Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap pembangunan di DKI Jakarta bersamaan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dia sampaikan usai menghadiri perayaan HUT DKI Jakarta ke-499 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Harapan itu dia sampaikan bersamaan menuju usia Jakarta yang ke-500 pada tahun depan. Menurutnya, peningkatan harkat, martabat, serta kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.

"Kita berharap bahwa Jakarta itu bukan hanya maju kotanya, tapi benar-benar berpihak kepada pembangunan yang berpihak kepada manusianya," katanya.

Djarot mengingatkan, perkembangan Jakarta sebagai kota global tidak boleh menghilangkan adat, budaya, dan nilai-nilai leluhur yang telah dipegang teguh oleh para warganya sehingga tidak luntur tegerus peradaban.

Dia mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno beserta jajaran Pemprov DKI yang telah berupaya menjaga Jakarta tetap aman.

Ke depan, kata dia, Pemprov DKI Jakarta diminta fokus menangani permasalahan sampah walaupun saat ini sudah dilaksanakan program pilah sampah secara mandiri.

"Kita selesaikan sampah di hulunya, bukan di hilirnya, yaitu memisah sampah dari rumah kita masing-masing dan memprosesnya menjadi barang yang bermanfaat. Jadi Jakarta, kalau tidak hati-hati kita masih mengadapi sampah," ucapnya.

Dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung beserta jajarannya meresmikan stasiun Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan sudah bisa melayani penumpang. Namun, penumpang hanya bisa turun di stasiun ini jika hendak pergi ke stasiun Jakarta Kota dari stasiun Tanjung Priok.

Sebab, hanya ada satu peron. Artinya, penumpang yang menuju stasiun Tanjung Priok dari Jakarta Kota belum bisa langsung turun di stasiun JIS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Program Desa Sehat Bebas Stunting di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Terdapat empat desa yang menjadi sasaran, yakni Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti. Program yang menjadi bagian dari BNI Berbagi tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Puskesmas Sukamanah.

Melalui program ini, BNI menyalurkan dukungan gizi dan edukasi kesehatan bagi kelompok rentan, mulai dari anak berisiko stunting, ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK), hingga remaja putri.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Program Desa Sehat Bebas Stunting wujud kontribusi perseroan dalam mendukung agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

“Program Desa Sehat Bebas Stunting ini kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi,’’ ujarnya dalam keterangan, Sabtu (20/6/2026).

Ia menambahkan, ini komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BNI memberikan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada 65 anak berisiko stunting selama 52 hari berturut-turut.

Selain itu, perseroan menyalurkan Paket Nutrisi bagi 12 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 60 hari berturut-turut.

Program tersebut mencakup pula pemberian nutrisi dan tablet tambah darah kepada 50 remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Seluruh rangkaian intervensi akan dilaksanakan selama tiga bulan dengan pendampingan dan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas program.

Okki menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional.

Menurut dia, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini karena kondisi tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung 24,1 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Selain pemenuhan gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan keluarga, memperkuat peran posyandu, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

BNI menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kondisi penerima manfaat.

“Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Berlandaskan semangat melayani sepenuh hati, BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul,” kata Okki.

BNI menegaskan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas perlu dimulai sejak usia dini. Melalui Program BNI Berbagi, perseroan berkomitmen menghadirkan program sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan bahwa dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%.

Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait dengan narasi yang beredar di masyarakat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas program dan anggaran pendidikan.

Dia mengatakan terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan bahwa program MBG mengurangi program dan anggaran pendidikan. Dampaknya, kata dia, sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan.

"Jadi, saya mau jawab itu [program MBG memangkas anggaran pendidikan] narasi yang keliru," ujarnya kepada media pada Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

Kemudian, dia melanjutkan, anggaran pendidikan sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, dan Badan Anggaran DPR pada tahun lalu. Anggaran pendidikan pun tidak ada yang dipangkas imbas MBG.

"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ujarnya.

Terdapat sejumlah program dari anggaran pendidikan yang tengah berjalan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, Teddy mengatakan perbaikan sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Anggaran MBG pun mendapat sorotan, bahkan terdapat sejumlah permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan situs resmi MK, setidaknya ada tiga permohonan uji materi yang diajukan ke lembaga tersebut berkaitan dengan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG pada anggaran pendidikan.

Pada dasarnya, mereka menggugat masuknya program prioritas pemerintah itu ke anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN.

Apabila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun.

Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Adapun pemerintah menganggarkan Rp223,5 triliun untuk anggaran MBG yang dialokasikan melalui BGN atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan.

