Bisnis.com, JAKARTA - Neraca PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta mencatat pertumbuhan yang mengesankan pada akhir 2025: total aset melesat 16,2 persen secara tahunan menjadi Rp1,50 triliun, dari sebelumnya Rp1,29 triliun pada 2024.

Namun di balik angka aset tersebut laba bersih perusahaan justru turun 41,6 persen menjadi hanya Rp 16,0 miliar penurunan yang cukup dalam dibandingkan Rp27,4 miliar tahun sebelumnya. Data inilah yang mendominasi laporan keuangan perusahaan penjaminan kredit daerah milik Pemprov DKI Jakarta ini untuk tahun buku 2025.

Kinerja aset Jamkrida Jakarta sejatinya ditopang dua pilar utama: aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar tercatat tumbuh signifikan sebesar 34,0 persen menjadi Rp622,9 miliar, dari Rp464,9 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan investasi reksa dana yang nyaris tiga kali lipat dari Rp84,8 miliar menjadi Rp 200,8 miliar, serta meningkatnya piutang penjaminan ulang dari Rp16,5 miliar menjadi Rp50,0 miliar dan piutang penjaminan bersama dari Rp8,9 miliar menjadi Rp38,9 miliar. Sementara kas dan setara kas justru menyusut dari Rp102,6 miliar menjadi Rp85,6 miliar.

Di sisi aset tidak lancar, obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (held-to-maturity/HTM) tetap menjadi tulang punggung, mencapai Rp619,3 miliar. Nilai ini tumbuh tipis 0,8 persen, mengisyaratkan strategi investasi yang cenderung konservatif untuk instrumen jangka panjang. Menarik pula dicermati bahwa aset keuangan yang dibatasi penggunaannya cerminan dari dana jaminan yang dikunci bertambah dari Rp83 miliar menjadi Rp104 miliar, seiring meningkatnya volume bisnis penjaminan perusahaan.

Laporan Posisi Keuangan — Liabilitas & Ekuitas

Bila aset tumbuh pesat, liabilitas Jamkrida Jakarta melaju bahkan lebih kencang. Total kewajiban melonjak 30,7 persen menjadi Rp854,2 miliar, dari Rp653,5 miliar pada 2024. Kenaikan ini terutama dipicu oleh membengkaknya cadangan klaim komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek dari Rp189,1 miliar menjadi Rp260,0 miliar, atau naik 37,5 persen. Cadangan klaim yang kian tebal ini menjadi sinyal bahwa manajemen mengantisipasi potensi klaim yang lebih besar dari para penerima jaminan ke depannya.

Total ekuitas Jamkrida Jakarta tercatat relatif stagnan, hanya tumbuh 1,4 persen dari Rp 638,1 miliar menjadi Rp647,2 miliar. Modal saham tidak berubah di angka Rp600 miliar. Yang bergerak justru saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun drastis 44,6 persen dari Rp26,0 miliar menjadi Rp14,4 miliar mengonfirmasi bahwa laba yang diraup tahun ini jauh lebih tipis dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya melonjak 150,6 persen menjadi Rp27,4 miliar, mencerminkan keputusan manajemen untuk memperkuat cadangan yang terproteksi.

Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain

Dari sisi pendapatan, Jamkrida Jakarta sejatinya mencatat pertumbuhan yang solid. Total pendapatan penjaminan meningkat 13,5 persen menjadi Rp396,1 miliar pada 2025, didorong oleh kenaikan imbal jasa penjaminan dan kafalah dari Rp324,9 miliar menjadi Rp374,8 miliar tumbuh 15,4 persen. Ini menunjukkan bahwa volume penjaminan kredit yang diterbitkan Jamkrida Jakarta terus bertumbuh, sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta yang menjadi segmen utama layanannya.

Sayangnya, pertumbuhan pendapatan itu dibayangi oleh ekspansi beban yang jauh lebih agresif. Total beban penjaminan melonjak 23,7 persen menjadi Rp385,1 miliar, dari Rp311,3 miliar pada 2024. Dua pos yang paling membebani adalah beban klaim yang naik 21,6 persen menjadi Rp 150,8 miliar, dan beban penjaminan ulang serta bersama yang meroket 16,7 persen menjadi Rp160,3 miliar. Estimasi klaim pun ikut membengkak 71,6 persen dari Rp 32,6 miliar menjadi Rp56,0 miliar indikasi bahwa risiko kredit di portofolio penjaminan Jamkrida Jakarta sedang meningkat. Hasilnya, laba bersih penjaminan menyusut tajam dari Rp37,7 miliar menjadi hanya Rp11,0 miliar.

