Menata Ulang Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia akan dirombak untuk lebih tepat sasaran, fokus pada anak dari keluarga kurang mampu, guna mengatasi stunting dan meningkatkan efisiensi anggaran.

(Bisnis.Com) 23/04/26 12:00 200282

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana perombakan skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai babak baru kebijakan sosial sejak Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pengetatan sasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna.

Program yang awalnya dirancang sebagai intervensi besar pembangunan sumber daya manusia ini kini memasuki fase evaluasi. Instruksi Prabowo kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menertibkan dapur MBG dan meninjau ulang penerima manfaat menjadi sinyal pergeseran dari pendekatan universal ke kebijakan yang lebih terarah.

Langkah ini dinilai penting karena tanpa perbaikan tata kelola dan penargetan, program besar seperti MBG berisiko tidak efisien, sementara kebutuhan perbaikan gizi anak Indonesia tetap mendesak.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5% pada 2024, meskipun telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kelompok rumah tangga miskin dan rentan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dalam konteks inilah, penajaman sasaran MBG menjadi krusial.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme teknis untuk memastikan program ini lebih tepat sasaran.

“Ada tim yang diturunkan dari Kedeputian Tauwas [Pemantauan dan Pengawasan] dan Tim Investigasi namanya Tim Optimalisasi,” ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi di atas kertas, tetapi juga melakukan intervensi langsung di lapangan. Tim Optimalisasi menjadi ujung tombak dalam menilai apakah dapur MBG berjalan sesuai petunjuk teknis sekaligus memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.

Dalam menentukan kelayakan penerima, Nanik mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata berbasis data statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Parameter ya kalau sekolah-sekolah swasta orang kaya kan pasti secara gizi anak-anak sudah terpenuhi. Kalau sekolah negeri karena heterogen ya kita kasih kuesioner siapa yang mau terima dan siapa yang tidak. Itu untuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” katanya.

Pendekatan ini mencerminkan realitas bahwa kondisi sosial-ekonomi siswa sangat beragam, bahkan dalam satu wilayah. Sekolah negeri di kota besar misalnya, bisa dihuni oleh siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sehingga diperlukan metode seleksi yang lebih fleksibel seperti kuesioner.

Namun, strategi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait validitas data dan potensi bias dalam pengisian kuesioner.

Konsolidasi Data

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengamini pentingnya fondasi data dalam menentukan arah kebijakan MBG ke depan. Sehingga, dia menekankan bahwa pihaknya siap apabila ada arahan untuk membantu kesiapan data untuk BGN.

“Menyangkut pensasaran MBG (Makan Bergizi Gratis), tentu kami nanti akan mengikuti arahan Presiden lebih lanjut,” kata Gus Ipul usai saat meninjau Calon Sekolah Rakyat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Penjompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus pada konsolidasi data sebagai langkah awal sebelum implementasi kebijakan lebih lanjut.

Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum menyampaikan hasilnya ke publik. Proses ini dinilai penting karena selama ini program bantuan sosial kerap terkendala ketidaksinkronan data antar lembaga.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Data tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) jika diperlukan.

Ia menegaskan mandat Presiden tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan bantuan tersebut benar-benar efektif.

“Salah satu pesan yang disampaikan kepada kami oleh Presiden, dan itu kemudian menjadi bagian dari mandat strategis Kementerian Sosial, bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi data bersama BPS dan kementerian lain, setelah itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos agar bansosnya ini tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak,” tandas Gus Ipul.

Dengan kata lain, MBG tidak hanya dilihat sebagai program bantuan konsumtif, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dari perspektif ekonomi, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman menilai langkah pemerintah sebagai koreksi yang tepat.

Dia menyoroti bahwa selama ini program MBG terlalu luas sehingga berpotensi tidak efisien.

“Penertiban dapur MBG/SPPG dan pengecekan ulang penerima bantuan sebenarnya adalah langkah koreksi yang penting. Selama ini, program MBG dijalankan terlalu luas sehingga berpotensi membuat anggaran tidak tepat sasaran,” kata Rizal.

Menurutnya, fokus pada anak dari keluarga kurang mampu akan membuat program lebih efektif karena bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Rizal juga mengaitkan kebijakan ini dengan kondisi fiskal negara. Menurutnya, di tengah tekanan fiskal yang mulai meningkat di mana defisit APBN sudah mendekati 1% PDB, tentunya langkah ini bukan hanya tepat, tetapi juga mendesak.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 memang berada dalam tekanan, terutama akibat peningkatan belanja sosial dan subsidi.

