Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, mengatakan ekonomi digital Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Menurut proyeksinya, nilai ekonomi digital nasional berpotensi menembus US$360 miliar pada tahun 2030.

Prospek tersebut ditopang oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang diperkirakan mencapai nilai US$150 miliar. Selain itu, potensi tersebut juga ditopang oleh besarnya pasar Indonesia yang memiliki 281 juta penduduk atau hampir 40 persen dari total populasi ASEAN.

Sebagai anggota G20, Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia memiliki keunggulan skala sekaligus pertumbuhan digital yang kuat. Kombinasi inilah yang juga menjadikannya pendorong lahirnya kekuatan digital kawasan," kata Meutya dalam Asia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).

Meutya menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia juga tercermin dari keberhasilan menarik investasi asing langsung (FDI) senilai US$55 miliar pada tahun lalu. Dalam dua tahun terakhir, katanya, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan dari sejumlah perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, NVIDIA, serta Indosat.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, kapasitas pusat data nasional tercatat meningkat lebih dari 260 persen. Di sektor digital, menurutnya, Indonesia saat ini menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar dolar AS, setara sepertiga dari total ekonomi digital kawasan.

Selain itu, pemerintah kini juga terus memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai infrastruktur publik digital, termasuk sistem pembayaran digital QRIS.

"Modal akan selalu mengikuti kepercayaan, dan saat ini kepercayaan tersebut semakin banyak diarahkan ke Indonesia," imbuhnya.

Menurut Meutya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia turut berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital ASEAN. Saat ini, nilai ekonomi digital kawasan telah mencapai sekitar 300 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030 melalui implementasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan berpotensi memberikan tambahan kontribusi sebesar 30–80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan. Menurutnya, manfaat transformasi digital tersebut harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen dari total bisnis di ASEAN.

Meski ekonomi digital terus tumbuh, Meutya menilai hal itu belum cukup. Ia mengatakan sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan masih mengalir ke platform-platform yang berbasis di luar kawasan, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh negara-negara ASEAN.

Karena itu, Indonesia memfokuskan strategi digital pada dua aspek utama. Pertama, value retention atau menjaga agar nilai ekonomi yang tercipta dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan perekonomian domestik. Kedua, productivity development, yakni memastikan transformasi digital mampu mendorong peningkatan produktivitas di sektor ekonomi riil.

Jakarta: Pengembangan ekonomi digital Indonesia dinilai semakin bergantung pada kesiapan talenta dalam menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan keterampilan AI kini menjadi bagian penting dalam memperluas partisipasi masyarakat di era transformasi digital.

Microsoft Indonesia bersama Alunjiva Indonesia terus mendorong pengembangan ekosistem AI inklusif melalui program EQUAL yang menyasar perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Hingga April 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 112 ribu peserta di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.574 peserta berasal dari kelompok penyandang disabilitas, sementara sisanya merupakan perempuan dan pemuda.

Program ini menjadi bagian dari inisiatif elevAIte Indonesia yang sebelumnya diluncurkan Microsoft bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas satu juta talenta digital Indonesia di bidang AI. Perkembangan AI kini tidak hanya memengaruhi sektor teknologi, tetapi juga mulai mengubah pola kerja, produktivitas, hingga model bisnis di berbagai industri.

President Director Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, mengatakan teknologi AI berpotensi menjadi penggerak produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut dia, pemanfaatan teknologi seperti Microsoft Copilot dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan digital dan memperluas partisipasi dalam ekonomi digital nasional.

“Kami mendorong pemanfaatan teknologi seperti Microsoft Copilot untuk membantu lebih banyak masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas—mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan produktivitas, dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital,” tegas dia.

Microsoft percaya teknologi AI harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat secara inklusif. Melalui kolaborasi bersama berbagai mitra, salah satunya Alunjiva Indonesia, kami mendorong penguatan keterampilan AI dan pemanfaatan Microsoft Copilot agar perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dapat lebih siap menghadapi transformasi digital dan membuka peluang baru di masa depan,

Program EQUAL dikembangkan dengan pendekatan inklusif melalui pelatihan AI berbasis komunitas, penyediaan materi pembelajaran yang lebih aksesibel, hingga pelibatan fasilitator penyandang disabilitas.

Kolaborasi tersebut melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, pemerintah daerah, hingga jaringan fasilitator di berbagai wilayah Indonesia. Founder Alunjiva Indonesia, Nicky Clara, mengatakan masih banyak kelompok rentan yang menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi digital.

