IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menempatkan saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) ke dalam papan pemantauan khusus. Keputusan tersebut dilakukan setelah Bursa menghentikan sementara perdagangan saham WBSA.

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 5 Mei 2026," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman, Senin (4/5/2026).

Dalam catatan IDX Channel, saham WBSA disuspensi selama enam hari perdagangan sejak 24 April hingga 6 Mei 2026. Selama jangka waktu tersebut, saham emiten logistik itu tidak dapat diperdagangkan.

Saham WBSA yang sebelumnya berada di papan pengembangan masuk papan pemantauan khusus karena memenuhi kriteria nomor 10 di mana saham yang terkena suspensi selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Dengan keputusan ini, maka saham WBSA akan diperjualbelikan dengan skema full-call auction (FCA).

Harga saham WBSA terus naik sejak IPO pada awal April 2026. Jika dihitung sejak melantai perdana, maka kenaikan saham WBSA mencapai hampir 700 persen dengan harga IPO Rp168 per saham.

Saat ini, WBSA diperdagangkan di harga Rp1.330 per saham dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11,5 triliun.

Tingginya antusiasme pasar terhadap saham WBSA sudah tercermin dari IPO. Direktur Utama BSA Logistics, Edwin Wibowo mengaku kaget dengan antusiasme investor terhadap saham WBSA. Saham logistik tersebut menjadi emiten pertama yang IPO di BEI pada tahun ini.

"Jujur, saya sendiri juga tidak menyangka antusias pasar yang sangat positif terhadap penawaran saham kami dengan oversubscribed (kelebihan permintaan) mencapai hampir 400 kali," kata Edwin.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menggeser sepuluh saham ke papan pemantauan khusus. Seluruh saham itu dipindahkan karena gagal memenuhi aturan Bursa terkait porsi saham minimal yang beredar di publik atau free float.

Kesepuluh saham tersebut yakni PT Multitrend Indo Tbk (BABY), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), PT Ifishdeco Tbk (FISH), dan PT Jembo Cable Company Tbk (JECC).

Kemudian ada juga PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI), PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA), PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk (PTSP), PT Prime Agro Resources Tbk (SGRO), dan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN).

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 30 April 2026," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman, Rabu (29/4/2026).

Bursa menyatakan, sepuluh saham itu digeser ke papan pemantauan khusus karena masuk kriteria 6. Dalam aturan tersebut, saham akan masuk papan pemantauan jika gagal memiliki ketentuan minimal saham free float.

Saham-saham tersebut memang tercatat memiliki free float yang rendah. Saham SGRO misalnya yang belum lama ini diakuisisi oleh pengendali baru, saat ini memiliki free float hanya 1,29 persen dari total saham beredar. Sementara saham BABY memiliki free float sebesar 7,65 persen.

Akibat free float yang minim, pergerakan harga saham cenderung volatil karena terlalu terkonsentrasi pada pengendali. Dengan masuk papan pemantauan khusus, saham SGRO hingga BABY akan diperdagangkan dengan skema full-call auction (FCA).

BEI sebelumnya telah mendorong pemilik perusahaan tercatat untuk melepas sahamnya lebih banyak ke publik. Ke depan, Bursa akan menerapkan aturan free float minimal 15 persen dari total saham beredar.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pasar modal yang diharapkan meningkatkan kredibilitas di mata investor, termasuk investor global.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Singaraja Putra Tbk (SINI) berencana menggelar rights issue dengan menerbitkan hingga 721,5 juta saham baru.

Meski harga pelaksanaan dan rasio belum diumumkan, langkah ini diproyeksikan menjadi bagian dari strategi ekspansi sekaligus perbaikan struktur keuangan perseroan.

Adapun dana hasil rights issue akan digunakan untuk tiga tujuan utama, yakni akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti dari PT Petrosea Tbk (PTRO) senilai sekitar Rp1,7 triliun, pelunasan lebih awal utang, serta modal kerja.

Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 26 Mei 2026. Namun, hingga saat ini perseroan belum mengungkapkan pihak pembeli siaga dalam aksi korporasi tersebut.

PT Kemilau Mulia Sakti sendiri merupakan perusahaan holding yang menaungi tambang batu bara di Kalimantan Timur melalui PT Cristian Eka Pratama.

