Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Great Institute Yossi Martino meminta pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan dan makroekonomi di tengah tekanan berat berat terhadap perekonomian saat ini.

“Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka.

Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.

“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.

Ia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas.

“Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” katanya.

Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.

Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).

Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujarnya.

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

Ia mengatakan ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat.

“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.

Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” kata Yossi.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti ekonomi Great Institute Ani Asriyah menyarankan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,00 persen, sebagai langkah korektif untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan menahan depresiasi rupiah.

"BI perlu menunjukkan sinyal yang tegas bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas. Dalam situasi seperti sekarang, kenaikan 25 basis poin merupakan langkah korektif yang prudent untuk menahan depresiasi rupiah agar tidak berkembang menjadi dislokasi yang lebih mahal bagi perekonomian," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ani mengatakan suku bunga acuan telah bertahan di level 4,75 persen sejak September 2025, namun tekanan terhadap rupiah belum mereda.

Dalam kondisi seperti ini, intervensi valas semata tidak lagi memadai dan setiap penundaan hanya akan memperbesar biaya stabilisasi yang pada akhirnya harus ditanggung perekonomian nasional.

Ia juga menyebut tekanan terhadap rupiah tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, khususnya kebijakan moneter The Federal Reserve yang masih mempertahankan pendekatan higher for longer.

Kondisi ini menyebabkan diferensial suku bunga antara negara maju dan berkembang menjadi faktor krusial dalam menentukan arah aliran modal global.

Fenomena ini, lanjut Ani, mencerminkan dilema di mana otoritas moneter harus menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar, independensi kebijakan moneter dan keterbukaan arus modal.

"Indonesia, sebagai bagian dari emerging markets (pasar negara berkembang), menghadapi tekanan yang lebih besar karena sensitivitas terhadap perubahan sentimen global dan volatilitas capital flow," katanya.

Menurut Ani, kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin memiliki fungsi ganda.

Di satu sisi secara mekanisme transmisi moneter, kenaikan ini akan meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik, sehingga berpotensi menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia.

Di sisi lain, yang tidak kalah penting, kebijakan ini berperan sebagai sinyal kebijakan yang dapat membentuk ekspektasi pasar.

"Dalam situasi ketidakpastian tinggi, ekspektasi sering kali menjadi determinan utama dalam pergerakan nilai tukar, sehingga langkah kecil namun kredibel dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka pendek," imbuhnya.

Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pemerintah, terutama karena kenaikan suku bunga dapat menahan laju investasi dan konsumsi berbasis kredit dalam jangka pendek.

Namun dalam situasi kurs yang sudah tertekan sedalam ini, biaya dari tidak bertindak bisa jauh lebih besar.

"Pelemahan rupiah yang berlanjut berisiko memicu imported inflation, memperbesar beban utang valas, dan memperburuk persepsi risiko investor terhadap Indonesia,” tambah Ani.

Dalam pandangan Great Institute, kenaikan BI-Rate 25 basis poin akan memberi sedikitnya empat manfaat.

Pertama, memberi sinyal tegas bahwa Bank Indonesia tetap independen dan kredibel dalam menjaga stabilitas rupiah.

Kedua, memperbaiki daya tarik imbal hasil aset keuangan domestik untuk membantu menopang aliran masuk portofolio.

Ketiga, mengurangi beban intervensi valas yang selama ini terus digunakan untuk meredam tekanan kurs.

Dan keempat, menekan risiko rambatan depresiasi rupiah ke inflasi dan pasar keuangan domestik.

Pengetatan ini juga tidak harus dibaca sebagai perubahan total arah kebijakan karena Bank Indonesia tetap dapat mempertahankan sikap makroprudensial yang akomodatif untuk menopang kredit dan sektor riil.

Great Institute juga memandang bahwa tugas Bank Indonesia saat ini bukan sekadar menjaga agar rupiah tidak bergejolak lebih dalam, melainkan memastikan pasar melihat bank sentral tetap kredibel dan responsif.

"Dalam konteks itu, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin adalah langkah yang tepat, terukur, dan mendesak untuk memitigasi depresiasi rupiah dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," kata Ani.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berpesan kepada pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai bentuk dukungan terhadap industri otomotif lokal.

Sudarto juga menyebut langkah tersebut mencerminkan semangat kemandirian otomotif nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun industri otomotif nasional.

“Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional," kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keputusan untuk menunda hingga ada pembahasan lengkap oleh Presiden dan pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang besar dampaknya.