Oleh karena itu, menurut dia, penguatan literasi AI perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“AI harus menjadi alat pemberdayaan yang mampu membuka akses dan menciptakan peluang baru bagi semua orang,” ujarnya.

Sebagai penutup rangkaian program EQUAL, Microsoft dan Alunjiva Indonesia menggelar EQUAL Convening Summit bertajuk Merayakan Perjalanan, Membangun Masa Depan AI yang Inklusif di Gedung Komisi Nasional Disabilitas, Jakarta.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh lintas sektor, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta perwakilan komunitas dan pelaku industri teknologi.

Diskusi dalam forum tersebut menyoroti pentingnya regulasi AI yang inklusif untuk memastikan transformasi ekonomi digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai penguasaan AI dapat membantu pelaku UMKM naik kelas sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat juga menyampaikan teknologi AI sejatinya bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk meluaskan ruang kesempatan.

“Penguasaan AI menjadi jembatan krusial: mempercepat langkah UMKM lokal agar naik kelas, sekaligus mendobrak keterbatasan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya,” tuturnya.

Pembina Setara Berdaya Group Ridha D. M. Wirakusumah menyampaikan pengembangan ekosistem AI yang inklusif membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Nicky Clara selaku founder Alunjiva Indonesia menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu kunci penting dalam membangun ekosistem pembelajaran AI yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, program EQUAL akan terus dikembangkan melalui penguatan komunitas lokal, pelatihan berkelanjutan, hingga pembentukan local champion di berbagai daerah agar dampak ekonomi digital berbasis AI dapat tumbuh lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Pengembangan ekonomi digital Indonesia dinilai semakin bergantung pada kesiapan talenta dalam menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Karena itu, penguatan literasi digital dan keterampilan AI kini menjadi bagian penting dalam memperluas partisipasi masyarakat di era transformasi digital.

Microsoft Indonesia bersama Alunjiva Indonesia terus mendorong pengembangan ekosistem AI inklusif melalui program EQUAL yang menyasar perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Hingga April 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 112 ribu peserta di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.574 peserta berasal dari kelompok penyandang disabilitas, sementara sisanya merupakan perempuan dan pemuda.

Program ini menjadi bagian dari inisiatif elevAIte Indonesia yang sebelumnya diluncurkan Microsoft bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas satu juta talenta digital Indonesia di bidang AI. Perkembangan AI kini tidak hanya memengaruhi sektor teknologi, tetapi juga mulai mengubah pola kerja, produktivitas, hingga model bisnis di berbagai industri.

President Director Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, mengatakan teknologi AI berpotensi menjadi penggerak produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut dia, pemanfaatan teknologi seperti Microsoft Copilot dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan digital dan memperluas partisipasi dalam ekonomi digital nasional.

“Kami mendorong pemanfaatan teknologi seperti Microsoft Copilot untuk membantu lebih banyak masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas—mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan produktivitas, dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital,” tegas dia.

Microsoft percaya teknologi AI harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat secara inklusif. Melalui kolaborasi bersama berbagai mitra, salah satunya Alunjiva Indonesia, kami mendorong penguatan keterampilan AI dan pemanfaatan Microsoft Copilot agar perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dapat lebih siap menghadapi transformasi digital dan membuka peluang baru di masa depan,

Program EQUAL dikembangkan dengan pendekatan inklusif melalui pelatihan AI berbasis komunitas, penyediaan materi pembelajaran yang lebih aksesibel, hingga pelibatan fasilitator penyandang disabilitas.

Kolaborasi tersebut melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, pemerintah daerah, hingga jaringan fasilitator di berbagai wilayah Indonesia. Founder Alunjiva Indonesia, Nicky Clara, mengatakan masih banyak kelompok rentan yang menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi digital.

Oleh karena itu, menurut dia, penguatan literasi AI perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“AI harus menjadi alat pemberdayaan yang mampu membuka akses dan menciptakan peluang baru bagi semua orang,” ujarnya.

Sebagai penutup rangkaian program EQUAL, Microsoft dan Alunjiva Indonesia menggelar EQUAL Convening Summit bertajuk Merayakan Perjalanan, Membangun Masa Depan AI yang Inklusif di Gedung Komisi Nasional Disabilitas, Jakarta.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh lintas sektor, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta perwakilan komunitas dan pelaku industri teknologi.

Diskusi dalam forum tersebut menyoroti pentingnya regulasi AI yang inklusif untuk memastikan transformasi ekonomi digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai penguasaan AI dapat membantu pelaku UMKM naik kelas sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat juga menyampaikan teknologi AI sejatinya bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk meluaskan ruang kesempatan.