Tambang tersebut memiliki cadangan (reserves) sekitar 72,9 juta ton dan sumber daya (resources) mencapai 134,5 juta ton, dengan umur tambang tersisa sekitar 15 tahun. Adapun batu bara yang dihasilkan tergolong berkalori rendah di kisaran 3.924-3.993 kcal/kg.

Meski demikian, kinerja keuangan perusahaan target masih mencatatkan kerugian. Hingga 2025, akumulasi rugi PT Kemilau Mulia Sakti meningkat menjadi Rp156 miliar dari sebelumnya Rp60 miliar pada 2024.

Rencana transaksi ini muncul di tengah langkah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) untuk mengakuisisi saham mayoritas SINI. Pada Desember 2025, CUAN melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada telah memulai negosiasi untuk meningkatkan kepemilikan menjadi minimal 51 persen. Per akhir Maret 2026, CUAN telah menguasai 19,74% saham SINI.

SINI sebelumnya menyatakan bahwa proses akuisisi oleh CUAN masih berada pada tahap awal, termasuk kaji tuntas, sehingga struktur dan nilai transaksi masih dapat berubah.

Dari sisi valuasi, dengan ekuitas PT Kemilau Mulia Sakti sekitar Rp351,3 miliar per 2025, rencana akuisisi ini mengindikasikan rasio price to book value (P/BV) sebesar 4,9 kali, lebih rendah dibandingkan P/BV PTRO yang mencapai 14,4 kali. Namun, rasio price to earnings (P/E) belum dapat dihitung mengingat perusahaan target masih merugi.

Stockbit pada Kamis (15/4/2026) menilai, aksi rights issue SINI berpotensi memperbaiki struktur permodalan secara signifikan. Dengan asumsi harga pelaksanaan di Rp5.000 per saham, dana yang dihimpun dapat mencapai sekitar Rp3,6 triliun, dengan potensi dilusi hingga 60 persen.

Jika skenario tersebut terealisasi, ekuitas SINI diperkirakan berbalik dari negatif Rp687 miliar menjadi positif sekitar Rp1,5 triliun.

Hal ini membuka peluang bagi saham SINI untuk keluar dari papan pemantauan khusus (FCA). Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada eksekusi operasional dari aset tambang yang diakuisisi.

Di sisi lain, PTRO akan memperoleh tambahan kas dari divestasi tersebut, meski berpotensi mencatatkan kerugian sekitar Rp100 miliar dibandingkan total investasi sebelumnya.

Kendati demikian, langkah ini dinilai positif karena memungkinkan PTRO untuk fokus pada bisnis inti jasa pertambangan (pure-play services) dengan profil pendapatan yang lebih stabil.

Sementara itu, bagi CUAN, transaksi ini dapat mengurangi kebutuhan kas untuk mengeksekusi rights issue SINI. Selain itu, struktur bisnis grup menjadi lebih jelas dengan pemisahan fokus antara jasa pertambangan melalui PTRO dan produksi batu bara melalui SINI.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan evaluasi sistem perdagangan saham di papan pemantauan khusus dengan skema full auction (FCA).

FCA adalah sistem perdagangan saham di mana transaksi tidak terjadi secara langsung (real-time), tetapi dikumpulkan dulu dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada satu harga kesepakatan (auction price). Mekanisme ini tengah mendapat sorotan karena menimbulkan pro dan kontra.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap proses evaluasi ini rampung dalam kuartal II/2026. "Kami harapkan demikian," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Jeffrey mengatakan evaluasi FCA tersebut dilakukan BEI usai otoritas bursa sebelumnya berfokus pada penyampaian proposal reformasi pasar modal kepada indeks provider global MSCI dan FTSE.

"Sedang masuk dalam proses, baru mulai, ini kan baru masuk awal kuartal kedua. Sesuai yang kami sampaikan, akan kami lakukan ini di kuartal kedua. Saat ini, setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan seluruh proposal kita kepada MSCI dan FTSE, tetapi itu bukan akhir. Saat ini kami masuk dalam tahap untuk berkomunikasi dengan MSCI dengan FTSE, dan juga dengan investor global," tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan papan pemantauan khusus FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pada kesempatan terpisah, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan pada papan pemantauan khusus FCA akan bersifat progresif, walau dirinya enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Adapun, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi.

