Wonosobo (ANTARA) - Kementerian Pertanian mendorong investasi di subsektor peternakan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk menjadi sentra baru sapi perah dan pedaging nasional.

"Peluang investasi di subsektor peternakan saat ini sangat terbuka lebar, terutama untuk sapi perah dan sapi pedaging," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Wonosobo, Sabtu, saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kontes Sapi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Piala Ketua MPR RI di Wonosobo.

Oleh karena itu, pihaknya mengundang investasi di bidang peternakan karena jika seseorang memelihara sapi perah, maka susu dan dagingnya pasti laku.

Menurut dia, kebutuhan susu nasional terus meningkat dan hampir seluruh sentra peternakan susu saat ini sudah terserap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang semua sentra peternakan susu terserap untuk kebutuhan MBG. Ini kesempatan baik," katanya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menegaskan kebutuhan susu segar dalam negeri masih sangat besar.

"Kebutuhan sapi perah masih cukup besar. Kemampuan hanya 25 persen, ada 75 persen pasar dimungkinkan untuk memenuhi pasar susu segar dalam negeri," katanya.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin meningkatkan kebutuhan susu nasional, sehingga daerah seperti Wonosobo perlu dipersiapkan menjadi pusat produksi susu segar.

"Saya berharap Wonosobo bisa menjadi sentra pemenuhan susu segar. Diharapkan Wonosobo dalam tahun-tahun mendatang menjadi sentra susu nasional. Perlu ada investasi," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, menyampaikan, produksi daging di Jawa Tengah sudah mendekati 980 ribu ton dan cukup untuk menopang kebutuhan nasional. Namun, produksi susu masih menjadi tantangan tersendiri.

“Yang tidak cukup adalah susu,” katanya.

Karena itu, pemerintah provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan populasi sapi perah dan penguatan kesehatan hewan untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mencegah penyebaran penyakit.

Pemerintah optimistis investasi peternakan akan semakin berkembang, memperkuat kesejahteraan peternak, sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu nasional jika ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama enitas bisnis SWF Danantara, PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) resmi memulai penyiapan pengembangan proyek ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa. Proyek tersebut diharapkan memperkuat hilirisasi sektor peternakan sekaligus meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda.

Iqbal menjelaskan, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan yakni bibit ayam (DOC) dan pakan—masih didominasi oleh pelaku usaha besar. Kondisi tersebut membuat banyak peternak rakyat bergantung pada pola kemitraan yang membuat usaha mereka bertahan, tetapi sulit berkembang.

"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal berkembang secara mandiri," kata Iqbal.

Selain persoalan struktur usaha, pemerintah daerah juga mencermati masih adanya defisit pasokan produk peternakan di NTB, khususnya telur dan daging ayam. Sebagian kebutuhan tersebut hingga kini masih dipenuhi dari pasokan luar daerah.

Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Iqbal, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB saat ini telah mendekati seribu satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saat ini, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan (SPPG). Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.

Karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi dinilai penting untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Pemerintah daerah, kata Iqbal, siap memberikan dukungan agar proyek dapat berjalan lancar, termasuk melalui penguatan konektivitas logistik, infrastruktur, dan ekosistem usaha peternakan.

"Insya Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari proses peletakan batu pertama megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek ini dirancang membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan, sebagai holding BUMN pangan, perusahaan memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan pangan.

Saat ini, ID Food memiliki jaringan distribusi luas yang mencakup 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama tersebut, ID Food akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui sejumlah tahapan rantai nilai produksi. Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar. Peternak juga akan memperoleh pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga kredit usaha rakyat (KUR).

"Sementara pada tahap hilir, ID Food akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur dengan total nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari BPI Danantara dan ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun, groundbreaking proyek dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai proyek tersebut perlu dirancang dengan skema yang tepat agar tidak menimbulkan distorsi baru di sektor peternakan, mengingat kondisi pasokan ayam dan telur di dalam negeri saat ini berada dalam posisi surplus.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa Indonesia sejatinya tidak mengalami kekurangan suplai ayam maupun telur jika dilihat dari neraca pangan nasional.

Pada 2025, kebutuhan ayam diproyeksikan mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksinya sekitar 4,1 juta ton sehingga berada dalam kondisi surplus.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas telur, dengan kebutuhan sepanjang 2025 diperkirakan sebesar 6,2 juta ton dan potensi produksi mencapai 6,5 juta ton.

Menurut Eliza, persoalan utama di sektor ayam dan telur bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada distribusi yang belum merata.