Namun satu hal krusial adalah pendapatan investasi, yang tumbuh 10,2 persen menjadi Rp54,3 miliar. Tanpa kontribusi hasil penempatan dana di deposito, reksa dana, dan obligasi ini, tekanan terhadap laba akan jauh lebih dalam. Di sisi lain, beban usaha yang mencakup beban sumber daya manusia, operasional, administrasi umum, hingga pengembangan sistem teknologi justru berhasil dipangkas 21,8 persen dari Rp52,3 miliar menjadi Rp40,9 miliar. Efisiensi di lini beban usaha ini menjadi salah satu prestasi manajemen yang patut dicatat, khususnya penekanan beban penurunan nilai yang turun drastis dari Rp14,2 miliar menjadi hanya Rp542,7 juta.

Penghasilan komprehensif lain yang mencerminkan keuntungan aktuarial dan item non-operasional lainnya tercatat melonjak dari Rp724 juta menjadi Rp4,1 miliar. Ini mengangkat total laba komprehensif menjadi Rp20,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan laba bersih murni sebesar Rp16,0 miliar.

Pemegang Saham

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memegang dominasi absolut atas Jamkrida Jakarta, mencerminkan fungsinya sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mendorong akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi yang secara strategis diposisikan sebagai katalis pemberdayaan di Ibu Kota.

Direksi & Dewan Komisaris

Laporan keuangan per 31 Desember 2025 ditandatangani pada 27 Februari 2026 oleh jajaran Direksi Jamkrida Jakarta.

Secara keseluruhan, laporan keuangan 2025 Jamkrida Jakarta menunjukkan fase pertumbuhan aset dan volume bisnis yang kuat, serta kemampuan manajemen menekan beban usaha secara signifikan. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor independen dan fondasi modal yang kokoh di atas Rp 600 miliar, Jamkrida Jakarta berada dalam posisi yang cukup solid sembari terus menjalankan misinya sebagai penjamin kredit andalan Ibu Kota

Bisnis.com, JAKARTA — PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Jawa Tengah atau Jateng mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp18,69 miliar sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Senin (27/4/2026), laba tersebut tumbuh 11,05% (year on year/YoY) dari Rp16,83 miliar.

Bila dirincikan, pendapatan imbal jasa penjaminan bruto pada 2025 mencapai Rp210,54 miliar, naik 58,22% YoY dari Rp133,06 miliar.

Sementara itu beban IJP bersama/Imbal Jasa Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi sebesar Rp55,81 miliar dan beban akuisisi penjaminan Rp40,51 miliar. Dengan demikian, jumlah pendapatan IJP bersih mencapai Rp114,20 miliar, naik 55,20% YoY.

Adapun, jumlah pendapatan operasional sebesar Rp9,94 miliar. Alhasil, jumlah pendapatan Jamkrida Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp124,15 miliar, tumbuh 51,69% YoY.

Sementara itu, jumlah beban pada 2025 mencapai Rp93,61 miliar. Angka tersebut naik sebesar 68,60% YoY dari yang sebelumnya Rp55,52 miliar.

Menilik laporan posisi keuangannya, Jamkrida Jawa Tengah membukukan jumlah aset sebesar Rp741,08 miliar sepanjang 2025. Adapun, jumlah liabilitas sebesar Rp533,78 miliar dan jumlah ekuitasnya mencapai Rp207,30 miliar.

Bisnis.com, MATARAM — PT Jamkrida NTB Syariah membukukan laba sejumlah Rp3,8 Miliar pada 2025 atau naik 18,75% dibandingkan dengan laba 2024 sejumlah Rp3,2 miliar.

Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah Lalu Taufik Mulyajati menjelaskan peningkatan laba terjadi karena kinerja penjaminan meningkat setelah konversi dari Jamkrida Umum ke Jamkrida Syariah. Setelah konversi, Jamkrida NTB Syariah menjadi penjamin kredit di Bank NTB Syariah.

"Total nilai yang dijamin Jamkrida NTB Syariah sepanjang 2025 mencapai Rp1 triliun. 90 persen bisnis penjaminan kami dari Bank NTB Syariah, kemudian Bank Dinar Syariah dan sejumlah BPR Syariah di NTB. Kemudian dari penjaminan surety bond atau penjaminan proyek pemerintah juga meningkat di 2025," jelas Lalu Taufiq, Kamis (3/4/2026).

Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar Rp29 miliar per tahun atau rata-rata lebih dari Rp2 miliar per bulan. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang masih di bawah Rp10 miliar per tahun.

Taufiq menjelaskan pertumbuhan bisnis ini turut mendorong peningkatan aset perusahaan secara signifikan, dari sekitar Rp57 miliar menjadi Rp87 miliar atau naik hampir 70%.

Pada 2026 Jamkrida NTB Syariah menargetkan ekspansi bisnis lebih agresif pada 2026 dengan target penjaminan mencapai Rp2 triliun, terutama melalui optimalisasi kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini baru menyumbang sekitar 25% dari total potensi bisnis di Bank NTB Syariah.

Selain itu, Jamkrida Syariah juga mulai memperluas jangkauan layanan dengan membuka agen di sejumlah kabupaten/kota guna menangkap potensi pasar baru. Lalu Taufiq menargetkan di 2026 proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten/Kota mulai dijaminkan di Jamkrida Syariah.

"Beberapa Kabupaten seperti Sumbawa Barat sudah komitmen dan minta penempatan agen," kata Taufiq.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa terdapat 13 dari 18 perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan transformasi, sejalan dengan target dalam roadmap pengembangan industri penjaminan.

“Adapun Jamkrida yang belum bertransformasi pada umumnya masih memerlukan waktu dalam proses penyesuaian kelembagaan dan tata kelola,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Termasuk, lanjut Ogi, penyelarasan kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) serta penguatan kesiapan internal perusahaan.

Menilik Peta Jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, dalam bab 4.1 Fase 1: Penguatan Fondasi (2024—2025) yang terutang di program strategis dalam pilar penguatan ketahanan dan daya saing, poin ketiga menyebutkan pada akhir 2025, diharapkan seluruh Jamkrida telah menyelesaikan proses dalam mengubah badan hukum menjadi Perseroda.

Roadmap itu juga menjelaskan alasan Jamkrida diharapkan bertransformasi menjadi Perseroda. Hal ini muncul karena permodalan lembaga penjamin relatif lebih kecil dibandingkan jasa keuangan lainnya, terutama industri asuransi. Perusahaan penjaminan, khususnya Jamkrida, memiliki kesulitan permodalan karena kesulitan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

“Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor UMKM di daerah melalui optimalisasi peranan Jamkrida,” tertulis dalam roadmap tersebut, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong kecukupan modal, Jamkrida didorong untuk mengubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Bentuk badan hukum Perseroda memiliki manfaat untuk dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi.

“Dengan model penyertaan modal seperti ini, diharapkan menjadi penguatan permodalan untuk Jamkrida. Ke depan, dalam rangka penguatan permodalan perusahaan penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap ketentuan permodalan dan ekuitas minimum,” tulisnya lagi.

Sebagai informasi, OJK mencatat nilai aset perusahaan penjaminan pada Januari 2026 sebesar Rp47,51 triliun, tumbuh 1,96% (year on year/YoY).

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mengalami kontraksi sebesar 2,77% (YoY) menjadi Rp680 miliar. Adapun, nilai klaim penjaminan sebesar Rp290 miliar, turun 58,68% (YoY).

Jayapura (ANTARA) - PT Jamkrida Papua (Perseroda) mencatat total aset sebesar Rp85,68 miliar per 31 Desember 2025 (unaudited) atau meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp77,86 miliar.

Direktur Utama Jamkrida Papua Desty Pongsikabe di Jayapura, Minggu, mengatakan kenaikan aset tersebut mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang terus membaik seiring penguatan permodalan dan pertumbuhan aktivitas penjaminan di daerah.

“Total aset kami akhir 2025 mencapai Rp85,68 miliar, naik sekitar Rp7,81 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dan ini menunjukkan kondisi keuangan kami semakin solid,” katanya.

Menurut Desty, peningkatan aset terutama ditopang oleh pertumbuhan aset lancar yang naik dari Rp45,06 miliar pada 2024 menjadi Rp55,22 miliar pada 2025.

Kenaikan tersebut antara lain berasal dari pos kas dan setara kas yang melonjak dari Rp544,28 juta menjadi Rp2,82 miliar serta investasi lancar yang meningkat dari Rp44,36 miliar menjadi Rp51,47 miliar.