“Penguasaan AI menjadi jembatan krusial: mempercepat langkah UMKM lokal agar naik kelas, sekaligus mendobrak keterbatasan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya,” tuturnya.

Pembina Setara Berdaya Group Ridha D. M. Wirakusumah menyampaikan pengembangan ekosistem AI yang inklusif membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Nicky Clara selaku founder Alunjiva Indonesia menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu kunci penting dalam membangun ekosistem pembelajaran AI yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, program EQUAL akan terus dikembangkan melalui penguatan komunitas lokal, pelatihan berkelanjutan, hingga pembentukan local champion di berbagai daerah agar dampak ekonomi digital berbasis AI dapat tumbuh lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Transformasi digital kini bukan lagi sekadar tren, tapi sudah jadi “senjata utama” Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pemerintah pun mulai tancap gas memperkuat ekosistem data center, kecerdasan buatan (AI), hingga keamanan siber lewat Forum Nasional bertajuk Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Forum itu dilakuka pada Rabu, 20 Mei 2026 di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Forum eksklusif ini menghadirkan lebih dari 200 peserta terpilih dari kalangan pemimpin industri, regulator, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan ekosistem infrastruktur digital sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden No. 4/2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi telah menempatkan infrastruktur digital, data center, AI, dan keamanan siber sebagai pilar fundamental mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Infrastruktur digital jadi fondasi ekonomi masa depan

Pada sesi pembukaan, forum menghadirkan sejumlah sambutan dari pemangku kepentingan strategis. Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ali Murtopo Simbolon menekankan pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai faktor kunci dalam strategi menuju Indonesia Emas 2045 dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

"Infrastruktur digital yang tangguh, data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia," ujarnya dalam keterangan, Kamis, 21 Mei 2026.

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Aju Widia Sari menyampaikan bahwa penguatan konektivitas digital yang meliputi percepatan pembangunan data center, pengembangan ekosistem artificial intelligence, dan penguatan ketahanan siber bukan lagi pilihan, melainkan fondasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global," tegasnya.

Ancaman siber jadi tantangan serius

Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rahmat Subagio, menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan adopsi teknologi terkini untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

"Ancaman siber tidak mengenal batas dan terus berkembang dari ransomware, Advanced Persistent Threats (APT), hingga serangan terhadap infrastruktur kritikal. Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kapabilitas deteksi dini, respons insiden yang cepat, dan pembangunan ekosistem keamanan siber yang melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan akademisi," terangnya.

"Investasi dalam teknologi Security Operations Center (SOC), threat intelligence sharing, dan pengembangan talenta cybersecurity menjadi prioritas mutlak untuk melindungi kedaulatan digital dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia," imbuhnya.

Acara dilanjutkan dengan menampilkan dua sesi panel yang membahas isu-isu kritis dalam ekosistem digital Indonesia. Panel sesi 1 fokus pada pembahasan data center dan AI dengan tema "Membangun Ekosistem Data Center & AI Nasional yang Berdaya Saing Global untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%".

Sementara sesi panel 2 membahas isu strategis keamanan siber dengan tema Strategi Keamanan Siber Nasional, Melindungi Infrastruktur Digital, Data Center & Sektor Keuangan Indonesia. Forum ini dihadiri dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah hingga stakeholder.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah memangkas potongan platform transportasi daring menjadi maksimal 8 persen diapresiasi karena memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja sektor informal digital. Langkah tersebut disebut memperkuat posisi pengemudi ojek daring dalam ekosistem ekonomi berbasis aplikasi yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Bungas T Fernando Duling, menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mencerminkan keberpihakan negara terhadap peningkatan pendapatan mitra pengemudi. Melalui aturan tersebut, pengemudi ojek daring kini berhak menerima sekitar 92 persen dari pendapatan setiap perjalanan.

“Di tengah suasana Hari Kebangkitan Nasional ini, kita melihat sebuah ‘fajar baru’ bagi para pekerja transportasi online. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini adalah bukti sahih bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada jargon, tetapi betul-betul hadir dalam semangat pemberdayaan pendapatan rakyat. Ini adalah kebangkitan bagi jutaan driver ojol untuk meraih kesejahteraan yang lebih adil,” ujar pria yang akrab disapa Nando, Rabu (20/5/2026).

Menurut Nando, kebijakan tersebut berkaitan dengan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai transportasi daring telah menjadi sektor penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas sehingga intervensi negara diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan pekerja.