“Yang menjadi soal adalah terkait distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga serta disparitas harga antar daerah. Ada daerah yang jadinya harga telur dan ayam naik, karena mayoritas produksinya di Pulau Jawa,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (27/1/2026).

Eliza menjelaskan, ketika pasokan ayam dan telur didistribusikan ke daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, tingginya biaya logistik membuat harga menjadi lebih mahal di tingkat konsumen.

Selain persoalan distribusi, Eliza juga menyoroti struktur pasar ayam dan telur yang masih bersifat oligopolistik. Dia menuturkan, hanya 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% dari total volume perdagangan, sehingga memiliki peran dominan dalam menentukan harga di tingkat konsumen.

“Kerap kali harga di level peternak ini relatif stagnan, karena harga ditentukan oleh off-taker yang merupakan perusahaan itu. Pola kemitraan selama ini cenderung membuat petani berada pada posisi daya tawar yang lemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eliza menilai, meski tanpa pembangunan 12 unit peternakan ayam, Indonesia secara perhitungan masih berada dalam kondisi surplus.

Namun, investasi ini bisa menjadi angin segar bagi peternak kecil karena pemerintah ingin menambah penerima MBG, mengimbangi peran swasta dalam penyediaan pangan, serta meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Menurutnya, investasi senilai Rp20 triliun tersebut akan efektif jika mekanisme penyalurannya benar-benar berpihak pada peternak mandiri.

“Investasi Rp20 triliun untuk peternakan ini akan baik jika betul-betul mekanismenya untuk memperkuat para peternak mandiri, bukan semakin memperkuat perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur,” terangnya.

Dia menilai pemerintah ingin mengimbangi dominasi perusahaan swasta agar harga ayam dan telur di pasaran lebih stabil sekaligus mendorong pemerataan produksi.

Di samping itu, sambung dia, kesejahteraan peternak dapat meningkat apabila skema investasi dirancang secara tepat, salah satunya melalui koperasi peternak. Salah satunya melalui koperasi.

Dalam hal ini, peternak dikumpulkan dalam kelompok, diberikan modal, transfer teknologi dan informasi, serta dibangun rantai pasok yang efisien dari pakan hingga penjualan ayam dan telur.

Selain itu, sambung dia, peternak juga mendapat pelatihan manajemen sesuai standar nasional, pendampingan, dan kepastian off-taker.

Dia menambahkan, jika skema tersebut dijalankan dengan baik, investasi akan berdampak positif bagi peternak lokal.

Namun, Eliza mengingatkan risiko apabila mekanisme penyaluran investasi justru memperkuat dominasi perusahaan besar.

“Kalau mekanisme penyaluran investasinya keliru dan justru memperkuat dominansi perusahaan-perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur, investasi Rp20 triliun ini tidak akan begitu banyak mengubah dan memperbaiki nasib peternak lokal kita,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya proyek senilai Rp 22,4 triliun untuk memperkuat pondasi peternakan nasional. Pendanaan dari Danantara tersebut bertujuan menjamin ketersediaan pakan, bibit ayam, serta sarana produksi lain agar petani dan peternak kecil mampu berproduksi dengan biaya yang lebih terkendali.

Bapanas menempatkan proyek ini sebagai bagian dari upaya negara menjaga produsen pangan domestik. Intervensi di sektor unggas menjadi prioritas melalui pembangunan sentra peternakan ayam di 12 lokasi dan penguatan pasokan input produksi dari hulu.

“Pabrik pakan yang dibangun adalah untuk menolong petani dan peternak kecil, agar pakannya terjamin. DOC-nya terjamin. Obat-obatannya terjangkau,” ujar Amran di Jakarta, dikutip pada Sabtu (22/11/2025).

Bapanas memerinci, pembangunan peternakan ayam di 12 titik tersebut dirancang menjangkau wilayah di Jawa, Lampung, dan Kalimantan. Pemerintah ingin mendorong kemandirian pakan di berbagai daerah sehingga kapasitas produksi unggas tidak tergantung pada suplai terpusat. Dua lokasi pembangunan peternakan sapi juga telah ditetapkan di Jawa Timur dan Jawa Barat dengan model pengelolaan terintegrasi.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan kembali menjadi instrumen penting yang dijalankan Bapanas bersama Perum Bulog. Penugasan ini menyasar peternak unggas yang membutuhkan jagung dengan harga stabil menggunakan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Realisasi penyaluran hingga 15 November mencapai 51,2 ribu ton untuk 3.578 peternak ayam petelur di 17 provinsi.