Ia menilai bahwa keputusan terkait impor dalam jumlah besar perlu memperhatikan sejumlah aspek fundamental, termasuk keberlanjutan industri dalam negeri, peluang penciptaan nilai tambah lokal, dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” kata Sudarto.

Dirinya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi ekosistem industri nasional, khususnya sektor otomotif yang telah menunjukkan kemampuan produksi yang signifikan.

“Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana akan mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan impor 105 ribu unit mobil pikap tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan tidak mendukung industri otomotif nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Potensi Prabowonomics untuk menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global akan sangat ditentukan oleh konsistensi antara narasi internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Bagi banyak masyarakat di tanah air, awal 2026 dibuka dengan kabar tentang harga bahan pokok yang merangkak naik, tagihan listrik yang terasa makin berat, dan berita perang yang terdengar jauh, tetapi dampaknya perlahan sampai ke dapur dan meja makan.

Dunia bergerak cepat, sementara jutaan orang berusaha menjaga keseimbangan hidup mereka di tengah ketidakpastian yang tidak mereka ciptakan sendiri.

Dalam suasana itulah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri di panggung World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.

Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pemikir kebijakan, Indonesia hadir membawa cerita sebuah negara berkembang yang mencoba membaca gejolak global dari sudut pandang kesejahteraan manusia, bukan semata-mata dari grafik pertumbuhan dan proyeksi pasar.

Konflik geopolitik yang belum mereda, tekanan krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global menjadi latar bagi cara sejumlah kalangan menafsirkan pidato tersebut.

Bagi mereka, kehadiran Indonesia di Davos tidak berhenti pada formalitas diplomasi, melainkan menjadi upaya menyumbangkan kerangka pemikiran dan arah kebijakan yang lahir dari pengalaman membangun di tengah keterbatasan, sekaligus menawarkan stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia sebagai fondasi bagi masa depan ekonomi dunia.

Pidato itu memperlihatkan upaya membawa Prabowonomics sebagai pendekatan ekonomi yang melampaui perdebatan tentang angka dan target jangka pendek.

Dalam pandangannya, penekanan pada stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia menjadi pengingat bahwa keberlanjutan jangka panjang ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas manusia yang menjalankan sistem ekonomi.

Komitmen Presiden untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia, yang disampaikan dalam forum tersebut, memberi dimensi moral pada narasi ekonomi yang dibawa ke panggung global.

Di ruang yang kerap dipenuhi diskusi tentang pasar dan investasi, isu kesejahteraan rakyat diangkat sebagai bagian dari strategi pembangunan.

Pendekatan ini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua jalur yang saling berlawanan, melainkan sebagai proses yang saling menguatkan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti dunia yang berada dalam fase ketidakpastian akibat konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global.

Penekanan pada perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang kuat sebagai prasyarat pertumbuhan yang inklusif memperluas makna ekonomi melampaui batas-batas nasional.

Pesan ini menegaskan bahwa keputusan politik di satu kawasan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kawasan lain, sehingga kerja sama internasional dan komitmen terhadap tatanan global yang adil menjadi kebutuhan bersama.

Kualitas SDM

Perhatian Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia dibaca sebagai salah satu pesan strategis utama.

Komitmen pada pendidikan, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan posisi bangsa dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan.

Dalam era teknologi yang bergerak cepat, daya saing tidak lagi ditentukan hanya oleh kelimpahan sumber daya alam atau besarnya pasar domestik, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan perubahan.

Perlu ditekankan bahwa manusia harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.

Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden juga menjadi sorotan.

Rule of law yang kuat bukan hanya kebutuhan domestik, melainkan prasyarat bagi kredibilitas ekonomi suatu negara di mata dunia.

Dalam iklim investasi yang semakin transparan dan kompetitif, kepastian hukum dan integritas institusi menjadi modal kepercayaan yang nilainya kerap melampaui insentif fiskal atau kemudahan perizinan.

Pidato tersebut turut menampilkan kebijakan sosial sebagai bagian dari strategi ekonomi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi masyarakat di Indonesia, pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari ekspansi sektor-sektor produktif, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan warganya memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar.

Dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan ini membentuk basis kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ekonomi Kelautan

Undangan Presiden kepada para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam Bali Ocean Impact Summit dibaca sebagai sinyal keinginan Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam isu lingkungan, keberlanjutan, dan masa depan ekonomi kelautan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia berada di persimpangan antara potensi ekonomi maritim yang besar dan tantangan pelestarian ekosistem laut yang kian nyata.