“Ketika negara memastikan driver mengantongi 92 persen pendapatan, di situlah amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan. Ini adalah semangat gotong royong dan asas kekeluargaan yang nyata. Kita bangkit dari sistem digital yang selama ini timpang menuju ekosistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial,” katanya.

ARUN juga mengapresiasi langkah aplikator yang dinilai responsif menjalankan ketentuan pemerintah. Organisasi tersebut menilai kepatuhan perusahaan aplikasi dalam menyesuaikan skema pendapatan mitra menjadi indikator penting keberlanjutan ekosistem transportasi daring nasional.

Selain peningkatan pendapatan, Nando menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi pengemudi, termasuk integrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja sektor informal semakin terjamin.

“Semangat kebangkitan nasional adalah semangat untuk berdaulat secara ekonomi. Dengan berjalannya sistem yang lebih adil ini, kita sedang meletakkan batu pertama bagi kemandirian ekonomi rakyat kecil,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026).

“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama sekaligusCEOGoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojekonline, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.

Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layananGoRidereguler sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.

Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program LanggananGoRide Hemat” untuk mitra pengemudi. Penghapusan program langgananGoRide Hematuntuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

“Ke depannya,GoRide Hematjuga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen sepertiGoRidereguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat padaGoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.

Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, bursa kerja mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang akan terus dilanjutkan.

Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem serta lini bisnis lain secara berkelanjutan. “Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan hubungan bilateral Singapura dan Indonesia berada dalam kondisi sangat baik, ditandai dengan eratnya kerja sama ekonomi, pertahanan, hingga pengembangan energi hijau.

Pernyataan itu disampaikan Vivian usai pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

“Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa hubungan kita berada dalam kondisi yang sangat baik,” ujar Vivian.

Menurut dia, Indonesia dan Singapura selama ini selalu berdiri berdampingan dalam menghadapi berbagai krisis global, mulai dari pandemi Covid-19 hingga konflik di Timur Tengah.

“Singapura serta Indonesia telah berdiri berdampingan baik di masa senang maupun sulit, entah itu saat Covid-19 dan sekarang dengan krisis di Timur Tengah,” katanya.

Vivian mengatakan kedua negara juga meninjau implementasi perluasan perjanjian kerangka kerja bilateral yang mulai berlaku sejak Maret 2024, mencakup kerja sama pertahanan, pengelolaan ruang udara, dan penegakan hukum.

“Fakta bahwa kita mampu menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini secara konstruktif dan menerapkan perjanjian-perjanjian ini dengan baik adalah pertanda yang sangat baik dari kekuatan hubungan bilateral kita,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Vivian menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura merupakan mitra dagang utama satu sama lain, dengan Singapura sebagai investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan dan keyakinan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia, sekaligus menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan melalui besarnya arus investasi yang masuk.

“Ini bukan sekadar masalah kata-kata, ikuti aliran uangnya [follow the money], dan fakta bahwa kami memberikan suara melalui investasi kami adalah sebagai penegasan atas potensi Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah proyek strategis seperti Nongsa Digital Park dan Kawasan Industri Kendal, serta peluang kerja sama di sektor ekonomi digital dan energi hijau.

Selain itu, Singapura mendorong penguatan kolaborasi trilateral melalui konsep SIJORI (Singapura-Johor-Riau) serta pengembangan konektivitas Asean, termasuk Asean Power Grid.

Vivian menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan utama energi hijau dunia, terutama dari energi surya, panas bumi, dan hidroelektrik, serta menyebut bahwa Indonesia dapat dipandang sebagai negara adidaya di sektor energi.

Ia mengatakan potensi tersebut akan saling melengkapi dengan Singapura yang berperan sebagai pusat teknologi dan pembiayaan infrastruktur regional, sehingga keduanya dapat membangun sinergi yang dinilai sangat bermakna bagi kedua negara.

Vivian juga menyinggung Leaders’ Retreat Singapura-Indonesia tahun lalu yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, termasuk penandatanganan proyek perdagangan listrik lintas batas dan kerja sama industri berkelanjutan.

“Kami berharap dapat melihat perkembangan lebih lanjut secara konkret untuk membawa proyek-proyek ini selangkah lebih maju,” tandasnya.

Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan infrastruktur digital. Investasi pusat data meningkat cepat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan layanan cloud, dan ekspansi perusahaan teknologi global di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek hyperscale data center bermunculan di Jakarta, Bekasi, hingga Batam dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS.