Bapanas mencatat implementasi SPHP terus menunjukkan peningkatan capaian sejak 2023. Penyaluran pada 2023 berada di angka 27,6 ribu ton, lalu melonjak menjadi 275,5 ribu ton pada 2024. Tahun ini penyaluran difokuskan untuk memastikan ketepatan sasaran kepada peternak rakyat dalam ekosistem unggas nasional.

Harga jagung dalam SPHP ditetapkan Rp 5.000 per kilogram di gudang Bulog dan maksimal Rp 5.500 per kilogram di tingkat peternak. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 78,6 miliar di Bapanas untuk mengganti selisih biaya yang ditanggung Bulog selama penyaluran.

Pada tahap berikutnya pemerintah memusatkan agenda besar untuk memperkuat jaminan usaha petani dan peternak di sektor unggas dan sapi. Intervensi ini meliputi suplai pakan, DOC, vaksin, dan pembiayaan terstruktur agar sentra produksi memiliki kapasitas yang lebih kuat dan stabil.

“Rencana peternakan ayam ini agar peternak dan petani terjamin. Pakannya terjamin. DOC-nya terjamin. Vaksinnya terjamin. Dananya Rp 20 triliun, sedangkan peternakan sapi satu paket Rp 2,4 triliun dengan total sapi 67 ribu ekor. Dana dari Danantara,” ujar Amran.

Kebutuhan penguatan kapasitas sektor peternakan menjadi semakin mendesak melihat kondisi neraca daging sapi dan kerbau nasional. Proyeksi per 2 November menunjukkan produksi domestik berada di kisaran 413,8 ribu ton per tahun, sedangkan konsumsi mencapai 787,4 ribu ton.

Pemerintah menilai proyek investasi ini menjadi langkah awal untuk memperkecil ketergantungan pasokan dari luar negeri dan membangun fondasi produksi hewani yang lebih kokoh.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan peternak ayam menyambut positif langkah pemerintah yang berencana menanamkan investasi senilai Rp20 triliun di sektor peternakan ayam pedaging dan petelur. Namun, mereka mengingatkan agar kebijakan besar itu tidak justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar, melainkan benar-benar melibatkan peternak kecil yang saat ini masih berjuang dalam kondisi sulit.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menilai kebijakan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, terutama di sisi hulu.

"Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, penguatan di sektor budidaya ayam, khususnya ayam broiler, memang menjadi hal yang diharapkan para peternak. Namun ia menekankan agar proyek besar ini tidak malah menjadi pesaing bagi peternak rakyat.

"Penguatan pelaku usaha di sektor budidaya ayam khususnya ayam broiler justru itu yang kita harapkan, bukan menjadi saingan peternak yang ada selama ini," ujarnya.

Sugeng mengingatkan pemerintah agar menyiapkan dengan matang pelaksanaan proyek tersebut, terutama kesiapan BUMN pangan yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, bila tidak dilakukan dengan tepat, investasi besar ini berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

"Harus ada kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini BUMN pangan untuk menyongsong kebijakan ini. Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran," tukasnya.

Ia juga mengingatkan agar BUMN tidak menggandeng perusahaan besar sebagai mitra utama, karena hal itu akan menggeser tujuan utama dari kebijakan Rp20 triliun tersebut.

"Misal BUMN menggandeng perusahaan besar dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Padahal yang kami pahami justru kebijakan ini bisa memperkuat ekosistem baru yang berbasis pada kuatnya peternak dan tangguhnya industri unggas dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku, khususnya yang kecil dan pelaku yang bangkrut dalam 10 tahun terakhir," ujar Sugeng.

Ketika ditanya apakah peternak mendukung program ini, Sugeng menegaskan dukungan penuh, selama pemerintah benar-benar melibatkan peternak rakyat dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh mereka.

"Mendukung. Sejauh keterlibatan peternak kecil ikut dilibatkan dan berdampak positif terkait dengan kesejahteraan peternak," tegasnya.

Peternak Rakyat Masih Merugi, Harapkan Kepastian Harga dan Pasokan

Sugeng menggambarkan kondisi peternak rakyat saat ini masih dalam tekanan. Harga ayam hidup di tingkat kandang belum mampu menutup biaya produksi, membuat banyak peternak mengalami kerugian.

"Saat ini peternak dalam kondisi merugi, karena harga di tingkat kandang di harga Rp19 ribu, modal produksinya Rp21 ribu. Tetapi dua minggu yang lalu peternak untung karena harga di kandang Rp22 ribu. Artinya fluktuatif yang ekstrem," jelasnya.