Sebagai informasi, berikut adalah 11 kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA;

1. Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir

2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)

3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya

4. Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa

5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir

6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi

7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction

8. Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan

11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.

IDXChannel - Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) keluar dari papan full call auction (FCA) mulai 26 Maret 2026.

Saham GIAA kembali ke papan pengembangan setelah berada di papan FCA sejak 2020 karena memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.

Adapun pengumuman ini setelah kondisi keuangan perseroan menunjukkan perbaikan signifikan. Pada akhir 2025, Garuda Indonesia berhasil membukukan ekuitas positif sebesar USD91,9 juta, berbalik dari posisi negatif yang terjadi sejak 2020.

Perbaikan tersebut tidak lepas dari dukungan tambahan modal dari Danantara senilai Rp23,7 triliun atau sekitar USD1,4 miliar.

Pasca keluar dari papan FCA, saham Garuda melonjak 15,07 persen ke level Rp84 pada Kamis (26/3/2026). Dalam satu bulan terakhir, saham ini telah menguat sekitar 20 persen, sementara secara year-to-date (ytd) mencatat kenaikan 14,29 persen.

Meski demikian, Garuda Indonesia masih membukukan rugi bersih sebesar USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun sepanjang 2025.

Kerugian tersebut meningkat tajam hingga 357,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD69,77 juta, yang dipicu oleh tingginya beban operasional, biaya pemeliharaan, serta penurunan pendapatan.

(DESI ANGRIANI)

Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) ditutup menguat signifikan ke level Rp84 pada Kamis (26/3) sore atau melonjak 15,07 persen dari penutupan sebelumnya, Rp73.

Penguatan ini terjadi meski kinerja keuangan perseroan masih mencatatkan kerugian.

Dalam pergerakan intraday, saham GIAA sempat menyentuh level tertinggi Rp96 dan terendah Rp81. Kapitalisasi pasar Garuda Indonesia tercatat sekitar Rp34,20 triliun.

Dari sisi fundamental, Garuda masih membukukan kinerja yang tertekan. Pendapatan perseroan pada periode Desember 2025 tercatat sebesar US$826,25 juta atau turun 3,31 persen secara tahunan (year-on-year).

Sementara itu, perseroan masih mencatatkan rugi bersih sebesar US$139,95 juta, dengan penurunan hingga 339,17 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut juga tercermin dari margin laba bersih yang masih negatif di level 16,94 persen yang menunjukkan tekanan terhadap profitabilitas perusahaan masih berlanjut.

Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai penguatan saham ini lebih mencerminkan ekspektasi pasar terhadap perbaikan ke depan dibandingkan kinerja saat ini.

"Kenaikan saham GIAA di tengah laporan pendapatan kuartal IV yang terkontraksi pada dasarnya mencerminkan bahwa pasar saat ini tidak lagi berfokus pada kinerja jangka pendek, melainkan pada prospek perbaikan fundamental jangka menengah," kata Hendra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/3).

Ia menambahkan pasar melihat perbaikan struktur keuangan sebagai faktor penting, termasuk perubahan ekuitas yang kini kembali positif. Hal ini dinilai menjadi titik awal pemulihan yang mendorong investor mulai kembali melirik saham GIAA.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut penguatan saham juga dipengaruhi faktor teknikal dan sentimen pasar.

"Kami perkirakan hal ini berkaitan dengan GIAA yang keluar dari papan pemantauan khusus (FCA)," ujar Herditya.

Ia menambahkan secara teknikal saham GIAA menunjukkan sinyal penguatan meski tetap diiringi tekanan jual dan potensi volatilitas dalam jangka pendek.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK) pada Rabu (25/3/2026) usai memenuhi ketentuan free float 7,5 persen.

Dengan demikian, saham RSGK kembali diperdagangkan di Pasar Reguler Periodic Call Auction dan Pasar Tunai Periodic Call Auction mulai sesi I.

"Telah dipenuhinya seluruh kewajiban perseroan yang menjadi penyebab dilakukannya suspensi efek perseroan," tulis pengumuman Bursa, Rabu (25/3/2026).

Adapun ketentuan free float diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, khususnya ketentuan V.1.1 dan V.1.2.