Mengangkat isu ini ke panggung global menunjukkan upaya menjembatani kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong kerja sama internasional dalam mengelola sumber daya bersama.

Dalam kerangka yang lebih luas, ekonomi konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan manusia ditempatkan sebagai pilar utama kebijakan nasional.

Namun, apresiasi yang disampaikan juga mengandung pengingat penting. Potensi Prabowonomics untuk menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global akan sangat ditentukan oleh konsistensi antara narasi internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri.

Dunia tidak hanya mendengarkan pidato, tetapi mengamati langkah konkret yang diambil setelahnya.

Dalam lanskap global yang semakin saling terhubung, kehadiran Indonesia di forum seperti Davos dapat dibaca sebagai upaya memperluas peran dari sekadar bagian dari arus ekonomi dunia menjadi salah satu sumber perspektif.

Dengan menekankan stabilitas, pembangunan manusia, penegakan hukum, dan keberlanjutan, Indonesia menawarkan pandangan yang berangkat dari pengalaman menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan, dengan ambisi untuk berkontribusi pada tatanan global yang lebih inklusif.

Momentum ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat konsolidasi kebijakan nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan adaptif terhadap dinamika dunia, sehingga narasi global dapat berakar dalam praktik pembangunan sehari-hari di dalam negeri.

*) Dr. Sudarto adalah Direktur Eksekutif GREAT Institute.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Lembaga think tank, Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (Great) Institute memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 akan tumbuh di atas 5 persen. Great Institute memandang, meskipun tantangan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, kekuatan ekonomi domestik dinilai masih cukup resilien.

“Kami, Great Institute memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 akan berkisar pada 5,3 sampai 5,6 persen untuk pertumbuhan ekonomi tahunannya,” kata Peneliti Great Institute Adrian Nalendra Perwira dalam konferensi pers publikasi hasil riset Great Institute mengenai outlook ekonomi Indonesia 2026 yang digelar di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2026).

Proyeksi tersebut, menurut penuturan Adrian bisa tercapai dengan adanya tiga syarat. Yakni mengenai dorongan terhadap konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta dilakukannya berbagai paket transformasi.

“Pertama mengenai konsumsi rumah tangga, kita tahu proporsinya menopang separuh pertumbuhan ekonomi. Jadi, tetap (harus) menopang, tetapi perlu stimulus untuk kelas menengah dan reformasi lapangan kerja,” ujar Adrian.

Ia menjelaskan, menurut catatannya, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga relatif stabil di kisaran 4,87—4,97 persen sepanjang tahun 2025. Itu bisa diterjemahkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sekitar 2,54—2,64 poin persentase (pp) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adrian menuturkan, tantangan untuk 2026 adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekedar penyangga menjadi salah satu mesin akselerasi pertumbuhan, tanpa mengobarkan stabilitas harga. Sehingga bisa menjadi driver, bukan hanya menjaga.

Hal penting yang mesti didongkrak oleh pemerintah adalah mendorong konsumsi kelas menengah. Terutama kelas menengah yang arahnya bergerak ke kelompok rentan. Kelas menengah diketahui merupakan pondasi dari konsumsi rumah tangga di Indonesia.

“Kami concern dan memandang perlu ada stimulus untuk menjaga permintaan dari kelas menengah rentan terutama. Karena mereka adalah yang sebetulnya paling penting fungsinya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelasnya.

Kemudian mengenai pengeluaran pemerintah, Adrian menuturkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa bergerak di kisaran 5,3—5,6 persen jika pengelolaan pengeluaran pemerintah bisa lebih dimanajemen dengan optimal. Pengelolaan yang optimal pada akhirnya bisa mendorong konsumsi.

“Meskipun dilihat dari proporsinya (governmentspending) kecil terhadap pertumbuhan, tetapi multipliereffect-nya untuk meningkatkan konsumsi itu besar. Dan konsumsi secara empiris perlu dijaga agar investasi juga bisa naik,” tuturnya.

Berdasarkan pengamatannya terhadap pengelolaan pengeluaran pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Adrian memandang ada langkah transisi. Dari yang kerapkali pengeluaran gencar di bulan-bulan terakhir di akhir tahun (backloading) menjadi cenderung dilakukan frontloading pada 2026.