Ia menilai, dengan adanya investasi besar ini, pemerintah harus mampu menghadirkan kepastian dalam rantai pasok dan pembentukan harga agar peternak tidak lagi terjebak dalam siklus rugi-untung yang ekstrem.

"Ya... harus. Karena akan ada kepastian suplai input yang wajar dan harga jual yang di atas biaya pokok produksi," kata Sugeng.

Sugeng juga menekankan pentingnya kehadiran BUMN pangan sebagai pengendali harga di sektor perunggasan. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah bisa memainkan peran strategis sebagai penstabil pasar ketika terjadi gangguan harga atau pasokan.

"Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kehadiran Rp20 triliun melalui BUMN berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perunggasan. Sehingga fungsi pemerintah sebagai pengendali jika terjadi distorsi di lapangan dapat dirasakan. Karena dijalankan," ucapnya.

Perlu diketahui, rencana investasi Rp20 triliun di sektor peternakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan proyek ini akan membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai daerah dengan melibatkan banyak pelaku usaha, terutama peternak kecil.

"Peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi itu ada anggaran khusus Rp20 triliun," ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

Amran menambahkan, proyek ini akan mulai berjalan pada awal tahun 2026, dengan prioritas wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

"Kita mulai sekarang pra-FS (feasibility study) arahannya beliau (Presiden Prabowo), kemudian insya Allah mudah-mudahan Januari sudah start (bangun peternakan). Kita persiapan satu bulan," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur secara nasional.

Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, investasi ini bukan hanya untuk membangun peternakan baru, tetapi membentuk sistem terintegrasi yang menstabilkan harga, menjamin pasokan, dan mensejahterakan peternak rakyat.

"Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam. Kita membangun secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG," kata Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Amran, investasi senilai Rp20 triliun itu akan membangun rantai produksi di hulu, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan peternak kecil.

"Sekarang, ini perlu saya jelasin. Ekosistem ini, nanti BUMN bergerak di hulu. Jadi mulai grand parent stock, parent stock, final stock. Kemudian semua yang di hilir itu adalah peternak kecil," jelasnya.

Dengan skema tersebut, Amran menilai harga pakan dan DOC (day old chick) bisa lebih stabil, sekaligus melindungi peternak kecil dari fluktuasi harga ekstrem yang selama ini merugikan mereka.

"Ini menjamin pakan untuk peternak kecil stabil, menjamin juga DOC stabil. Jadi ini adalah, karena selama ini naik turun, naik turun, kasihan peternak kecil. Jadi ini nanti yang mengontrol harga, menguntungkan peternak kecil kemudian juga tidak membebani konsumen," terang dia.

Amran menjelaskan, peran BUMN dalam ekosistem baru ini akan menjadi stabilisator harga, seperti halnya peran Bulog di sektor beras.

"Mekanismenya, jadi BUMN ini kan di hulu, integrasi mulai dari pabrik pakan, DOC, vaksin, dan seterusnya. Ini negara. Kemudian peternak-peternak kecil ini membeli dengan harga yang wajar dan juga menjadi off-taker," ujarnya.

"Jadi Insyaallah ke depan harga stabil, peternak tidak pernah rugi. Itu yang kita jaga," sambung dia.

Amran juga menegaskan, proyek ini bukan membangun usaha baru dari nol, melainkan memperkuat rantai usaha yang sudah ada agar lebih efisien dan berdaya saing.

"Kemarin ada salah paham kan pikirannya ini kita membangun yang kecil-kecil. Enggak, yang sudah ada ini kita kembangkan. Kemudian kalau MBG berkembang, tentu butuh supply yang tinggi. Nah mungkin muncul peternak-peternak baru," jelasnya.

Rencana pembangunan ekosistem peternakan ini akan dimulai awal tahun depan. "Mungkin Januari, sekarang FS (feasibility study)-nya kita kejar," kata Amran.

Ketika ditanya mengenai payung hukumnya, Amran menyebut kemungkinan penggunaan Perpres (Peraturan Presiden) atau SKB (Surat Keputusan Bersama) antar kementerian.

"Mungkin ya, mungkin pakai SKB juga," ujarnya.

Sebelumnya disebutkan, pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

Pembangunan peternakan ayam terintegrasi ini menjadi bagian dari program hilirisasi pangan nasional yang kini tengah dipercepat. Amran menyebut, total rencana investasi di sektor pertanian dan seluruh turunannya mencapai Rp371 triliun.

"Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terkaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat," ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Melalui pengembangan peternakan ayam berskala nasional ini, pemerintah menargetkan pasokan daging ayam dan telur tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan akibat program MBG.