Setiap emiten wajib memiliki free float sebesar 7,5 persen. Jika tidak, emiten yang bersangkutan akan dikenakan sanksi mulai dari suspensi saham di seluruh pasar hingga denda Rp50 juta.

Per 29 Januari 2026, ada 38 emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 7,5 persen. Penegasan aturan free float ini sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memperbesar porsi free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

Sementara itu, sebanyak 268 emiten belum memenuhi ketentuan free float 15 persen dari total 956 perusahaan tercatat hingga Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, 49 emiten berkapitalisasi besar diprioritaskan untuk memenuhi ketentuan karena mewakili sekitar 90 persen dari kapitalisasi pasar emiten yang belum memenuhi ketentuan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan tiga saham dari papan pemantauan khusus. Ketiga saham tersebut yakni saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA), PT Pool Advista Finance Tbk (POLA), dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA).

Dengan keputusan ini, maka saham-saham tersebut tidak lagi diperdagangkan dengan skema full-call auction (FCA).

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 16 Maret 2026," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman, Jumat (13/3/2026).

Saham ZATA hingga POLA keluar dari papan FCA setelah sepekan berada di papan tersebut. Ketiga saham tersebut masuk papan FCA karena kriteria 10 di mana saham tersebut terkena suspensi selama lebih dari satu hari akibat aktivitas perdagangan.

Saham ZATA melesat tajam hingga menyentuh level tertinggi Rp163 setelah beberapa lama berada di bawah Rp50. Selama satu tahun terakhir, harga saham ZATA naik lebih dari 1.000 persen.

Namun, sepekan berada di papan pemantauan khusus, harga saham ZATA tertekan hingga 40 persen ke level Rp97. Volatilitas harga saham ZATA ditengarai oleh keputusan manajemen melakukan penjualan lahan senilai puluhan miliar rupiah.

Sementara pergerakan saham POLA juga menarik atensi Bursa. Dalam setahun terakhir, harga sahamnya melejit lebih dari 600 persen ke level Rp87. Sepekan di papan FCA, saham POLA turun 24 persen.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait dengan papan pemantauan khusus saham dengan metode Full Call Auction (FCA). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya mendesak OJK untuk menghapus kebijakan papan FCA.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan peruntukan awal papan pemantauan khusus dengan FCA menurutnya sangat baik.

“Kami ingin memberikan kesempatan pada seluruh investor untuk membangkitkan atau mengaktifkan kembali saham-saham yang masuk dalam kriteria, termasuk saham yang sebenarnya tidak aktif,” kata Hasan ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Hasan, OJK bersama BEI akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap papan pemantauan khusus FCA. Dia menuturkan OJK bersama SRO akan sangat terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk yang datang dari parlemen.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan investor sebelumnya meminta transparansi mengenai FCA dalam konteks pembentukan harga, yang saat ini menggunakan periodic call auction.

Mekanisme ini memungkinkan penawaran jual dan beli dikumpulkan terlebih dahulu, sebelum dilakukan proses pencocokan transaksi secara berkala.

“Jadi kalau dilakukan continuous, tentu tidak tercipta tuh kekuatan beli dan jual yang cukup, karena ada penundaan untuk proses melakukan matching-nya secara periodik,” ujar Hasan.

Hasan juga menuturkan apabila papan FCA dihadirkan dalam bentuk transparansi tertentu, misalnya dengan indikatif best bid atau best offer, nantinya hal itu akan menjadi evaluasi OJK bersama SRO ke depannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal yang masih menerapkan papan pemantauan khusus.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Meskipun demikian, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Misbakhun juga memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tuturnya.

IDXChannel - Kebijakan papan pemantauan khusus dengan skema full-call auction (FCA) kembali disorot. Saham-saham yang masuk dalam papan tersebut dinilai memicu praktik spekulasi baru.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, regulator terbuka untuk melakukan kajian dan peninjauan terhadap kebijakan papan pemantauan khusus. Namun, dia menekankan kebijakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik.

Hasan menjelaskan, selama ini saham-saham tertentu terkena suspensi sehingga tidak bisa diperdagangkan. Dengan adanya notasi khusus, saham-saham tersebut bisa diperdagangkan kembali namun dengan sistem jual beli yang diatur.

