Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal jasa penjaminan (IJP) di industri penjaminan masih melanjutkan tren penurunan secara tahunan sejak awal 2025 hingga kuartal I/2026. Meski demikian, laju kontraksi mulai melambat.

Untuk diketahui, imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang atau biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang dijamin kepada lembaga penjamin.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Januari 2025 nilai IJP sudah turun 7,46% (year on year/YoY) menjadi Rp700 miliar. Sepanjang 2025, kontraksi terdalam terjadi pada Juni 2025 yang mengalami penurunan 19,85% YoY menjadi Rp3,5 triliun.

Teranyar, OJK mencatat pada Maret 2026 atau kuartal I/2026 pendapatan IJP industri penjaminan sebesar Rp1,98 triliun atau masih terkontraksi 4,99% YoY. Laju kontraksi itu mengalami penurunan dari Februari 2026 yang sebesar 6,59% YoY menjadi Rp1,31 triliun.

“Kontraksi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkembangan itu antara lain dipengaruhi oleh proses penyesuaian industri terhadap implementasi POJK No. 11 Tahun 2025, termasuk ketentuan terkait masa penjaminan dan skemarisk sharing, di samping faktorseasonalitybisnis, realisasi penjaminan baru, sertatimingpengakuan pendapatan di masing-masing perusahaan.

Selain itu, lanjut Ogi, persaingan persaingan tarif dan penyesuaianpricingdi industri penjaminan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan IJP.

“Ke depan, industri perlu terus memperkuat pertumbuhan penjaminan baru, baik pada sektor produktif maupun nonproduktif, serta memperluas segmen dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan,” ucapnya.

Kemudian, penguatanpricingberbasis risiko, peningkatan kualitasunderwritingdanmonitoringportofolio, diversifikasi produk, serta optimalisasi teknologi dalam proses bisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas bisnis dan mendorong pertumbuhan IJP secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Ogi turut menilai proyeksi pertumbuhan aset industri penjaminan pada 2026 yang sebesar 14%—16% akan cukup menantang, tetapi masih realistis untuk dicapai..

Hal itu karena didorong oleh penguatan peran industri penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatnya aktivitas pembiayaan sektor produktif.

“Dalam hal ini, OJK terus mendorong optimalisasi kontribusi Jamkrindo dan Jamkrida sebagaimana arah pengembangan dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia, termasuk melalui penerapan skema 3 Layer Penjaminan untuk program pemerintah,” jelas Ogi.

Sederet Faktor yang Buat IJP Membaik

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan ada tiga faktor yang membuat iuran IJP membaik meski masih terkontraksi.Pertama, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai stabil. Untuk diketahui, KUR masih berkontribusi 60%—70% terhadap IJP industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi mengatakan pada awal 2026 penyaluran sempat turun karena bank selektif dan kuota yang ditetapkan belum cair. Kemudian, pada Maret 2026 penyaluran KUR mulai berjalan kembali sehingga IJP otomatis ikut naik.

Dia meneruskan, faktorkeduaadalah penjaminan non-KUR naik. Perusahaan penjaminan mulai diversifikasi produk sehingga tidak hanya penjaminan KUR, tetapi meningkatkan penjaminan produk lain terutama untuk tenor yang pendek, antara lain kredit konstruksi, bank garansi, dan pembiayaansupply chain.

“Produk ini IJP-nya lebih tinggi 2%-3% per tahun dibanding KUR yang disubsidi 1,5%-2%. Jadi walau volume turun, nilai IJP terjaga dan mitigasi risiko perusahaan penjaminan makin membaik,” ungkap Agus kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Adapun, faktorketigaadalah adabase effectdan penyesuaian tarif. Pada kuartal I/2025 IJP tinggi karena ada pencairan besar, sedangkan pada kuartal I/2026 ada evaluasi penyaluran KUR dan penyesuaian tarif IJP yang berbasis risiko.

“Sehingga di beberapa Jamkrida menaikkan tarif IJP pada tahun 2026, sehingga IJP naik walaupun volume penjaminan stagnan,” beber Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan Asippindo optimistis bisnis penjaminan hingga semester I/2026 memiliki prospek yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ekonomi global melambat dan adanya tekanan ketidakpastian yang berdampak pada suku bunga tinggi, NPL UMKM naik sehingga perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan bisa berpengaruh terhadap penjaminan.

“Namun, kami optimis target KUR Rp300 triliun bisa tercapai dan program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong peningkatan UMKM dengan program kredit dan peningkatan proyek barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kenaikan bisnis penjaminan,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mendorong agar anggotanya masuk ke pembiayaan digital dan ekonomi kreatif agar UMKM bisa naik kelas. Selain itu, dia mengingatkan agar fokus industri adalah menjaga solvabilitas >120% dan gearing ratio kurang dari 40 kali ekuitas. Artinya pertumbuhan yang terkendali atau ditahan biar sehat.

Strategi Jaga Nilai IJP

Lebih jauh, dia turut membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan penjaminan agar nilai IJP terjaga dengan baik. Cara-cara tersebut adalah diversifikasi produk penjaminan yang tidak hanya tergantung pada KUR.

“Kemudian, memperbaiki kualitas mitigasi risiko, digitalisasi, dan perusahaan penjaminan meningkatkan pemahaman lembaga keuangan penyalur pinjaman tentang manfaat penjaminan yang dapat mengontrol likuiditas dan CKPN mereka,” sebut Agus.