Awal 2026, misalnya, perusahaan pusat data Digital Edge mengumumkan investasi sekitar US$4,5 miliar untuk membangun kampus pusat data kecerdasan buatan (AI) berkapasitas 500 MW di Bekasi. Di lokasi yang sama, proyek lain bahkan diproyeksikan memiliki potensi ekspansi hingga 1 GW. Angka ini menunjukkan bahwa pusat data bukan lagi sekadar infrastruktur digital pendukung. Dalam praktiknya, fasilitas semacam ini mulai menyerupai kawasan industri baru dengan kebutuhan listrik sangat besar.

Namun, ada satu hal yang sejauh ini jarang dibahas dalam diskusi pusat data di Indonesia: kesiapan sistem kelistrikan nasional.

Selama ini, pembahasan pusat data hampir selalu berhenti pada besarnya investasi dan potensi ekonomi digital. Perspektif energi sering kali hanya muncul sebagai catatan tambahan. Seolah kebutuhan listrik pusat data hanyalah beban baru yang otomatis bisa diserap sistem tenaga yang ada. Padahal, perkembangan pusat data berbasis AI membawa karakteristik yang sangat berbeda dibanding pusat data konvensional.

Pusat data AI dibangun di atas kluster komputasi berperforma tinggi yang menggunakan ribuan graphic processing unit (GPU) secara simultan. Kebutuhan dayanya jauh lebih besar dan harus tersedia stabil selama dua puluh empat jam penuh. Satu fasilitas hyperscale AI bahkan dapat membutuhkan listrik ratusan megawatt secara terus-menerus.

Karakteristik bebannya juga lebih dinamis. Pada pusat data konvensional, pola konsumsi listrik relatif stabil. Sebaliknya, proses pelatihan model AI dapat memicu perubahan beban sangat cepat dalam waktu singkat karena ribuan GPU bekerja bersamaan. Tantangannya bukan hanya soal menyediakan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga menjaga kualitas dan kestabilan sistem ketika perubahan beban terjadi secara terus-menerus.

Di titik ini, persoalannya mulai bergeser dari isu digital menjadi isu ketenagalistrikan.

Sistem tenaga listrik Indonesia selama ini dirancang berdasarkan pola pertumbuhan konsumsi yang relatif bertahap. Sementara pusat data AI menghadirkan jenis permintaan baru: padat daya, terkonsentrasi di wilayah tertentu, tumbuh cepat, dan menuntut tingkat keandalan sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan pusat data bahkan bisa mengubah proyeksi kebutuhan listrik lebih cepat daripada asumsi historis yang selama ini digunakan dalam perencanaan sistem tenaga.

Masalahnya, siklus pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bergerak secepat ekspansi industri digital. Ketika investasi pusat data dapat masuk dalam hitungan tahun, pembangunan pembangkit, transmisi, maupun penguatan jaringan membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Jika tidak diantisipasi sejak awal, sistem tenaga akan terus berada dalam posisi reaktif, mengejar kebutuhan yang tumbuh lebih cepat daripada proses perencanaannya sendiri.

Risikonya bukan hanya pada sisi teknis kelistrikan. Dalam jangka panjang, keterlambatan sistem tenaga menopang kebutuhan pusat data justru dapat menjadi hambatan bagi investasi digital itu sendiri. Industri pusat data pada akhirnya akan mencari lokasi dengan pasokan listrik yang kuat, stabil, dan mampu memenuhi standar keandalan tinggi.

Karena itu, pembahasan mengenai pusat data AI seharusnya mulai masuk ke dalam konteks perencanaan energi nasional. Pertanyaannya bukan lagi sekadar di mana pusat data akan dibangun, melainkan apakah sistem kelistrikan nasional memang sudah disiapkan untuk menopang gelombang permintaan baru ini.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan pusat data berintensitas komputasi tinggi sebagai kategori tersendiri dalam perencanaan sistem tenaga nasional. Hingga saat ini, baik RUKN maupun RUPTL belum secara spesifik memetakan pusat data sebagai beban strategis dengan karakteristik unik. Padahal, pola konsumsi listrik pusat data AI berbeda cukup jauh dari konsumsi listrik konvensional.

Kedua, memastikan bahwa ekspansi pusat data tidak mengorbankan stabilitas sistem eksisting. Konsentrasi pembangunan pusat data pada wilayah tertentu dapat menciptakan tekanan terhadap kapasitas jaringan, kebutuhan cadangan daya, hingga fleksibilitas operasi grid. Karena itu, integrasi pusat data semestinya tidak hanya berbasis ketersediaan lahan atau kedekatan jaringan fiber optik, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sistem tenaga secara menyeluruh.