Adapun tiga gugatan ke MK itu diajukan pada Januari dan Februari 2026 usai pemerintah mengunggah Perpres No.118/2025 awal tahun ini. Masing-masing adalah perkara No.55/PUU-XXIV/2026, No.52/PUU-XXIV/2026 dan No.40/PUU-XXIV/2026.

Uji materi terbaru yang diajukan ke MK adalah No.55/PUU-XXIV/2026 dari seorang guru bernama Reza Sudrajat. Judicial review yang dimohonkan ke MK yakni Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang APBN 2026. Reza meminta agar MK menyatakan pasal yang mencantumkan anggaran pendidikan 20% dari APBN itu inkonstitusional bersyarat.

"Menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Besaran Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) adalah untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional (pedagogis), yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan/Makan Bergizi Gratis (MBG) dan/atau anggaran Badan Gizi Nasional," bunyi petitum yang diajukan Reza ke MK.

Reza menilai 20% anggaran pendidikan pada APBN 2026 bukanlah 'pendidikan murni'. Dia berkesimpulan bahwa pada dasarnya alokasi APBN bagi pendidikan sebenarnya 11,9%.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh melantik sebanyak 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir melantik 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan ini menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam menentukan arah dan masa depan pendidikan Aceh. Menurutnya, kepemimpinan sekolah dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Kalau ini tidak cepat kita tangani, maka akan menjadi bom waktu bagi proses pembangunan Aceh,” ungkap M. Nasir pada media, Senin (26/01/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (26/1/2026), itu menjadi momentum evaluasi kinerja sektor pendidikan menengah. Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada para kepala sekolah yang baru dilantik untuk memperkuat daya saing pendidikan daerah.

M. Nasir mengapresiasi capaian Aceh yang berhasil menembus lima besar nasional dalam kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif insan pendidikan, termasuk peran guru dan pimpinan sekolah.

Meski demikian, Sekda Aceh mengingatkan masih adanya persoalan mendasar yang perlu segera ditangani. Data pemerintah menunjukkan sekitar 56 ribu anak usia 16—18 tahun di Aceh masih berada di luar sistem pendidikan formal.

Pemerintah Aceh, lanjut M. Nasir, telah menyalurkan beasiswa kepada 93.579 anak yatim pada 2025 sebagai bagian dari intervensi sosial. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menekan angka putus sekolah secara signifikan.

Dia menegaskan pelantikan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan administratif. Jabatan tersebut merupakan amanah negara yang menuntut kepemimpinan kuat, integritas, serta kemampuan manajerial yang adaptif terhadap perubahan.

“Kepala sekolah memegang peran sentral dalam membangun iklim belajar yang sehat dan produktif,” ujarnya.

M. Nasir juga menyoroti tantangan pemulihan pendidikan di daerah terdampak bencana. Dia meminta kepala sekolah menjadi motor penggerak pemulihan sekaligus peningkatan mutu pendidikan di satuan kerja masing-masing.

Selain itu, seluruh kepala sekolah diminta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi pemerintah menyiapkan generasi unggul dan menekan risiko stunting. Program tersebut diharapkan memperkuat kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik.

Pelantikan tersebut dihadiri Anggota DPRA Yahdi Hasan, Asisten Pemerintahan Setda Aceh Syakir, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis diluncurkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi anak sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Prabowo mengatakan, gagasan program makan bergizi gratis berangkat dari pengalamannya selama masa kampanye Pilpres, ketika ia kerap berkunjung ke desa-desa dan menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

“Saya datang ke desa-desa di mana-mana, saya lihat anak-anak kecil umur sembilan, sepuluh, sebelas tahun, tapi badannya seperti anak empat tahun. Kurang gizi di mana-mana,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan, selama berkeliling dunia, dirinya mempelajari berbagai kebijakan negara lain dalam menangani kemiskinan dan gizi buruk. Prabowo mencontohkan India dan Brasil yang telah lama menerapkan program makan bergizi bagi masyarakatnya.

“India, APBN-nya nomor satu pertahanan, nomor dua atau tiga makan bergizi. Brasil sudah melaksanakan makan bergizi 12–13 tahun lalu. Sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional menilai program makan bergizi sebagai investasi ekonomi yang sangat menguntungkan. Dia menyebut Rockefeller Institute dari Amerika Serikat yang telah meninjau langsung program tersebut di Indonesia.

“Ahli dari Rockefeller Institute mengatakan kepada saya, satu rupiah investasi untuk makan bergizi gratis akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi lima kali sampai 35 kali,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia guna menyongsong Indonesia Emas di masa depan.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa motif utama pemerintah bukan semata keuntungan ekonomi, melainkan dorongan kemanusiaan untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat.