Selain itu, piutang "co-guarantee" atau reasuransi penjaminan ulang juga tercatat sebesar Rp512 ribu, sementara pendapatan yang masih harus diterima mencapai Rp110 juta.

Untuk aset tidak lancar, Jamkrida Papua membukukan nilai Rp30,45 miliar pada 2025, sedikit menurun dibandingkan 2024 yang sebesar Rp32,80 miliar.

Aset tidak lancar tersebut terdiri atas investasi tidak lancar Rp13,05 miliar, penyertaan modal Rp8,14 miliar, aset tetap Rp9,12 miliar serta aset tidak lancar lainnya Rp128,63 juta.

Dia menambahkan bahwa dari sisi ekuitas, BUMD Papua ini mencatatkan total ekuitas sebesar Rp79,24 miliar pada 2025, meningkat dari Rp75,81 miliar pada 2024. Kenaikan ekuitas didorong oleh laba tahun berjalan yang melonjak menjadi Rp4,89 miliar, dibandingkan Rp1,95 miliar pada tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan laba ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan usaha Jamkrida Papua, sekaligus memperkuat kemampuan kami dalam mendukung pembiayaan UMKM dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas mendorong kami untuk terus berinovasi dengan memperluas layanan penjaminan ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan hingga Merauke.

“Kami optimistis tren pertumbuhan aset dan kinerja keuangan ini akan terus berlanjut pada 2026, seiring dengan ekspansi layanan penjaminan dan penguatan kerja sama dengan perbankan serta pemerintah daerah di Papua,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan permodalan perusahaan penjaminan masih menjadi kendala industri untuk bisa berkembang.

Ketua Asippindo Achmad Ivan S. Soeparno mengatakan di saat perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida membutuhkan tambahan modal, akan melewati proses yang tidak mudah dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Dia bercerita, pemda kerap kali bertanya bila Jamkrida diberi tambahan modal maka apa hasil yang akan didapatkan Pemda dan apakah hasilnya akan lebih besar dari deposito.

“Sehingga memang kami akui, teman-teman kami di asosiasi ini mengalami kendala permodalan karena memang proses untuk mendapatkan tambahan modal itu sangat luar biasa,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran penjaminan Kredit dalam Ekosistem Industri Jasa Keuangan, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Terlebih, Achmad meneruskan dengan adanya POJK Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, perusahaan penjaminan termasuk Jamkrida harus memiliki minimal modal sebesar Rp250 miliar.

Tantangan kedua yang dia soroti mengenai subrogasi atau hak perusahaan penjaminan mengambil alih hak tagih kreditur setelah perusahaan penjaminan membayarkan klaim penjaminan kepada pihak yang dijamin.

Achmad menjelaskan bisnis penjaminan itu terletak pada proses pembayaran klaim yang bersifat sementara karena seharusnya diikuti dengan pemulihan melalui subrogasi. Namun, hingga kini hak subrogasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

“Padahal itu hak kita sebagai perusahaan penjaminan dan itu terjadi tidak hanya di Jamkrindo, di seluruh perusahaan Jamkrida juga. Padahal sudah jelas, kita bayar klaim itu cuma temporary. Itu kan modal bisnisnya penjaminan dan itu belum terjadi saat ini,” bebernya.

Achmad meneruskan kendala ketiga adalah ada isu mengenai perusahaan penjaminan ulang di Indonesia yang saat ini ada satu-satunya, yakni Sinar Mas.

“Penjaminan ulang Sinar Mas kapasitasnya terbatas, modalnya hanya Rp500 miliar. Artinya dia hanya bisa menjamin ulang 40 kali, Rp20 triliun,” ucapnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat perusahaan penjaminan termasuk Jamkrindo tidak dapat memperoleh penjaminan ulang secara optimal, mengingat total portofolio penjaminannya hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Meski begitu, Achmad menyebut kendala-kendala tersebut sudah disadari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya melalui penerbitan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

“Ya memang tahapnya itu masih panjang ya. Karena tahun ini saja, tahun 2025-2026 itu OJK fokusnya untuk memperbaiki tata kelola penjaminan. Kemudian memperbaiki manajemen risiko di perusahaan penjaminan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada November 2025 OJK mencatat nilai aset industri penjaminan mencapai Rp47,63 triliun atau tumbuh 2,03% year-on-year (YoY).

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan sebesar Rp7,38 triliun, turun 7,96% YoY. Kemudian, nilai klaim penjaminan sebesar Rp6,61 triliun, terkontraksi sebesar 16,95% YoY.