Berdasarkan perhitungan Bapanas, tambahan kebutuhan untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.

Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, proyek besar ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan penyerap tenaga kerja baru.

Amran memperkirakan, pengembangan peternakan ayam, perkebunan, dan sektor turunannya berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja dalam empat tahun ke depan.

Foto: Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky) Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan dukungan Danantara dalam membangun peternakan ayam petelur dan pedaging senilai Rp20 triliun. Dony menyebut pembangunan peternakan tersebut saat ini masih dalam proses kajian.

"Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB (Surat Keputusan Bersama) yang akan dikeluarkan menteri untuk penugasan, kemudian kita membangun," ujar Dony di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dony menyampaikan, program ini sangat krusial dalam memperkuat ketahanan pangan maupun Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan banyak protein.

"Oleh karena itu pemerintah juga berupaya swasembada dengan protein-protein ini," ucap Dony.

Dony mengaku belum dapat menjabarkan secara detail pembangunan infrastruktur maupun waktu awal pengerjaan. Dony hanya memastikan program ini akan berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dari BUMN.

"Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik," kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan investasi sektor peternakan senilai Rp20 triliun akan diarahkan untuk memperkuat pasokan ayam pedaging dan telur bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran menjelaskan, investasi tersebut merupakan hasil rapat finalisasi hilirisasi sektor pertanian yang mencakup pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Rapat digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11/2025), bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Danantara. Seluruh program diarahkan untuk mempercepat transformasi nilai tambah pertanian sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan, penguatan sektor peternakan menjadi prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan protein hewani bagi pelaksanaan MBG. Proyek ini akan dijalankan secara terintegrasi di berbagai daerah agar pasokan daging ayam dan telur tetap stabil sepanjang tahun.

“Kita akan bangun di seluruh Indonesia untuk mensuplai BGN. Kita siapkan dari sekarang supaya ke depan tidak terjadi shortage atau kekurangan ayam dan telur,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, investasi tersebut merupakan bagian dari total rencana investasi hilirisasi senilai Rp371 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar dialokasikan pada subsektor unggulan seperti kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, kelapa dalam, serta peternakan ayam pedaging dan telur. Tahap pra-feasibility study (pra-FS) akan segera diselesaikan dan diserahkan kepada Kementerian Investasi serta Danantara sebagai dasar penetapan proyek.

Amran menuturkan, hilirisasi pertanian akan mendorong peningkatan pendapatan petani sekaligus memperluas lapangan kerja. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja di sektor perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan.

“Kami harap dalam tiga sampai empat tahun semua rampung. Kita juga menargetkan swasembada gula putih tahun depan, dan dalam empat tahun swasembada penuh gula nasional,” kata Amran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menanamkan investasi senilai Rp20 triliun guna membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat pasokan pangan nasional untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menyampaikan pembangunan peternakan ayam tersebut merupakan hasil kesepakatan dari rapat finalisasi hilirisasi di sektor pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan yang melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.

"Hal-hal yang penting dari seluruh investasi yang kita percepat adalah potensi kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, kelapa dalam, kemudian peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun," ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Amran, proyek ini akan digelar secara masif di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kekurangan pasokan ayam dan telur saat program MBG berjalan penuh.

"Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai MBG. Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang," tegasnya.

Foto: Peternak memanen telur di salah satu peternakan ayam petelur di Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu (24//5). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Peternak memanen telur di salah satu peternakan ayam petelur di Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu (24//5). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

"Di seluruh Indonesia yang kekurangan shortage untuk daging ayam dan telur. Kita mulai sekarang pra-FS (feasibility study) arahannya beliau, kemudian insya Allah mudah-mudahan Januari sudah start (bangun peternakan). Kita persiapan satu bulan," kata Amran.

Pembangunan peternakan ayam terintegrasi ini menjadi bagian dari program hilirisasi pangan nasional yang kini tengah dipercepat. Amran menyebut, total rencana investasi di sektor pertanian dan seluruh turunannya mencapai Rp371 triliun.

"Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terkaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat," jelasnya.

Melalui pengembangan peternakan ayam berskala nasional ini, pemerintah menargetkan pasokan daging ayam dan telur tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan akibat program MBG. Berdasarkan perhitungan Bapanas, tambahan kebutuhan untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.

Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, proyek besar ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan penyerap tenaga kerja baru. Amran memperkirakan, pengembangan peternakan ayam, perkebunan, dan sektor turunannya berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja dalam empat tahun ke depan.