“Saya tidak mengejar itu [keuntungan ekonomi]. Saya hanya tidak sampai hati melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Untuk yang kaya mungkin tidak penting, tapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat-sangat penting,” tegas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan pemenuhan protein nasional diproyeksi melonjak signifikan pada 2026, seiring program makan bergizi gratis (MBG) yang akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Maka dari itu, swasembada protein diperlukan untuk menopang kebutuhan MBG.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Puncak Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2025 di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Ia mengatakan, Indonesia harus menyiapkan 82,9 juta porsi protein setiap hari hanya untuk MBG.

Kebutuhan ini bisa didapatkan dari beragam sumber protein seperti telur, daging ayam, hingga ikan.

"Kalau Pak Menteri Kelautan nanti kita pakai ikan, maka kita perlu 82,9 juta potong ikan. Kalau perlu ayam, kita perlu per hari 82,9 juta potong ayam, juga buah, sayur, nasi," ucap Zulhas.

Namun, tingginya kebutuhan akan protein ini membuat sektor pangan nasional berada dalam kondisi seperti “perlombaan produksi”.

Jika produksi domestik tidak diakselerasi, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan berpotensi memicu kenaikan harga bahan pangan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa percepatan produksi adalah langkah kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pelaksanaan MBG berjalan tanpa hambatan.

"Sekarang pangan ini memang balapan, kerja keras agar kita bisa juga memenuhi yang diperlukan itu. Kalau tidak, permintaan banyak, produksi sedikit, pasti harganya naik," jelasnya.

Pemerintah pun menargetkan bisa mencapai swasembada protein pada 2026 agar kebutuhan besar program MBG dapat terpenuhi, sekaligus memperkuat produksi domestik sehingga pasokan tetap terjaga. "Tahun depan, kita harus swasembada protein," kata dia.

Menurut Zulhas, ketersediaan protein bukan hanya isu pangan, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebab, kecukupan asupan protein memiliki kaitan langsung dengan kecerdasan generasi muda.

Ia menyebut rata-rata IQ masyarakat Indonesia saat ini masih berada pada kisaran 80, jauh di bawah negara-negara maju yang umumnya sudah melampaui angka 100.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam acara Puncak Hari Ikan Nasional 2025 yang digelar di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

"Harus swasembada, dihidangkan di meja anak-anak kita, dilatih agar cerdas, dengan demikian berubah gizinya, IQ-nya," ucapnya.

Adapun salah satu kementerian yang mendapat mandat untuk mendukung pencapaian swasembada protein adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ikan dinilai sebagai sumber protein yang sangat potensial untuk dioptimalkan, mengingat kekayaan laut Indonesia dan tingginya kandungan nutrisinya.

Zulhas meminta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk memetakan potensi perikanan nasional dan menyusun program yang mendukung percepatan produksi protein berbasis ikan.

"Jadi tahun depan, Pak Menteri punya tanggung jawab yang besar. Selamat Hari Ikan Nasional. Selamat makan ikan, karena protein penting dan menentukan peradaban Indonesia hari ini dan ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur melepas 2.183 peserta magang dari Bali pada Kamis (13/11/2025).

Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto menjelaskan bahwa kegiatan pelepasan peserta magang merupakan agenda tahunan yang dimulai dari wilayah DPW I hingga DPW V Bali dan Indonesia Timur. Tahun ini, jumlah peserta yang dilepas mencapai 2.183 orang, melebihi target semula sebanyak 2.000 peserta.

“Kami bangga bahwa tekad dan keyakinan kami didukung penuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan. AP2LN akan terus berkomitmen menjaga kualitas pelatihan serta memperkuat sinergi dengan lembaga mitra di Jepang,” ungkapnya.

Melalui program pemagangan ini, diharapkan para peserta dapat memperkuat karakter, meningkatkan keterampilan, serta menjadi agen perubahan yang membawa nama baik bangsa di kancah internasional.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan program pemagangan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Hari ini kita melepas 2.183 duta bangsa menuju Jepang. Wajah kalian adalah wajah masa depan Indonesia yang sukses,” ujarnya.

Yassierli juga menegaskan pentingnya sikap yang baik bagi peserta magang, yakni santun, tangguh, adaptif, dan rajin.

“Kesantunan dan keramahtamahan adalah ciri bangsa Indonesia. Di Jepang, kalian harus tangguh, tidak mudah menyerah, adaptif terhadap lingkungan baru, dan rajin belajar hal-hal baru,” kata Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program pemagangan dalam dan luar negeri, dengan target 100.000 peserta magang dalam negeri bagi lulusan sarjana dan diploma, serta peningkatan jumlah peserta magang luar negeri hingga mencapai 100 ribu orang per tahun.