Rizal menilai efisiensi anggaran sangat bergantung pada akurasi dan integrasi data. Tanpa data sosial-ekonomi, gizi, dan pendidikan yang solid, efisiensi berpotensi menjadi semu. Ia menambahkan, program yang ditargetkan lebih tepat dalam kondisi fiskal terbatas, meski tetap memiliki risiko jika terlalu selektif.

“Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, program seperti MBG memang lebih tepat jika ditujukan secara khusus (targeted), bukan diberikan ke semua orang secara merata. Ada kemungkinan anak yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terdata dan akhirnya tidak mendapat bantuan,” tuturnya.

Risiko ini dikenal sebagai exclusion error, yang dapat berdampak serius pada kelompok rentan. Sebagai solusi, Rizal menyarankan pendekatan bertahap.

“Jangka menengah, pendekatan yang paling seimbang adalah tetap menargetkan kelompok prioritas, tetapi dengan tujuan jangka panjang yang inklusif,” tandas Rizal.

Potensi Hemat Anggaran Hingga Rp230 Triliun

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai perubahan skema MBG sebagai momentum reformasi besar. Ia menyebut fokus Presiden Prabowo Subianto pada anak dari keluarga kurang mampu menandai pergeseran dari distribusi luas ke pendekatan berbasis kebutuhan.

Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi menghemat anggaran secara signifikan.

“Ya, sangat berpotensi mengurangi pemborosan anggaran secara signifikan. Berdasarkan kalkulasi kami, potensi penghematan dapat mencapai sedikitnya Rp230 triliun,” tuturnya.

Bhima menilai angka tersebut menunjukkan potensi inefisiensi dalam desain awal program. Studi Celios juga mencatat inclusion error MBG mencapai 34,2%, sehingga lebih dari sepertiga penerima bukan kelompok paling membutuhkan.

Ia juga menyoroti minimnya dapur SPPG di wilayah kemiskinan tinggi dan daerah 3T. Karena itu, Bhima mengusulkan program difokuskan pada sekitar 22,2 juta anak sekolah kurang mampu dan balita dari keluarga miskin, sehingga kualitas menu bisa ditingkatkan dengan estimasi biaya sekitar Rp15.000 per porsi.

Bhima juga mengkritik skema dapur SPPG dalam implementasi program.

“Kami juga tidak merekomendasikan penggunaan skema SPPG, karena pengalaman lebih dari satu tahun terakhir menunjukkan bahwa skema tersebut cenderung mahal, kompleks, dan rentan terhadap inefisiensi,” katanya.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti dapur atau kantin sekolah, serta distribusi untuk balita melalui posyandu.

Namun, Bhima mengingatkan adanya risiko exclusion error jika kebijakan terlalu selektif.

“Ini bisa terjadi jika basis data lemah, pembaruan data lambat, atau kriteria penerima terlalu sempit,” tandas Bhima. Menurutnya, reformasi MBG bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi perubahan paradigma dalam kebijakan sosial.

Di satu sisi, negara dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran. Di sisi lain, tanggung jawab untuk melindungi kelompok rentan tidak boleh berkurang.

Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 9,36% atau lebih dari 25 juta orang menurut BPS (2025), serta kelompok rentan yang jauh lebih besar, tantangan penargetan menjadi semakin kompleks.

Program MBG berada di persimpangan: antara menjadi instrumen populis yang luas, tapi tidak efektif, atau menjadi kebijakan presisi yang berdampak nyata bagi generasi masa depan.

Keberhasilannya tidak lagi diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan—dalam kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak-anak Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah program ini perlu diperbaiki, melainkan seberapa cepat dan seberapa tepat pemerintah mampu mengeksekusi perubahan tersebut.

#makan-bergizi #program-makan-bergizi #gizi-anak-indonesia #perbaikan-gizi #prevalensi-stunting #kelompok-rentan #dapur-mbg #penerima-manfaat #konsolidasi-data #bantuan-sosial #efisiensi-anggaran #excl

https://kabar24.bisnis.com/read/20260423/15/1968638/menata-ulang-program-makan-bergizi-gratis