Sementara itu, Plt Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko menyebut pihaknya akan terus memperkuat strategi bisnis melalui diversifikasi portofolio penjaminan dan optimalisasi kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, serta ekosistem pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan IJP pada 2026.

Handoko meneruskan, Perseroan juga fokus memperluas bisnis pada sektor-sektor potensial dan produktif yang memiliki prospek pertumbuhan baik. Kemudian, melakukan penguatan transformasi digital dan peningkatanservice leveluntuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kenyamanan mitra kerja.

“Perseroan juga terus meningkatkan kualitasunderwritingdan manajemen risiko agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan,” bebernya kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Tidak sampai di situ, Jamkrindo turut mendorong pengembangan produk penjaminan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, termasuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas nasional.

Adapun, per Maret 2026 Jamkrindo membukukan IJP sebesar Rp1,748 triliun atau mencapai sekitar 88,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara tahunan IJP mengalami kontraksi sekitar 11,02% dibandingkan realisasi Maret 2025.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang masih menantang serta langkah perusahaan dalam memperkuat penerapan manajemen risiko secaraprudentuntuk menjaga kualitas portofolio penjaminan tetap sehat dan berkelanjutan,” beber Handoko.

Adapun, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Ibnu Fadhli menerapkan delapan strategi untuk mendorong pertumbuhan nilai IJP pada 2026.Pertama, memperkuat bisnis inti melalui diversifikasi produk penjaminan, termasuk pengembangan penjaminan produktif, nonproduktif, dan penjaminan syariah/kafalah pembiayaan syariah.

Kedua, melakukan transformasi digital melalui portalonlineterintegrasi dengan lembaga keuangan agar proses pengajuan penjaminan lebih cepat dan efisien.Ketiga, memperluas kerja sama dengan bank, BPR, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan volume penjaminan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan BUMD guna mendukung sektor prioritas pembangunan daerah serta memperluascaptive marketpenjaminan.Kelima, meningkatkan literasi penjaminan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi agar utilisasi fasilitas penjaminan meningkat.

“Keenam, memperkuat mitigasi risiko melalui reasuransi dan skema co-guarantee guna menjaga kesehatan portofolio dan menekan potensi klaim.Ketujuh, melakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi sertifikat elektronik, e-signature, dan e-materai untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” ungkap Ibnu kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Kedelapan, lanjut Ibnu, khusus untuk penjaminan syariah, strategi yang kemungkinan akan diperkuat adalah perluasan kerja sama dengan BPRS, koperasi syariah, dan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat yang memiliki potensi pasar cukup besar karena karakteristik masyarakat yang kuat pada ekonomi syariah.

Ibnu menyampaikan hingga kuartal I/2026, nilai IJP perusahaan sebesar Rp28,3 miliar turun 28% YoY. Pada 2026, pihaknya masih menghadapi tekanan sejalan dengan kondisi industri penjaminan nasional yang masih terkontraksi.

Sementara itu, managing partner BUMN Research Group di Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto menyebut nilai IJP bisa terus dijaga pertumbuhannya apabila akses ke penjaminan semakin mudah dan kredibel, sehingga volume bisa ditingkatkan.

“Kemudian, proses digitalisasi dan layanan yang semakin baik bisa jadi kata kunci serta ditambah upaya industri penjaminan melakukan pendampingan mitra UMKM, sehingga kapabilitas mereka meningkat dan akhirnya naik kelas. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkandemandatas IJP,” ucapnya.

Bisnis.com, MATARAM — PT Jamkrida NTB Syariah membukukan laba sejumlah Rp3,8 Miliar pada 2025 atau naik 18,75% dibandingkan dengan laba 2024 sejumlah Rp3,2 miliar.

Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah Lalu Taufik Mulyajati menjelaskan peningkatan laba terjadi karena kinerja penjaminan meningkat setelah konversi dari Jamkrida Umum ke Jamkrida Syariah. Setelah konversi, Jamkrida NTB Syariah menjadi penjamin kredit di Bank NTB Syariah.

"Total nilai yang dijamin Jamkrida NTB Syariah sepanjang 2025 mencapai Rp1 triliun. 90 persen bisnis penjaminan kami dari Bank NTB Syariah, kemudian Bank Dinar Syariah dan sejumlah BPR Syariah di NTB. Kemudian dari penjaminan surety bond atau penjaminan proyek pemerintah juga meningkat di 2025," jelas Lalu Taufiq, Kamis (3/4/2026).

Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar Rp29 miliar per tahun atau rata-rata lebih dari Rp2 miliar per bulan. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang masih di bawah Rp10 miliar per tahun.

Taufiq menjelaskan pertumbuhan bisnis ini turut mendorong peningkatan aset perusahaan secara signifikan, dari sekitar Rp57 miliar menjadi Rp87 miliar atau naik hampir 70%.

Pada 2026 Jamkrida NTB Syariah menargetkan ekspansi bisnis lebih agresif pada 2026 dengan target penjaminan mencapai Rp2 triliun, terutama melalui optimalisasi kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini baru menyumbang sekitar 25% dari total potensi bisnis di Bank NTB Syariah.

Selain itu, Jamkrida Syariah juga mulai memperluas jangkauan layanan dengan membuka agen di sejumlah kabupaten/kota guna menangkap potensi pasar baru. Lalu Taufiq menargetkan di 2026 proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten/Kota mulai dijaminkan di Jamkrida Syariah.

"Beberapa Kabupaten seperti Sumbawa Barat sudah komitmen dan minta penempatan agen," kata Taufiq.