“Magang bukan hanya tentang uang saku, tetapi tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa ada pemerintah daerah (Pemda) yang rela menurunkan harga sewa tanah besar-besaran demi menarik investasi asing langsung.

Todotua mengaku kerap dihubungi kepala daerah untuk meminta masukan agar ada investor yang menanamkan modal ke wilayahnya. Dia pun menanyakan berapa harga tanah di wilayah tersebut.

Ternyata, sambungnya, harga lahan dipatok Rp5 juta per meter. Dia pun mengungkapkan bahwa ada perusahaan Vietnam yang berminat buka peternakan dan pabrik susu.

Hanya saja, calon investor itu hanya mau menyewa lahan dengan harga Rp100.000 per hektare per tahun. Adapun, investor asing itu ingin menyewa 35.000 hektare lahan sehingga Pemda hanya akan menerima Rp3,5 miliar per tahun.

"Saya panggil Bupatinya, 'Pak Bupati, gini, kau terima dapat dari tanah memang cuma Rp3,5 miliar, tapi coba pikir, karena 35.000 hektare lahan ini, dia mau bikin penanaman feedstock-nya, jagung dan bunga matahari. Tentunya ada ekosistem ekonomi yang terjadi di daerahmu'," cerita Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Menurut Todotua, kepala daerah akhirnya setuju menurunkan biaya lahan tersebut. Investor asal Vietnam itu pun menanamkan modalnya ke daerah tersebut.

Mantan CEO Bomba Group ini pun menekankan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penyerapan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta ekosistem perekonomian baru, yang kembali menarik investasi.

"Berbicara konteks investasi, tidak hanya bagaimana kita mengelola atau meng-approach investasi baru itu masuk terjadi, tetapi juga konteksnya bagaimana existing investasi [investasi yang ada] bisa kita jaga dan harus bertumbuh," jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam mencapai menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

"Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, nggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?" kata Todotua.

Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus coba menarik investasi langsung dan mendorong hilirisasi. Caranya, dengan menebar tujuh fasilitas insentif pajak.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction.

"Kementerian kami ini salah satu tugasnya juga memberikan fasilitas insentif. Supaya investasi itu punya nilai daya saing, kita kasih insentif. Insentif ini sebenarnya adalah potensi yang bisa didapatkan oleh negara dalam strategi fiskal, tetapi kita indahkan," jelas Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah memberikan membebaskan potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun sampai dengan kuartal III/2025. Meski potensi penerimaan pajak yang besar tidak terealisasi akibat fasilitas insentif, dia meyakini ada kompensasi dari masuknya investasi.

Dia menjelaskan investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Semua negara melakukan itu, dalam kerangka menciptakan investasinya ini bisa kompetitif, punya daya saing, dan dia masuk. Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain," paparnya.

7 Insentif Pajak yang Diberikan Pemerintah

1. Tax holiday, yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

2. Tax allowance, yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

3. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi.

4. Pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi.

6. Pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

7. Super tax deduction, yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Populasi warga lanjut usia di Indonesia akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut membuat pemerintah dipandang perlu melakukan investasi di sektor perawatan, dalam hal ini pengasuh (caregiving).

Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, yang dilakukan Diahhadi Setyonaluri, M. Fajar Ramadhan, dan Nathanael Z.H., mengungkapkan setidaknya ada tujuh alasan Indonesia perlu investasi ke sektor perawatan.

"Pertama, perubahan demografi akan membawa Indonesia memasuki populasi yang menua dalam satu dekade ke depan sekaligus jumlah penduduk usia muda yang besar," dikutip White Book 2024-2029 LPEM UI pada Selasa (29/10/2025).

Mengutip BPS, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia diproyeksikan akan meningkat dari 6,2% menjadi 7,6% antara tahun 2020 dan 2025, dengan total jumlah penduduk lansia mencapai 21,5 juta pada tahun 2025.

Kedua, pertambahan populasi lansia yang dibarengi dengan pertambahan populasi usia muda diperkirakan akan menambah beban pekerjaan perawatan yang tak berbayar di masa depan, terutama perempuan.

Studi Alokasi Penggunaan Waktu (Time Use Study) dari Prospera pada 2023 yang mengambil sample rumah tangga 23 di Jabodetabek dan Surabaya menemukan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalokasikan waktu tiga kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan pengasuhan tak berbayar, sementara perempuan yang memiliki anak kecil mengalokasikan delapan kali lebih banyak waktu dibandingkan laki-laki.