"Sebenarnya tujuannya sangat baik. Kami ingin beri kesempatan kepada seluruh investor untuk mengaktifkan kembali saham-saham yang masuk dalam kriteria, termasuk saham yang sebenarnya tidak aktif yang selama ini kesulitan kalau masuk dalam papan yang reguler," katanya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Hasan mengatakan, saham yang masuk papan pemantauan khusus tidak bisa diperdagangkan secara terus-menerus (continuous option), melainkan dengan lelang berkala yang disebut periodic call-auction. Skema ini bekerja dengan cara menampung seluruh pesanan jual maupun beli di awal, untuk kemudian diproses dan dicocokkan pada waktu-waktu tertentu saja.

Menurut Hasan, skema ini bisa menciptakan harga yang lebih wajar, terutama bagi saham-saham yang memiliki likuiditas minim. Sebaliknya, apabila saham-saham tersebut diperdagangkan secara reguler, keseimbangan antara volume penawaran dan permintaan seringkali gagal tercipta dengan baik.

"Kalau dilakukan continuous (option) tentu tidak tercipta tuh kekuatan beli dan jual yang cukup, karena ada penundaan untuk proses melakukan penjumpaan atau matching-nya secara periodik," ujarnya.

Kendati demikian, Hasan menegaskan OJK siap mengevaluasi kebijakan tersebut ke depan jika sering terjadi spekulasi pada saham-saham FCA. OJK siap meminta masukan dari sejumlah pihak, termasuk agar kebijakan FCA lebih sempurna.

"Kalau masih ada sesuatu yang masih diperlukan, tentu kami terbuka dan akan memantau dan memonitor termasuk masukan yang sangat baik yang kami terima dari parlemen," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan FCA menjadi sasaran kritik Ketua Komisi XI DPR, M. Misbakhun. Dia menilai, kebijakan tersebut justru memunculkan spekulasi baru.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. It is another speculation (ini adalah spekulasi bentuk lain). Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus," kata Misbakhun.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengawasan perdagangan saham melalui mekanisme Full Call Auction (FCA) dan penetapan status Unusual Market Activity (UMA) dinilai perlu dievaluasi. Pasalnya, kebijakan tersebut disebut justru berpotensi menekan likuiditas sejumlah saham yang sebelumnya aktif diperdagangkan di pasar.

Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma pada awalnya papan pemantauan khusus atau FCA ditujukan untuk meningkatkan kembali likuiditas saham-saham berharga rendah, khususnya saham di level Rp50 yang cenderung tidak aktif diperdagangkan.

“Tujuan awalnya papan pemantauan khusus terutama untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali likuiditas saham-saham Rp50,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut justru dinilai berdampak sebaliknya. Dia menilai sejumlah saham yang sebelumnya aktif malah mengalami penurunan likuiditas setelah masuk ke mekanisme FCA, terutama saham yang dikenakan kriteria Unusual Market Activity (UMA) tertentu.

Menurut Suria, hal itu terjadi karena proses penerapan FCA yang berlangsung cukup lama serta mekanisme yang dinilai belum sepenuhnya transparan bagi pelaku pasar.

“Pada perkembangannya malah menurunkan likuiditas saham-saham yang aktif, terutama yang terkena UMA kriteria 10 karena pelaksanaan FCA yang berlangsung lama dan kurang transparan mekanismenya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti frekuensi penetapan status UMA yang dinilai terlalu sering dilakukan oleh otoritas bursa. Bahkan, jumlah pengumuman UMA disebut telah melampaui jumlah hari perdagangan di bursa dalam periode tertentu.

“UMA juga sekarang terlalu sering dikenakan, bahkan jumlahnya sudah lebih tinggi dari hari perdagangan bursa,” katanya.

Suria menilai mekanisme FCA sebaiknya difokuskan hanya pada saham-saham berharga sangat rendah yang memang memiliki likuiditas minim, seperti saham dengan harga di level Rp50. Sementara itu, saham yang masih aktif diperdagangkan sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam skema FCA.

“Kalau saya cenderung FCA buat saham-saham Rp50 dan sejenisnya saja. Kalau saham yang aktif tidak perlu pakai FCA,” ujarnya.

Namun demikian, dia juga menilai bahwa penerapan FCA tidak memiliki hubungan langsung dengan potensi praktik backdoor listing.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.