“Dan tidak hanya timing-nya, tetapi kualitasnya juga harus produktif belanjanya, yang ber-multiplieruntuk kelas menengah. Dan terutama reformasi pajak dalam hal kepatuhan terutama, yang mungkin bisa dicerminkan dengan Cortex nanti di 2026,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai paket transformasi, Adrian memandang ekonomi pada 2026 bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan upaya pemerintah menjalankan berbagai paket tranformasi. Ia mencatat setidaknya ada empat paket transformasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar mendorong ekonomi bisa tumbuh di kisaran 5,3—5,6 persen.

“Pertama, transformasi ketenagakerjaan. Ini menjadi salah satu transformasi yang paling penting karena kita harus men-transform dari sisi demand, supply, matching atau pencocokan tenaga kerja, dan regulasi yang menaungi itu sendiri,” kata Adrian.

Kedua, transformasi struktural usaha. Hal itu berkaitan dengan iklim usaha sektor riil di bottlenecking. Menurut Adrian, harus ada upaya untuk mengurai kekusutan yang terjadi di iklim usaha sektor riil di Indonesia.

“Kita harus untangle masalah-masalah yang ada di sektor riil, yang ini sudah ada indikasinya. Dan Pokja 2 yang dikoordinasi oleh Menteri Keuangan itu kami optimistis bahwa ke depannya bisa meng-untangle hambatan-hambatan yang ada di sektor riil,” terangnya.

Ketiga adalah transformasi manajemen utang. Adrian mengatakan, dalam pembiayaan utang, akan diterbitkan surat-surat utang dengan tenor-tenor pendek. Hal itu dinilai akan bisa lebih cepat dalam upaya switching utang.

Keempat ialah transformasi program prioritas. Ia menuturkan, harus ada integrasi dalam menjembatani program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP) agar pelaksanaannya bisa lebih maksimal.

“Potensi dari program prioritas seperti MBG dan Kopdes, itu harus integrasi dan bisa kembali kepada bentuk optimalnya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Great Institute mengungkapkan bahwa masuknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih membantu meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, survei Great Institute memperlihatkan 85,8% responden puas dengan kinerja Prabowo.

Meski Purbaya baru dilantik pada 8 September 2025, Great Institute menyebut 'assist' ini sebagai Purbaya Effect, di mana publik terpengaruh oleh kinerja mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menjelaskan keberadaan Purbaya bagian dari 'tangan kanan' Prabowo sehingga setiap kinerjanya berkaitan dengan Kepala Negara.

"Jadi, Purbaya ini selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi tentunya, namun juga dia memiliki kapasitas politik dan legitimasi langsung dari Presiden Prabowo," kata Perdana saat jumpa pers, Jumat (31/10/2025).

Selain itu, hal ini tidak lepas dari keberanian Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah dan gencar membongkar praktik-praktik yang merugikan negara.

"Bahkan pengakuannya juga dalam mengkritik beberapa instansi lain, kementerian lain, dan lembaga lain itu juga mendapat support ya, menurut pengakuannya seperti itu dari Bapak Presiden secara langsung dan yang dikritik bukan hanya kementerian dan lembaga lain saja, tetapi kementeriannya sendiri dikritik," ungkapnya.

Salah satunya, ketika Purbaya mengkritik sistem Coretax, membuka layanan Lapor Pak Purbaya, dan kerap menyidak perusahaan pelat merah untuk memantau kinerja para pegawai.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto menyampaikan hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya mempunyai kinerja baik, yakni memperoleh skor 826.

Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

Faktor ekonomi melibatkan MBG, Koperasi Merah Putih, Ekonomi Rumah Tangga, dan Daya Beli Masyarakat. Sedangkan faktor politik dipengaruhi Pemberantasan Korupsi, Kebebasan Berpendapat, Kemerdekaan Palestina dan Politik, serta Purbaya dan Reshuffle Effect.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024-19 Oktober 2025 melalui API.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu'ti dengan skor 59.

Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung.

"Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini," kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

"Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR," ujarnya.

Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2025 melalui API.

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Great Institute menyebut 85,8% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, sedangkan 14,2% lainnya merasa tidak puas.

Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

"Dari sektor ekonomi, kami menemukan program MBG, program Koperasi Merah Putih, ya kemudian kepuasan Ekonomi Rumah Tangga, kemudian Daya Beli Masyarakat," kata Sudarto saat konferensi pers, Jumat (31/10/2025).