Alasan ketiga adalah norma sosial di Indonesia masih menetapkan perempuan sebagai pengasuh utama keluarga segingga dapat memberatkan perempuan.

"Mayoritas laki-laki dan perempuan di Indonesia masih 'konservatif', condong ke model laki-laki sebagai pencari nafkah utama," tulisnya.

Berdasarkan survei oleh Gallup dan ILO pada 2017 menunjukkan bahwa 43% laki-laki menginginkan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar rumah.

Alasan berikutnya adalah perawatan pengasuhan sukarela atau tidak berbayar membatasi kontribusi perempuan di tenaga kerja formal dan menghambat pemberdayaan ekonomi.

"Perempuan juga menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan dengan upah yang layak setelah melahirkan dan mencari jenis 24 pekerjaan yang sesuai dengan peran mereka sebagai ibu. Akibatnya, perempuan menghadapi kesenjangan upah berdasarkan gender ketika mereka bekerja di sektor formal, atau beralih ke jenis pekerjaan informal," tulis Diahhadi dan kawan-kawan dalam penelitian tersebut.

Alasan kelima adalah investasi pendidikan dan pengasuhan anak meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan fase tumbuh kembang anak pada usia 0-8 tahun yang harus didampingi oleh Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD). Sangat penting untuk pertumbuhan otak pada anak-anak dan menghadirkan prospek pendidikan yang vital.

Keenam adalah adanya tantangan dalam membangun modal manusia pada fase anak-anak di Indonesia terutama soal stunting dan akademik. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar-besaran untuk menurunkan prevalensi stunting sejak tahun 2018.

Hasil Survei Status Gizi Nasional (SSGI) pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting pada balita telah menurun dari 27,7% di tahun 2018 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dari target RPJMN, yaitu 14% prevalensi stunting pada tahun 2024.

Menurut LPEM FEB UI, dari sisi pendidikan performa anak-anak Indonesia masih tertinggal tercermin dari PISA 2018 yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di bawah kemampuan dasar dalam membaca, matematika, dan sains, menempatkan Indonesia di 10 besar negara yang berpartisipasi dalam PISA dengan skor terendah.

Terakhir, penyediaan pendidikan dan perawatan anak sejak usia dini yang universal merupakan sarana penting dalam mengatasi masalah gizi dan kinerja pendidikan anak-anak Indonesia.

Tinjauan sistematis dari Tanner, Candland, dan Odden pada 2015 di 55 negara berkembang menemukan bahwa stimulasi dini, program prasekolah, dan bantuan langsung tunai terbukti sangat efektif dalam meningkatkan hasil pendidikan.

Oleh karena itu, LPEM UI menilai intervensi pada anak usia dini meningkatkan perkembangan kognitif dan skolastik yang lebih baik, dan berkurangnya absen dari sekolah. Studi ini juga menemukan bahwa kualitas dan durasi program pemberian makanan tambahan dan prasekolah berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi di sekolah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan lembaganya sudah terlibat sejak awal dan berkomitmen mengawal implementasi program tersebut, termasuk dalam penyusunan aturan teknis di lapangan.

"Tentang makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, saya kira Badan POM dari awal punya komitmen tegas, kita men-support program utama ini, dan dalam konteks apa support kami? kita telah memberikan berbagai macam rekognisi, lewat tim yang kita miliki," ungkap Taruna dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dukungan BPOM bukan hanya dalam bentuk pengawasan keamanan dan mutu pangan, tetapi juga masuk ke dalam substansi pengaturan teknis di tingkat nasional. Salah satunya adalah keterlibatan aktif dalam menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan MBG.

"Dan termasuk nanti Peraturan Presiden yang mengakomodir tentang pelaksanaan ini, kita sudah berikan banyak input, dan semuanya telah kita laporkan, input-input yang kita laporkan itu di komisi 9," sebut Taruna.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lebih lanjut, BPOM telah mempresentasikan berbagai masukan strategis dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Dalam rapat itu, BPOM duduk bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional untuk memberikan saran demi memperkuat substansi peraturan yang akan segera disahkan.

"Jadi kalau mau tau poin-poin apa saja yang dimasukkan oleh Badan Pom untuk memperkaya peraturan presiden itu, silahkan buka kembali apa menjadi presentasi kami di Komisi 9, bersama Kementerian Kesehatan dan bersama dengan Badan Gizi," tegas Taruna.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru yang dilantik bulan lalu. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah sebagai penerima manfaat dengan klaim tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Keterlibatan BPOM dalam program ini dipandang krusial mengingat lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, terutama yang dikonsumsi secara massal oleh masyarakat luas.