sesuai prosedur berjenjang. Dimulai dari pembentukan tim investigasi untuk melakukan penelusuran secara objektif dan menyeluruh dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unpad dan unsur senat fakultas.

"Unpad berkomitmen, apabila dalam proses investigasi terbukti adanya pelanggaran berupa tindakan kekerasan seksual, Universitas Padjadjaran akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, BEM Kemahasiswaan Unpad mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Guru Besar Fakultas Keperawatan berinisial IY. Dosen tersebut diduga melakukan pelecehan verbal terhadap mahasiswi asing yang melakukan pertukaran pelajar di Unpad.

"Kami telah mengetahui adanya laporan yang beredar di media sosial X (Twitter) terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan IY. BEM Kema Unpad dan BEM Kema FKep Unpad telah dan akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPKS Unpad, Dekanat Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran, dan Rektorat Unpad," tulis isi pernyataan Instagram BEM Kema Unpad, Rabu (15/4/2026).

JAKARTA - Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang (Unpam) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMA Al-Adzkar Tangerang Selatan, Jumat (10/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Peran Penggunaan TikTok terhadap Konsep Diri di Kalangan Siswa SMA Al-Adzkar Tangerang Selatan.”

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bagaimana penggunaan TikTok dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, baik dari aspek self-image (citra diri), self-esteem (harga diri), maupun ideal self (diri ideal).

Dalam era digital saat ini, siswa tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen yang aktif menampilkan identitas diri mereka di ruang publik digital.

Dalam pemaparannya, tim PKM menjelaskan bahwa TikTok memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara kritis. Di satu sisi, platform ini dapat menjadi sarana ekspresi diri, kreativitas, dan peningkatan kepercayaan diri. Banyak siswa yang merasa lebih berani menunjukkan bakat dan potensi mereka melalui konten video yang menarik dan interaktif.

Namun di sisi lain, penggunaan TikTok yang tidak bijak dapat memicu munculnya perbandingan sosial (social comparison), tekanan untuk tampil sempurna, serta ketergantungan terhadap validasi berupa likes, komentar, dan jumlah pengikut.

Hal ini berpotensi memengaruhi konsep diri siswa secara negatif, terutama jika mereka mulai menilai diri berdasarkan standar yang tidak realistis.

Kegiatan ini dikemas secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, serta refleksi diri. Para siswa diajak untuk mengenali bagaimana mereka menggunakan TikTok dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi terhadap diri mereka sendiri.

Selain itu, siswa juga diberikan strategi untuk menggunakan media sosial secara sehat, seperti membatasi waktu penggunaan, memilih konten yang positif, serta membangun kesadaran diri (self-awareness).

Antusiasme siswa terlihat dari aktifnya partisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Banyak siswa yang menyadari bahwa selama ini mereka belum sepenuhnya memahami dampak psikologis dari penggunaan media sosial.

Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan siswa SMA Al-Adzkar Tangerang Selatan dapat menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya TikTok. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata peran perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan literasi digital di kalangan remaja.

Ke depan, kolaborasi antara institusi pendidikan dan masyarakat diharapkan terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Dengan pemahaman yang tepat, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pengembangan diri yang positif.