Sudarto menjelaskan, 70,4% responden merasa MBG bermanfaat dan 28,9% merasa tidak puas. Kemudian 69,5% merasa program Koperasi Desa Merah Putih yakin terlaksana dan 13% merasa tidak setuju.

Dari aspek ekonomi rumah tangga, 71,8% responden merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan 28,2% merasa tidak setuju. Lalu, 62,1% responden setuju bahwa daya beli masyarakat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 37,9% lainnya tidak setuju.

Dari faktor politik, 89,8% setuju pemberantasan korupsi lebih baik dibanding tahun lalu, 10,2% merasa tidak setuju. Lalu, 81,8% setuju Indikator kebebasan berpendapat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% tidak setuju. Dari faktor peran Prabowo dalam politik internasional, 89,8% responden setuju, 10,2% tidak setuju.

Lebih lanjut, 89,5% setuju puas terhadap peran Prabowo dalam kemerdekaan Palestina, 10,5% merasa tidak setuju. Tak hanya itu, masuknya Purbaya di Kabinet Merah Putih juga mendukung kepuasan publik.

Great Institute menilai, Purbaya memiliki keberanian mengkritik kebijakan pemerintah hingga menuntaskan permasalahan di sektor ekonomi.

Di samping itu, Sudarto mengungkapkan alasan Gibran tidak menjadi variabel dalam survei ini adalah karena Gibran lekat dengan sosok mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga dikhawatirkan memengaruhi penilaian terhadap Prabowo.

"Berita-berita di media itu seperti memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Ini berita ya. Nah berita di media itu seakan memisahkan Prabowo dan Gibran itu berbeda. Nah ini ya itu memengaruhi persepsi publik. Jadi kalau digabung, nah kami khawatir jadi bias hasilnya. Sebenarnya orang ingin apresiasi Prabowo tapi karena ada Gibran maka dia nggak akan apresiasi," ujar Sudarto.

Pihaknya memandang Prabowo membawa ideologi sosialisme kerakyatan, dari pikiran dan tindakan-tindakannya. Sedangkan Gibran, dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan Jokowi, di mana ideologi Jokowi lebih pada ideologi kapitalisme atau neoliberal.

Menurutnya hal ini wajar dalam setiap survei, sebab setiap survei memiliki tujuannya masing-masing.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5%.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2024.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset GREAT Institute Perdana Wahyu Santosa menilai penting bagi pemerintah untuk mendorong kembali industri padat karya demi memacu penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

“PR (pekerjaan rumah) pemerintah saat ini adalah untuk meningkatkan sektor industri manufaktur supaya serapan pekerjaan formal bisa bertambah,” kata Perdana dalam jumpa pers “1 Tahun Prabowo, Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis” di Jakarta, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau 4,76 persen, turun 0,06 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski disebut menjadi persentase terendah sejak tahun 1998, Perdana tak menampik bahwa dinamika ketenagakerjaan Indonesia memang masih cukup besar, tercermin dari sulitnya mencari pekerjaan formal.

Ia menyampaikan bahwa saat ini, sektor pekerjaan informal masih mendominasi di Indonesia, seiring dengan perubahan tren, inovasi teknologi dan munculnya gig economy yang menawarkan fleksibilitas pekerjaan dan pendapatan.

“Porsi pekerjaan formal (berdasarkan BPS) adalah 40,6 persen, sementara pekerja informal sebesar 59,4 persen dan diperkirakan meningkat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Perdana mengatakan, meskipun realisasi investasi Indonesia per September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah Rp1.434 triliun (naik 13,7 persen secara tahunan/yoy) dan mencetak 1,95 juta tenaga kerja, sebagian besar investasi itu masih fokus ke industri padat modal.

“Sebagian besar ke padat modal, jadi daya serap ke sektor pekerjaan formal masih kurang. Dengan menggenjot manufaktur, daya serapnya sangat tinggi,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi Great Institute bertajuk “1 Tahun Prabowo, Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis”, menunjukkan bahwa 85,8 persen publik puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Great Institute mencatat bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, kenaikan upah riil, hingga tingkat pengangguran yang menurun, menjadi beberapa indikator positif dari aspek ekonomi.

“Upah riil tetap tumbuh positif 1,78 persen year-on-year, menunjukkan bahwa kenaikan upah pekerja secara rata-rata berhasil melampaui inflasi, sehingga menjaga daya beli riil,” demikian catatan studi tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025