Ketiga, memastikan bahwa pertumbuhan pusat data tetap selaras dengan agenda transisi energi nasional. Di banyak negara, ekspansi pusat data mulai diiringi penggunaan energi bersih, pembangunan dedicated renewable energy, serta penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat. Indonesia perlu mulai mendorong pendekatan serupa agar pertumbuhan ekonomi digital tidak justru meningkatkan tekanan emisi dan ketergantungan pada pembangkit fosil.

Gelombang pembangunan pusat data AI pada akhirnya akan mengubah struktur permintaan listrik nasional. Tantangannya bukan semata pada penyediaan listrik lebih banyak, melainkan memastikan sistem tenaga mampu menopang jenis beban baru yang jauh lebih intensif, sensitif, dan menuntut keandalan tinggi. Sebab pada akhirnya, fondasi utama dari infrastruktur digital tetaplah sistem kelistrikan yang andal.

Kalau perencanaan kelistrikan nasional terlambat mengantisipasi perubahan ini, Indonesia bisa berada dalam situasi ketika pertumbuhan infrastruktur digital bergerak lebih cepat daripada kesiapan sistem kelistrikannya. Ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar soal listrik, tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. memastikan akan ikut dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan perseroan tengah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada kedua pita frekuensi tersebut.

“Jadi Indosat sudah siap sepenuhnya dan saya ingin benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih [mengapresiasi] kepada Komdigi,” kata Vikram dalam Paparan Publik di Kantor Indosat, Selasa (5/5/2026).

Vikram mengungkapkan pihaknya sempat bertemu dengan World Bank dan menilai secara historis harga spektrum di Indonesia tergolong yang tertinggi di dunia. Namun, menurutnya kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan, tercermin dari harga dasar lelang yang dinilai lebih rendah saat ini.

Menurutnya, penyesuaian tersebut akan mendukung pengembangan ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital di Indonesia.

Sementara itu, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti menyampaikan perusahaan masih melakukan kajian internal terkait partisipasi dalam lelang tersebut. Dia memastikan keputusan akan diambil pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis.

“Dan tentunya kami akan selalu mempertimbangkan kebutuhan layanan, kondisi pasar dan juga tentu dengan jangka panjang bagi perusahaan,” katanya.

Indosat juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komdigi yang menyediakan spektrum yang dinilai fundamental bagi industri telekomunikasi.

Di sisi lain, Komdigi menjadwalkan pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada akhir Juli 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut.

“Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Meski demikian, belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi.

“Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia menegaskan mekanisme lelang tetap menggunakan skema seleksi berbasis peringkat, bukan pembagian merata. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Komdigi belum dapat memberikan estimasi karena proses lelang masih berlangsung.

Adapun harga dasar lelang telah tercantum dalam dokumen resmi seleksi dan ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, proses lelang telah memasuki tahap pengambilan akun dan dokumen seleksi oleh peserta. Pemerintah memastikan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana, dengan skema seleksi yang tetap digunakan.

Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Wayan menambahkan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia solusi perangkat lunak, Red Hat, mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara reaktif dan tidak terukur berisiko menciptakan inefisiensi biaya di korporasi. Perusahaan perlu memastikan masalah yang dihadapi dan solusi yang dibutuhkan.

Red Hat juga mengungkap bahwa di balik pemanfaatan AI berbasis sumber terbuka atau open source, terhadap ancaman pemborosan khususnya bagi industri finansial karena celah besar dalam sistem tersebut.

Dalam acara Red Hat Tech Day di Jakarta, Kamis (30/4/2026), Red Hat industri finansial Indonesia menghadapi problematika serius.

Banyak perusahaan terjerembap dalam fenomena Fear of Missing Out (FOMO) terhadap tren AI. Adopsi teknologi dilakukan secara terburu-buru tanpa tujuan fungsional yang jelas, yang justru kemudian malah menciptakan celah risiko sistemik baru dan inefisiensi biaya.

Country Manager Red Hat Indonesia, Vonny Tjiu, menyampaikan agar terhindar dari risiko tersebut, Red Hat menekankan bagi korporasi pengguna open source, untuk memastikan teknologi tersebut sudah memenuhi standar kesiapan korporasi (enterprise readiness).

Teknologi yang dikembangkan dalam sebuah sistem harus dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya sehingga tidak mengganggu jalannya proses operasional yang merugikan perusahaan.

“Investasi teknologi informasi perusahaan harus dapat diintegrasikan dengan lapisan AI secara mulus tanpa mengganggu operasional inti,” kata Vonny.

Dia memaparkan implementasi teknologi idealnya difokuskan untuk memitigasi risiko, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi bisnis korporasi.

Vonny juga menyoroti target pemerintah mengenai kemandirian teknologi di mana talenta lokal harus mampu memproduksi AI, bukan sebatas menjadi pasar konsumen.

Proyeksi kontribusi ekonomi digital Indonesia mencapai 40% terhadap total ekonomi kawasan Asia Tenggara pada 2030 menjadi pemacu utama transformasi ini.

Di sektor pembiayaan, PT Bussan Auto Finance mengakui manajemen aplikasi yang kompleks pascapandemi 2020 merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini.

Director Bussan Auto Finance (BAF) Yudono memaparkan perusahaan sempat terkendala insiden salah konfigurasi saat proses pengerahan sistem ke server, yang membuat mereka sulit bekerja. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAF melakukan sejumlah transformasi.

"Kami melakukan transformasi untuk mengurangi kendala tersebut melalui otomatisasi," kata Yudono.

BAF kemudian berkolaborasi dengan Red Hat OpenShift dan Ansible untuk mempermudah manajemen serta mengotomatisasi infrastruktur hybrid cloud yang memberikan perlindungan maksimal sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, PT Pegadaian memiliki masalah klasik yaitu ketergantungan pada sistem monolitik warisan masa lalu.

Head of Enterprise Architecture PT Pegadaian, Ronald Hariyanto, memaparkan siklus transformasi teknologi perseroan bertujuan mendobrak batasan sistem tersebut untuk mengakomodasi layanan bank emas.

Saat ini, lebih dari 70% infrastruktur sistem operasi berbasis Linux di tubuh Pegadaian mengandalkan produk Red Hat.

Selain perombakan arsitektur, Pegadaian memprioritaskan peningkatan kesejahteraan tim teknisi melalui otomasi. Perusahaan meracik kerangka kerja berbasis obrolan bernama Cindy untuk memudahkan perbaikan gangguan jaringan serta server secara presisi dari jarak jauh.

Inisiatif ini terbukti mempertahankan stabilitas performa aplikasi sekaligus menekan jam lembur teknisi yang selama ini menjadi beban operasional perusahaan.

Keberhasilan transformasi kedua entitas bisnis ini merepresentasikan urgensi kemitraan teknologi tepat guna bagi pertumbuhan profitabilitas industri di tengah gejolak era digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transformasi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat hingga membuka peluang penguatan ekonomi digital nasional. Pertumbuhan itu perlu diimbangi dengan kolaborasi nasional demi menjaga ketahanan digital.

Merujuk DataReportal soal laporan Digital 2025 Indonesia, ekosistem digital nasional mencatat perkembangan signifikan. Jumlah koneksi seluler aktif mencapai 356 juta atau setara dengan 125 persen dari total populasi. Adapun pengguna internet mencapai sekitar 212 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 74,6 persen. Sedangkan pengguna media sosial sebanyak 143 juta identitas atau 50,2 persen daripopulasi.

Di balik pertumbuhan itu, muncul tantangan terkait keamanan data dan ketahanan digital. Kompleksitas infrastruktur digital modern menuntut penguatan sistem keamanan demi mencegah ancaman siber.

Menjawab tantangan tersebut, R17 Group menggelar R17 Podcast Show (RPS) Vol. 04 bertema “Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience” di Discovery SCBD, Jakarta. Forum ini menjadi wadah mempertemukan regulator, pelaku industri, dan penyedia teknologi guna merumuskan langkah konkret menghadapi ancaman siber.

Dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menekankan pentingnya tata kelola data adaptif untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.

"Biaya untuk menjaga keamanan memang terlihat sangat besar. Namun, ketika terjadi pelanggaran keamanan dalam sebuah perusahaan, dampaknya bisa meruntuhkan fondasi yang telah lama dibangun. Reputasi menjadi taruhannya, dan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Karena itu, ketika kita berbicara tentang keamanan, perubahan paradigma dari sekadar cost (biaya) menjadi investment (investasi) bukanlah hal yang mudah. Ini perlu didiskusikan secara serius," kata Ismail pada Kamis (23/4/2026).

Sedangkan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Mayjen TNI Bondan Widiawan menyoroti pentingnya pembangunan sistem peringatan dini serta penguatan ekosistem threat intelligence yang terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Adapun CEO R17 Group, Hengky Witarsa menegaskan kolaborasi merupakan fondasi utama membangun ketahanan digital nasional.

“Ketahanan digital hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secure-by-design agar inovasi bisnis dapat berjalan seiring dengan perlindungan data,” ujarnya.

Pentingnya pemanfaatan teknologi terkini dalam menghadapi lanskap ancaman yang terus berkembang juga disorot. Perwakilan dari Cyble, Rangga F, selaku Country Manager, menyampaikan meningkatnya jejak digital memperbesar risiko terhadap aset data. Teknologi pemantauan dark web dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas dan kecepatan deteksi ancaman.

Di sisi lain, General Manager Virtus Technology Indonesia, Wisnu Nursahid, CISSP, menekankan cyber resilience menjadi kebutuhan utama organisasi. Pendekatan keamanan berbasis AI mampu meningkatkan akurasi deteksi, mempercepat respons, serta memperkuat perlindungan tanpa menghambat operation bisnis.

Jakarta: Batam terus mempertegas posisinya sebagai destinasi utama investasi digital di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian kerja sama strategis bersama PT PLN Batam dan PT Digitalland Service One (DayOne), pada Jumat, 17 April 2026 di Balairung Sari BP Batam.

Kegiatan ini menandai ekspansi besar dari platform infrastruktur digital guna mendukung pembangunan kampus pusat data (data center) hyperscale kedua di Kota Batam.

Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pelanggan Data Center Terbesar di Indonesia dengan kapasitas 511 MVA atau setara 450 megawatt (MW).

Kesepakatan ini diproyeksikan untuk memasok kebutuhan energi bagi pengembangan pusat data DayOne di Kabil Industrial Tech Park (KITP) secara bertahap pada 2026-2027.

Hadir dalam kegiatan, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad; Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra; Chief Executive Officer DayOne, Jamie Khoo; Direktur Utama PT. PLN Batam, Kwin Fo; Anggota/Deputi Bidang BP Batam, jajaran Forkopimda Kota Batam, serta pimpinan asosiasi industri di Kota Batam beserta jajaran.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan kemudahan regulasi menjadi kunci utama dalam menarik minat investor global.

Menurutnya, integrasi antara ketersediaan lahan, kepastian hukum, dan keandalan energi di bawah naungan BP Batam menciptakan ekosistem yang kompetitif di tingkat regional.

"BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan bahwa Batam siap menjadi hub digital dunia," ujar Amsakar dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.

Transformasi Hub Digital

Ekspansi DayOne di kawasan Kabil menyusul kesuksesan proyek sebelumnya di Nongsa Digital Park (NDP).

Melalui dukungan BP Batam dan PT. PLN Batam, pengembangan ini dirancang sebagai platform berperforma tinggi untuk mendukung komputasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan layanan awan (cloud) bagi kawasan Asia-Pasifik.

Chief Executive Officer DayOne, Jamie Khoo, mengungkapkan bahwa kemudahan administrasi yang difasilitasi oleh BP Batam menjadi faktor krusial dalam keputusan ekspansi perusahaan.

"Ekspansi ini merupakan tonggak penting dalam strategi kami untuk membangun salah satu platform infrastruktur digital terkemuka di Asia, termasuk model Singapura-Johor-Batam (SIJORI) milik kami yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Batam menjadi platform pusat data lintas batas pertama yang benar-benar terintegrasi di Asia Tenggara," jelas Jamie.

Selain aspek kelistrikan, BP Batam juga mendorong pemanfaatan energi bersih demi keberlanjutan industri.

Hal ini diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT. PLN Batam terkait Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas di atas 200 MWp di Wilayah Kerja BP Batam.

Inisiatif energi hijau ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dan diharapkan menjadi nilai tambah bagi para investor yang memprioritaskan standar keberlanjutan global.

Sinergi Berkelanjutan

Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak lepas dari peran aktif BP Batam dalam menyinergikan regulator dengan penyedia infrastruktur.

"Kami meyakini bahwa sinergi antara PLN Batam dan DayOne dengan dukungan penuh dari BP Batam akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara," ujar Kwin Fo.

Selain pasokan listrik, juga dilaksanakan penandatanganan MoU Layanan Solusi Infrastruktur Terintegrasi Ekosistem Data Center yang mencakup kajian penyediaan jaringan fiber optik dan layanan pemeliharaan infrastruktur kritis.

Dengan sinergi yang dipimpin oleh BP Batam, kawasan ini kini bertransformasi menjadi bagian penting dari model SIJORI.

Keberadaan pusat data hyperscale ini diharapkan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja sektor teknologi, serta memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Kami berharap kerja sama yang ditandatangani hari ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan iklim investasi di Kota Batam,” pungkas Kwin Fo.

(ANN)